PENGANTAR PERPAJAKAN BENDAHARA Pengertian Pajak
Iuran dari rakyat kepada negara
Tanpa kontraprestasi
Unsur Pajak
Berdasarkan Undang-Undang
Membiayai Penyelenggaraan pemerintah
Gambar 1.1. Pengertian Pajak
Istilah Perpajakan 1. Wajib Pajak
2. Badan
3. Masa Pajak
4. NPWP
5. SPT
6. Tahun Pajak
7. Pajak Terutang
8. SSP
9. Kode Billing
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
1
Peran dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran Sebagai Wajib Potong/Pungut Pajak Belanja Negara Aspek Perpajakan Bendahara Menghitung, Menatausahakan, Menyetorkan dan Melaporkan
Pengamanan Penerimaan Negara
Gambar 1.3. Peranan Bendahara dalam Perpajakan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran
Kewajiban Materiil
Menghitung Pajak Terutang
PPh : 21/26 UU PPh PPh : 22 UU PPh PPh : 23 UU PPh PPh : 4 (2) UU PPh PPN dan PPnBM
Kewajiban Formil
Mendaftarkan Diri Membukukan Memungut/Memotong Menyetor Melapor
UU KUP
Gambar 1.2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
NPWP Bendahara Pengeluaran
B
erdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan NPWP. Yang dimaksud persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-undang pajak penghasilan. Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang
menerima
atau
memperoleh
penghasilan
atau
diwajibkan
untuk
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Format NPWP XX. XXX.XXX. X- XXX. XXX
Identitas Wajib Pajak
Status Wajib Pajak
Nomor Registrasi
Kode KPP
Kode Pengaman
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
Gambar 1.3. Format NPWP
Penghapusan NPWP
Penghapusan NPWP dilakukan apabila terjadi : 1.
Perubahan organisasi
2.
Satuan kerja organisasi dihapuskan
Penyetoran Pajak 11
Pendaftaran
Pembuatan Kode Billing
Pembayaran
Penutupan Billing
Gambar 1.4. tahapan pembayaran pajak secara elektronik 1.
Pendaftaran dilakukan untuk memperoleh user ID dan PIN secara online melalui aplikasi billing DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e mail
2.
Pembuatan kode billing dilakukan wajib pajak dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri atau atas nama dan NPWP wajib pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib pungut. Input data dilakukan dengan terlebih dahulu log in dengan memasukkan user id dan PIN akun pengguna aplikasi billing DJP yang telah aktif. Kode Billing yang diperoleh berlaku selama 48 jam sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut
3.
Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing yang telah diperoleh dari aplikasi billing DJP melalui teller bank/pos persepsi, Internet banking, mesin ATM dan mesin EDC.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
Pelaporan Pajak
Batas waktu penyampaian penyetoran dan penyampaian SPT dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Batas Waktu Penyampaian Penyetoran dan Penyampaian SPT No
Jenis Pajak
Batas Pembayaran
Batas pelaporan
(Selambat-lambatnya)
(Selambat-lambatnya)
1
PPh pasal 21
Tanggal 10 (sepuluh 20 (dua puluh hari setelah bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir masa pajak berakhir
2
PPh pasal 23/26
Tanggal 10 (sepuluh 20 (dua puluh hari setelah bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir masa pajak berakhir
3
PPh pasal 22 bendahara
7 (tujuh) hari setelah 14 (empat belas hari tanggal pelaksanaan setelah masa pajak pembayaran atas berakhir penyerahan barang
4
Pph pasal 4 (2)
Tanggal 10 (sepuluh) 20 (dua puluh hari setelah bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh menkeu
5
PPh pasal 4 (2) PHTB
Sebelum akta, 20 (dua puluh hari setelah keputusan, perjanjian, masa pajak berakhir kesepakatan atau risalah atas PHTB ditandatangani oleh pejabat berwenang
6
PPN/PPn BM bendahara
7 (tujuh) hari setelah Akhir bulan berikutnya tanggal pelaksanaan setelah masa pajak pembayaran atas berakhir penyerahan barang
Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaran pemilihan umum yang
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
ditetapkan pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan pemerintah. Kewajiban bendahara pengeluaran untuk menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipungut/dipotong dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.2 Kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk Menyetor dan Melapor Pajak No. 1
2
Kewajiban Memotong/ Memungut Menyetorkan
PPh 21/26
PPh 23/26 dan 4(2)
PPh 22
PPN dan PPn BM
X
V
V
V
X
V
V
X
dan
Melaporkan
Keterangan : X = Setiap bulan V = Jika terjadi traksaksi Contoh : Penyetoran dan Pelaporan Bendahara Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memotong honorarium tim kerja evaluasi pasca diklat pada tanggal 10 Mei 2016. Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang dan yang telah dipotong oleh bendahara tersebut wajib disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 Juni 2016, laporan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tanggal 20 Juni 2016 dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan (SPT Masa PPh Pasal 21/F.1.132.01, Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Final/F.1.1.33.02, Bukti Potong PPh Pasal 21 Final/F.1.1.33.02 dan Bukti elektronik penyetoran pajak).
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
Sanksi PidanaPs. 38,39 UU KUP
Setelah perbuatan pertama kali
Alpa
denda min. 1 kali dan paling banyak 2 kali Pidana kurungan min. 3 bulan paling lama 1 tahun denda min. 2 kali dan paling banyak 4 kali
Sengaja
Penjara min. 6 bulan paling lama 6 tahun Ditambah 1 kali bila terutang
Gambar 1.5 Sanksi Pidana
Gambar 1.6 Sanksi Administrasi
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
