PRAKTIKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LANJUTAN Oleh
: Mohammad Yamin
Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012 Hak Cipta 2012 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
Yamin, Mohammad PRAKTIKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LANJUTAN/Mohammad Yamin - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012 viii + 130 hlm, 1 Jil. : 26 cm.
ISBN:
978-979-756-815-3
1. Pajak
I. Judul
KATA PENGANTAR
Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini sebenarnya merupakan materi yang penulis susun untuk setiap pertemuan dalam perkuliahan Program Diploma III Perpajakan untuk mata kuliah Praktikum Pajak Pertambahan Nilai. Harapan penulis dengan disusunnya materi ini diharapkan mahasiswa lebih mengerti dalam menerapkan aturan Pajak Pertambahan Nilai dalam kasus-kasus yang terjadi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini yang tentunya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tentunya dengan tulisan ini penulis berharap adanya saran perbaikan dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga untuk edisi berikutnya menjadi lebih baik. Alamat email yang dapat digunakan
[email protected]
Mohammad Yamin, SE, Ak
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DEEMED (SPT MASA PPN 1111 DM) 1.1 Dasar Hukum 1.2 Pengertian kegiatan usaha tertentu 1.3 Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan 1.4 Pajak Keluaran dan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 4 PMK-79/PMK.03/2010) 1.5 Pajak Pertambahan Nilai yang disetor 1.6 Kesimpulan 1.7 Tata cara pelaporan atas peredaran usaha tertentu dan kegiatan tertentu 1.8 Petunjuk pengisian Formulir 1111 R DM 1.9 Petunjuk pengisian Formulir 1111 A DM 1.10 Petunjuk pengisian Formulir 1111 DM 1.11 Contoh Soal 1.12 Latihan Soal
1 1 2 2 2 3 3 3 8 9 10 19 35
BAB 2
63 63 63 73 74 78
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN 1111) 2.1 Dasar Hukum 2.2 Pendahuluan 2.3 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 A1 2.4 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 A2 2.5 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 B1
v vii
2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
Petunjuk Pengisian Formulir 1111 B2 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 B3 Petunjuk Pengisian Formulir 1111 AB Petunjuk Pengisian Formulir 1111 Contoh Soal Latihan Soal
DAFTAR PUSTAKA TENTANG PENULIS
80 82 85 91 102 120 129 131
-oo0oo-
BAB 1 SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DEEMED (SPT MASA PPN 1111 DM)
1.1 Dasar Hukum 1. Pasal 9 ayat (7a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah ter akhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. 2. Peraturan Menteri Keuangan-79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. 3. Peraturan Menteri Keuangan-74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. 4. SE- 63/PJ/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang penyampaian PMK Nomor 74/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu dan PMK Nomor 79/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu serta penjelasan tambahan untuk pengisian SPT Masa PPN bagi pengusaha kena pajak yang dalam menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pendoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. 6. SE-99/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Bentuk, isi dan tata cara pengisian
2
Praktikum Pajak Pertambahan Nilai Lanjutan serta penyampaian SPT Masa PPN bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.
1.2 Pengertian kegiatan usaha tertentu Untuk dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, pertama-tama harus memenuhi syarat utama yaitu pengusaha kena pajak tersebut mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai Pasal 2 PMK-74/PMK.03/2010. Peraturan ini berlaku untuk semua jenis usaha. Kecuali untuk usaha dengan jenis kegiatan tertentu diatur berbeda sehingga tidak terdapat batasan peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) artinya apabila peredaran usaha dalam satu tahun buku kurang atau melebihi Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) maka tidak ada perbedaan perlakuan tetap memakai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Pengertian kegiatan usaha tertentu menurut Pasal 1 butir 4 PMK-79/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut: a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau b. penyerahan emas perhiasan secara eceran. Bagi pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
1.3 Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk usaha pada umumnya (Pasal 7 PMK-74/ PMK.03/2010) adalah sebagai berikut: 1. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; 2. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak. Namun untuk usaha dengan kegiatan tertentu besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan mempunyai perlakuan berbeda yaitu (Pasal 3 PMK-79/PMK.03/2010): 1. Bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran; 2. Bagi PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran.
1.4 Pajak Keluaran dan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 4 PMK-79/PMK.03/2010) Pajak keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Sedang dasar pengenaan pajak adalah sebesar peredaran usaha.
