Putusan Pengadilan Pajak : Nomor Jenis Pajak :
39925/PP/M.II/99/2012
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-269/WPJ.07/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan terkait STP PPN Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011;
Menurut Tergugat
:
bahwa penerbitan keputusan nomor: KEP-269/WPJ.07/2011 tanggal 1 Februari 2011 adalah merupakan jawaban atas surat nomor: 007/FI/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan terkait STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011;
Gugatan
bahwa STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011 diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, dimana Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 611.723.658,00 (setelah dilakukan pembetulan besarnya sanksi administrasi menjadi sebesar Rp. 575.331.685,00) dikarenakan Penggugat menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sah dan tidak benar; bahwa STP PPN Barang dan Jasa diterbitkan karena Penggugat telah melakukan kesalahan dalam penggunaan nama PT. Frigorex Indonesia dalam dokumen Faktur Pajak Keluaran dan Dokumen Ekspor, dimana nama yang seharusnya dicantumkan adalah PT. XXX, karena berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM00237/WPJ.07/KP.0303/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Nama Wajib Pajak telah berubah dari PT. X menjadi PT. XXX dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00238/WPJ.07/KP.0303/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Wajib Pajak telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak: bahwa Surat Keterangan dan Surat Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Wajib Pajak untuk perubahan data Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Dimitris Valachis tanggal 18 September 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H. Nomor 1 tanggal 14 November 2005; bahwa Penggugat seharusnya telah menggunakan nama PT. XXX dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun, sampai dengan awal tahun pajak berikutnya (1 Januari 2008) Penggugat masih menggunakan nama PT. X. Tergugat berpendapat bahwa kesalahan yang dilakukan Penggugat sudah melampaui batas toleransi yang ada sehingga atas Faktur Pajak yang diterbitkan Penggugat tidak sesuai Pasal 1 angka
3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar bahwa Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang: a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak; c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak; bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, atas penerbitan Faktur Pajak Standar tersebut Tergugat mengenakan sanski administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak; Menurut Penggugat
:
bahwa Penggugat tidak setuju atas penerbitan keputusan Nomor: KEP269/WPJ.07/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan terkait STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011; bahwa Penggugat tidak setuju atas STP PPN Barang dan Jasa atas Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp. 575.331.685,00 yang dikenakan oleh Tergugat atas Faktur Pajak yang dianggap salah, karena pada hakekatnya PT. X dan Penggugat merupakan perusahaan (badan hukum) yang sama, dengan identitas NPWP dan alamat yang sama. Sehingga merujuk kepada Pasal 13 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan tetap memenuhi ketentuan sehingga tidak seharusnya Faktur Pajak tersebut dianggap salah; bahwa menurut Penggugat perubahan nama perusahaan tersebut tercantum di dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Frigorex Indonesia dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, SH. Nomor 01 tanggal 14 November 2005 dan Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua atas perubahan nama tersebut tanggal 18 September 2007; bahwa Penggugat berpendapat yang paling mendasar dan penting adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam semua dokumen-dokumen Penggugat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan “NPWP
adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”; bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran nomor Pokok Wajib Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration dinyatakan sebagai berikut: “Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”; bahwa dengan demikian ternyata bahwa NPWP sebagai tanda pengenal adalah hal yang terpenting dan tidak pernah berubah. Pada kasus Penggugat NPWP tersebut tidak pernah berubah, yang berubah hanyalah pada nama, dimana nama terdahulu adalah PT. Frigorex Indonesia menjadi Penggugat; Menurut Majelis
:
bahwa menurut Tergugat, penerbitan keputusan nomor: KEP-269/WPJ.07/2011 tanggal 1 Februari 2011 adalah merupakan jawaban atas surat nomor: 007/FI/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan terkait STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011; bahwa STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011 diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan karena Penggugat menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang tidak sah dan tidak benar sehingga Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP; bahwa Penggugat tidak setuju atas pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp.575.331.685,00 atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang dianggap salah, karena pada hakekatnya PT. X dan Penggugat merupakan perusahaan (badan hukum) yang sama, dengan identitas NPWP dan alamat yang sama, hal ini merujuk kepada Pasal 13 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dengan demikian pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) adalah tidak tepat; bahwa Penggugat telah membuatkan Faktur Pajak Keluaran sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan atas PPN terhutang untuk Masa Pajak Desember 2008 telah Penggugat setorkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Desember 2008 dengan demikian atas Faktur Pajak Keluaran yang Penggugat
terbitkan tetap memenuhi ketentuan sehingga tidak seharusnya Faktur Pajak tersebut dianggap salah; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas gugatan diketahui bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang KUP dalam STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011 dikarenakan Penggugat menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang tidak sah dan tidak benar yaitu kesalahan dalam penggunaan nama PT. Frigorex Indonesia dalam Faktur Pajak Keluaran, dimana nama yang seharusnya dicantumkan adalah PT. Frigoglass Indonesia, sehingga atas Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) adalah tidak tepat, dikarenakan terdapat cukup bukti bahwa pada saat Penggugat sudah dikukuhkan sebagai PKP dan terdaftar dengan nama yang baru yaitu PT. Frigoglass Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2007 masih menggunakan NPWP yang sebelumnya dan tidak berubah; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Tergugat dan Penggugat, serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya PT. X dan PT. XXX merupakan perusahaan (Badan Hukum) yang sama, dengan indentitas NPWP dan alamat yang sama, dengan demikian Majelis berpendapat Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Penggugat tetap memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga tidak seharusnya Faktur Pajak Keluaran tersebut dianggap tidak sah dan tidak benar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang KUP sebesar Rp. 575.331.685,00; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat; Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan gugatan Penggugat
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perudang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-269/WPJ.07/2011 tanggal 1 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 nomor: 00166/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00002/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 12 Januari 2011, atas nama: PT. XXX, sehingga Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menjadi nihil
