Putusan Pengadilan Pajak Nomor Jenis Pajak
:
Put.44735/PP/M.XV/16/2013
:
PPN
Tahun Pajak
:
2006
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp 47.455.184.084,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa koreksi objek PPN atas Jasa Luar Negeri berasal dari pembayaran Quantity Discount (account : sales promotion) kepada pihak rekanan di Luar Negeri atas keberhasilan pencapaian target penjualan, sebesar USD 8,026,632.00 atau Rp. 73.393.917.681,00 (Kurs KMK : 1 USD = Rp. 9.143,8);
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.5/1995 disebutkan bahwa yang merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri adalah Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean Indonesia. bahwa Terbanding telah keliru menafsirkan fakta maupun substansi transaksi atas quantity discount yang dicatat dalam akun sales promotion, karena biaya tersebut bukanlah Pemanfaatan Jasa Dari Luar Daerah Pabean yang terutang PPN Jasa Luar Negeri;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan, dan dokumen lain yang terdapat dalam berkas banding serta penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding pada saat persidangan, Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Lainnya Atas Pemanfaatan JKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar Rp 25.691.450.895,00 karena terdapat obyek PPN atas Jasa Luar Negeri yang berasal dari pembayaran quantity discount (sales promotion) kepada pihak rekanan di luar negeri atas keberhasilan pencapaian target penjualan; bahwa menurut Terbanding, obyek PPN tersebut dicatat oleh Pemohon Banding dalam akun sales promotion; bahwa menurut Pemohon Banding, biaya yang dicatat dalam akun sales promotion sebesar Rp 25.691.450.895,00 tersebut adalah potongan harga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak pembeli di luar negeri yaitu Panasonic Consumer Electronics Company; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memperlihatkan dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan pemberian potongan harga kepada Panasonic Consumer Electronics Company serta meyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti tersebut sebagai berikut : 1. Letter of Agreement antara Panasonic Consumer Electronics Company dengan XXX; 2. Invoice Nomor : PSECI-03-02-07 tanggal 28 Maret 2007 Description : DVC 200.000 units sales achievement bonus (1 April 2006 - 28 Februari 2007) sebesar USD
2,000,000.00; 3. Request for Billing; 4. Monthly Sales by Model and Customer; 5. Financial Statements Years ended 31 March 2007 and 2006; bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Bekasi Nomor : LAP163/WPJ.22/KP.0705/2008 tanggal 26 Juni 2008; 2. Laporan Penelitian Keberatan Nomor : Lap-750/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 27 September 2010; bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Tanggapan Tertulis Nomor: S-986/PJ.07/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : Dasar Hukum dan Kajian Teoritis 1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain yaitu : Pasal 1 angka (5) "Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan". Pasal 1 angka (6) "Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini" Pasal 1 huruf o UU PPN Tahun 1994 "Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak" Penjelasan Pasal 1 huruf o UU PPN Tahun 1994 "Seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya-biaya lainnya, termasuk dalam Harga Jual. Tidak termasuk dalam Harga Jual adalah
Pajak Pertambangan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dapat dikurangkan dari Harga Jual adalah potongan harga seperti potongan tunai, atau rabat, sepanjang masih dalam batas kebiasaan pedagang yang baik, dan tercantum dalam Faktur Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak" Pasal 1 angka 18 "Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak"
Pasal 1 angka 23 "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" Pasal 4 huruf e "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean". Penjelasan Pasal 4 huruf e ―Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak ―C‖ di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha ―B‖yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai‖ 2. Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tanggal 8 Desember 2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar; Pasal 2 huruf b "Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB
tersebut". 3. Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994 tentang Perluasan / Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN Pasal 1 angka 10 "Jasa perusahaan dan jasa perdagangan; meliputi jasa makelar (broker), jasa keagenan, jasa pengurusan perusahaan (management), jasa penaksiran nilai (valuer, appraisal dan surveyor), jasa perencanaan, jasa penagihan piutang, jasa konsultan management, jasa penerjemahan, jasa stenografi, jasa pelaporan persidangan, dan sejenisnya". 4. Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN Atas Jasa Perdagangan Butir 2.1 huruf f : "Jasa perdagangan dikenakan PPN dalam hal : Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean". Tanggapan Terbanding Berdasarkan pokok permasalahan, fakta yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penerbitan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1104/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 27 September 2010 dengan ini Terbanding berpendapat sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan koreksi Terbanding sebesar Rp 47.455.184.084,00 (USD 5,216,919.23) merupakan quantity discount yang bukan merupakan objek PPN dengan alasan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.5/1995 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ.52/2005 tanggal 5 Januari 2005; bahwa terkait dengan pendapat dari Pemohon Banding tersebut Terbanding berpendapat sebagai berikut : bahwa koreksi atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut atas Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Dari Luar Daerah Pabean didasarkan pada adanya pembayaran quantity discount yang dicatat dalam akun : Sales Promotion pada General Ledger (GL) Pemohon Banding karena berdasarkan penjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, bahwa proses pemberian quantity discount sangat mirip sifatnya dengan pemberian komisi atau insentif terkait penjualan yang diberikan kepada pihak rekanan di luar negeri sebagai pihak yang memberikan jasa perantara atau jasa perdagangan atas prestasinya mencapai target penjualan dalam periode tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP-05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa yang dikenakan PPN dan butir 1 serta butir 2.1. huruf f Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan, Terbanding menetapkan pembayaran quantity discount sebagai Jasa Perdagangan yang dikenakan PPN; bahwa pada saat proses keberatan sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding dalam berita acara nomor : BA-448/PJ.071/2009 tanggal 16 Juni 2009 diketahui bahwa pemberian quantity discount merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk mencapai target penjualan dalam periode tertentu di wilayah Amerika Selatan, dan Pemohon Banding telah menunjuk Panasonic Consumer Electronics Company sebagai distributor (sales company) dan apabila mencapai target penjualan tertentu akan menerima quantity discount; bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding telah meminta data/bukti kepada Pemohon Banding berupa PEB, invoice, Bill of lading (B/L), sales contract dengan rekanan di luar negeri, dokumen yang menunjukkan penetapan jumlah/target pembelian oleh rekanan, dokumen yang menunjukkan realisasi jumlah /target pembelian oleh rekanan, rincian perhitungan quantity discount dan bukti pembayaran quantity discount; bahwa pada saat proses keberatan, Permohon Banding menyampaikan sample bukti berupa Letter of Agreement sebagai dasar pemberian bonus atas sales achievement antara Pemohon Banding dengan sales company, request for billing dari sales company, rekapitulasi pencapaian target oleh sales company dan bukti pembayaran/transfer kas ke rekening sales company, sedangkan data yang menunjukkan adanya penjualan barang ke sales company berupa sales contract, invoice, PEB beserta data pendukungnya, dokumen yang menunjukkan penetapan jumlah/target pembelian oleh rekanan, dokumen yang menunjukkan realisasi jumlah/target pembelian oleh rekanan, dan rincian perhitungan quantity discount tidak diserahkan oleh Pemohon Banding; bahwa sesuai dengan penelitian bukti berupa sample berupa Letter of Agreement diketahui bahwa sales company akan menerima bonus dari Pemohon Banding apabila telah mencapai target penjualan tertentu sehingga dapat disimpulkan sales company merupakan pengusaha jasa