Company
LOGO
PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Company name
BENDAHARA PEMERINTAH
WAJIB
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD Objek
Penjelasan
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26
Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM
Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Company name
Penghasilan Dibayarkan kepada
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas
ORANG PRIBADI
PEMBELIAN BARANG
Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21)
OBYEK-OBYEK PPh Final
PPh Ps.23/26
PPh Final
sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan
PPh Ps.21/26
PPh Ps.22
Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan
Company
LOGO
PPh Pasal 21
Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN TIDAK TERATUR
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD Company name
PENGHASILAN BRUTO
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
PTKP
DIKURANGI
- UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI
DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00
DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF PS.17 UU PPh
PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA 5 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPh Ps. 21 : 0% kepada Peg. Gol.II 5% kepada Peg. Gol.III 15% Kepada Peg. Gol IV DARI PENGH. BRUTO (FINAL)
Tarif PPh Orang Pribadi Company name
diatas 500 juta
30 %
Rp 250 juta – Rp 500 juta
25 % Rp 50 juta – Rp 250 juta
15 % 5%
s/d Rp 50 juta
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) Company name
PTKP Besarnya PTKP (Rp) Wajib Pajak Orang Pribadi
Besarnya PTKP (Rp) 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
2.025.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
24.300.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)
2.025.000
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, •PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS 7
PTKP UNTUK KARYAWATI
PTKP
Status
Company name
STATUS KAWIN
STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
HANYA UTK DIRI SENDIRI
- UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
STATUS TDK KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN 8
Company name
TATA CARA PENYETORAN / PELAPORAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
PENGHASILAN TERATUR DITANGGUNG PEMERINTAH
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
Setor dengan SSP
TDK ADA PENYETORAN
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Company name
Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Bendahara membuat bukti potong atas transaksi penghasilan tidak teratur 2. Bendahara membuat bukti potong A2 atas penghasilan teratur / tahun utk tiap pegawai
1. Bendahara menyetorkan SSP 2. SSP atas nama Bendahara 3. Paling lambat disetor tanggal 10
1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 2. Khusus di Bulan Desember, Dilampiri Formulir 1721-1 (Daftar Bukti Pemotongan) 3. Paling lambat tanggal 20
Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21 Company name
Aris (tidak kawin) adalah PNS golong IIIa, menerima gaji Rp 2.200.000/ bulan, tunjangan beras Rp 200.000/bulan dan tunjangan fungsional Rp 100.000/bulan.
Penghitungan PPh pasal 21: Penghasilan bruto : (2.200.000,00 + 200.000,00 + 100.000,00) = Rp 2.500.000,Biaya jabatan : (5% x Rp 2.500.000,00) = (Rp 125.000,-) Iuran pensiun : = (Rp 100.000,- ) – Penghasilan neto sebulan = Rp 2.275.000,Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 2.275.000,00) Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.000.000,00 PPh Pasal 21 sebulan : Rp 150.000,00 : 12
= Rp 27.300.000,= (Rp 24.300.000,-) = Rp 3.000.000,= Rp
= Rp
150.000,-
12.500,- (Ditanggung Pemerintah)
Contoh Kasus PPh Pasal 21 Company name
1 Kantor X mengadakan pelatihan dan membayar honor kepada Rurun (PNS golongan III b) sebagai pengajar sebesar Rp 2.000.000,00
PPh Pasal 21 : Rp 2.000.000,00 x 5% = Rp 100.000,(bersifat final)
2 Kantor X pada hari
. jadinya mengadakan
panggung hiburan dengan mengundang penyanyi. Honor penyanyi yang diberikan Bendahara Kantor X Rp 6.000.000,00. Penerima honorarium tidak memiliki NPWP
Pasal 21 : (50% x 6.000.000) x 5% x 120% = Rp3.000.000,00 x 6% =
Rp180.000,-
3 Kantor X membayar honorarium kepada peserta rapat yang bukan PNS/Pejabat Negara/ Anggota TNI dan POLRI sebesar Rp500.000,-
PPh Pasal 21 Rp500.000,00 x 5% = Rp25.000,00
Company
LOGO
PPh Pasal 22
Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Company JIKA name REKANAN
TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
Tarif 1,5 %
PPh Pasal 22 Khusus Bendahara
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 Company name
