Nomor Putusan Pengadilan Pajak
Put-55837/PP/M.XVIIA/19/2014
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2013
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Tarif BM dan Pajak atas Importasi Oil Palm Seedlings/Klon (Wakuba Ramets) Pos Tarif: 0602.90.90.00 dengan Pembebanan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002000 tanggal 22 Februari 2013 adalah BM 10% (Bebas), yang ditetapkan Terbanding menjadi BM 10% (Bayar);
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding menyatakan bahwa jika sebelumnya disampaikan bahwa terdapat kesalahan administrasi sehingga menjadikan tidak terpenuhinya persyaratan fasilitas, seharusnya Pemohon Banding bisa mengurus perubahan NIK setelah PIB Vooruitslag, karena kenyataannya Pemohon Banding mengajukan permohonan registrasi untuk mengubah NIK pada tanggal 25 Desember 2012, dan tanggal 25 Desember 2012 itu juga sudah melewati jangka waktu pembebasan. Kemudian, perubahan permohonan perpanjangan masa berlaku keputusan diajukan tanggal 10 April 2013, dengan alasan bahwa perpanjangan melewati jatuh tempo maka permohonan perpanjangan masa berlaku keputusan tidak dapat dipenuhi;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding menyatakan setelah Pemohon Banding melakukan kewajiban atas PIB tersebut baru Pemohon Banding mengetahui masalah itu terjadi, artinya setelah Pemohon Banding melakukan customs clearance baru diketahui bahwa Pemohon Banding tidak bisa menggunakan NPWP lama sehingga Pemohon Banding mencoba melengkapi di kemudian hari. Yang Pemohon Banding inginkan adalah bahwa SKEP Pembebasan tersebut harusnya berlaku pada saat tanggal kedatangan dari bibit tersebut;
Menurut Majelis
:
bahwa menurut Terbanding alasan pemberitahuan tarif tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal mengenai fasilitas pembebasan Bea Masuk; bahwa pengajuan PIB Nomor: 002000 tanggal 22 Februari 2013 dengan fasilitas pembebasan atas Bea Masuk dan melampirkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:282/KM.4/2012 tanggal 28 September tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan masa berlaku tanggal 6 Desember 2012. Dengan demikian pada saat PIB diterima sebagai pemberitahuan Pabean dengan mendapatlan Nomor Penerimaan, masa berlaku fasilitas pembebasan Bea Masuk sudah kadaluwarsa / lewat waktu dan tidak ada salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan jangka waktu tersebut. Atas fasilitas tersebut ditolak dan dilakukan penetapan tarif secara umum; bahwa alasan Terbanding menolak permohonan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa telah melewati tanggal jatuh tempo masa berlaku Surat Keputusan tersebut, menurut Pemohon Banding hal tersebut tidak tepat dengan alasan bahwa bibit tersebut
telah sampai ke pabean pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah Pemohon Banding terima bibit tersebut dengan baik dan Pemohon Banding custom clearance melalui fasilitas Vouristlag dan Pemohon Banding bawa ke lokasi perkebunan Pemohon Banding. Menurut Pemohon Banding jangka waktu masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2821/KM.4/2012 tersebut belum berakhir karena bibit tersebut sudah datang pada tanggal 17 Oktober 2012 sementara batas waktu dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut berlaku sampai tanggal 6 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding seharusnya Terbanding melihat dari kedatangan Masuknya bibit tersebut bukan melihat dari tanggal pertanggungjawabn PIB tersebut; bahwa menurut Majelis berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2821/KM.4/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan yang Diimpor oleh PT Farinda Bersaudara, disebutkan: PERTAMA
: Terhadap benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan dengan rincian:
Jenis Tanaman/Species : Kelapa Sawit Varietas/Klon/Hibrida : Wakuba Ramets/Elaesis Guineensis Jumlah : 18.000 benih Negara Asal : Malaysia Perkiraaan Total Harga : CIF RM 576,000.00 dimasukkan oleh PT Farinda Bersaudara, bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, NPWP: 01.833.401.1-728.000, Alamat: Jalan KH Dewantara Nomor 59, RT 26, Melak Ulu, Melak, Kutai Barat, Kalimantan Timur, untuk lokasi perkebunan di Kec. Bongan (Kampung Penawai, Jambuk, dan Ma. Siram) diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 0% (nol perseratus). KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 06 Desember 2012. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. bahwa SPPB Nomor: 000023/M/SPPB/WBC.14/KPP.MP.01/2012 diterbitkan tanggal Oktober 2012 dan barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean pada tanggal 19 Oktober 2012. Berarti pada tanggal tersebut telah terjadi pengimporan terhadap barang yang disengketakan. bahwa Importasi pada tanggal 19 Oktober 2012 tersebut masih termasuk dalam kurun waktu pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2821/KM.4/2012 tanggal 28 September 2012 yang berlaku dari tanggal 28 September 2012 sampai dengan 06 Desember 2012, sehingga secara substansial masih mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, barang tersebut tidak terdapat kesalahan jumlah, jenis, dan/atau spesifikasi barang seperti yang dimaksud dalam diktum KELIMA (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2821/KM.4/2012 tanggal 28 September 2012, sehingga dapat disimpulkan importasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bahwa kesalahan yang terjadi adalah Pemohon Banding tidak dapat meng-input PIB ke dalam sistem Bea dan Cukai karena adanya perubahan NPWP yang diberikan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menurut Majelis kesalahan tersebut masih termasuk dalam kategori kesalahan administratif mengenai pembayaran PPh Pasal 22. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan: (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, disebutkan: (8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010, Pemohon Banding harus sudah membayar PPh Pasal 22 atas impor pada tanggal 19 Oktober 2012, namun faktanya baru membayar PPh Pasal 22 atas impor pada tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp46.089.000,00, sehingga terjadi keterlambatan selama 2 bulan 23 hari. bahwa terhadap keterlambatan pembayaran PPh Pasal 22 atas impor tersebut Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3 x 2% x Rp46.089.000,00 = Rp2.765.340,00. bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti
yang ada Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding; mengingat
Memutuskan
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan; :
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-64/WBC.14/2013 tanggal 4 Juni 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000082/NTL/WBC14/KPPMP01/2013 tanggal 1 Maret 2013 atas nama: PT XXX, sehingga Oil Palm Seedling/Klon (Wakuba Ramets) negara asal Malaysia sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002000 tanggal 22 Februari 2013 sebesar BM 10% (Bebas), PPN 10% (Bebas), PPh Ps1 22 2,5% (Bayar) namun harus membayar terhadap keterlambatan pembayaran PPh Pasal 22 atas impor tersebut berupa sanksi administrasi bunga sebesar 3 x 2% x Rp. 46.089.000,00 = Rp. 2.765.340,00. Demikian diputus di Jakarta pada berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh Mjelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sriwijatno., S.H.,M.M sebagai Hakim Anggota, Drs. Surendro Suprijadi, M.M sebagai Hakim Anggota, R. Aryo Hatmoko sebagai Panitera Pengganti, Dan Nomor : Put-55837/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut : Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota, Karlan Sjaibun Lubis.S.Sos, sebagai Hakim Anggota, R. Aryo Hatmoko . sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.
