PENGANTAR PERPAJAKAN BENDAHARA

PENGANTAR PERPAJAKAN BENDAHARA

1

Menjelaskan Pengertian Pajak

Menjelaskan Istilah Perpajakan

Menjelaskan Peran dan Kewajiban Bendahara dalam Pemungutan/Pemotongan Pajak

Menjelaskan Pendaftaran NPWP Bendahara

Menjelaskan Penghapusan NPWP Bendahara Pengeluaran

Menjelaskan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran

Menjelaskan Pelaporan Pajak Bendahara Pengeluaran

Uraian dan Contoh

Pengertian Pajak

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 1.

Iuran dari rakyat kepada negara

2.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

3.

Berdasarkan Undang-Undang

4.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

5.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

Istilah Perpajakan Dalam pembahasan perpajakan akan dijumpai beberapa pengertian atau istilah yang sudah baku, antara lain : 1.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

2

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap. 3.

Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender

4.

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

5.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

7.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan pengitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakutau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan

8.

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir

9.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh system billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

Peran dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran Sebagai Wajib Potong/Pungut Pajak Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melibatkan bendahara. Bendahara mempunyai peranan penting dalam memungut/memotong pajak dalam setiap transaksi yang berdasarkan ketentuan perpajakan harus dipungut/dipotong pajak sebagai bentuk pengamanan penerimaan negara. Peran penting bendahara dalam penerimaan perpajakan digambarkan sebagaimana berikut :


3

Belanja Negara

Aspek Perpajakan Bendahara Menghitung, Menatausahakan, Menyetorkan dan Melaporkan

Pengamanan Penerimaan Negara Gambar 1.1. Peranan Bendahara dalam Perpajakan Berkaitan dengan peran bendahara dalam pengamanan penerimaan negara tersebut, bendahara mempunyai kewajiban materiil dan formil. Kewajiban perpajakan bendahara dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran

Kewajiban Materiil

Menghitung Pajak Terutang

    

PPh : 21/26 UU PPh PPh : 22 UU PPh PPh : 23 UU PPh PPh : 4 (2) UU PPh PPN dan PPnBM

Kewajiban Formil

    

Mendaftarkan Diri Membukukan Memungut/Memotong Menyetor Melapor

UU KUP

Gambar 1.2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran


4

Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada pasal 24 disebutkan bahwa tugas bendahara pengeluaran dalam kaitan penerimaan negara adalah : 1.

Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya,

2.

Menyetorkan pemotongan /pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara.

NPWP Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan NPWP. Yang dimaksud persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang pajak penghasilan. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan. Direktorat Jenderal pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Tata cara pendaftaran dilakukan dengan: 1.

Mengisi formulir yang tersedia di KPP setempat dan menyerahkan kepada petugas di Seksi Tata Usaha Perpajakan dengan melampirkan: a.

Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Bendahara; dan

b.

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM) bendahara yang bersangkutan tersebut.


5

2.

Kantor Pelayanan Pajak memproses formulir pendaftaran dan menyelesaikan Kartu NPWP dalam jangka waktu 1 (satu) hari (1 x 24 jam).

3.

Bendahara Pemerintah sendiri atau kuasanya yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dapat mengambil Kartu NPWP di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pendaftaran NPWP oleh Bendahara dapat juga dilakukan secara elektronik, yaitu

melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id pada menu e-Reg (electronic registration). Untuk mendapatkan NPWP, Bendahara cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) dan data lain yang diminta.

Setelah

memasukan data-data yang diminta, Bendahara akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang berlaku selama satu bulan. Untuk mendapatkan kartu NPWP tersebut, Bendahara harus menyampaikan fotokopi data-data yang diminta dan formulir pendaftaran (diprint-out dari hasil pendaftaran tersebut) ke KPP atau KP4 yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat kerja dari Bendahara atau dapat dikirimkan melalui pos sebelum masa berlakunya berakhir. Apabila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan: 1.

Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) Bendahara baru; dan

2.

Fotokopi SK Penunjukan sebagai Bendahara yang baru. Apabila institusi tempat bendahara yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut

bubar, terjadi perubahan organisasi atau kegiatannya telah selesai, maka dimintakan penghapusan NPWP dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya. Sehubungan dengan sanksi pidana, apabila wajib pajak sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, dengan berbagai alasan dan tujuan, sedangkan syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi, dan kesengajaan –untuk tidak mendaftarkan diri– tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu Negara tidak mendapatkan penerimaan dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, maka terhadap wajib pajak akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 39 ayat (1) UU KUP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.


6

Format NPWP XX. XXX.XXX. X- XXX. XXX

Identitas Wajib Pajak

Status Wajib Pajak

Nomor Registrasi

Kode KPP

Kode Pengaman

Gambar 1.3. Format NPWP

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan apabila terjadi : 1.

Perubahan organisasi Perubahan organisasi lama menjadi organisasi baru yang mengakibatkan nama unit instansinya berubah. Bendahara diwajibkan melapor kepada Kepala KPP/KP2KP setempat guna penghapusan NPWP lama yang kemudian diganti dengan NPWP baru sesuai dengan nama instansi yang baru akibat reorganisasi.

2.

