19/02/2016
PENGANTAR PERPAJAKAN
Pengantar Pajak
DEFINISI PERPAJAKAN
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pengantar Pajak
2
1
19/02/2016
Unsur-unsur pajak: 1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
Pengantar Pajak
3
Unsur-unsur pajak: 3. Tanpa jasa tibal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni penglaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.
Pengantar Pajak
4
2
19/02/2016
Fungsi Pajak Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
Fungsi Mengatur(regulered) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau malaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
Pengantar Pajak
5
Syarat Pemungutan Pajak Adil (syarat keadilan) Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis) Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) Efisien (syarat finansial) sederhana
Pengantar Pajak
6
3
19/02/2016
Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak
Teori Asuransi (melindungi) Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misal perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
Pengantar Pajak
7
Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak
Teori daya pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masingmasing orang
Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) : dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) : dengan melihat besarnya kebutuhan materiil yang harus di penuhi
Pengantar Pajak
8
4
19/02/2016
Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban
Teori azas daya beli Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjtunya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
Pengantar Pajak
9
Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45. Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi. Hukum pajak ada 2 macam : Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan
Pengantar Pajak
10
5
19/02/2016
Asas dan cara Pemungutan Pajak Pajak
Golongan
Pajak Lagsung
pajak tdk langsung
Sifat
Pajak Subyekti f
Lemb.Pemungutnya
Pajak Obyektif
Pengantar Pajak
Pajak Pusat
Pajak Daerah
11
Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya: 1. Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:Pajak Pertambahan Nilai.
Pengantar Pajak
12
6
19/02/2016
Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya: 1. Pajak Subyektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh:Pajak Penghasilan
2. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri WP. Contoh:Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang mewah. Pengantar Pajak
13
Pengelompokan Pajak Menurut lembaga pemungutnya: 1. Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai
2. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:Pajak Propinsi :Pajak kendaraan bermotor, Pajak Kabupaten : PBB, Pajak hotel, reklame, hiburan, penerangan jalan. Pengantar Pajak
14
7
19/02/2016
Tata cara pemungutan pajak Stelsel Pajak 1. Stelsel Nyata ( Riel) pemungutan di akhir tahun 2. Stelsel Anggapan (fictieve) Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. 3. Stelsel campuran Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.
Pengantar Pajak
15
Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) (2) Asas
sumber
(3) Asas Kebangsaan
Pengantar Pajak
16
8
19/02/2016
Asas Pemungutan Pajak Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik pengahasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk WP dalam negeri.
Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP
Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungakan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk WP Pengantar Pajak 17 Luar Negeri.
Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Assessment System Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP
Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. WP bersifat pasif Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
Pengantar Pajak
18
9
19/02/2016
Sistem Pemungutan Pajak 2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada WP sendiri. WP aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
Pengantar Pajak
19
Sistem Pemungutan Pajak 3. With Holding System Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan WP.
Pengantar Pajak
20
10
19/02/2016
Timbul dan Hapusnya utang pajak •Timbul utang pajak 1.
2.
Ajaran Formil Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Ajaran Materiil Utang pajak timbul karena berlakunya undangundang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterakan pada self assessment system.
Pengantar Pajak
21
Timbul dan Hapusnya utang pajak •Hapusnya utang pajak
1. 2. 3. 4.
Pembayaran Kompensasi Daluwarsa Pembebasan dan penghapusan
Pengantar Pajak
22
11
19/02/2016
Hambatan Pemugut Pajak • Hambatan dikelompokan : 1.
Perlawanan pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan karena : (a) Perkembangan intelekutal dan moral masyarakat (b) sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat (c) sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
Pengantar Pajak
23
Hambatan Pemugut Pajak • Hambatan dikelompokan : 2.
Perlawanan aktif Semua usahan dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentu perlawanan : (a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. (b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
Pengantar Pajak
24
12
19/02/2016
Tarif Pajak
•Ada 4 macam tarif: 1.
2.
