Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
Put-51936/PP/M.XVIIA/19/2014
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2012
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pembebanan atas importasi berupa Blender, Juice Extractor, hair dryer, Toaster negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 411301 tanggal 10 Oktober 2012 yang diberitahukan perbedaan tarif BM 0% AC-FTA yang ditetapkan Terbanding menjadi tarif BM 10%;
Menurut Terbanding
:
bahwa dalam importasinya Pemohon Banding tidak dapat menggunakan Fasilitas Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area kerena tidak memenuhi ketentuan di dalam mekanisme movement certificate;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Form E Nomor: 502564 tanggal 03 Oktober 2012 yang dilampirkan dalam PIB Nomor: 411301 tanggal 10 Oktober 2012 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka Asean China Free Trade Area (AC-FTA) pada Pasal 2 dan dinyatakan Impor Barang yang dilengkapi dengan surat keterangan asal (Form E) yang telah di tanda tangani oleh Pejabat vang berwenang. bahwa berdasarkan Nomor: SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 pada huruf (e) Nomor 1 adanya perluasan definisi “issuing authority” atau otoritas penerbit SKA Form E yaitu penerbit SKA Form E tidak hanya Pemerintah tetapi dapat pula institusi lain vang ditunjuk Pemerintah.
Menurut Majelis
:
bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3365/KPU.01/2013 tanggal 7 Juni 2013, persetujuan tentang kerja sama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nation And The Peoples of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China) yang diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, yaitu pada “Attachment A: Revised Operational Certification Procedures For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area”, disebutkan sebagai berikut: “Rule 12 (a) The Issuing Authorities of the intermediate party within the ACFTA may issue a Movement Certificate (MC), if an application is made by the expoter while the product is passing through the territory, provided that: i. The importer of the intermediate Party and the Exporter who applies for the MC in the intermediate party are the same; ii. A valid original Certificate of Origin (Form E) issued by the First exporting Party is presented; iii. Information on the MC includes the names of the issuing authorities of the party which issued the original certificate of origin (form E), date os issuance and reference number. The FOB value shall be the FOB value of the products exported from the intermediate
party; and iv. The total quantity of the products covered in the MC does not exceed the total quantity of the products covered in the original Certificate of Origin (Form E); (b) In the case of China, the MC shall be issued by Customs Authority. In the case of ASEAN Member States, the MC shall be issued by the Issuing Authorities; (c) The validity of the MC shall have the same end-date as the original certificate of origin (Form E); (d) The products which is to be re-exported using MC shall be under control of the customs authority of the intermediate party. The products shall not undergo any further processing in the intermediate party, except for repacking and logistics activities consistent with rule 8 of the rules of origin for the ACFTA; (e) The verification procedure in rule 18 shall also apply to the MC. In particular, the customs authority of the importing party may request simultaneously the original exporting party and the intermediate party to provide information regarding the original certificate of origin (Form E) and the MC respectively, such as the first exporter, last exporter, reference number, description of the products, country of origin and the port os discharge, within thirty (30) days from the date of receipt of the request as the case maybe”; “Rule 18 (a) The customs authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof. (i) ... (ii) The Customs Authorities of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud”; bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011, disebutkan bahwa: Butir E.3 Movement certificate a. Adanya mekanisme movement certificate yang prinsipnya sama dengan pelaksanaan back to back certificate pada skema FTA lainnya. b. Untuk china, movement certificate dikeluarkan oleh otoritas kepabeanan, sedangkan untuk Negara anggota ASEAN, movement certificate diterbitkan oleh otoritas penerbit SKA. c. Adanya kewajiban issuing authority untuk member tanda contreng pada box 13 tentang movement certificate. d. Dalam hal terdapat keraguan, dapat dilakukan permintaan retroactive check (prosedur verifikasi) kepada Negara pengekspor awal untuk memberikan informasi mengenai form E awal dan/atau Negara intermediate untuk memberikan informasi mengenai movement certificate. bahwa berdasarkan peneilitian di atas, dalam importasinya Pemohon Banding tidak dapat menggunakan Fasilitas Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area kerena tidak memenuhi ketentuan di dalam mekanisme movement certificate; bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa Movement Certificate untuk SKA ATIGA aturannya ada di rule 12 OCP. Untuk otoritas penerbit ada di negara intermediate, jadi kalau kasusnya Indonesia, Singapore, dan China aturan rule 12 ini untuk yang di Singapore; bahwa Terbanding menjawab pertanyaan Majelis mengenai aturan yang mengharuskan Pemohon Banding untuk menunjukkan Form E di negara tujuan memang tidak diatur di OCP, OCP hanya mengatur prosedur penerbitan SKA di negara penerbit; bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen buktibukti pendukung pemberitahuan pabean; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Purchase Order Nomor: 136/CKMPO/FG/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012; Sales Contract Nomor: PES/136/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012; Invoice Nomor: 6161148828/29/30/31 tanggal 26 September 2012; Packing List tanggal 26 September 2012; Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012; Bill of Lading Nomor: MOLU13300898350 tanggal 29 September 2012; PIB Nomor: 411301 tanggal 10 Oktober 2012;
