Putusan Pengadilan Pajak Nomor Jenis Pajak
:
Put.46604/PP/M.X/16/2013
:
Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
:
2005
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.2.503.676.023,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.98.349.454.465,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.95.845.778.442,00;
Menurut Terbanding
: bahwa koreksi merupakan pendapatan komisi/fee dan penjualan aktiva tetap yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Pemohon Banding
: bahwa Terbanding tidak mengakui adanya pembatalan Faktur Pajak Nomor: 0001714 tanggal 12 Nopember 2005 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.655.146.560,00 dan Faktur Pajak Nomor: 0001721 tanggal 3 Desember 2005 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.636.671.400,00 sehingga total nilai penyerahan yang dibatalkan yang tidak diakui oleh Terbanding adalah sebesar Rp.1.291.817.960,00;
Menurut Majelis
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.2.503.676.023,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.98.349.454.465,00, yang terdiri dari:
a. Koreksi sebesar Rp.1.291.817.960,00 merupakan pembatalan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan tata cara pembatalan Faktur Pajak dan tidak didukung bukti (Pemohon Banding tidak melampirkan copy Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT) sehingga tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
b. Koreksi sebesar Rp. 1.211.858.063,00 merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan komisi (fee) yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa untuk menguatkan alasan Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-430/WPJ.05/2010 tanggal 12 Juli 2010, Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti pendukung:
1. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-67/WPJ.05/KP.1005/2009 tanggal 23 April 2009; 2. Kertas Kerja Pemeriksaan; 3. Laporan Penelitian Keberatan Nomor: Lap-281/WPJ.05/BD.06/2010 tanggal 12 Juli 2010; bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pemohon Banding sebenarnya adalah independent agent dan tidak terikat hanya pada satu perusahaan kapal dan pada kenyataannya memang Pemohon Banding hanya mengurus dari 1 perusahaan kapal yang mempunyai banyak kapal; a.
Koreksi sebesar Rp.1.291.817.960,00 merupakan pembatalan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan tata cara pembatalan Faktur Pajak dan tidak didukung bukti (Pemohon Banding tidak melampirkan copy Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT) sehingga tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa koreksi sebesar Rp.1.291.817.960,00 merupakan koreksi yang berasal dari pembatalan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan tata cara pembatalan Faktur Pajak dan tidak didukung bukti (Pemohon Banding tidak melampirkan copy Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT)
sehingga tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding, pembatalan dilakukan dengan membuat Faktur Pajak dan melakukan pembetulan dimasa Nopember dan Desember dan pembatalan Faktur Pajak atas permintaan customer sendiri dalam hal ini adalah PT. Medco; bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyampaikan Surat dari PT. Medco E&P Sembakung Nomor 007/MEPS/I/2006 tanggal 5 Januari 2006, yang pada pokoknya mengemukakan: Sehubungan dengan Surat PT Medco E&P Sembakung Nomor: 003/MEP/I/2006 bersama ini diberitahukan mulai tanggal 28 Desember 2005, Perkasa Equatorial Sembakung, Ltd. berubah nama menjadi PT Medco E&P Sembakung, untuk itu segala tagihan/invoice terhitung mulai tanggal tersebut agar ditujukan sebagai berikut: 1. Alamat Penagihan Invoice: PT Medco E&P Sembakung Menara Bidakara lt. 12-18 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Dalam – Tebet Jakarta Selatan - 12870 2. Alamat pada Faktur Pajak: PT Medco E&P Sembakung Menara Bidakara lt. 12-18 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Dalam – Tebet Jakarta Selatan - 12870 3. Alamat pengiriman dokumen invoice: PT Medco E&P Sembakung Gedung Ravindo lt. 10 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat - 10340 bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan surat Nomor: 020/MEPS/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang pada pokoknya mengemukakan: 1. Terhitung mulai tanggal 28 Desember 2005 Perkasa Equatorial Sembakung Ltd. telah berubah nama menjadi PT Medco E&P Sembakung; 2. Seluruh tagihan/invoice yang diterima oleh Perkasa Equatorial Sembakung Ltd. sebelum tanggal 28 Desember 2005 dan belum dilakukan pembayaran oleh Perkasa Equatorial Sembakung Ltd. agar melakukan revisi tagihan/invoice sebagai berikut:
Alamat Penagihan Invoice: PT Medco E&P Sembakung Menara Bidakara lt. 12-18 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Dalam – Tebet Jakarta Selatan – 12870
Alamat pada Faktur Pajak: PT Medco E&P Sembakung Menara Bidakara lt. 12-18 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Dalam – Tebet Jakarta Selatan - 12870
Alamat pengiriman dokumen invoice: PT Medco E&P Sembakung Gedung Ravindo lt. 10 Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat - 10340
3. Dokumen revisi tagihan/invoice yang disampaikan kepada PT Medco E&P Sembakung hanya koreksi lembar penagihan, faktur pajak dan tanda terima pembayaran (kalau ada) sedangkan dokumen pendukung lainnya tidak perlu disampaikan 4. Tanggal pembuatan invoice dan faktur pajak adalah 2 Januari 2006; bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan bahwa Terbanding menggunakan dasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159, yang mana Pemohon Banding melakukan pembatalan pada saat pembetulan berbeda tahun pajaknya dari tahun 2005 menjadi 2006; bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding tersebut di atas, Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan SPT lawan transaksi dan Surat Pernyataan bahwa Pajak Masukan tidak dikreditkan oleh lawan transaksi Pemohon Banding, selain itu Majelis juga meminta kepada Pemohon Banding untuk menyiapkan SPT Pemohon Banding sebelum pembetulan dan setelah pembetulan serta menyiapkan data-data pendukung; bahwa Terbanding menjelaskan bahwa Terbanding tidak mengakui perubahan faktur karena prosedur pembatalan faktur tidak dijalankan dan surat Pemohon Banding juga tidak merujuk kepada Faktur-faktur yang dibatalkan dan selanjutnya Terbanding mengusulkan untuk dilakukan uji kebenaran bukti; bahwa Majelis selanjutnya meminta kepada Pemohon Banding untuk menyiapkan data-data pendukung atas koreksi Terbanding terkait pembetulan Faktur Pajak tersebut dan Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding apakah pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, data tidak diberikan; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dan proses keberatan data diberikan; bahwa selanjutnya Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menyiapkan Faktur Pajak yang dibatalkan, SPT Normal, SPT Pembetulan dan bukti penyerahan data saat pemeriksaan dan keberatan, serta bukti bahwa untuk lawan transaksi atas Faktur Pajak tersebut tidak dikreditkan; bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Surat Konfirmasi atas 2 (dua) buah Pembatalan Faktur Pajak Tahun 2006 kepada PT Medco E&P Sembakung beserta jawaban atas konfirmasi Pemohon Banding kepada PT. Medco E&P Sembakung kepada Majelis dan selanjutnya Majelis memberikan fotokopinya kepada Terbanding dan meminta kepada Terbanding untuk mempelajarinya; bahwa Pemohon Banding kepada PT Medco E&P Sembakung dalam Surat Nomor: 301/KGM/XI/2011 tanggal 22 November 2011, perihal: Permohonan Surat Konfirmasi atas 2 (dua) buah Pembatalan Faktur Pajak
Tahun 2006, pada pokoknya mengemukakan: bahwa PT XXX (Pemohon Banding), sedang menjalani proses Pengadilan Pajak atas permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak.No. KEP-430/WP.1.05/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang SKPKB PPN Masa Januari-Desember Tahun 2005 (terlampir) dan sudah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak: 16-051722-2005 (terlampir) dimana persidangan pajak sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2011 yang lalu; bahwa salah satu pokok permasalahan dan alasan Pemohon Banding melakukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas disebabkan oleh pembatalan atas 2 (dua) buah Faktur Pajak (FP) yang diterbitkan oleh PT XXX kepada Perkasa Equatorial Sembakung Ltd sebagai berikut: No.
1. 2.
