PENGANTAR PERPAJAKAN PERADILAN PAJAK

PENGANTAR PERPAJAKAN

PERADILAN PAJAK

©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

PERADILAN PAJAK

1. Peradilan Pajak Tidak Murni • Bila terjadi sengketa antara WP dan Fiskus, dimana yang memutuskan adalah salah satu pihak yang bersengketa (dalam hal ini Fiskus/Ditjen Pajak). Misalnya Keberatan. 2. Peradilan Pajak Murni • Bila terjadi sengketa antara WP dan Fiskus, dimana yang memutuskan adalah pihak diluar yang bersengketa (dalam hal ini Pengadilan Pajak). Misalnya Banding


PROSES PEMERIKSAAN PAJAK 1

DJP Pemeriksa an

a) SKP

b) STP

Produk : LB KB NIHI L

2

DJP 3 Keberata n 12 bln Produk :SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN (SK DJP)

DJP Peninjaua n Kembali

BPP Banding 12 bln Produk :SURAT PUTUSAN BANDING BPP GUGATA N

4

MA Peninjaua n Kembali UU = 6 BULAN PRAKTEK = TANPA BATAS WAKTU

Pemenuhan Persyaratan Formal Keberatan 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Permohonan Keberatan ditujukan ke Dirjen Pajak selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Satu surat permohonan keberatan untuk satu Surat Keputusan Pajak (SKP) Surat Permohonan Keberatan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia. Memuat alasan-alasan keberatan yang jelas Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang, yakni: a) Pengurus Perusahaan b) Konsultan yang diberi kuasa oleh perusahaan Melampirkan Surat Keputusan Pajak yang diajukan Keberatan


PENGADILAN PAJAK

WP dapat mengajukan Banding dan Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penganggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.


Pemenuhan Persyaratan Formal Pengajuan Banding 1.

2. 3. 4.

Permohonan Banding ditujukan ke Badan Peradilan Pajak selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (SK. Dirjen Pajak) Satu surat permohonan banding untuk satu Surat Keputusan Keberatan (SK.Dirjen Pajak) Surat Permohonan Banding dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia. Memuat alasan-alasan permohonan banding yang jelas


Pemenuhan Persyaratan Formal Pengajuan Banding 5. 6. 7. 8.

Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang, yakni: a) Pengurus Perusahaan b) Konsultan yang diberi kuasa oleh perusahaan Melampirkan Surat Keputusan Dirjen Pajak yang diajukan Banding Membayar 50% pajak terhutang menurut Surat Keputusan Keberatan (SK Dirjen Pajak)


PENGADILAN PAJAK

Visi “Untuk mewujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan”. Misi “Memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara tepat, murah, dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa.”


TUGAS PENGADILAN PAJAK

“Memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tanggah, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.”


FUNGSI PENGADILAN PAJAK 1. Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dibidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga; 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan; 3. Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan; 4. Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak; 5. Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak; 6. Pengolahan data dan pelayanan informasi; 7. Pelayanan administrasi persiapan persidangan; 8. Pelayanan administrasi persidangan; 9. Pelayanan administrasi penyelesaian. ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

SUSUNAN HAKIM PENGADILAN PAJAK Ketua Pengadilan Pajak (Ketua Hakim) Wakil Ketua Bidang I (Wakil Ketua Hakim) Wakil Ketua Bidang II (Wakil Ketua Hakim) Hakim (ada 19 Hakim)


PENGADILAN PAJAK Alamat Pengadilan Pajak – Departemen Keuangan Sekretariat Pengadilan Pajak Panitia Pengadaan Barang/Jasa Gedung D Departemen Keuangan Lantai 8 Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021- 34357237, 3449230 ext. 8237 Fax. 021-3505112, email: [email protected]


BANDING (Pasal 27 UU KUP) WP yang tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak dengan syarat: 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima 3. Disertai dengan alasan yang jelas 4. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan 5. Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 6. Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan putusan Tata Usaha Negara.


GUGATAN WP atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak antara lain terhadap: 1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang 2. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan STP


PENINJAUAN KEMBALI Pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: pihak-pihak yang bersengketa baik Wajib Pajak maupaun DJP dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak. Alasan peninjauan kembali: 1. Apabila putusan Pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan keputusan yang berbeda. ©Titi M Putranti – Pengantar Perpajakan-FISIP UI-2008

PENINJAUAN KEMBALI 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat 1 huruf b dan c UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus, tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PENGANTAR PERPAJAKAN PERADILAN PAJAK

Recommend Documents