FAKTOR PENYEBAB PEMBETULAN SPT MASA PPN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPN YANG HARUS DIBAYARKAN ( STUDI KASUS PT. FATH INDONESIA )
Ai Endang Ekonomi, Universitas Gunadarma
[email protected]
ABSTRAK Salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah Pajak Pertambahan nilai (PPN). Oleh karena itu haruslah dikelola dengan baik oleh pemerintah agar penerimaan PPN dapat membiayai pembangunan di Indonesia. Pada perhitungan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai normal itu sering terdapat kesalahan, banyak factor-faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut. Sehingga perusahaan sering sekali salah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, untuk itu perlu diadakan Pembetulan Masa Pajak Pertambahan Nilai agar perusahaan mengetahui berapa besar pajak yang sesungguhnya dibayar. Pada PPN kurang bayar pembetulannya adalah sisa pajak yang masih harus dibayar, sedangkan Pajak yang lebih bayar tersebut dapat di restitusi atau di kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam skripsi ini penulis
menggunakan sifat penelitian studi kasus. Dimulai dengan penulis memperoleh data berupa dokumen dari perusahaan. Selanjutnya penulis menganalisis dan memahami secara rinci Pembetulan SPT Masa PPN. Penulis menggunakan metode ini karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pembetulan SPT Masa PPN tersebut. Dari hasil penelitian ini, faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembetulan SPT Masa PPN adalah, kurangnya ketelitian dalam pengisian SPT Masa PPN, Pembatalan Faktur Pajak, dan Perebedaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dengan Faktur Pajak yang ada karena antara SPT Masa PPN dengan Faktur Pajak itu harus mempunyai nominal angka yang sama.
PENDAHULUAN Pajak Pertambahan Nilai memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis pajak lain yaitu jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat seiring dengan meningkatnya inflasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak atas konsumsi yang dikenakan kepada setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Reformasi Undang-Undang Perpajakan Telah dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 1983 dan telah disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 dan terakhir tahun 2000. Perubahan tersebut dimaksud untuk lebih memberikan rasa keadilan, kemudahan administrasi perpajakan dan produktifitas penerimaan Negara. Tambahan dari faktorfaktor
tersebut
menurut
Gunardi
(2001;
2)
bahwa
reformasi
perpajakan
harus
mempertimbangkan akseptabilitas politik dan efisiensi ekonomi. Akseptabilitas politik menghendaki agar undang-undang dapat diterima oleh semua elemen masyarakat termasuk wajib pajak. Efisiensi ekonomi dapat dicapai dengan meminimalisir distorsi ekonomi sehubungan dengan investasi, produksi, konsumsi dan distribusi, mengurangi pengorbanan kesejahteraan sosial, serta tetap mempertahankan netralitas pajak. Pemenuhan unsur rasa keadilan dalam sistem pemungutan pajak harus selalu diwujudkan dalam bentuk peraturan yang menjamin bahwa beban pajak yang harus dibayar kepada Negara, secara yuridis harus menjadi beban semua pihak yang ditunjuk oleh undang-undang.Netralitas pajak sebagai salah satu perinsip keadilan dalam pengenalan pajak yang harus diperhatikan, karena netralitas pajak akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap efisiensi ekonomi. Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung harus selalu memperhatikan netralitas, dalam mekanisme pengenaannya, karena Pengusaha Kena Pajak sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan yang benar-benar memikul beban pajak adalah konsumen yang membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa dari pengusaha yang bersangkutan. Pajak Pertambahan Nilai akan Netral apabila mekanisme pelaksaaan pemungutannya dijalankan sesuai dengan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi. Salah satu karakter Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaannya tidak berpengaruh terhadap pola konsusi dan perdagangan Internasional, karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak
atas konsumsi dalam negri dan tidak hanya dikenakan terhadap barang saja tetapi juga terhadap konsumsi jasa, serta kewajiban tersebut dibebankan terhadap pihak yang mengkonsumsi tanpa membedakan siapa, apa dan bagaimana melakukan konsumsi, sehingga netralitas Pajak Pertambahan Nilai terjadi apabila pengenaannya tidak terpengaruh terhadap pola konsumsi dan perdagangan Internasional. Pajak sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara karena dengan adanya pajak, negara dapat meningkatkan kemampuan keuangannya dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu haruslah dikelola dengan baik oleh pemerintah agar penerimaan PPN dapat membiayai pembangunan di Indonesia. PPN merupakan pajak tidak langsung, yang artinya beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Untung Sukardji (2009:27) menyatakan bahwa PPN memiliki keunggulan dibanding jenis pajak yang lain, yaitu jumlah penerimaan PPN akan meningkat seiring dengan meningkatnya inflasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena PPN merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan kepada setiap tingkat penyerahan BKP atau JKP .
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah yang muncul sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembetulan SPT Masa PPN? 2. Berapa besar PPN yang harus dibayar PT. Fath Indonesia apabila terjadi Pembetulan SPT Masa PPN?
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan SPT Masa PPN. 2. Untuk mengestimasi berapa besarnya PPN yang harus dibayar PT. Fath Indonesia apabila terjadi Pembetulan SPT Masa PPN.
TINJAUAN PUSTAKA
Pajak Pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu saat adanya objek pajak. Sebagai pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai tidak membedakan antara konsumen Orang Pribadi dengan konsumen Badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam pengenaan pajaknya apabila mereka melakukan konsumsi atas barang yang sama dari jenis yang sama. Sebagai pajak tidak langsung, pengenaan
Pajak
Pertambahan Nilai yang terhutang atas setiap atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak dan bagi pembeli, Faktur Pajak tersebut merupakan bukti pembayaran pajak. Metode perhitungan pajak terhutang yang wajib dbayar ke Kas Negara yaitu dengan metode pengurangan tidak langsung (Indirect Substraction Method) yang memperhitungkan selisih antara PPN yang dibayar kepada PKP lain ( Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli (Pajak Keluaran). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka selisihnya tersebut yang wajib dibayar ke Kas Negara oleh PKP.