Dikecualikan dari PPh Pasal 22
Pembayaran atas penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan pemerintah yang dibiayai dengan hibah/pinjaman luar negeri
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PMK 154/PMK.03/2010 15
Mekanisme Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 22 Company name
Pelaporan
Penyetoran
SSP
SSP
SPT
SSP Lbr.1
Contoh Kasus PPh Pasal 22 Company name
Kasus 2
KASUS 1 Kantor Y membeli komputer untuk keperluan kantor dengan harga Rp100.000.000,- (harga tidak termasuk PPN dan/atau PPnBM). PPh pasal 22 yang harus dipungut Bendahara sebagai pemungut pajak adalah : Rp100.000.000,00 × 1,5% = Rp1.500.000,00
Kantor Y mempunyai kegiatan pengadaan barang modal berupa Mesin Absensi yang pada DIPA tersedia anggaran Rp99.000.000,00. Dana yang tersedia dalam DIPA sudah termasuk PPN-nya , sehingga untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah : (100/110 x Rp99.000.000,00) x 1,5% = Rp1.350.000,00. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22, sehingga menjadi : (100/110 x Rp 99.000.000,00) x 1,5% x 200% = Rp2.700.000,00
Company
LOGO
PPh Pasal 23
Objek PPh Pasal 23 Company name
Tarif 15%
Tarif 15%
Dipotong PPh Pasal 23
Hadiah/ Penghargaan Selain PPh 21
Tarif 2%
Sewa Selain Tanah/ Bangunan
Imbalan Modal
Jasa
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGI
Tarif 2%
Jasa Objek PPh Pasal 23 Company name
JENIS PENGHASILAN YANG TERKENA OBJEK PPH PASAL 23
1. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, 2. Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering
Tarif PPh Psl 23
2%
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Company name
Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Bendahara membuat bukti potong untuk rekanan (sbg kredit pajak bagi rekanan)
2. Bendahara mencatat nilai transaksi dan pemotongan PPh Pasal 23
1. Bendahara menjumlahkan pemotongan PPh Pasal 23 selama 1 bulan 2. Membuat SSP atas nilai tersebut. 3. SSP atas nama Bendahara 4. Paling lambat disetor tanggal 10
1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 2. Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP 3. Paling lambat tanggal 20
Contoh Kasus PPh Pasal 23 Company name
1 Fakultas A memakai jasa service kendaraan (bengkel yang memiliki NPWP) untuk menservice kendaraan dinasnya. Besarnya biaya yang dikeluarkan Rp1.000.000,00 (harga tersebut sudah termasuk pembelian suku cadangnya, namun tagihan tidak dipisahpisahkan) . PPh Psl 23 Rp1.000.000,00 × 2% = Rp20.000,00
3 2 Fakultas B menggunakan jasa catering untuk kegiatan Rapat Koordinasi dengan biaya Rp 2.000.000,- namun pengusaha jasa catering tidak memiliki NPWP.
PPh Psl 23 2.000.000× 2% x 2 Rp 80.000,00
Fakultas C menyewa tenda dari pengusaha yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp 800.000,-, PPh Pasal 23 yang terutang adalah :
PPh Psl 23 800.000× 2% x 2 Rp 32.000,00
PPh Pasal 26 Company name
Wajib Pajak Wajib pajak LN (baik OP/badan) selain BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia Obyek daan tarif PPh pasal 26 dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya). royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya; keuntungan karena pembebasan utang. PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto
Contoh PPh Pasal 26 Company name
Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen)
Company
LOGO
PPh Pasal 4 ayat (2)Final
Objek Pemotongan PPh Final Company name
Sewa Tanah/Bangunan
Tarif 10 %
Konstruksi
Objek PPh FInal
Tarif berdasar kualifikasi
Kecuali di Hotel/Restoran TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN
Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan
Pengalihan Tanah/Bangunan
Pekerjaan
Kecil
Besar
Pelaksanaan
2%
3%
Pengawasan
4%
4%
Perencanaan
4%
4%
Non Kualifikasi
Tarif 5 %
Pelaksanaan
4%
Pengawasan
6%
Perencanaan
6%
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal Final Company name
Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Bendahara melakukan pemotongan PPh Final saat pembayaran 2. Bendahara membuat bukti potong untuk rekanan
1. Bendahara menyetorkan SSP atas transaksi PPh Final 2. SSP Atas nama Bendahara 3. Paling Lambat tanggal 10
1. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4(2) 2. Dilampiri Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan, dan SSP 3. Paling lambat tanggal 20
Khusus untuk Pengalihan Tanah/Bangunan menggunakan Laporan Tersendiri
Contoh Kasus PPh Final Company name
Contoh Kasus Pengalihan Tanah/Bangunan Kantor Z mempunyai proyek pembangunan kantor baru dan harus melakukan pembebasan tanah. Dalam pelaksanaan proyek tersebut Kantor Z harus membayar Rp 2.000.000.000 untuk pembebasan tanah tersebut.
