PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

KANTOR KONSULTAN PAJAK Tax, Accounting, Management & Finance Consultant KHUSNUL CHOTIMAH, BKP & AGUS RAHMAN ALAMSYAH, SE, MM No. Izin Praktek: SI-2278/PJ/2012, NPWP: 36.350.915.9-623.000

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) A. Konsep Dasar PPN (Hukum) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah (value added suatu barang/jasa) PPN tergolong Pajak Pusat/Pajak Negara dan termasuk pula sebagai pajak tidak langsung atau pajak yang bisa dibebankan ke pihak lain. B. Mekanisme PPN Mekanisme PPN bisa digambarkan sebagai berikut: Pengusaha Kena Pajak (Produsen) SAAT PEMBELIAN BAHAN Bh. Baku 500 Bh. Pembantu 300 Suku Cadang dll 200 Jumlah 1.000 PPN masukan (10 %) 100 1.100

SAAT PRODUKSI By.Gaji/Upah By.Mnj Bunga Penyusutan By.Prod Laba Jumlah

SAAT JUAL 300 150 100 50 600 100 700

Harga Jual PPN Keluaran (10%x 1.700)

1.700

170 1.870

Nilai Tambah Mekanisme pemungutan PPN : a. Saat Produsen membeli Bahan Baku, bahan Pembantu dan Suku Cadang sebesar Rp. 1.000, maka Produsen tersebut harus membayar/dipungut PPN sebesar 10% x 1.000 = 100 b. Saat Produsen menjual barang dagangan maka Produsen tersebut harus memungut PPN ke konsumennya sebesar 10% dari Harga Jual = 10% x 1.700 = Rp. 170, PPN yang dipungut dari konsumen tersebut disebut PPN keluaran, sehingga yang diterima saat menjual sebesar Rp. 1870. c. Pada saat akhir masa (akhir bulan), maka Produsen tersebut harus menyetorkan PPN terutang ke Kas Negara dengan perhitungan sebagai berikut : PPN Keluaran - PPN Masukan 170 - 100 = Rp. 70. Jumlah PPN yang harus disetor Rp. 70 ini sama dengan = 10% dari Nilai Tambah atau 10% x 700 = 70. (bukti bahwa PPN dikenakan terhadap nilai tambah). C. Subyek Pajak PPN Subyek pajak dalam PPN diartikan sebagai pihak yang harus memungut PPN. Pihak yang harus memungut PPN ini disebut PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pengusaha Kena Pajak (PKP), digolongkan menjadi: 1.

PKP Otomatis. Adalah mereka yang secara otomatis/tanpa harus dikukuhkan sebagai PKP harus memungut PPN atau mereka harus memungut PPN karena Undang-undang. PKP Otomatis ini terdiri dari: Tahap I (sejak April 1985) a. Produsen/pabrikan BKP. b. Importir BKP. c. Agen/penyalur utama dari produsen dan importir BKP Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


2.

d. Pemegang hak Patent/Hak Merk dari produsen dan importir BKP e. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dari produsen dan importir BKP f. Pengusaha yang bergerak dibidang jasa pembangunan barang tidak bergerak (kontraktor). Tahap II (sejak 15 Januari 1989) a. Pengusaha BKP oleh Pedangan Besar, kecuali pengecer. b. Pengusaha Jasa Telkom. c. Pengusaha Jasa Angkutan udara Domestik. d. Pengusaha Jasa lainnya, kecuali 12 jasa yang ditetapkan oleh undang-undang. Tahap III (sejak 1 April 1992) Pedagang Eceran Besar (PEB). Atau Pedagang Pengecer BKP omzetnya dalam 1 (satu) tahun diatas Rp. 1 Milyard. Tahap IV (sejak 1 Januari 1995) a. Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP di daerah Pabean dalam lingkungan daerah Pabean. b. Ekspor BKP oleh PKP. c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. d. Membangun sendiri tidak dalam lingkuangan pekerjaan/Perusahaan. e. Penyerahan aktiva yang tidak menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, sepanjang PPN pada saat perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan. PKP yang Non-Otomatis (PMPKP) Adalah pengusaha yang bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PMPKP) atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bila memilih dikukuhkan sebagai PKP, maka kewajiban dibidang PPN sama dengan PKP yang otomatis dan apabila tidak memilih dikukuhkan sebagai PKP, maka tidak punya kewajiban di bidang PPN. Yang termasuk pengusaha kelompok ini adalah:Pengusaha Kecil.