METODE PENELITIAN Dalam skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian studi kasus. Dimulai dengan penulis memperoleh data berupa dokumen dari perusahaan. Selanjutnya penulis menganalisis dan memahami secara rinci Pembetulan SPT Masa PPN. Penulis menggunakan metode ini karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pembetulan SPT Masa PPN tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN Besarnya Pajak yang harus Dibayar Perusahaan Pada SPT Masa PPN Normal bulan Maret 2009 Pajak Kurang Bayar yang telah dibayar sebesar Rp. 2.192.512. Akibat adanya Pembetulan ke-1 atas SPT Masa PPN bulan Maret 2009 ternyata terjadi kurang bayar sebesar Rp. 1.007.092.750. Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan pada bulan Maret 2009 adalah Rp. 2.192.512 + Rp. 1.007.092.750 = Rp. 1.009.285.262 Pada SPT Masa PPN Normal bulan Desember 2008 Pajak Kurang Bayar yang telah dibayar sebesar Rp. 132.635.000. Akibat adanya Pembetulan ke-1 atas SPT Masa PPN bulan Desember 2009 ternyata masih kurang bayar sebesar Rp. 43.638.000. Setelah diperiksa kembali, ternyata masih perlu dilakukan Pembetulan ke-2 atas SPT Masa PPN Bulan Desember 2009 ternyata terjadi kurang bayar sebesar Rp. 454.546.000. Jadi, besarnya Pajak yang harus dibayar Perusahaan pada Bulan Desember 2009 adalah Rp. 132.635.000 + Rp. 43.638.000 + Rp. 454.546.000 = Rp. 630.819.000 Pada SPT Masa PPN Normal bulan Februari 2010 terdapat Pajak Lebih Bayar sebesar (Rp. 87.500). Akibat adanya Pembetulan ke-1 atas SPT Masa PPN bulan Februari 2010 ternyata terdapat Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 38.408.500. Jadi Besarnya Pajak yang harus dibayar Perusahaan pada Bulan Februari 2010 adalah (Rp. 87.500) + Rp. 38.408.500 = Rp. 38.321.000 Pada SPT Masa PPN Normal bulan Juni 2010 Pajak Kurang Bayar yang telah dibayar sebesar Rp. 2.192.512 Karena ada Pembetulan Ke-1 atas SPT Masa PPN
ternyata terdapat
Pajak Lebih Bayar Sebesar (Rp. 87.500). Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan pada bulan Juni 2010 adalah Rp. 2.192.512 + (Rp. 87.500) = Rp. 2.105.012 Berdasarkan penjelasan di atas jika ada Pembetulan maka pajak yang harus dibayar perusahaan adalah Pajak Kurang (Lebih) Bayar pada SPT Masa PPN Normal + Pajak Kurang (Lebih) Bayar pada SPT Masa PPN Pembetulan.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembetulan SPT Masa PPN adalah sebagai berikut: a. Kurangnya ketelitian dalam pengisian SPT Masa PPN tersebut. b. Pembatalan Faktur Pajak. c. Perbedaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dengan faktur Pajak yang ada karena antara SPT Masa PPN dengan Faktur Pajak itu harus mempunyai nominal angka yang sama. 2. Besarnya PPN yanh harus dibayar PT. Fath Indonesia karena adanya pembetulan adalah sebagai berikut : a. Pada bulan Maret 2009 terdapat pembetulan SPT Masa PPN. besarnya pajak yang sebenarnya harus dibayar PT. Fath Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar Rp. 2.192.512 + Rp. 1.007.092.750 = Rp. 1.009.285.262. b. Pada bulan Desember 2009 terdapat pembetulan SPT Masa PPN. besarnya pajak yang harus dibayar PT. Fath Indonesia pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 132.635.000 + Rp. 43.638.000 + Rp. 454.546.000 = Rp. 630.819.000 c. Pada bulan Februari 2010 terdapat pembetulan SPT Masa PPN. besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan pada bulan Februari 2010 adalah (Rp. 87.500) + Rp. 38.408.500 = Rp. 38.321.000 d. Pada bulan Juni 2010 terdapat pembetulan SPT Masa PPN. besarnya pajak yang sebenarnya harus dibayar PT. Fath Indonesia pada bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.192.512 + (Rp. 87.500) = Rp. 2.105.012
DAFTAR PUSTAKA Gunardi, 2001. Panduan komprehensif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, PT Multi Utama Consultindo, Jakarta. Maryati, Kun. 2007. Sosiologi Untuk SMA Dan MA,Jakarta Esis. Muljono, Djoko. 2009. Pajak Pertambahan Nilai. Andi publisher, Jakarta. Resmi, Siti. 2004. Perpajakan, Seri Empat, Salemba Empat, Jakarta Saifulrahman, 2009. Perpajakan: Blog Pajak Indonesia. Sugiono, 2008. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesembilan, CV Alfabeta, Bandung Sukardji, untung. 2009. Pajak Pertambahan Nilai, Rajawali Pers, Jakarta. Wahyudi, Dudi. 2008. Mengacu pada Undang-Undang KUP nomor 28 Tahun 2007: Blog Pajak Indonesia Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan terbaru, Edisi Keenam, Salemba Empat, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketetntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang
Republik Indonesia nomor
8 Tahun 1983 ini sudah mengalami 3 kali
perubahan. Pertama, Undang-Undang nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku pada 1 Januari 1995. Kedua, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Ketiga, Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. http://www.ortax.org
