Modul ke:
Pajak Kontemporer Peradilan Pajak Dr.Harnovinsah M.Si,Ak,CA
Fakultas
Pasca Sarjana Program Studi
Magister Akuntansi www.mercubuana.ac.id
PENDAHULUAN Bagir Manan memberikan definisi sistem peradilan dari dua segi, yaitu: Pertama, segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan yang mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana. Kedua, proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).
PENDAHULUAN • Kelembagaan peradilan dapat dibedakan antara susunan horizontal dan susunan vertikal. 1. Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan, 2. sedangkan susunan vertikal terkait dengan tingkat penyelesaian perkara dari tingkat pertama, banding dan kasasi.
Undang-Undang Terkait Kekuasaan Kehakiman. • Pengaturan lebih lanjut atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang – undang ini menggantikan undang – undang kekuasaan kehakiman sebelumnya yaitu Undang – Undang No.4 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 sehingga perlu ada penataan kembali sistem peradilan secara terpadu agar peradilan independen dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.
Kewenangan 4 Lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung • Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata; • Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang – orang yang beragama Islam; • Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer; • Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
Pengadilan Khusus • Kemudian terkait dengan pengadilan khusus, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Penjelasan ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Pengadilan Pajak • Pengadilan Pajak sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 disebutkan sebagai salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karena Pengadilan Pajak menurut penjelasan ketentuan ini merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan tata usaha negara, maka keberadaan Pengadilan Pajak harus sesuai dengan prinsip dasar kekuasaan kehakiman sebagaiamana amanat konstitusi dan peraturan perundang – undangan dibidang kekuasaan kehakiman
Pengadilan Pajak •
Pengadilan Pajak saat ini diatur dalam Ketentuan Undang – Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam ketentuan undang – undang ini yang dimaksud Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Selanjutnya ketengtuan Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara.
Kewenangan Pengadilan Pajak • Kewenangan Pengadilan Pajak adalah menyelesaikan Sengketa Pajak. Sengketa Pajak menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Banding dan Gugatan • Pengertian Banding menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang perpajakan.. • Sedangkan yang dimaksud Gugatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
Aspek Kelembagaan • Terkait dengan aspek kelembagaan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan terkait pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Aspek Kemandirian • Kekhususan lain dari Pengadilan Pajak yang terkait dengan aspek kemandirian badan peradilan adalah mengenai pengangkatan Hakim Pengadilan Pajak. Menurut Ketentuan Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa: “ Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”. Ketentuan yang menyebutkan Hakim diangkat dari daftar nama yang diusulkan Menteri tidak berbeda dengan pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 sebelum diubah dengan UU No.51 Tahun 2009.
Terima Kasih