Nomor Invoice KGM/1342/2005
Nomor Seri Faktur Pajak
DLOGW-0350001714 KGM/1349/200 DLOGW-0355 0001721
Tanggal Faktur Pajak
Dasar Dasar Pengenaan Pengenaan Pajak (USD) Pajak (IDR)
12 Nopember 2005 03 Desember 2005
USS 65.410.00 Rp655,146,560 US$ 63,300.00 Rp636,671,400
bahwa Pemohon Banding selaku penjual/penerbit FP melakukan pembatalan atas Faktur Pajak diatas sesuai permohonan dari PT. Medco E&P Sembakung selaku pembeli/penerima FP melalui Surat No. 007/MEPS/1/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Perubahan Alamat Penagihan (terlampir) dan Surat No. 020/MEPS/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Perubahan Alamat Penagihan dan Faktur Pajak; bahwa terhadap Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut, Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak yang baru sebagai pengganti sesuai dengan permintaan PT Medco E&P Sembakung karena perubahan yang bersifat signifikan yaitu menyangkut status hukum badan usaha dan nama badan usaha yang sangat berbeda (perubahan nama badan usaha `Perkasa Equatorial Sembakung Ltd' menjadi 'PT. Medco E&P Sembakung'); bahwa untuk mendukung fakta dan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim Penga dilan Pajak masih memerlukan Surat Konfirmasi dan Pernyataan dari pihak PT. Medco E&P Sembakung bahwa PT. Medco E&P Sembakung tidak melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan atas Faktur Pajak No. DLOGW-035-0001714 dan Faktur Pajak No. DLOGW-035-0001721 yang diterbitkan oleh PT. XXX; bahwa Surat Konfirmasi dan Pernyataan tersebut harus ditandatangani diatas materai sebagai salah satu syarat pembuktian di:dalam persidangan.
bahwa PT. Medco E&P Sembakung menjawab permohonan konfirmasi yang diajukan Pemohon Banding melalui Surat Nomor: 301/KGM/XI/2011 tanggal 22 November 2011, melalui surat elektronik (Email), yang pada pokoknya mengemukakan: Dengan ini kami sampaikan bahwa kami : Nama Wajib Pajak : PT Medco E&P Sembakung NPWP : 02.479.340.8-062.000 Menginformasikan berdasarkan data yang kami miliki, kami tidak melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan atas Faktur Pajak DLOGW-035-0001714 dan DLOGW-035-0001721 yang diterbitkan oleh PT XXX;
bahwa Majelis mengungkapkan bahwa sengketa dalam banding ini terkait dengan pembetulan Faktur Pajak yang tidak diakui oleh Terbanding dan Majelis meminta Pemohon Banding melengkapi data-data pendukung; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan juga melengkapi data pendukung berupa fotokopi: 1. 2. 3. 4.
Surat Setoran Pajak sebesar Rp.173.317.248,00 tanggal 13 Januari 2006 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan Masa Pajak Desember 2005 ke-1, beserta Faktur Pajak; Surat Setoran Pajak sebesar Rp.11.182.682,00 tanggal 15 Desember 2005 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pembetulan Masa Nopember 2005 pembetulan ke-1 beserta Faktur Pajak; Surat Setoran Pajak sebesar Rp.671.938.998,00 tanggal 15 Pebruari 2006 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2006 beserta Faktur Pajak; Surat Setoran Pajak sebesar Rp.162.576.428,00 tanggal 2 Pebruari 2006 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pebruari 2006 beserta Faktur Pajak;
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa yang menjadi sengketa antara Pemohon banding dan Terbanding adalah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-430/WPJ.05/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00029/207/05/038/09 tanggal 28 April 2009 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding ; bahwa didalam SKPKB nomor : 00029/207/05/038/09 tanggal 28 April 2009 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00029/207/05/038/09 tanggal 28 April 2009 yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.2.503.676.023,00; bahwa Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding sebesar Rp.98.349.454.465,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.95.845.778.442,00, sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp.2.503.676.023,00 ; bahwa Koreksi Terbanding sebesar Rp.2.503.676.023,00, dapat diperinci sebagai berikut: 1. Pembatalan Faktur Pajak 2. Pendapatan dari Komisi