Tarif sebanding (Proporsional) Tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nlai yang dikenai pajak. Contoh : PPN 10%. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai berapapun adalah Rp. 3.000,-
Pengantar Pajak
25
Tarif Pajak
•Ada 4 macam tarif: 3.
4.
Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh PPh pasal 17 tentang Laposan Penghasilan Kena Pajak. Progresif progresif : kenaikan % semakin besar Progresif tetap : kenaikan % tetap Progresif degresif : kenaikan % semakin kecil Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
Pengantar Pajak
26
13
19/02/2016
Progresif PP
PT
PD
2,5%
5%
5%
Rp. 25 jt s/d 50jt
5%
10%
15%
Rp.50jt s/d Rp.100
10%
15%
20%
> Rp. 100 jt
20%
20%
22,5%
Pengantar Pajak
27
Terima kasih.
Pengantar Pajak
28
14
19/02/2016
PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) Fungsi
NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP Pengantar Pajak
29
PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KET
SPT
SKP
STP
Definisi
Surat untuk pelaporan perhitungandan pembayaran pajak terutang
Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN
Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm
Fungsi
Pelaporandan pertanggungjaw aban perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong
Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak
Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak
Pengantar Pajak
30
15
19/02/2016
Asas dan cara Pemungutan Pajak Pajak
Golongan
Pajak Lagsung
pajak tdk langsung
Sifat
Pajak Subyekti f
Lemb.Pemungutnya
Pajak Obyektif
Pajak Pusat
Pajak Daerah
Pengantar Pajak
31
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
Itikad baik Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel akrual/kas Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan MenKeu
Pengantar Pajak
32
16
19/02/2016
Sistem Pemungutan Pajak Official Assessment System Sistem pemungutan oleh pemerintah Self Assessment System Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri
With Holding System System pemungutan oleh pihak ketiga Pengantar Pajak
33
Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif
Tarif Sebanding (proporsional) PPN tarifnya =10 % Tarif Tetap tarif bea materai Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. misal : Pasal 17 UU PPh 2000 Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5% Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10% Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15% Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30%
Tarif degresif Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajak semakin besar.
Pengantar Pajak
34
17
19/02/2016
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak Timbulnya utang pajak ada 2 : Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system) Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undangundang ( self assessment system)
Hapusnya utang pajak disebabkan : Pembayaran Kompensasi Kadaluarsa Pembebasan/penghapusan
Pengantar Pajak
35
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll) Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan
Pengantar Pajak
36
18
19/02/2016
KEBERATAN DAN BANDING Tata Cara Penyelesaian Keberatan :
WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak Tertulis dalam bahasa Indonesia Jangka waktu 3 bulan Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan Bukti penerimaan Surat Keberatan Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln) Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan Tidak menunda kewajiban membayar pajak Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
Pengantar Pajak
37
KEBERATAN DAN BANDING
Tata Cara Penyelesaian Banding
Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak Jangka waktu 3 bln Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak Tidak menunda pembayaran pajak Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
Pengantar Pajak
38
19
19/02/2016
PENAGIHAN PAJAK Dasar penagihan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding Jenis penagihan seketika, sekaligus Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan
Pengantar Pajak
39
STP = Surat Ketetapan Pajak SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terutang
Pengantar Pajak
40
20
19/02/2016
SANKSI PERPAJAKAN
Bunga Kenaikan Denda Sanksi pidana
Pengantar Pajak
41
PENGANTAR PERPAJAKAN Definisi Pajak ; Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara
Fungsi Pajak Budgetair , Reguler Pungutan Lain Retribusi, Sumbangan Pengertian Hukum Pajak Materiil, Formal Kedudukan Hukum Pajak Perdata, Publik Asas Pemungutan Pajak Domisili, Sumber, Kebangsaan Cara Pemungutan Pajak Nyata, Fiktif, Campuran Tarif Pajak Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, Advalorem, Spesifik Hapusnya Utang Pajak Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan
Pengantar Pajak
42
21