perdagangan yang berada diluar daerah pabean dan terdapat pembayaran dari Pemohon Banding ke sales company; bahwa terkait dengan alasan Pemohon Banding yang merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.5/1995 tidak tepat karena yang diatur dalam Surat Edaran tersebut berkaitan dengan pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sedangkan dalam kasus Pemohon Banding, Jasa Perdagangan dari Luar Daerah Pabean dan tidak dilakukan di dalam Daerah Pabean; bahwa terkait alasan Pemohon Banding yang merujuk aturan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-13/PJ.52/2005 tanggal 5 Januari 2005 tidak dapat dipertimbangkan karena dalam surat tersebut potongan harga terkait langsung
dengan pembelian, sedangkan dalam kasus Pemohon Banding quantity discount dihitung dan dibayarkan kepada sales company setelah sales company mencapai jumlah penjualan tertentu; bahwa sesuai dengan teori diskon dalam buku karangan Ellen Ruppel Shell berjudul Cheap: The High Cost of Discount Culture, New York: Penguin Press, 2009 dan Business Glossary, pengertian diskon adalah potongan harga yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Discounts dealing with payment - Prompt payment discount "Deduction in price given by the wholesaler/manufacturer to the retailer at the list price or catalogue price. Example 2/10 n/30 - this means the buyer must pay within 30 days of the invoice date, but will receive a 2% discount if they pay within 10 days of the invoice date" - Preferred payment method discount "Some retailers (particularly small retailers with low margins) offer discounts to customers paying with cash, to avoid paying fees on credit card transactions" - Partial payment discount "Similar to the Trade discount, this is used when the seller wishes to improve cash flow or liquidity, but finds that the buyer typically is unable to meet the desired discount deadline. A partial discount for whatever payment the buyer makes helps the seller's cash flow partiall" - Sliding Scale ―A discount offered based on one's ability to pay. More common with nonprofit organizations than with for-profit retail‖ - Forward dating "This is where the purchaser doesn't pay for the goods until well after they arrive. The date on the invoice is moved forward - example: purchase goods in November for sale during the December holiday season, but the payment date on the invoice is January 7"
- Seasonal discount 'These are price reductions given when an order is placed in a slack period (example: purchasing skis in April in the northern hemisphere, or in September in the southern hemisphere)"
Discounts dealing with trade / Bargaining - Bargaining "Bargaining is where the seller and the buyer negotiate a price, which the buyer hopes is lower than the marked price" - Trade discount These are payments to distribution channel members for performing some function. Examples of these functions are warehousing and shelf stocking. Trade discounts are often combined to include a series of functions, for example 20/12/5 could indicate a 20% discount for warehousing the product, an additional 12% discount for shipping the product, and an additional 5% discount for keeping the shelves stocked. Trade discounts are most frequent in industries where retailers hold the majority of the power in the distribution channel (referred to as channel captains)" - Trade in discount 'This can be a way of reducing the price. By offering more for a trade-in than it is actually worth, the net effect is to reduce the effective price earned by the seller. The advantage of this is it encourages replacement sales without altering the list price or the perceived value" -Trade rate discount ―A discount offered by a seller to a buyer in a related industry. For example, a pharmacist might offer a discount for over-the-counter drugs to physicians who are purchasing them for dispensing to the physicians' own patients" Discounts dealing with quantity Cumulative quantity discount 'These are price reductions based on the quantity purchased over a set period of time. The expectation is that they will impose an implied switching cost and thereby bond the purchaser to the seller" -Non Cumulative quantity discount ' These are price reductions based on the quantity of a single order. The expectation is that they will encourage larger orders, thus reducing billing, order filling, shipping, and sales personal expenses" -Dependence of price on quantity ―An extreme form of quantity discount is when, within a quantity range, the price does not depend on quantity:
a. ―If one wants less than the minimum amount one has to be pay for the minimum amount anyway‖ b. ―If one wants an amount between two of the fixed amounts on offer, one has to pay for the higher amount" Discounts dealing with customer characteristics - Disability discount ―A discount offered to customers with a disability. Depending on the type of business or setting, what is considered a disability may vary" - Educational discount ―These are price reductions given to members of educational institutions, usually students but possibly also to educators and to other institution staff. The rationale is to build brand awareness early in a buyer's life, and/or to build product familiarity early so that when a student graduates, he/she is more likely to buy the same product for work at its normal price" - Employee discount ―A discount offered internally to the employees of a company that sell goods and/or services. This is used to entice more people interested in the goods and/or services of the company to work for the company to receive the discount, and then for the hired employees to put their wages right back into the company by purchasing the goods and/or services" - Military discount ―A discount offered to customers who are and/or were enlisted in military services. The rationale may be that the servicemember is assumed to be on a limited budget, or it may be a way for the retailer to show support for members of the military" -Senior discount ―A discount offered to customers who are above a certain age, typically 50, 55, or 60; the exact age varies with the business or setting. The rationale for a senior discount is that the customer is assumed to be retired, and/or have a limited income, and/or living on a budget" - Toddler discount ―A discount offered to children younger than a certain age, very common with regard to admission fees to entertainments and attractions. Another form of this discount is a "kids eat free" type of promotion. Often there is a requirement that the child must be accompanied by an adult paying full price" - Special prices offered to friends of seller
―A discounted price offered to friends of the salesperson, an attitude which is parodied in the stereotype of a salesman saying "It costs such-and such, but for you ... " - Special prices offered to local residents ''Common in tourist destinations, this discount is intended to promote local patronage. In Hawai'i, for example, many tourist attractions, hotels, and restaurants charge a deeply discounted price to someone who shows a Hawai'i drivers license or other proof that they live in Hawai'i; this is known as a "Kama'aina discount, II after the Hawaiian word for an old-timer or native" Coupons ―Adiscount, either of a certain specified amount or a percentage to the holder of a voucher, usually with certain terms. Commonly, the terms involve the terms of other discounts on this page, such as being valid only if a certain quantity is bought or only if the customer is a senior. Coupons can be distributed in places like newspapers, brochures, and the internet" Rebates ― A refund of part of sometimes the full price of the product following purchase, though some rebates are offered at the time of purchase" bahwa berdasarkan pengertian diskon dan teori diskon tersebut diatas, menurut Terbanding tidak ada klasifikasi diskon yang memberikan persyaratan bagi pembeli untuk mencapai target penjualan tertentu (baik unit maupun rupiah) untuk mendapatkan diskon dari penjual; bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Audited dari Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2007 dari KAP Siddharta Siddharta & Widjaja (KPMG) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang ditandatangani oleh Kartika Singodimejo, SE, BAP diperoleh fakta baik Pemohon Banding maupun auditor independen telah mengakui pembayaran ke Panasonic Consumer Electronics Company bukan sebagai diskon tetapi sebagai Sales Promotion, diskon adalah sebagai pengurang dari penjulan sedangkan sales promotion merupakan biaya dalam beban penjualan (angka 15. Selling Expenses Laporan Keuangan Audited), dengan demikian KAP Siddharta & Wijaya (KPMG) sudah mengerti nature transaksi ini sejatinya bukanlah diskon; bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, maka pembayaran sales promotion kepada sales company di kawasan Amerika yang didalilkan oleh Pemohon Banding sebagai quantity discount atau potongan penjualan adalah tidak tepat karena : -