D. Pengusaha kecil adalah : 1. Pengusaha yang menyerahkan BKP, dimana omzet dalam 1 tahun tidak lebih dari Rp. 600 juta. 2. Pengusaha yang menyerahkan JKP, dimana omzet dalam 1 tahun tidak lebih dari Rp. 600 juta. 3. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan JKP tidak lebih dari Rp.600.000.000,-, jika penyerahan barang atau jasa kena pajak lebih dari 50% dari seluruh peredaran . E. Obyek PPN Obyek PPN adalah Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak, kecuali penyerahan barang dan jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.144 tahun 2000. F. Penyerahan Kena Pajak dibedakan menjadi: a. Penyerahan hak atas BKP karena perjanjian – Jual Beli (tunai dan atau kredit) – Tukar menukar b. Pengalihan BKP karena sewa beli dan Perjanjian Leasing. c. Penyerahan BKP kepada Pedagang, Pedagang Perantara atau melalui Juru Lelang. d. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. e. Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran Perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan boleh dikreditkan. f. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang dan antar cabang. g. Penyerahan BKP secara Konsinyasi. G. Tidak termasuk Penyerahan Kena Pajak adalah: a. Penyerahan BKP kepada Makelar. b. Penyerahan BKP untuk jaminan Utang/Piutang. c. Penyerahan BKP dari Pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar Cabang yang memperoleh ijin pemusatan tempat Pajak Terutang. d. Penyerahan BKP dalam rangka penggabungan usaha, perubahan bentuk usaha dan pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas BKP. Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


H. Barang Kena Pajak - Barang berwujud yang menurut sifat/hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. - Barang tidak berwujud seperti: merk dagang, hak paten, hak cipta dll. I. Barang yang tidak dikenai PPN (bukan BKP) lihat PP No.144 tahun 2000 : a. Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang dipetik, disadap, diambil langsung dari sumber. b. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya. c. Barang hasil penangkapan/budi daya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya. d. Barang hasil pertambangan, oenggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. e. Barang kebutuhan pokok. f. Makanan/minuman yang disajikan di Hotel, restoran, rumah makan, warung. g. Listrik, kecuali listrik perumahan dengan daya diatas 6.800 watt. h. Saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. i. Air bersih yang disalurkan melalui pipa. J. Jasa Kena Pajak Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa menghasilkan barang berdasarkan pesanan permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan. K. Jasa yang tidak dikenakan PPN (bukan JKP) lihat PP no.144 tahun 2000 : a. Pelayanan Kesehatan Medik. b. Pelayanan Sosial c. Pengiriman surat d. Perbankan, asuransi, Sewa Guna Usaha dengan Hak OPSI. e. Keagamaan f. Pendidikan g. Kesenian h. Penyiaran i. Angkutan Umum (darat/Laut/Udara luar begeri) j. Tenaga Kerja k. Perhotelan (untuk penginapan/acara/pertemuan) l. Telekomunikasi (coin box/telegram). L. Jasa Perbankan yang dikenakan PPN : a. Jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan Barang dan sebagainya. b. Jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. c. Anjak Piutang. M. Dasar Pengenaan Pajak(DPP/Tax Base) : Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak adalah: a. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta dalam penyerahan barang kena pajak, seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik dan biaya-biaya lainnya. b. Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa karena penyerahan jasa tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. c. Nilai Import adalah harga patokan impor (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah biaya lain menurut ketentuan peraturan perundang undangan pabean. d. Nilai Eksport adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. e. Nilai Lain Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