sebesar Rp.1.291.817.960,00 sebesar Rp.1.211.858.063,00
1.Koreksi Terbanding atas Pembatalan Faktur Pajak sebesar Rp.1.291.817.960,00 bahwa menurut Terbanding Pembatalan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan tatacara pembatalan faktur Pajak dan tidak didukung dengan bukti (Pemohon Banding tidak melampirkan fotokopi faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT, sehingga tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ; bahwa faktur pajak yang menjadi sengketa ada 2 faktur pajak, sebagai berikut :
Faktur Ke : 1 N o
Koreksi
1 2
Nomor seri Faktur Tanggal
3 4 5 6
Nama NPWP Nilai Rupiah Nilai USD
Faktur
Faktur
Yang Dibatalkan
Yang Baru DLOGW-0350001739 11 Januari 2006 PT.Medco E & P Sembakung 02,479,340,8-015,000 Rp.632,776,340,USD 64,410.00
DLOGW-035-0001714 12-Nop-05 Perkasa Equatorial Sembakung Ltd 01,068,536,0-081,000 Rp.655,146,560,USD 65,410.00
Faktur ke : 2 N o
Koreksi
1 2
Nomor seri Faktur Tanggal
3 4 5 6
Nama NPWP Nilai Rupiah Nilai USD
Faktur
Faktur
Yang Dibatalkan
Yang Baru DLOGW-0350001740 11 Januari 2006 PT.Medco E & P Sembakung 02,479,340,8-015,000 Rp.612,364,200,USD 63,300.00
DLOGW-035-0001721 03 Desember 2005 Perkasa Equatorial Sembakung Ltd 01,068,536,0-081,000 Rp.636,671,400,USD 63,300.00
bahwa menurut Pemohon Banding faktur tersebut dibatalkan karena lawan transaksi terjadi perubahan nama, dan NPWP, yaitu : semula pembelinya namanya Perkasa Equatorial Sembakung, NPWP. 01.068.536.0081.000 menjadi PT. Medco E&P Sembakung, NPWP 02.479.340.8-015.000 ; bahwa Pemohon Banding melakukan pembatalan atas Faktur Pajak Nomor: DLOGW-035-0001714 tanggal 12 Nopember 2005 dan Faktur Pajak Nomor: DLOGW-035-0001721 tanggal 3 Desember 2005 dan penerbitan Faktur Pajak Pengganti Nomor: DLOGW-035-0001739 tanggal 11 Januari 2006 dan Faktur Pajak Pengganti Nomor: DLOGW-035-0001740 tanggal 11 Januari 2006 atas permintaan PT. Medco E&P Sembakung dengan suratnya Nomor: 007/MEPS/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 dan Nomor: 020/MEPS/I/2006 tanggal 13 Januari 2006; bahwa berdasarkan surat elekronik (email) PT. Medco E&P Sembakung menginformasikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Faktur Pajak Nomor: DLOGW035-0001714 tanggal 12 Nopember 2005 dan Faktur Pajak Nomor: DLOGW-035-0001721 tanggal 3 Desember 2005 yang diterbitkan oleh PT XXX; bahwa berdasarkan bukti yang ada bahwa Faktur Pajak Nomor: DLOGW-035-0001714 tanggal 12 Nopember 2005 telah dilaporkan batal pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak November 2005 dan Faktur Pajak Nomor: DLOGW-035-0001721 tanggal 3 Desember 2005 juga dilaporkan batal pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Desember 2005, sedangkan Faktur Pajak Pengganti Nomor: DLOGW035-0001739 tanggal 11 Januari 2006 dan Nomor: DLOGW-035-0001740 tanggal 11 Januari 2006 telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2006; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pembatalan Faktur Pajak sebesar
Rp.1.291.817.960,00 tidak dapat dipertahankan. b.
Koreksi sebesar Rp. 1.211.858.063,00 merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan komisi (fee) yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa menurut Terbanding Pendapatan Komisi sebesar Rp.1.211.858.063,00 merupakan objek PPN yang belum dilaporkan di SPT Masa Pemohon Banding ; bahwa atas Koreksi Terbanding atas Pendapatan berupa Komisi sebesar Rp.1.211.858.063,00 dalam persidangan, Pemohon Banding dapat menerima ; bahwa dengan demikian, mengingat Pemohon Banding dapat menerima Koreksi tersebut, maka Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas pendapatan komisi (fee) sebesar Rp.1.211.858.063,00 tetap dipertahankan. c.
Koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp.38.675.136,00;
bahwa Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut menurut Pemohon Banding sebesar Rp.5.918.964.979,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp.5.880.289.843,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp.38.675.136,00; bahwa menurut Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pemungut adalah sebesar Rp.5.918.964.979,00 dan Surat Setoran Pajak yang telah diperoleh Pemohon Banding adalah adalah sebesar Rp.5.918.964.979,00, dengan demikian seharusnya tidak perlu ada Koreksi sebesar Rp.38.675.136,00 ; bahwa menurut Terbanding Koreksi Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut sebesar Rp.38.675.136,00 disebabkan karena baik jawaban konfirmasi maupun penelitian pada MPN pada SIDJP tidak ditemukan pembayaran dimaksud; bahwa menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, disebutkan bahwa “Pajak Keluaran adalah PPN Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak “ ; bahwa sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa “Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah, badan atau Instansi Pemerintah tersebut “; bahwa berdasarkan hal hal di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:
bahwa yang menjadi sengketa adalah Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut berdasarkan jawaban konfirmasi tidak ada atau data SIDJP menunjukkan tidak ada data pembayaran =;
bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh PKP ;
bahwa dalam sengketa ini mengingat lawan transaksinya adalah Badan Pemungut yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut, maka Pajak terutang harus dipungut, disetor dan dilaporkan oleh
Badan Pemungut dimaksud ;
bahwa kewajiban melaporkan Pajak Keluaran yang telah dipungut oleh Badan Pemungut tersebut telah dilakukan oleh Pemohon banding dengan melaporkan di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak dengan nilai Rp.38.675.136,00 yang telah dibayar / dipungut oleh Badan Pemungut tersebut ;
bahwa tanggung jawab pemungutan bukan berada pada Pemohon Banding ,namun merupakan tanggung jawab Badan Pemungut yang telah ditunjuk tersebut;
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp.38.675.136,00 tidak dapat dipertahankan; bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut menurut Majelis adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding
98,349,454,465
koreksi yang tidak dapat dipertahankan: -koreksi Pembatalan Faktur Pajak Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Pajak Keluaran yang harus dipungut oleh Pemungut menurut Terbanding - koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Menimbang
:
1,291,817,960 97,057,636,505 5,880,289,843.00 38,675,136.00
Pajak Keluaran yang harus dipungut oleh Pemungut menurut Majelis
5,918,964,979.00
Kredit Pajak
2,073,491,393.00
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :
Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam Rp,00): Pajak dan sanksi administrasi
Versi Terbanding
1
Dasar Pengenaan Pajak:
2
Versi murni
Jumlah yg disengketa
Jumlah yang tidak
Jumlah yang
Pemohon Banding
kan Versi murni
dikabulkan oleh
dikabulkan oleh
Pemohon Banding
Majelis
Majelis
4 (2-3)
5
6
3
98,349,454,465
95,845,778,442
2,503,676,023
1,211,858,063
1,291,817,960
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
2,362,534,131
2,073,491,393
289,042,738
121,185,806
167,856,932
Kredit Pajak
2,073,491,393
2,073,491,393
-
-
-
289,042,738
-
289,042,738
121,185,806
167,856,932
-
-
-
-
-
289,042,738
-
289,042,738
121,185,806
167,856,932
130,363,074
-
130,363,074
55,745,471
74,617,603
17,453,001
-
17,453,001
17,453,001
-
Jumlah sanksi administrasi
147,816,075
-
147,816,075
73,198,472
74,617,603
Jumlah pajak yang masih harus dibayar
436,858,813
-
436,858,813
194,384,278
242,474,535
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
bahwa oleh karena atas jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 disengketakan versi murni Pemohon sebesar Rp.2.503.676.023,00 dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding; Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan :
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-430/WPJ.05/2010 tanggal 12 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00029/207/05/038/09 tanggal 28 April 2009, atas nama : PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak:
97,137,596,402
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri
2,241,348,325
Kredit Pajak
2,073,491,393
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar
167,856,932 167,856,932
Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
75,703,476
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
17,453,001
Jumlah sanksi administrasi
93,156,477
Jumlah yang masih harus dibayar
261,013,409