Satuan kerja organisasi dihapuskan Apabila satuan kerja organisasi dihapuskan maka bendahara diwajibkan melapor kepada Kepala KPP setempat guna penghapusan NPWP. Dalam hal satuan kerja tersebut dihidupkan kembali maka bendahara wajib mendaftarkan diri ke KPP setempat guna mendapatkan NPWP baru.

Apabila terjadi penggantian Bendahara tidak perlu dilakukan perubahan NPWP, tetapi bendahara pengganti tersebut cukup melaporkan secara tertulis tentang penggantiannya dan tidak perlu meminta NPWP baru.


7

Penyetoran Pajak Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 pasal 2 (1) Bendahara dapat melakukan penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi penyetoran tersebut dilakukan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Transaksi penyetoran dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi/ Anjungan Tunai mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC. Atas pembayaran tersebut wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN). BPN diterbitkan dalam bentuk : 1.

dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing;

2.

struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;

3.

dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking;

4.

teraan BPN pada SSP/SSP PBB, untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

Pendaftaran

Pembuatan Kode Billing

Pembayaran

Penutupan Billing

Gambar 1.4. Tahapan Pembayaran Pajak Secara Elektronik Tahapan penyetoran pajak secara elektronik dijelaskan sebagai berikut : 1.

Pendaftaran dilakukan untuk memperoleh user ID dan PIN secara online melalui aplikasi billing DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e mail

2.

Pembuatan kode billing dilakukan wajib pajak dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri atau atas nama dan NPWP wajib pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib pungut. Input data dilakukan dengan terlebih dahulu log in dengan memasukkan user id dan PIN akun pengguna aplikasi billing DJP yang telah aktif. Kode Billing yang diperoleh berlaku selama 48 jam sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut

3.

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing yang telah diperoleh dari aplikasi billing DJP melalui teller bank/pos persepsi, Internet banking, mesin ATM dan mesin EDC.


8

Pelaporan Pajak Kewajiban akhir dari pemotong/pemungut pajak adalah membuat SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Batas waktu penyampaian penyetoran dan penyampaian SPT dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1. Batas Waktu Penyampaian Penyetoran dan Penyampaian SPT No

Jenis Pajak

Batas Pembayaran

Batas pelaporan

(Selambat-lambatnya)

(Selambat-lambatnya)

1

PPh pasal 21

Tanggal 10 (sepuluh bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

20 (dua puluh hari setelah masa pajak berakhir

2

PPh pasal 23/26

Tanggal 10 (sepuluh bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir


3

PPh pasal 22 bendahara

7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang

14 (empat belas hari setelah masa pajak berakhir

Pph pasal 4 (2)

Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh menkeu


5

PPh pasal 4 (2) PHTB

Sebelu akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah atas PHTB ditandatangani oleh pejabat berwenang


6

PPN/PPn BM bendahara

7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

4

Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaran pemilihan umum yang ditetapkan pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan pemerintah. Kewajiban bendahara pengeluaran untuk menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipungut/dipotong dapat dilihat pada tabel berikut :


9

Tabel 1.2. Kewajiban Bendahara Pengeluaran untuk Menyetor dan Melapor Pajak No

Kewajiban

PPh 21/ 26

1

Memotong/ Memungut dan Menyetorkan

X

2

Melaporkan

X

X

= Setiap Bulan

PPh 23 / 26 dan 4(2)

PPh 22

PPN dan PPn BM

X

= Jika terjadi transaksi Penyetoran dan pelaporan yang tidak dilakukan pada waktunya bisa berakibat sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 7 UU KUP), yaitu sebesar : 1.

Rp. 500.000,0 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN

2.

Rp. 100.000,0 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam memnuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi juga bisa berupa bunga atas setiap keterlambatan penyetoran yaitu sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (pasal 9 ayat 2a UU KUP). Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 UU KUP disebutkan bahwa dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jumlah pajak dalam SKPKB harus dibayarkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan paling lama 24 bulan. Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 UU KUP sanksi administrasi dapat juga berupa kenaikan dan dikenakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jumlah pajak yang harus dibayar sebesar SKPKB ditambah kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.


10

Sanksi administrasi berupa kenaikan juga dikenakan apabila Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyanpaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasinya berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sanksi pidana diatur pada pasal 38 UU KUP, diberlakukan apabila setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun Sanksi pidana juga diatur pada pasal 39 UU KUP, diberlakukan apabila setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benaratau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.


11

Gambar 1.5. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana


12

Rangkuman Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan. Bendahara mempunyai peranan penting dalam pemungut/memotong pajak dalam setiap transaksi yang berdasarkan ketentuan perpajakan harus memungut/memotong pajak sebagai bentuk pengamanan penerimaan negara. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila terjadi penggantian Bendahara tidak perlu dilakukan perubahan NPWP, tetapi bendahara pengganti tersebut cukup melaporkan secara tertulis tentang penggantiannya dan tidak perlu meminta NPWP baru Bendahara dapat melakukan penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi penyetoran tersebut dilakukan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Transaksi penyetoran dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi/ Anjungan Tunai mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC. Atas pembayaran tersebut wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) Kewajiban akhir dari pemotong/pemungut pajak adalah membuat SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.


13

PENGANTAR PERPAJAKAN BENDAHARA

Recommend Documents