tidak sesuai dengan pengertian diskon dalam undang-undang perpajakan, secara akuntansi, baik Pemohon Banding maupun Auditor Independen telah mengakui transaksi ini bukan sebagai diskon melainkan sebagai sales promotion
-
dan bukan sebagai pengurang penjualan, dengan demikian quantity discount yang didalilkan oleh Pemohon Banding secara fiskal maupun akuntansi tidak terpenuhi dan tidak dapat diterima;
bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat hakekatnya quantity discount yang dicatat Pemohon Banding dalam akun sales promotion adalah bukan diskon melainkan imbalan jasa perdagangan yang merupakan objek PPN sesuai dengan Pasal 1 angka 5, 6, 18, 23, Pasal 4 huruf e UU PPN Tahun 2000, Pasal 1 huruf o beserta penjelasan UU PPN Tahun 1994, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 butir 2.1 huruf f; bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, koreksi pemanfaatan jasa luar negeri berupa Jasa Perdagangan yang terutang PPN sebesar Rp 47.455.184.084,00 sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding mengeluarkan beban atas quantity discount yang dicatat sebagai sales promotion karena Panasonic Consumer Electronics Company memenuhi target tertentu atas penjualan produk dari Pemohon Banding yang dipasarkan di wilayah Amerika Utara; bahwa hal tersebut dituangkan dalam Letter of Agreement antara Pemohon Banding dengan Panasonic Consumer Electronics Company; bahwa apabila target penjualan sebenyak 200.000 unit tercapai dalam periode 1 April 2006 sampai dengan 28 Februari 2007 maka Panasonic Consumer Electronics Company mendapatkan achievement bonus dan kemudian Panasonic Consumer Electronics Company menerbitkan invoice ―sales achievement bonus‖ kepada Pemohon Banding; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan serta fakta-fakta yang ada pada saat persidangan, dapat diketahui Pemohon Banding memberikan insentif atau imbalan jasa kepada Panasonic Consumer Electronics Company karena yang bersangkutan memiliki prestasi tertentu dalam menjual produk dari Pemohon Banding dan tidak menyebutkan secara eksplisit adanya diskon atau potongan penjualan; bahwa menurut pendapat Majelis, meskipun Pemohon Banding menyatakan Sales Promotion sebagai potongan harga yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan barang, namun secara substansi Sales Promotion yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding merupakan imbalan jasa atau insentif yang diberikan kepada pembeli karena adanya prestasi tertentu dalam rangka penjualan barang sehingga Sales Promotion tersebut pada hakekatnya bukan merupakan potongan penjualan atau diskon; bahwa hal tersebut diakui oleh Pemohon Banding dan auditor independen yang dijelaskan dalam laporan keuangan audited bahwa transaksi dimaksud adalah bukan diskon melainkan Sales Promotion yang bukan sebagai potongan harga penjualan dan secara akuntansi dibebankan sebagai biaya pemasaran, oleh karena itu Majelis menilai terbukti secara penuh transaksi dimaksud adalah merupakan imbalan jasa pemasaran;
bahwa menurut pendapat Majelis, adanya invoice untuk menagih ―sales achievement bonus‖ dari Panasonic Consumer Electronics Company kepada Pemohon Banding semakin menegaskan bahwa adanya imbalan jasa yang diberikan kepada Panasonic Consumer Electronics Company karena adanya prestasi tertentu dalam menjual barang; bahwa menurut pendapat Majelis, meskipun Panasonic Consumer Electronics Company melakukan transaksi pembelian barang dengan Pemohon Banding, namun Panasonic Consumer Electronics Company masih menjual kembali produk tersebut kepada retailer ataupun konsumen akhir sehingga dapat dikatakan Panasonic Consumer Electronics Company berperan sebagai perantara yang menjualkan kembali produk Pemohon Banding dan mendapat imbalan jasa dari Pemohon Banding; bahwa menurut pendapat Majelis, jasa yang diberikan oleh Panasonic Consumer Electronics Company adalah jasa perdagangan; bahwa Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; bahwa Angka 1 dan Angka 2.21 huruf f Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN Atas Jasa Perdagangan menyebutkan sebegai berikut : Angka 1 ―Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencarikan penjual.