PPh Final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Kantor Z atas pembayaran tersebut Rp 2.000.000.000,- x 5% = Rp 100.000.000,-
Contoh Kasus PPh Final Company name
PPh Final Kantor A menyelenggarakan seminar tentang perumahan dan harus menyewa sebuah ruang pertemuan milik orang pribadi dengan harga Rp 3.000.000.
Contoh
Kasus
Sewa Tanah/Bangunan
Kasus
PPh final yang harus dipungut dan disetor oleh Bendahara Kantor A atas pembayaran tersebut : Rp 3.000.000,- x 10% = Rp 300.000,-
Jawaban
Contoh Kasus PPh Final Company name
Rp50.000.000.× 25% = Rp12.500.000,-
Kantor A memberikan hadiah undian kepada semua peserta pameran keuangan sebesar Rp50.000.000,-. PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah :
Rp20.000.000.000,x 3% = Rp600.000.000,-
Kantor B menggunakan jasa konstruksi kualifikasi besar untuk merenovasi gedung kantor dengan biaya Rp20.000.000.000,(harga tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah:
Rp200.000.000.× 6% = Rp12.000.000,-
Kantor C menggunakan jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi untuk MENGAWASI renovasi gedung kantor dengan biaya Rp 200.000.000,(harga tidak termasuk PPN). PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang dan harus dipotong Bendahara adalah:
Company
LOGO
PPN
Pajak Pertambahan Nilai Company name
PPN (Tarif 10%) SEMUA BARANG adalah BARANG KENA PAJAK
Kecuali Barang Tidak Kena PPN 1. Barang Tambang 2. Barang Kebutuhan Pokok 3. Makanan&Minuman di Hotel/Restoran 4. Uang, Emas batangan, dan surat berharga-
Penyerahan Barang/Jasa
Semua Jasa adalah Jasa Kena Pajak
Di Daerah Pabean Kecuali : Negative List
Kecuali JasaTidak Kena PPN
(Pasal 4A UU 42/2009)
PPnBM PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH
Company name
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
k. l. m. n. o. p. q.
Jasa bidang pelayanan kesehatan medik; Jasa bidang pelayanan sosial; Jasa pengiriman surat dengan perangko; Jasa keuangan; Jasa asuransi Jasa keagamaan; Jasa pendidikan; Jasa kesenian & hiburan; Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan darat dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; Jasa tenaga kerja; Jasa perhotelan; Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa penyediaan tempat parkir; Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan Jasa boga atau katering.
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN Company name
DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Company name
Saat Lapor Saat Setor Saat Transaksi
1. Rekanan membuat faktur pajak 2. Rekanan membuat SSP atas nama rekanan yang ditandatangani Bendahara
1. SSP Disetor oleh Rekanan/Bendahara 2. Paling Lambat tanggal 7 Bulan Berikutnya
1. Bendahara menyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT 2. Paling Lambat akhir bulan berikutnya 3. Walaupun tidak ada pemungutan, tetap wajib melapor tiap bulan 4. Melampirkan SSP dan Faktur Pajak
Contoh Kasus PPN Company name
PPN
PPN TEXT
Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecahpecah.
Jumlah pembayaran Rp 1.100.000,PPN yang harus dipungut: 10/110 x Rp 1.100.000,- = Rp. 100.000,- -
Harga Jual = Rp 950.000 PPN: 10% x Rp 950.000 = Rp 95.000 Harga Jual + PPN = Rp 1.045.000 Meskipun harga jual Rp 950.000 tetapi karena pembayaran termasuk PPN berjumlah Rp 1.045.000 (di atas Rp 1.000.000), maka PPN yang terutang harus dipungut oleh BENDAHARA.
