Pengembangan Sumber Pajak-Pajak Daerah
173
PENGEMBANGAN SUMBER PAJAK-PAJAK DAERAH Anna Erliyana
The birth of Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah (Local Autonomy) and Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Daerah (Local Finance) has changed the relationship between the Central and the Local Government, especiaUy in areas that affect issues regarding local finance. This drastic change in one hand has become a positive affect for the local government, whereas in the past it (local government) did not have the authority to manage is own financial resources. However on the other hand, this shift has resulted in confusion and imbalance for the local government on their newly found authority, as to how they should acquire fresh funds. Therefore it is not surprising that those attempts have resulted in new problems for both the local government itself and for the central government. The writer attempts to give a concept overview on how to further the local budget, especially local tax revenue. The idea portrayed by the writer is an alternative solution as to the "cold relations" between the local and central government in their attempt to find new sources of funding in order to increase local revenue. Pendahuluan Di balik harapan banyak orang terhadap pelaksanaan otonomi daerah, nampaknya tersirat berbagai kekhawatiran tentang kesiapan daerah dalam segi keuangan, suatu sisi yang amat sering menjadi bahan perdebatan yang berkepanjangan. Kemudian muneul sejumlah kekhawatiran lainnya seperti: desentralisasi korupsi, usaha pemerintah daerah yang akan mengeksploitasi sektor pajak - di samping memberatkan para warga juga kelak menjauhkan para investor yang semula berniat menanamkan sejumlah investasinya ke daerah. Belum lagi sederet keruwetan birokrasi yang menular daTi pusat, atau sudah menjadi penyakit menahun di daerah-daerah.
Nomor 2 Tahun XXXII
174
Hukum dan Pembangunan
Keuangan Daerah - Cermin Demokrasi Sumber-sumber keuangan daerah diyakini mempunyai implikasi yang penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan demokrasi pemerintahan daerah. I Problem keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan politik dan ekonomi. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah sulit untuk meneapai keseimbangan dengan sumber-sumber keuangan pemerintah pusat. Sebagai akibatnya adalah bahawa pemerintah daerah akan terus bergantung pada bantuan pemerintah pusat. 2 Dalam rangka otonomi pemerintah daerah. maka ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan haruslah ditekan sekeeil mungkin. Semakin kecil ketergantungan tersebut , akan memperbesar perkembangan demokrasi sampai pada tingkat pemerintahan yang paling bawah.
Pajak-Pajak Daerah Sebagai Primadona APBD Setiap kali diumumkan APBN , maka sektor perpajakan muneul sebagai andalan pemasukan bagi APBN. Mungkinkah dengan otollomi, maka pajak-pajak daerah akan menjadi andalan pemasukan bagi APBD? Berdasarkan pengalaman, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengandalkan sektor pajak (daerah) sebagai masukan utama APBD. Jurisdiksi perpajakan yang dimiliki pemerintah daerah terbatas pada jellisjenis pajak yang keeil hasilnya, bahkan dapat dikatakan besar pasak daripada tiang. Hasil yang diperoleh eenderung lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Beberapa daerah enggan memungut pajak karena alasan biaya administrasi lebih besar dibanding hasil yang akan diperoleh. Contoh Pemerintah DK! Jakarta tidak lagi memungut pajak radio , dan pemerintah daerah setempat lebih suka meneari penggantinya dari jenis pajak lain. Tetapi tidak semua pemerintah daerah yang dapat mencari pengganti jenisjenis pajak tertentu yang kurang diharapkan berhasil perolehannya. . Hal ini akan terus berulang bila tidak ada perubahan dalam mekanisme administrasi perpajakan secara menyeluruh yang melibatkan
1 Tony Travers, in Local Government in the /990s , ed. By John Stewart and Gerry Stoker (London: MacMillan Press Ltd. 1995), p. 10. 2 H.W.R Wade, Administrative Law, sixth ed. (Oxford University Press , 1988), p. 123.
April - Juni 2002
Pengembangan Sumber Pajak-Pajak Daerah
175
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemungkinan tersebut tidak lepas dari wisdom pemerintah pusat dalam politik perpajakan nasional. Ada beberapa langkah yang layak untuk dipertimbangkan dalam rangka perubahan mekanisme administrasi perpajakan: 1 . Menyerahkan proses administrasi kepada pemerintah daerah untuk jenis pajak yang persentase pembagiannya lebih besar menjadi milik daerah. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian pemerintah daerah setempat akan berlomba-lomba secepatnya memungut PBB, memperpendek birokrasi, dan mempercepat akselerasi uang, sehingga doelmatigheid akan dirasakan oleh pemerintah daerah, tanpa melanggar rechtmatigheid karena sudah ada pengaturannya. 2. Mengkaji ulang kembali pembagian persentase pembagian pajak antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan di lapangan. 3. Harus diperhatikan mengenai jangka waktu proses penerimaan oleh pemerintah daerah , mengingat nilai uang yang cepat seka li mengalami perubahan. 4. Pembuatan matrik berskala nasional yang bersifat horizontal dan vertikal yang memperkuat tax sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah , di antaranya memuat data daerah miskin - sedang dan kaya, dan alokasi pendapatan. Melalui perubahan mekanisme administrasi perpajakan diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Sistem Audit dan Akuntabilitas Kalau kita melihat pada sistem Inggris, maka sistem otoritas keuangan daerah menghendaki bahwa pemerintah daerah bebas untuk menentukan pajak daerah, menggali sumber-sumber yang ada dan kemudian mengalokasikan sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini pemerintah daerah menerapkan kewenangan diskresi untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang menentukan keluar masuknya uang. Untuk itu mereka harus bertanggung jawab dalam masalah keuangan tersebu!. 3