adalah suatu nilai yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan RI yang menjadi dasar pengenaan pajak.>>> lihat KMK Nomor.567/KMK.04/2000<<< Nilai lain yang telah ditetapkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 adalah : 1. Harga jual atau penggantian tidak termasuk laba kotor, untuk : a. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. b. Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. 2. Perkiraan harga jual rata-rata, untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar. 3. Perkiaraan hasil rata-rata perjudul film, untuk penyerahan film cerita. 4. Harga pasar wajar, untuk : a. Persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran. b. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan pada saat pembubaran. 5. 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih untuk : a. Penyerahan jasa biro perjalanan/ pariwisata. b. Jasa pengiriman paket. 6. 10% (sepuluh persen) dari harga jual untuk kendaraan bermotor bekas 7. 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon untuk usaha anjak piutang. 8. 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh penyerahan barang dagangan, Sebagai alternative bagi pedagang eceran demi kemudahan pelaksanaan pemungutan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Catatan : Pajak masukan yang berasal dari Jasa Giro Perjalanan pariwisata dan pengiriman paket tidak bisa dikreditkan (Bukan PPN masukan). Faktur Pajak (FP) >>> (PMK no.38/PMK.04/2010, PER-13/PJ/2010). Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.  PKP Pembeli = menerima faktur pajak dari Penjual >>> sebagai bukti Pajak Masukan  PKP Penjual = wajib menerbitkan faktur pajak >>> sebagai bukti Pajak Keluaran. Jenis Faktur Pajak  Faktur Pajak  Faktur Pajak Gabungan Saat dibuatnya Faktur Pajak 1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; 2. Saat menerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4. Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Saat dibuatnya Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Contoh : Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


-

-

-

10 Agustus 2010 PT.A menjual barang kena pajak pada PT. B dan barang diserahkan pada tanggal itu juga, maka PT. A wajib membuat faktur Pajak pada tanggal 10 Agustus 2010. Jika pembayaran Barang Kena Pajak tersebut diterima oleh PT. A dari PT. B sebelum tanggal 10 Agustus, misalkan 6 Agustus 2010, maka PT. A wajib membuat faktur pajak pada tanggal 6 Agustus 2010. JIka PT. A menjual Barang Kena Pajak pada PT. B tidak hanya pada tanggal 10 Agustus 2010 tetapi juga pada tanggal 16, 20 dan 26 Agustus 2010, maka atas kejadian ini PT. A boleh membuat faktur pajak per kejadian/transaksi, namun jika faktur pajak tidak dibuat pertransaksi maka PT. A wajib/harus membuat faktur pajak gabungan pada akhir Agustus 2010. Pada tanggal 6 Agustus 2010 PT. A menerima pembayaran atas penyerahan sebagian pekerjaan proyek pada PT. B, maka atas kejadian ini : PT. A wajib membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran penyerahan sebagian pekerjaan dari PT. B. PT. A adalah rekanan Pemerintah dalam pengadaan barang-barang kebutuhan kantor. Ketika terjadi transaksi antara PT. A dengan Bendaharawan Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan barang-barang kebutuhan kantor maka ; PT.A wajib membuat faktur pajak atas transaksi tersebut saat melakukan penagihan pada Bendaharawan dan Bendaharawan Pemerintah Daerah wajib memungut PPN dan PPh pasal 22 atas transaksi tersebut.

