Putusan Nomor
: Put-68166/PP/M.IXB/19/2016
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah bahwa atas SPP Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 062/SC/DSI/VII/14 tanggal 18 Agustus 2014 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor: 80/SC/DSI/X/14 tanggal 22 Oktober 2014 mengajukan banding;
Menurut Terbanding
: bahwa dalam menetapkan tagihan BM dan PDRI serta denda atas barang yang diimpor, Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikuatkan dengan putusan pengadilan pajak dalam sengketa dengan pokok materi yang sama;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa mengenai permasalahan ini telah dilakukan koreksi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap perhitungan bea masuk atas impor barang yang diberitahukan pada dokumen pabean: Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 001411 tanggal 23 April 2012, dikoreksi sejumlah Rp 8.882.500.000,00 sebagai kekurangan pembayaran Bea Masuk (BM) dengan diterbitkannya Surat Penetapan dan/atau Tarif Nilai Pabean (SPTNP) nomor 000029/WBC.06/KPP.MP.02/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk raw sugar sejumlah 7,600 ton dikarenakan adanya pemakaian atau peminjaman sementara barang berupa raw sugar ke PT. AAA (AAA) yang menurut Terbanding tidak sesuai dengan fasilitas BKPM nomor 46/Pabean/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan BM atas pemasukan barang dan bahan yang belum direalisir impornya oleh Pemohon Banding dalam rangka PMA;
Menurut Majelis : Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPP bahwa SPP Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 diterbitkan sebagai koreksi atas pelanggaran kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UndangUndang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006; bahwa atas SPP Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan Nomor: 062/SC/DSI/VII/14 tanggal 18 Agustus 2014 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 80/SC/DSI/X/14 tanggal 22 Oktober 2014 mengajukan banding; bahwa pada SPP Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 tidak mencantumkan pertimbangan alasannya hanya menyebutkan berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014 dengan alasan penetapan “Tidak memenuhi ketentuan pembebasan bea masuk akibat kesalahan peruntukan barang eks fasilitas BKPM
yang diolah untuk pihak lain yang bukan penerima fasilitas barang dimaksud”, untuk mengetahuinya dicari dan diteliti pada Laporan Hasil Audit Nomor: LHA124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014 atau Surat Uraian Banding (SUB), alasan dikeluarkannya SPP bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya Pejanjian Tukar Menukar Raw Sugar antara Pemohon Banding dengan PT. AAA sesuai dengan Surat Penanjian Tukar Menukar Raw sugar Nomor: 004/TPIRS/AAA/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan kedapatan 13.946 MT raw sugar eks fasilitas BKPM yang diimpor oleh Pemohon Banding ditukarkan untuk kepentingan PT. AAA. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan BKPM Nomor 46/Pabean/2010 tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Barang dan Bahan Yang Belum Direalisasi Impornya Untuk Pemohon Banding diktum nomor 1 yang berbunyi "Barang dan bahan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan produksi industri gula dan pengolahan gula Pemohon Banding yang berlokasi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten”; bahwa menurut Pemohon Banding Pemohon Banding diminta untuk meminjamkan raw sugar-nya dan untuk itu telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melakukan "swap agreement” yaitu sesuai dengan penugasan pemerintah kepada PT. AAA, dengan surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan yaitu Nomor: 596/MDAG/SD/4/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Ijin Penggunaan Raw sugar untuk PT. AAA, sehingga peminjaman Raw sugar Pemohon Banding lakukan kepada PT. AAA semata-mata dikarenakan penugasan Pemerintah guna menjaga kelangkaan gula nasional yang berakibat kepada terjadinya kenaikan harga gula di pasar dalam negeri dan kesulitan masyarakat dalam kebutuhannya akan konsumsi gula, raw sugar yang Pemohon Banding pinjamkan digantikan dengan volume yang sama dan atas raw sugar pengganti tersebut telah dibayarkan, seluruh kewajiban kepabeanan termasuk bea masuknya oleh PT. AAA; bahwa menurut Pemohon Banding, Kementerian Perdagangan adalah sama-sama instansi pemerintah dan oleh karenanya Pemohon Banding wajib menjalankan atas instruksi yang diterbitkan melalui surat nomor: 376/M-DAG/SD/3/2012 tanggal 8 Maret 2012 mengenai persetujuan import raw sugar dan Ijin penggunaan raw sugar Pemohon Banding yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan nomor: 596/M-DAG/SD/4/2012 tanggal 10 April 2012, dan sebelum diterbitkan surat-surat keputusan tersebut bahwasanya telah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai instansi-instansi terkait termasuk perwakilan dari Terbanding; bahwa menurut Majelis, SPP Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Terbanding ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Direktur Audit an. Direktur Jenderal, yaitu oleh saudara BBB ; bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain menyatakan: (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain menyatakan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (PP) yang menyebutkan: Pasal 4 ayat (1): Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang Pasal 1 angka 8: Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Kepala BKN mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Perihal: Tatacara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas: huruf a. Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatannya yang definitif (contoh terlampir); Huruf g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya; bahwa dasar wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009: Pasal 12: (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang Jenjangnya setingkat dengan itu. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang
Jenjangnya setingkat dengan itu. Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan antara lain: “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara………………… dst…” bahwa Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Kewenangannya ditetapkan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan. Pasal 8 ayat (4): Pejabat yang berwenang mengangkat Plt adalah: a. Menteri Keuangan untuk Plt Jabatan struktural eselon II berdasarkan usulan Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal; dan b. Pimpinan Unit Eselon I untuk Plt Jabatan struktural eselon III berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Unit Eselon II yang membawahi Sumber Daya Manusia. Pasal 10: Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu: a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); b. Penjatuhan Hukuman Disiplin; c. Penetapan Surat Keputusan; dan d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara. bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Terbanding ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Direktur Audit an.Direktur Jenderal merupakan penetapan Keputusan tagihan kurang bayar kepada Pemohon Banding sebesar Rp 16.299.463.000,00 (enam belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014 audit berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tidak sesuai dengan: 1. Huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa Plt. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya; 2. Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009, bahwa Plt. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu: Penetapan Surat Keputusan; menimbang
: bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat penetapan keputusan Terbanding tidak sah, oleh karenanya Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-300/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai, dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014, sehingga tagihannya menjadi nihil;
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-300/BC.8/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai, dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP135/BC.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA124/BC.62/IP/2014 tanggal 25 Juni 2014, atas nama: Pemohon Banding sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil; Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sunarto, M.M., M.H. Sudirman S., S.H., M.H. Drs. Surendro Suprijadi, M.M. Asep Komara, S.E.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