Jumlah yang dibayarkan kepada rekanan Pemerintah Rp 1.000.000,-
Contoh Kasus PPN Company name
PPN
PPN TEXT
SPM LS Atas transaksi Perbaikan / Renovasi Gedung sebesar 110 jt Jumlah pembayaran Rp 110.000.000,PPN yang harus dipungut: 10/110 x Rp 110.000.000,- = Rp. 10.000,000 Jumlah yang dibayarkan kepada rekanan Pemerintah Rp 100.000.000,- dikurangi PPh 4-2
SPM LS,sehingga pembayaran langsung dilakukan oleh KPPN. Namun Bendahara tetap melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN
Pemungutan PPN Company name yang terkena PPh Pasal 22, PPh Psl 23, PPh Final = dikenakan PPN Atas transaksi
Kemungkinan
Dipungut PPN 10 %
PPh Psl. 22
PPh Psl. 23
PPh Final Konstruksi
PPh Final
Contoh Kasus Pembelian Barang Company name Barang
Beli Motor Rp. 11 jt (Termasuk PPN)
PPh Pasal 22
PPN
1,5% x 100/110 x harga barang
10 % x 100/110 x harga barang
1,5% x 100/110 x 11 jt =
10% x 100/110 x 11 jt =
Rp. 150.000,-
Rp. 1.000.000,-
Contoh Kasus Penyerahan Jasa Company name
Jasa PPh Pasal 23
PPN
2% x (100/110) x 220rb =
Tidak dipungut karena imbalan masih dibawah 1 juta
Servis Motor
Rp. 220 rb (Termasuk PPN)
Rp. 4.000,-
Jasa
Rekanan yang memungut PPN atas transaksi ini
Company
LOGO
PPh Pasal 15
Company name
Pengertian PPh Pasal 15 adalah : Pajak Penghasilan yang dikenakan Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Tertentu, yaitu : Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional Perusahaan pelayaran dalam negeri Perusahaan penerbangan dalam negeri Perusahaan asuransi luar negeri Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi Perusahaan dagang asing Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunguna-serah atau BOT (“build, operate, and transfer”).
Company name No 1
Uraian
Tarif x DPP
Penyetoran & Pelaporan
Charter Penerbangan Dalam Negeri
Dasar Hukum
1,8%x Peredaran Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 Bruto yang bulan berikutnya. diterima Setor dengan menggunakan SSP, dengan: berdasarkan KAP: 411129, perjanjian charter. KJS: 101 TIDAK FINAL Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 2 Perusahaan 1,2% x Disetor oleh pemotong: disetor paling lambat Pelayaran Peredaran bruto tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Negeri FINAL Disetor sendiri:disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128 KJS: 410 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
•KMK 475/KMK.04/1996 •SE 35/PJ.4/1996
3 Perusahaan 2,64% x pelayaran dan Peredaran Bruto penerbangan FINAL Luar Negeri
•KMK 417/KMK.04/1996 •SE 32/PJ.4/1996
Disetor oleh pemotong:disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri:disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan: KAP: 411128, KJS: 411 Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
•KMK 416/KMK.04/1996 •SE 29/PJ.4/1996
Company name No 4
5
Uraian
WPLN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia
Tarif x DPP Untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia: 0,44% x nilai ekspor bruto Penghasilan neto= 1% x nilai ekspor bruto Untuk negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia: disesuaikan dengan tarif P3B, untuk contoh penghitungan lihat di SE 2/PJ.03/2008. FINAL