Akuntansi PPN A. Pencatatan Pajak Masukan Pajak masukan adalah PPN yang terkait dengan transaksi pembelian/pemanfaatan BKP/JKP. Perlakuan Akuntansi Pajak Masukan dibedakan menjadi: B. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan. Adalah Pajak Masukan atas pembelian/perolehan : - Pembelian barang persediaan yang akan diproduksi atau dijual kembali. - Pembelian barang modal yang ada kaitannya langsung dengan proses produksi/penjualan barang. Contoh: a. Pada tanggal 5 Desember 2010 PT. Baskara Jaya membeli barang dagangan secara kredit kepada PT. Desi Alfa seharga Rp. 25.000.000 Jurnal yang harus dibuat oleh PT Baskara Jaya sebagai berikut : (menggunakan metode pencatatan phisik). Jurnal yang harus dibuat PT. Baskara Jaya sebagai berikut: Pembelian Rp. 25.000.000 PPN Masukan Rp. 2.500.000 >>Faktur Pajak dari PT. Desi Alfa>> Hutang Dagang Rp. 27.500.000 Bila terjadi Retur pembelian, maka retur tersebut akan mempengaruhi PPN Masukan yang telah dicatat saat pembelian (Mengurangi PPN Masukan). b. Pada tanggal 7 Desember 2010 terjadi retur pembelian senilai Rp. 500.000 Jurnal yang harus dibuat PT. Baskara Jaya sebagai berikut: Hutang dagang Rp. 550.000 Retur pembelian Rp. 500.000 PPN Masukan Rp. 50.000>>Fak. Pajak dari PT.Desi Alfa >> Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


Mengingat saat pembuatan faktur pajak yaitu 1). Saat penyerahan barang kena pajak. 2). Penerimaan pembayaran apabila pembayaran dilakukan sebelum penyerahan barang kena pajak. Dan seterusnya >>> (PMK no.38/PMK.04/2010, PER-13/PJ/2010) : c. Pada tanggal 15 Desember 2010 terjadi pelunasan atas transaksi pada tanggal 5 Desember 2010. Jurnal yang harus dibuat PT. Baskara Jaya sebagai berikut: Hutang dagang Rp. 26.950.000 Kas/bank Rp. 26.950.000 Apabila mulai saat terjadi penyerahan barang kena pajak tgl. 5 Desember 2010 dan terjadi retur pembelian tgl. 7 Desember 2010 belum dibuatkan faktur pajak oleh PT. Desi Alfa dan syarat jual beli tersebut pada tanggal 5 Desember 2010 adalah 2/10, n/30 maka, pada saat PT.Baskara Jaya melakukan pelunasan pada tanggal 15 Desember 2010 pada PT. Desi Alfa jurnalnya : Jurnal yang harus dibuat PT. Baskara Jaya sebagai berikut: Pembelian Rp. 24.500.000 PPN Masukan Rp. 2.420.500 >>Fak. Pajak Gabungan dr PT.Desi Alfa<< Potongan Pembelian Rp. 295.000 Kas/bank Rp. 26.625.500 d. Pada tanggal 5 Januari 2009 PT. Baskara Jaya membeli mesin produksi (barang modal) seharga Rp. 250.000.000 PPN 10% dari PT. Desi Alfa secara tunai. Jurnal yang harus dibuat PT. Baskara Jaya sebagai berikut: Mesin Rp. 250.000.000 PPN Masukan Rp. 25.000.000 >>Fak. Pajak dari PT. Desi Alfa << Kas Rp. 275.000.000

Keterangan: PPN masukan akan dikreditkan dengan PPN keluaran masa Januari 2009. C. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berasal dari pembelian /perolehan barang/ jasa kena Pajak sebagai berikut : - Pembelian barang untuk kebutuhan kantor (supplies) Pajak masukan atas transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan, harus dicatat dalam rekening Beban PPN (diexpenses). - Pembelian barang modal yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi/penjualan barang. Pajak masukan atas transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan dan harus dicatat sebagai penambah harga perolehan barang (dikapitalisasi). - Pajak masukan yang berasal dari pembelian jasa yang DPP-nya menggunakan nilai lain maka Pajak Masukannya harus dicatat sebagai Beban PPN (diexpenses). Contoh: a. Pada tanggal 15 Januari 2009 PT Baskara Jaya membeli tunai Supplies kantor seharga Rp. 500.000, harga belum termasuk PPN 10%. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya : Persediaan supplies Rp. 500.000 Beban PPN Rp. 50.000 Kas Rp. 550.000 Keterangan: Beban PPN Rp. 50.000 dibebankan untuk tahun terjadinya. Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


b.