‖ Angka 2 Pengusaha pemberi jasa perdagangan dan penerima jasa perdagangan dapat berada didalam Daerah Pabean atau diluar Daerah Pabean. Dengan demikian jasa perdagangan tersebut dapat terutang PPN atau tidak terutang PPN yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 2.1. Jasa perdagangan dikenakan PPN dalam hal : f. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean. bahwa Panasonic Consumer Electronics Company selaku pihak yang mendapatkan insentif dari Pemohon Banding atau pihak yang menjual jasa perdagangan berdomisili di Luar Daerah Pabean (One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094, U.S.A);
bahwa produk Pemohon Banding berupa DVD Camcorder dipasarkan oleh Panasonic Consumer Electronics Company di wilayah Amerika Utara; bahwa menurut pendapat Majelis, atas isentif atau imbalan Jasa Perdagangan yang diberikan oleh Pemohon Banding selaku penerima Jasa Perdagangan yang berada di Luar Daerah Pabean kepada Panasonic Consumer Electronics Company selaku pengusaha Jasa Perdagangan dan pembeli barang yang berdomisili di Luar Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sebagaimana diatur Pasal 4 huruf e Undang-Undang a quo dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN Atas Jasa Perdagangan; bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 47.455.184.084,00 yang dilakukan oleh Terbanding tetap dipertahankan oleh Majelis; Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions) bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Soeryo Koesoemo Adjie memberikan pendapat berbeda sebagai berikut : bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Lainnya Atas Pemanfaatan JKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar Rp 25.691.450.895,00 karena terdapat obyek PPN atas Jasa Luar Negeri yang berasal dari pembayaran quantity discount (sales promotion) kepada pihak rekanan di luar negeri; bahwa Terbanding beranggapan bahwa pemberian diskon tersebut pada dasarnya adalah imbalan atas pemberian jasa oleh pembeli di luar negeri karena berhasil menjual melampaui target kwantitas yang ditentukan; bahwa berdasarkan kelaziman dunia usaha, pemberian insentif berupa diskon adalah hal yang biasa dalam rangka meningkatkan penjualan, sebagai salah satu teori dasar strategi pemasaran; bahwa Prof. David L. Kurtz dalam bukunya ―Principles of Contemporary Marketing‖ , (Thomson South-Western, Mason, 2006), menjelaskan tentang diskon penjualan dalam bab : Pricing Strategies (Strategi Penentuan Harga). Menurut Kurtz, perusahaan bisa memilih diantara tiga strategi penentuan harga, yaitu Skimming, Penetration atau Competitive Pricing. bahwa Competitive Pricing Strategies diantaranya meliputi pengurangan atas harga yang tercantum dalam daftar harga (Reductions from List Price); ―The amount that a consumer pays for a product – its market price – may or may not equal the list price. Discounts and allowances sometimes reduce list prices. A list price often defines a starting point from which discounts set a lower market price. Marketers offer discount in several classifications : cash, trade and quantity discounts.”
bahwa Quantity Discount dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : Cumulative dan Noncumulative Discount ; “Cumulative Quantity Discounts reduce prices in amounts determined by purchases over stated time periods. Annual purchases of at least $25,000.—might entitle a buyer to a 3 % percent rebate, and purchases exceeding $ 50,000.—would increase the refund to 5%‖ “Noncumulative Quantity Discounts provide onetime reductions in the list price. For example a firm might offer the following discount schedule for a product priced at $1,000.— per unit : 1 unit 2-5 units 6-10 units More than 10 units
List: $1,000.List less 10% List less 20% List less 25%‖