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan jenis barang pada 5 (lima) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan PIB Nomor: 411301 tanggal 10 Oktober 2012 dengan Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012; bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada supplier Philips Electronic Singapore Pte., Ltd dengan menggunakan Purchase Order Nomor: 136/CKMPO/FG/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012; bahwa supplier Philips Electronic Singapore Pte., Ltd atas pemesanan barang Pemohon Banding menerbitkan Sales Contract Nomor: PES/136/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dengan perincian sebagai berikut, Jenis Barang 5 (lima) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB jumlah 9.748 Pcs dengan jumlah tagihan sebesar CNF USD 96,075.40; bahwa supplier Philips Electronic Singapore Pte., Ltd menerbitkan Invoice Nomor: 6161148828/29/30/31 tanggal 26 September 2012 sebagai tagihan atas impor Jenis Barang 5 (lima) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB jumlah 9.748 Pcs dengan jumlah tagihan sebesar CNF USD 96,075.40; bahwa supplier Philips Electronic Singapore Pte., Ltd melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 13 Maret 2012 dengan keterangan sebagai berikut: Qty Gross Weight Net Weigth
: 9.748 Pcs : 8,784.68 Kgs : 5,583.00 Kgs
bahwa pengiriman barang dilakukan supplier Philips Electronic Singapore Pte., Ltd dari Singapore dengan Bill of Lading Nomor: MOLU13300898350 tanggal 29 September 2012, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Shipper
: Philips Electronic Singapore Pte., Ltd
Consignee Port of Loading Port of Discharge Description Gross Weight
: PT XXX : Singapore : Jakarta, Indonesia : Blender Bar, Juicer Extractor, Hair Dryer & Toaster : 8,784.68 Kgs
bahwa supplier Philips Electronic Singapore Pte., Ltd melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E124413HY0200273 tanggal 13 Agustus 2012, Nomor: E124413HY0200282 tanggal 20 Agustus 2012, Nomor: E124413HY0200249 tanggal 6 Juli 2012, Nomor: E124413HY0200263 tanggal 7 Agustus 2012, E12GDDGTX4600070 tanggal 3 Juli 2012, E12GDDGTX4600073 tanggal 16 Juli 2012, E12GDDGTX4600076 tanggal 23 Juli 2012, E12GDDGTX4600088 tanggal 20 Agustus 2012, E12GDDGTX4600090 tanggal 25 Agustus 2012, E12470ZC42224773 tanggal 7 Agustus 2012, E12418601410076 tanggal 9 Juli 2012, dan E124418601410078 tanggal 13 Juli 2012 yang diserahkan kepada pemerintah Singapore yang diterbitkan kembali oleh Director-General of Customs Singapore dengan menggunakan Skema Movement Certificate menerbitkan Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012 dengan uraian barang Blender Bar dan Juice Extractor sejumlah 700 Nmb; bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif prefrensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena Terbanding meragukan keaslian Form E dengan alasan Pemohon Banding tidak melampirkan Form E dari negara pengekspor awal (China), Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diimpor tersebut adalah sama dengan barang yang telah diimpor oleh negara intermediate dari negara pengekspor awal, dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diimpor oleh negara intermediate tersebut tidak dilakukan proses lebih lanjut, sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut; bahwa ketentuan dasar AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50); bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area; bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang; bahwa atas Pemohon Banding tidak melampirkan Form E dari negara pengekspor awal (China), Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diimpor tersebut adalah sama dengan barang yang telah diimpor oleh negara intermediate dari negara pengekspor awal, dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa barang yang diimpor oleh negara intermediate tersebut tidak dilakukan proses lebih lanjut, Majelis telah meminta kepada Terbanding
untuk melakukan konfirmasi kepada Director-General of Customs Singapore; bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada Director-General of Customs Singapore namun terbanding belum mandapatkan jawaban atas surat konfirmasi tersebut dari General of Customs Singapore; bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012 terbukti pada kolom 7 (tujuh) bahwa Form E tersebut diterbitkan berdasarkan Form E dari Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau The People’s Republic of China Nomor: E124413HY0200273 tanggal 13 Agustus 2012, Nomor: E124413HY0200282 tanggal 20 Agustus 2012, Nomor: E124413HY0200249 tanggal 6 Juli 2012, Nomor: E124413HY0200263 tanggal 7 Agustus 2012, E12GDDGTX4600070 tanggal 3 Juli 2012, E12GDDGTX4600073 tanggal 16 Juli 2012, E12GDDGTX4600076 tanggal 23 Juli 2012, E12GDDGTX4600088 tanggal 20 Agustus 2012, E12GDDGTX4600090 tanggal 25 Agustus 2012, E12470ZC42224773 tanggal 7 Agustus 2012, E12418601410076 tanggal 9 Juli 2012, dan E124418601410078 tanggal 13 Juli 2012 yang diserahkan kepada pemerintah Singapore yang diterbitkan kembali oleh Director-General of Customs Singapore dengan menggunakan Skema Movement Certificate menerbitkan Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012; bahwa berdasarkan OCP Rule 12 disebutkan antara lain bahwa dalam menerbitkan MC, Importir atau Exportir dinegara intermediate harus menunjukkan Form E yang masih berlaku kepada pejabat yang berwenang; bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon Banding tidak perlu menunjukkan Form E yang berasal dari China kepada Pejabat Pabean di Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menerbitkan SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 10% BBS 100%; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 411301 tanggal 10 Oktober 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk bahwa dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: 502564 tanggal 3 Oktober 2012 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Prefrensi Bea Masuk ACFTA dengan BM 10% BBS 100%; bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan; Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-164/KPU.01/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP021145/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi 5 (lima) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 411301 tanggal 10 Oktober 2012 dengan pembebanan tarif preferensi AC-FTA BM 10% BBS 100%; Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sumardjana, M.M. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. Drs. Surendro Suprijadi, M.M. R. Aryo Hatmoko. S.IP.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