Penyetoran & Pelaporan
Dasar Hukum
Disetor sendiri paling •KMK lambattanggal 15 bulan 634/KMK.04/1994 berikutnya setelah bulan , berlaku mulai 1 diterima penghasilan. Januari 1995 Disetor dengan •KEP menggunakan SSP dengan: 667/PJ/2001,berla KAP: 411128 ku mulai 29 KJS: 413 Oktober 2001 Dilaporkan paling lambat •SE 2/PJ.03/2008, tanggal 20bulan berikutnya ditetapkan tgl 31 dengan menggunakan Juli 2008. Formulir dalam Lampiran I KEP 667/PJ./2001 dan dilampiri SSP lembar ke-3. WP yang melakukan 7% x tarif tertinggi Pasal 17 ayat Disetor dengan •KMK kegiatan usaha jasa (1) huruf b UU PPh x total biaya menggunakan SSP PPh Final 543/KMK.03/2002 maklon (Contract pembuatan atau perakitan barang paling lambat tgl 15 bulan •SE 02/PJ.31/2003 Manufacturing) tidak termasuk biaya pemakaian berikutnya. Internasional di bidang bahan baku (direct materials). KAP: 411128 produksi mainan anak- Didalam SE 02/PJ.31/2003 KJS: 499 (krn tdk ada anak. disebutkan: disebutkan secara spesifik ttg 7% x 30% x total biaya jasa maklon ini) pembuatan atau perakitan barang Dilaporkan paling lambat tgl tidak termasuk biaya pemakaian 20 bulan berikutnya. Tetapi bahan baku (direct materials). tidak ada formulir khusus utk FINAL pelaporannya. berlaku sejak 1 Januari 2003
Company
LOGO
Review
Pajak Per Transaksi Company name
Pembelian Barang
Mekanisme Pemungutan/ Pemotongan oleh Bendahara
PPh 22 PPN
Penyerahan Jasa, Sewa Selain Tanah/Bangunan, Imbalan Modal
PPh 23 PPN
Konstruksi & Pengalihan/ SewaTanah/Bangunan
PPh Final PPN
Pembayaran Gaji PNS dan non PNS
PPh 21
Company name No.
Jenis Transaksi
PPh Ps.21 NPWP
1. Pembelian Barang >= Rp 2 Juta 2. Pembelian Barang < Rp1 Juta 3. Penyerahan Jasa Konstruksi : a. Perencana Konstruksi b. Pelaksana Konstruksi c. Pengawas Konstruksi 4. Penyerahan Jasa Selain Konstruksi 5. Sewa Tanah&/Bangunan 6. Sewa Selain Tanah &/ Bangunan 7. Pembayaran Gaji PNS 8. Pembayaran Gaji Non PNS 9 Selain Gaji Kepada PNS Gol.III 10 Selain Gaji Kepada PNS Gol.IV
NON NPWP
Kewajiban Perpajakan PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 NPWP NON NPWP NPWP NON NPWP 1.5% 3%
Kecil
4% 2% 4% 2%
PPh Ps.4 (2) PPN Sedang Besar Non Klasifikasi 10%
4% 3% 4%
4% 3% 4%
6% 4% 6%
4% 10%
2% DTP (PB-PTKP)XTarif Ps.17 Lebih Besar 20% 5% Final Lebih Besar 20% 15% Final Lebih Besar 20%
DASAR HUKUM: 1. PPh Pasal 22 ====> UU No.36 Tahun 2008, KMK-154/2010 2. PPh Pasal 21 ====> UU No.36 Tahun 2008, PP 68/2009, PER-31/PJ/2009, PER-57/PJ./2009 3. PPN =====> UU No.42 Tahun 2009, KMK-563/2003 4. PPh Pasal 4 (2) (PPh Final) ====> UU No.36 Tahun 2008, PP-51 Tahun 2008, PP-80 Tahun 2010
4%
10% 10% 10% 10% 10% 10%
Company name
NO.
JENIS PAJAK
1.
PPh Ps.21
2. 3. 4.
5.
PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Ps.4 (2) (PPh Final)
PPN
TANGGAL
TANGGAL
SANKSI TLB
SANKSI TLB
BAYAR
LAPOR
BAYAR
LAPOR
10 Bln
20 Bln
2% Perbulan
100.000
Berikutnya
Berikutnya
= Hari
14 Bln
2% Perbulan
100.000
Pembayaran
Berikutnya
10 Bln
20 Bln
2% Perbulan
100.000
Berikutnya
Berikutnya
10 Bln
20 Bln
2% Perbulan
100.000
Berikutnya
Berikutnya
7 Bln
Akhir Bln
2% Perbulan
500.000
Berikutnya
Berikutnya
Company
LOGO