bahwa dari Wikipedia dapat ditemukan istilah yang sama : ―Cumulative quantity discounts, also called accumulation discounts, are price reductions based on the quantity purchased over a set period of time.‖ dari Sales & Marketing Glossary: ―a price reduction offered to a purchaser in which the amount of the discount increases over time with the volume purchased.; dari Accounting Dictionary – Simple Studies , disebutkan : ―Quantity discount is a price reduction on the purchase of large quantities of merchandise. Quantity discount types include (1) Noncumulative quantity discount; (2) Cumulative quantity discount; and (3) Free merchandise. Noncumulative quantity discount is based on a single purchase whereas cumulative quantity discount is based on purchases made over time. Other types of discounts are cash discounts, trade discounts, and promotional discounts.‖ bahwa menurut Raghuram Iyengar dan Kamel Jedidi dalam A Conjoint Model of Quantity Discounts (Marketing Science Vol. 31, No.2, 2012) : ―Quantity discount pricing is a common practice used by business-to-business and business-to-consumer companies. A key characteristic of quantity discount pricing is that the marginal price declines with higher purchase quantities.‖ bahwa menurut Musadiq A. Sahaf dalam bukunya: “Strategic Marketing : Making Decisions for Strategic Advantage” (Prentice-Hall of India, 2008), yang juga memasukkan diskon sebagai bagian dari kebijakan Strategic Marketing : ―Cumulative Quantity Discount is determined by purchases over a specified period of time, generally a year, regardless of the size and number of individual orders. A buyer can
qualify for this discount if he has purchased enough over a stated time period in small individual purchases.‖ bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dan Pembeli serta penjelasan Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah Cumulative Quantity Discount; bahwa dalam praktek, untuk bisa mengetahui apakah Pembeli berhak menerima diskon atau diskon tambahan adalah dengan menghitung berapa kwantitas yang dibelinya untuk periode tertentu yang sudah disepakati dan hal ini hanya bisa dilakukan setelah periode tertentu tersebut selesai; bahwa apabila memang Pembeli berhak mendapat diskon karena jumlah / kwantitas yang dibelinya melampaui target, Pembeli berhak menagih diskon tersebut; bahwa tentang cara bagaimana Pembeli mendapatkan diskon, apakah dalam bentuk tunai atau berupa pengurangan atas hutang pembeliannya, adalah masalah teknis saja; bahwa Hakim Anggota Soeryo Koesoemo Adjie berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon Banding dan Pembeli barang yang diproduksinya adalah hubungan komersial biasa antara penjual dan pembeli; bahwa Pemohon Banding berkepentingan menjual produknya sebanyak-banyaknya, sedangkan Pembeli berkepentingan membeli dengan harga serendah-rendahnya; bahwa pemberian diskon oleh Pemohon Banding merupakan kebijakan pemasaran yang lazim dilakukan di dunia usaha; bahwa bagi penjual, diskon akan mengurangi piutang dan bagi pembeli akan mengurangi hutang dan menurunkan harga pokok barang yang akan dijualnya lagi; bahwa dilihat dari sudut kepentingan Pembeli, Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong dalam Principles of Supply Chain Management with Infotrac: A Balanced Approach, sebagai contoh, menghubungkan Quantity Discount dengan perilaku pembeli; bahwa menurut jenis diskon tersebut creates an incentive for the buyer to purchase in large quantities to take advantage of the quantity discount, dikaitkan Economic Order Quantity (EOQ); bahwa Pembeli perlu mempertimbangkan the trade-off between purchasing a large quantity to take advantage of price discount and the lower annual order cost against holding higher average inventory levels along with the corresponding higher annual holding cost; bahwa Nita H. Shah and Vandana M. Dixit dalam PRICE DISCOUNT STRATEGIES: A REVIEW yang juga meninjau peran Quantity Discount dari sisi pembeli antara lain mengatakan: ―The numerous marketing policies are based on executive's decision. One such policy that every seller offers to the retailer is that governing the discounts, he grants to the purchasers
