Putusan Nomor
: Put-68167/PP/M.IXB/19/2016
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah bahwa atas SPP Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 061/SC/DSI/VII/14 tanggal 18 Agustus 2014 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-301/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor: 83/SC/DSI/X/14 tanggal 22 Oktober 2014 mengajukan banding;
Menurut Terbanding
: bahwa dalam menetapkan tagihan BM dan PDRI serta pengenaan denda atas barang yang diimpor, Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan selisih jumlah barang, yaitu Pasal 86A Undangundang Kepabeanan jo. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa sehubungan dengan SPP tanggal 27 Juni 2014 atas barang yang diimpor Pemohon Banding Nomor: SPP-133/BC.6/2014 sejumlah Rp 247.414.000,00 dan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-301/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 mengenai Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2014, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding;
Menurut Majelis : Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPP bahwa SPP Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 diterbitkan sebagai koreksi atas pelanggaran kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 17 Tahun 2006; bahwa atas SPP Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan Nomor: 061/SC/DSI/VII/14 tanggal 18 Agustus 2014 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-301/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 83/SC/DSI/X/14 tanggal 22 Oktober 2014 mengajukan banding; bahwa pada SPP Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 tidak mencantumkan pertimbangan alasannya hanya menyebutkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014 dengan alasan penetapan “Kesalahan pemberitahuan jumlah barang impor (selisih lebih jumlah barang antara yang tercatat pada laporan penerimaan barang dengan pemberitahun pabean)”, untuk mengetahuinya dicari dan diteliti pada Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014 atau Surat Uraian Banding (SUB), alasan dikeluarkannya SPP bahwa terdapat selisih jumlah barang yang diberitahukan pada PIB dibandingkan dengan Packing List dan Laporan
Penerimaan Barang (LPB), hasil pengujian kedapatan jumlah barang pada PIB tidak sesuai dengan Laporan Penerimaan Barang (LPB) dengan rincian sebagai berikut N o 1 2 3 4 5
Nopen
Tanggal
001197 001198 001343 003097 009098
01/04/11 01/04/11 13/04/11 12/08/11 12/08/11
Vessel MV. AAA MV.BBB
Total PIB 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 1.500.000
Total LPB
Selisih
9.160.030
160.030
6.051.660
51.660
Penetapan 3.053.343,33 3.053.343,33 3.053.343,33 4.525.830 1.528.830
bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan berita acara hasil akhir pembongkaran akhir yang ditandatangani pihak DDD selaku surveyor resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengawasi aktifitas pembongkaran raw sugar, maupun pihak terkait Iainnya seperti pengawas dari pihak pelabuhan maupun pengawasan gudang di lapangan yang menyatakan bahwa hasil akhir pembongkaran kapal jumlahnya adalah berkurang atau menyusut dari jumlah yang tertera di Bill of Lading; N Nama Kapal Tahun B/L Jumlah Aktual Selisih o. Penerimaan Kurang Lebih 1 MV. AAA 2011 9,000,00 8,997,910 (2,090) 0 2 MV. BBB 2011 6,000,00 5,958,590 (41,410) 0 bahwa menurut Pemohon Banding, selisih pencatatan administrasi internal disebabkan karena adanya perbedaan jenis timbangan yang digunakan, dimana saat proses bongkar kapal di pelabuhan penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan/weight bridge di Pemohon Banding yang dibandingkan dengan timbangan di pelabuhan/PT. CCC yang kemudian digunakan sebagai acuan para pihak terkait yaltu Pemohon Banding selaku pemilik barang, PT. CCC selaku pemilik pelabuhan dan PT. DDD sebagai surveyor independen dalam menghitung hasil akhir pembongkaran yang menyatakan susut dari BL. Dalam pencatatan Pemohon Banding saat pelaksanaan stock opname adalah dengan menggunakan timbangan Chronos di bagian produksi sebagai acuan timbangan, sehingga perbandingan antara berita acara saat pembongkaran kapal dan hasil akhir pencatatan stock opname menunjukkan angka yang berbeda, hal ini dapat dijelaskan melalui kalibrasi laboratorium metrologi bahwa kedua timbangan ini mempunyai kalibrasi toleransi yang berbeda; bahwa menurut Pemohon Banding, secara keseluruhan jumlah penerimaan quantity kapal Pemohon Banding adalah susut/short yang besar dan Pemohon Banding tetap membayar kewajiban pajak impor secara penuh sesuai angka Bill of Lading meskipun quantity barang yang diterima berkurang dan Pemohon Banding tidak diberi kesempatan untuk meminta kembali kelebihan bayar pajak impor yang telah diterima oleh negara; bahwa menurut Pemohon Banding, DDD adalah badan independen resmi yang ditunjuk pemerintah melalui surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 594/MPP/Kep/9/2004 dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis Impor gula yang mencakup spesifikasi gula, Icumsa gula, nomor HS, jumlah gula yang diimpor, waktu pengapalan, serta pelabuhan bongkar. Maka pelaksanaan pembongkaran dan pencatatan pembongkaran Pemohon Banding sudah sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh
pemerintah, seharusnya hasil akhir draft survey dan berita acara yang ditandatangani oleh DDD yang dianggap sebagai angka yang sah Iegalitasnya, bukan pencatatan internal stock opname Pemohon Banding seperti yang dilakukan oleh pihak Terbanding pada saat pelaksanaan audit dan dijadikan dasar pihak Terbanding dalam menerbitkan Surat Penetapan Pabean; bahwa menurut Majelis, SPP Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Terbanding ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Direktur Audit an. Direktur Jenderal, yaitu oleh saudara EEE ; bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain menyatakan: (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain menyatakan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (PP) yang menyebutkan: Pasal 4 ayat (1): Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang Pasal 1 angka 8: Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Kepala BKN mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Perihal: Tatacara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas: huruf a. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang definitif (contoh terlampir); Huruf g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti
pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya; bahwa dasar wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009: Pasal 12: (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang Jenjangnya setingkat dengan itu. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang Jenjangnya setingkat dengan itu. Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan antara lain: “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara………………… dst…” bahwa Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Kewenangannya ditetapkan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan. Pasal 8 ayat (4): Pejabat yang berwenang mengangkat Plt adalah: a. Menteri Keuangan untuk Plt Jabatan struktural eselon II berdasarkan usulan Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal; dan b. Pimpinan Unit Eselon I untuk Plt Jabatan struktural eselon III berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Unit Eselon II yang membawahi Sumber Daya Manusia. Pasal 10: Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu: a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); b. Penjatuhan Hukuman Disiplin; c. Penetapan Surat Keputusan; dan d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara. bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Terbanding ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Direktur Audit an.Direktur Jenderal merupakan penetapan Keputusan tagihan kurang bayar kepada Pemohon Banding sebesar Rp 247.414.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014 audit berdasarkan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tidak sesuai dengan: 1. Huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa Plt. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya; 2. Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009, bahwa Plt. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu: Penetapan Surat Keputusan; menimbang
: bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat penetapan keputusan Terbanding tidak sah, oleh karenanya Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-301/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai, dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014, sehingga tagihannya menjadi nihil;
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-301/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai, dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP133/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014, atas nama: Pemohon Banding sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil; Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sunarto, M.M., M.H. Sudirman S., S.H., M.H. Drs. Surendro Suprijadi, M.M. Asep Komara, S.E.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
