Nomor Putusan Pengadilan Pajak
:
Put-49303/PP/M.VI/12/2013
Jenis Pajak
:
Pajak Penghasilan Pasal 23
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa :
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 329.639.830,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.329.639.830,00 berasal dalam akun biaya langsung yang terdapat pada Pajak Penghasilan Badan yang belum dilaporkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.329.639.830,00 karena sebagian objek yang dikoreksi Terbanding bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
Menurut Majelis
:
bahwa perhitungan koreksi adalah sebagai berikut: DPP PPh Pasal 23 cfm Terbanding DPP PPh Pasal 23 cfm SPM Koreksi
R p R p R p
2.214.827.750,00 1.885.187.920,00 329.639.830,00
bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 329.639.830,00 berdasarkan hasil equalisasi SPM dengan biaya yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terdapat pada Pajak Penghasilan Badan; bahwa menurut Terbanding atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp.329.639.830,00 tersebut belum dilaporkan dalam SPM Pemohon Banding sehingga dilakukan koreksi; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan dari keseluruhan koreksi sebesar Rp.329.639.830,00 tersebut, sebagian diantaranya bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena merupakan pembelian material/sparepart dan pembayaran kepada orang pribadi; bahwa untuk menentukan apakah koreksi Terbanding merupakan objek PPh Pasal 23, Majelis terlebih dahulu menentukan objek yang termasuk dalam lingkup PPh Pasal 23; bahwa Pasal 23 ayat (1) Penghasilan menyatakan:
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas : 1. 2. 3. 4.
dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f royalti hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e
b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas: 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung argumennya bahwa objek yang dikoreksi oleh Terbanding bukan merupakan objek PPh Pasal 23; bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding; bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding diketahui hal-hal sebagai berikut: - Biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00 bahwa biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00 terbukti merupakan pengeluaran untuk: 1.
2.
biaya akomodasi dan honor untuk anggota Kepolisian (Brimob) yang bertugas melakukan pengawalan pada perusahaan Pemohon Banding dan melatih beladiri untuk Satpam iuran keamanan yang dibayarkan kepada masyarakat lingkungan perusahaan;
bahwa Majelis berpendapat, pembayaran sebesar Rp.26.159.500,00 tidak termasuk dalam lingkup penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan karena bukan merupakan dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa atau imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain; bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebesar Rp.26.159.500,00; - Biaya Jasa Pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00
bahwa biaya jasa pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00 terbukti merupakan pengeluaran untuk pembelian sparepart kendaraan dan ongkos servis AC; bahwa Majelis berpendapat, pembayaran sebesar Rp.9.339.770,00 tidak termasuk dalam lingkup penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan karena bukan merupakan dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa atau imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain; bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya keamanan sebesar Rp.9.339.770,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebesar Rp.9.339.770,00; - Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp.63.581.700,00 bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada biaya sebesar Rp.63.581.700,00 merupakan biaya sewa alat berat dan mobil; bahwa dalam perjanjian sewa Nomor: 002/MGF/SPK-LKL/III/2008 juga dicantumkan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 sebesar 4,5%; bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas penghasilan sewa yang dibayarkan oleh Pemohon Banding selaku subyek pajak dalam negeri, Pemohon Banding wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang; bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti bahwa pihaknya sudah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas biaya sewa tersebut; bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya sewa sudah benar sehingga tetap dipertahankan; - Selisih koreksi sebesar Rp.230.558.860,00 bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp.230.558.860,00 ( Rp.329.639.830,00 Rp.26.159.500,00 – Rp.9.339.770,00 – Rp.63.581.700,00) Pemohon Banding tidak dapat memberi sanggahan dan bukti yang menunjukkan bahwa atas transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasl 23 ataupun merupakan PPh Pasal 23 yang sudah dipotong pajaknya; bahwa dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp.230.558.860,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan; bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dari koreksi sebesar Rp.329.639.830,00 yang terbukti bukan merupakan objek PPh Pasal 23 adalah biaya Keamanan sebesar Rp.26.159.500,00 dan biaya Biaya Jasa Pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00; bahwa dengan demikian secara keseluruhan koreksi Terbanding menjadi sebagai berikut:
Koreksi tidak dapat dipertahankan: - Biaya keamanan Rp - Biaya pemeliharaan Rp
Koreksi yang tetap dipertahankan - Biaya sewa - Tanpa pembuktian
Rp. Rp
26.159.500,00 9.339.770,00 Rp
35.499.270,0 0
Rp
294.140.560, 00 329.639.830, 00
63.581.700,00 230.558.860,00
Jumlah
Rp
bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Juni 2008 menjadi sebagai berikut: DPP PPh Pasal 23 cfm Terbanding Koreksi tidak dapat dipertahankan DPP PPh Pasal 23 cfm hasil persidangan
Rp Rp Rp
2.214.827.750,00 35.499.270,00 2.179.328.480,00
bahwa selanjutnya Majelis menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari-Juni 2008 sebagai berikut: DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 PPh Pasal 23 terutang Kredit Pajak Pajak yang kurang dibayar Sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2.179.328.480,00 53.877.677,00 46.069.482 7.808.195,00 3.747.934,00 11.556.129,00
Menimbang
:
bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding sebagian tidak dapat dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;
Menimbang
:
bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding sebagian tidak dapat dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/WPJ.02/2012 tanggal 31 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 Nomor 00010/203/08/212/11 tanggal 11 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut: DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 PPh Pasal 23 terutang Kredit Pajak Pajak yang kurang dibayar Sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2.179.328.480,00 53.877.677,00 46.069.482 7.808.195,00 3.747.934,00 11.556.129,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA Drs. Aman A Sinulingga, Ak Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc Redno Sri Rezeki
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