who will order quantities larger than the actual order. Quantity price structure may be classified in four possible ways: 1. The minimum quantity at which discount is offered. 2. The number of "breaks" or additional discounts for large purchases, which are offered. 3. The maximum quantity qualifying for every additional discount. 4. The actual amount of discount offered at each quantity level.‖ ―The mathematical model should answer the following questions: a. What is to be accomplished by quantity discount? Or b. What policy is likely to be accomplished by a quality discount? An efficient and balanced discount schedule will reflect costs at both the buyer's and the seller's ends of the business. The quantity discounting is more advantageous to buyers than to the sellers. Perhaps because of this, the economic attractiveness of quantity purchasing has been evaluated from the buyer's point of view. The mathematical model assumes two kinds of expenses, viz., ordering costs and inventory carrying costs, which may change with the size of an order. An increase in order size reduces one of the above costs while increases the other cost. Therefore, for every buyer, there is an optimum size order (EOQ) in the absence of quantity discount. Purchasing the quantities larger than EOQ, actually is a loss to the buyer. This loss must be counter balanced by any quantity discount, which force him to purchase more than computed EOQ. This will reduce the seller's cost. It adds savings to the seller.‖ bahwa berbagai penelitian telah dilakukan di bidang marketing tentang peran Quantity discount dari sisi pembeli, termasuk hubungannya dengan consumers’ marginal willingness to pay (WTP); . bahwa Pemohon Banding tidak dalam posisi membutuhkan jasa dari pembeli barangnya, demikian pula pembeli bukan dalam kedudukan menawarkan jasa kepada Pemohon Banding yang menyebabkan Pemohon Banding harus membayar atas jasa yang diberikan oleh pembeli; bahwa tidak ada teori maupun praktek ekonomi maupun dunia usaha yang lazim yang mendasari pendapat Terbanding bahwa strategi marketing berupa pemberian diskon dianggap sebagai balas jasa kepada pembeli; bahwa sebagaimana penjelasan diatas, substansi pemberian diskon dalam rangka meningkatkan penjualan adalah pemberian pengurangan harga jual, bukan balas jasa; bahwa Pembeli disini adalah pihak yang secara legal commercial telah memperoleh hak atas barang yang dibelinya, dan bukan bertindak sebagai perantara yang memberikan jasa mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan kemudian menagih imbalan atas jasanya kepada penjual; bahwa akan berbeda halnya bila Pemohon Banding memang menyuruh seseorang untuk menjualkan produknya, atau menitipkan produknya untuk dijualkan;
bahwa dalam skenario seperti ini yang ditransaksikan adalah jasa, yang menyebabkan Pemohon Banding harus membayar atas jasa yang diterimanya;
bahwa Terbanding dalam Tanggapan Tertulis Nomor : S-986/PJ.07/2012 tanggal 14 Februari 2012 telah mengemukakan kajian teoritis yang ditulis oleh Ellen Ruppel Shell yang diantaranya jelas mengemukakan tentang Cumulative Quantity Discount dengan pengertian yang sama sebagaimana tercantum diatas, namun dalam Surat yang sama Terbanding menyatakan ―bahwa berdasarkan pengertian diskon dan teori diskon tersebut diatas, menurut Terbanding tidak ada klasifikasi diskon yang memberikan persyaratan bagi pembeli untuk mencapai target tertentu (baik unit maupun rupiah) untuk mendapatkan diskon dari penjual‖; bahwa hal yang biasa ditemukan dalam dunia usaha istilah Sales Promotion juga meliputi program pemberian diskon atau Promotional Allowances misalnya yang biasa ditemukan di toko-toko dengan gimmick Harga Promosi, Beli 2 dapat 3, pemberian voucher yang dapat dtukarkan barang atau uang untuk pembelian sampai jumlah tertentu, dan sebagainya; bahwa akan sangat janggal bila kemudian Pembeli dianggap memberikan jasa kepada Penjual; bahwa selain itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk pemberian potongan harga khusus yang berupa Cumulative Quantity Discount merupakan pemberian jasa oleh pembeli yang terutang PPN; bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim Anggota Soeryo Koesoemo Adjie berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Lainnya Atas Pemanfaatan JKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar Rp 25.691.450.895,00 telah dilakukan secara subyektif tanpa mempunyai dasar hukum dan teoritis yang kuat dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan; bahwa amar putusan menurut Hakim Anggota Soeryo Koesoemo Adjie adalah “mengabulkan seluruhnya” banding Pemohon Banding sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; menimbang
:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para hakim masing-masing, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1104/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Atas Pemanfaatan JKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00001/267/06/431/09 tanggal 07 Agustus 2009, atas: PT.XXX;