3 Local Government Finance: Report Of the Committee (~f Inquiry (Charman Frank Laytield, QC) (HMSO, 1976), p. 286.
Nomor 2 Tahun XXXII
176
Hukum dan Pembangunan
Sehubungan dengan tanggung jawab keuangan publik, paling tidak diperlukan dua hal: 1. Sistem Audit 4 Audit of Account penting dalam sistem keuangan pemerintah daerah sehubungan dengan Hukum Administrasi Negara yang merupakan bagian dari judicial review. Audit system berarti, keluar masuknya uang harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Audit menimbulkan judicial review yang akan menguji legalitas keluar masuknya uang. Auditor tidak bertanggung jawab atas kebijakan, ia bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam mengaudit keuangan. 2. Akuntabilitas Bersandar pada regularity, peraturan-peraturan, tepat waktu dan cara-cara khusus. Financial accountability meliputi evaluasi proyek, apakab sesuai dengan tujuan dan kualitas yang dikehendaki dalam perencanaan. 5 Accountability and Responsibility 6 "Use (and sometimes misuse) of the term "accountability" in the context of discussions about politic and government is far from new, but it has become something of a "bUll word" in the last decade or so (Marshall 1984, Day and Klein 1987, White et all 1994). It is an ambiguous word, often misleadingly used interchangeably with "responsibility". Two concept are linked, but they are not interchangeable ". (Penggunaan terminologi "accountability" dalam diskusi tentang politik dan pemerintahan bukanlah hal baru, tetapi terminologi itu menjadi suatu kata yang berdengung pada akhir dasawarsa ini. Kata tersebut membingungkan, seringkali dipertukarkan dengan "responsibility". Dua konsep tersebut berhubungan, tetapi keduanya tidak dapat dipertukarkan) . "When minister are said to be "accountable" to Parliament, does this mean that they are expected to justifycation in terms of its legality,
4
5
H.W.R Wade. Op. Cit..
p. 129-130.
Mark Turner and David Hulme, Governance Administration and Development: Making
the State Work . (Hongkong : MacMillan Press Ltd. , 1997), p. 122ยท 123. 6 Dawn Oliver and Gavin Drewry, Public Service Reforms, Issues of AccountahiLity and Public Law (London: Pinter. A Cassel Imprint, 1996). p.3-4.
April - Juni 2002
Pengembangan Sumber Pajak-Pajak Daerah
177
ies procedural fairness, ies efficiency, ies wisdom or ies ideological soundness - or some combinaeion of ehese criteria ". (Akuntabilitas Menteri kepada Parlemen, berarti bahwa mereka mengharapkan justifikasi dalam terminologi legalitas, prosedur yang benar, efisiensi, kebijaksanaan atau kombinasi dari berbagai kriteria tersebut) . "Ambiguieies in accountability ehac a trend has developed in the last decade to "codify" the standards of conduce expected of minister or civil servants (kebingungan terbangun karena adanya kodifikasi standar perilaku yang diharapkan dari seorang menteri atau para pegawai negeri). "Bodies peiforming public junction are accountable to the courts through the judicial review jurisdiction for the legality of their actions, and the criteria applied by the courts are technical legality, procedure propriety, rational and fairness" (Badan-badan publik bertanggung jawab pada peradilan melalui judicial review atas legalitas tindakan mereka, dan kriteria yang diterapkan oleh peradilan adalah legalitas, prosedur yang wajar, rational dan jujur/ benar). "Other issues arise over the identity body to which a person is responsible. The British system relies heavily on the doctrine that civil servants are responsible to miniseer, and minister to responsible to Parliament and through Parliament to the people. We shall explore the different meanings of responsibility-accountablity and the implication of the doctrine (Isu lain muncul tentang identitas bad an yang orangnya bertanggung jawab. Dalam sistem Inggris, dikenal bahwa pegawai negeri pada suatu departemen bertanggung jawab kepada menterinya, menteri bertanggung jawab kepada Parlemen dan melalui Parlemen mereka bertanggung jawab kepada rakyat). Kita menggali perbedaan pengertian responsibility dan accountability serta implikasi doktrin tersebut}. H
H.
Kesimpulan Ketidak stabilan keuangan pemerintah daerah akan menimbulkan dua pilihan. Pili han pertama adalah pemerintah daerah harus memperkuat pajak-pajak daerah. Kedua, pemerintah daerah tetap akan bergantung kepada pemerintah pusat karena sulitnya meningkatkan kewenangan perpajakan di daerah.
Nomor 2 Tahun XXXII
Hukum dall Pemballgunan
178
Perubahan mekanisme administrasi perpajakan menuntut kerja keras dari sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan pemerintah daerah. Dalam praktiknya kelak perubahan tersebut akan meminta penerapan kewenangan diskresi. Aparatur pemerintah daerah yang menangani keuangan harus siap melaksanakan sistem audit dan akuntabilitas agar tidak terjerat pada phase judicial review di pengadilan.
Daftar Pustaka Local Government Finance: Report of the Committee of Inquiry (Charman Frank Layfield, QC) (HMSO, 1976). Oliver, Dawn and Gavin Drewry. Public Service Reforms, Issues of Accountability and Public Law. (London: Pinter, A Cassel Imprint, 1996). Stewart, John and Gerry Stoker ed . Local Government in the 1990s. (London: MacMillan Press, Ltd , 1995). Turner, Mark and David Hulme. Governance Administration and Development: Making The State Work . (Hongkong: MacMillan Press Ltd, 1997). Wade, H.W.R. Administrative Law. Sixth ed. (London: Oxford University Press, 1988).
April - luni 2002