Pada tanggal 20 januari 2009 PT. Baskara Jaya membeli kendaraan untuk Direktur seharga Rp. 50.000.000, PPN 10% dari PT. Heru Joyo Motor tunai. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya : Kendaraan Rp. 55.000.000 Kas Rp. 55.000.000 Keterangan: PPN Rp. 5.000.000 ditambahkan ke harga perolehan kendaraan.

c.

Pada tanggal 20 Januari 2009 PT. Baskara jaya membeli jasa paket/kiriman barang dari PT. Kilat Merdeka Express harga Jasa Rp. 500.000 PPN = 1% x 500.000 = Rp. 5.000 dibayar tunai. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Beban angkut pembelian Rp. 500.000 Beban PPN Rp. 5.000 Kas Rp. 505.000 Keterangan: PPN dibebankan pada tahun 2009.

Bila terjadi Retur pembelian, maka retur tersebut akan mempengaruhi PPN Masukan yang telah dicatat saat pembelian (Mengurangi PPN Masukan). Contoh: PT. Baskara Jaya mengembalikan barang dagangan dan yang dibeli seharga Rp. 10.000.000, PPN 10%. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Hutang Dagang Rp. 11.000.000 PPN Masukan Rp. 1.000.000 Retur pembelian Rp. 10.000.000 Keterangan: Harus ada nota retur sesuai dengan Kepmen. Keu.: 196/KMK.04/1994 Bila terjadi potongan pembelian, maka PPN dihitung dari harga setelah potongan.

Contoh: Pada tanggal 10 Januari 2009 PT. Baskara Jaya membeli barang dangang Rp. 10.000.000 potongan harga 5% tunai. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Pembelian Rp. 10.000.000 PPN Masukan Rp. 950.000 Potongan pembelian Rp. 500.000 Kas Rp. 10.450.000 D. Pencatatan Pajak Keluaran Pajak keluaran adalah PPN yang terkait dengan transaksi penjualan/penyerahan Barang kena Pajak/Jasa kena Pajak. Perlakuan Akuntansi Pajak keluaran harus dicatat dalam rekening PPN Keluaran atau PPN terutang 1. Penjualan Biasa a. Pada tanggal 1 Februari 2009 PT. Baskara jaya menjual Rp. 30.000.000. PPN 10% Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Piutang dagang Rp. 33.000.000 PPN keluaran Rp. 3.000.000 Penjualan Rp. 30.000.000 b. Pada tanggal 3 Februari 2009 terjadi retur penjualan senilai Rp. 300.000 Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Retur penjualan Rp. 300.000 PPN Keluaran Rp. 30.000 Piutang dagang

Rp. 330.000

Pada tanggal 11 Februari 2009 terjadi pelunasan transaksi tanggal 1 Februari 2009 Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Kas/bank Rp. 32.670.000 Piutang dagang Rp. 32.670.000 2. Penjualan dengan Uang Muka Contoh: PT. Baskara jaya menjual barang kepada PT. Bangun Sanjoyo senilai Rp. 50.000.000, barang tersebut akan diterima dua bulan kemudian. Uang Muka yang diterima PT. Baskara Jaya Rp. 10.000.000 dan sisanya saat barang diterima. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Kas Rp. 11.000.000 PPN keluaran Rp. 1.000.000 Uang Muka Penjualan Rp. 10.000.000 Jurnal Saat Pelunasan diterima: Kas Uang muka Penjualan PPN Keluaran Penjualan

Rp. 44.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 50.000.000

3. Penjualan Cicilan. PPN terutang saat Penjualan Cicilan terjadi. Contoh: Tanggal 1 Maret 2009 PT. Baskara Jaya menjual Barang Dagangan seharga Rp. 20.000.000, PPN 10% periode cicilan 5 bulan. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya: Piutang Penjualan Cicilan Rp. 22.000.000 Penjualan cicilan Rp. 20.000.000 PPN Keluaran Rp. 2.000.000 Keterangan: PPN Keluaran Rp. 2.000.000 terutang untuk masa Maret 2009 dan saat diterima cicilan PPN sudah tidak terutang.

4. Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-cuma Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma terutang PPN. PPN dihitung dari harga pokok barang. Contoh: Tanggal 30 Maret 2009 PT. Baskara Jaya memakai sendiri produksinya untuk diberikan kepada relasi usahanya sebesar Rp. 500.000, PPN 10% Jurnal bagi PT. Baskara Jaya : Beban pemasaran Rp. 550.000 PPN Keluaran Rp. 50.000 Persediaan barang Rp. 500.000 5. Kegiatan Membangun Sendiri Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


Kriteria membangun sendiri yang terutang PPN adalah: - Untuk tempat tinggal/tempat usaha - Bersifat permanent - Luas bangunannya di atas 400 m2 (tidak termasuk nilai tambah) Contoh: Dalam tahun 2009 PT. Baskara membangun gedung seluas 800m2 dengan taksiran biaya Rp. 200.000.000 (tidak termasuk nilai tambah) dan dalam bulan Januari 2009 telah dikeluarkan biaya Rp. 80.000.000 Maka PPN terutang untuk masa Januari 2009 = 10% x 40% X 80.000.000 = Rp. 3.200.000 Jurnal bulan Januari: Bangunan dalam pelaks. Rp. 83.200.000 PPN Keluaran Rp. 3.200.000 Kas Rp. 80.000.000 (PPN terutang setiap masa/bulan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan tiap bulan dan harus disetor akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN dilaporkan). E. Perlakuan PPN saat Akhir Masa/Akhir Bulan Saat akhir masa pajak/akhir bulan harus dihitung berapa PPN keluaran/PPN terutang dan PPN masukan dalam masa yang bersangkutan. Selisih PPN keluaran dengan PPN masukan tersebut adalah PPN kurang bayar atau PPN lebih bayar. Bila terjadi kurang bayar, maka harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum spt masa ppn dilaporkan dan bila lebih bayar bisa dikompensasi ke masa berikutnya atau di restitusi. Contoh: Selama masa pajak Januari 2009 PT. Baskara Jaya melakukan transaksi sbb: Tgl. 10 Januari membeli barang dagangan seharga Rp. 50.000.000 PPN 10% secara tunai. Tgl. 25 Januari menjual barang dagangan seharga Rp. 75.000.000 PPN 10% secara tunai. Jurnal bagi PT. Baskara Jaya dan perlakuan PPN akhir masa Januari 2001 sbb: 1. Saat membeli (tgl 10 Januari 2009) : Pembelian Rp. 50.000.000 PPN masukan Rp. 5.000.000 >> Menerima faktur pajak dr penjual << Kas Rp. 55.000.000 2. Saat menjual (tgl. 25 Januari 2009) : Kas Rp. 82.500.000 PPN Keluaran Rp. 7.500.000>>Membuat fak.pajak>> Penjualan Rp. 75.000.000 3. Pada saat akhir masa pajak Januari 2009 : PPN Keluaran Rp. 7.500.000 PPN Masukan Rp. 5.000.000 PPN kurang bayar Rp. 2.500.000 Keterangan : PPN kurang bayar tersebut harus dilunasi paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum spt masa ppn dilaporkan. Jurnalnya adalah sbb : PPN kurang bayar Rp. 2.500.000 Kas/bank Rp. 2.500.000 Catatan:  Saat terutang PPN = saat terjasi transaksi baik tunai maupun kredit.  Batas waktu penyetoran PPN = akhir bulan berikutnya sebelum spt masa PPN dilaporkan.  Batas waktu pelaporan PPN = akhir bulan berikutnya.  Bila dalam harga sudah termasuk (include) PPN, maka PPN dihitung = 10/110 x harga. Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]


Alamat Kantor 1: Jl. Mayjend Panjaitan Dalam No. 52 Malang. Alamat Kantor 2: Perum Sekarpuro Residence, Jl. Wijaya Kusuma, Blok C-45, Pakis – Malang. Telp. (0341) 564 871 HP. 087759896776, 08819600895, 081333377681 Email: [email protected], [email protected]

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Recommend Documents