Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nugraeni
1
Dasar Hukum
: UU No 18 Tahun 2000 UU No. 42 Tahun 2009 Mekanisme Pemungutan: Pemungutan dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi sampai dikonsumsi oleh konsumen. Karakteristik: o Dikenakan hanya terhadap pertambahan nilai saja, & dipungut
beberapa kali.
2
Karakteristik PPN PPN 1. Pajak tidak langsung 2. Pajak atas konsumsi dalam negeri a. Konsumsi barang b. Konsumsi jasa
Barang Kena Pajak Adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
4
PENETAPAN JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 5
Jasa Kena Pajak Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
6
Jasa yang Tidak Kena Pajak Menurut UU No 42 Tahun 2009 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik 2. Jasa di bidang pelayanan sosial 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko 4. Jasa di bidang keuangan 5. Jasa di bidang asuransi 6. Jasa di bidang keagamaan 7. Jasa di bidang pendidikan 8. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan atau tidak bersifat komersial 7
9.
10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17.
8
Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat iklan; Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; Jasa di bidang tenaga kerja; Jasa di bidang perhotelan; Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; Jasa penyediaan tempat parkir; Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; Jasa pengiriman uang dengan menggunakan wesel pos; dan Jasa boga atau katering.
Obyek Pajak PPN 1. 2.
3. 4. 5.
6.
9
Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha. Impor BKP. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. 8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan. 7.
10
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) DPP digunakan untuk menghitung besarnya PPN Yang menjadi DPP
Pasal1 ayat 17 1. Harga jual. 2. Nilai penggantian.
3. Nilai impor. 4. Nilai ekspor. 5. Nilai lain yg dipakai sbg dasar utk menghitung pajak terutang
Tarif Pajak-UU No. 42 Tahun 2009 Tarif PPN adalah 10% (dapat diubah dengan Peraturan
Pemerintah antara 5% - 15%); Atas ekspor adalah 0% (PMK No. 70 Tahun 2010). CARA MENGHITUNG PAJAK PPN yang terhutang = Tarif PPN x DPP
12
PPN KURANG/LEBIH BAYAR PPN Kurang/Lebih Bayar = Pajak Keluaran (PK) – Pajak Masukan (PM) (dalam masa pajak yang sama) BILA PK>PM KURANG BAYAR
BILA PK
Kompensasi ke masa berikutnya (mengurangi Pajak keluaran bulan berikutnya)
b.
Restitusi pada akhir tahun buku, (konsekuensinya DIPERIKSA dahulu)
PAJAK KELUARAN DEFINISI (UU No.42 Tahun 2009) PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. 14
PAJAK MASUKAN Definisi (UU No.42 Tahun 2009) PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. 15
PAJAK MASUKAN Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan Bagi Pengeluaran Untuk: 1. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP 2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha
Contoh: PPN atas sewa apartemen direksi 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaran bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan yang disewakan 16
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP 5. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa FP Sederhana
6. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2000 7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang FPnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU No. 18 tahun 2000
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak 9.
17
Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPM PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
Contoh Transaksi Penjualan Pembelian PPN yang Terhutang
18
DPP
PPN
Keterangan
1.000.000.000 100.000.000 Pajak Keluaran 800.000.000
80.000.000 Pajak Masukan 20.000.000 Kurang Bayar
Saat Terutangnya Pajak (Pasal 11) Penyerahan BKP
Impor BKP Penyerahan JKP Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean Ekspor BKP berwujud Ekspor BKP tidak berwujud
Ekspor JKP
Saat Terutangnya PPN 1. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat diserahkan kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pembeli.
20
3. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh PKP, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini: a.
Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh PKP; atau b. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih oleh PKP; atau c. Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh PKP; atau d. Saat ditandatangani kontrak atau perjanjian oleh PKP dalam hal saatsaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
21
4. Terutangnya pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. 5. Terutangnya pajak atas impor BKP, terjadi pada saat BKP tersebut dimasukkan dalam Daerah Pabean. 6. Terutangnya pajak atas ekspor BKP, terjadi pada saat BKP tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
22
7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan BKP, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada: a. Saat ditandatangani akta pembubaran; atau b. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan; atau c. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
8.
23
Terutangnya pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah pada saat OP atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKP tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan).
Tempat Terutangnya Pajak (Pasal 12) Penyerahan BKP/JKP tempat tinggal, tempat kedudukan,
dan/atau tempat kegiatan usaha Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha dapat ditetapkan
satu tempat usaha sbg tempat pajak terutang dgn permohonan tertulis PKP Untuk impor ditempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui
Dirjen Bea dan Cukai Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar
daerah pabean di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha
SPT Masa PPN Dasar Hukum: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE
- 43/PJ/2010. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja berikutnya.
25
MEKANISME PENGENAAN PPN Dikenakan pada saat penyerahan (Pasal 11) Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi & distribusi
Credit method dan Invoice method PKP Penjual PPN Keluaran
Pembayaran
PKP Pembeli
Dalam satu masa pajak: PK > PM PPN = PK-PM PPN PK < PM restitusi atau kompensasi ke masa pajak berikutnya Penyetoran SPT Masa PPN
Faktur Pajak
Masukan
PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri PMK No. 39 Tahun 2010
27
Kegiatan Membangun Sendiri Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam
usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Tarif PPN: 10% DPP: 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk emmbangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
28
Terutang: Kapan saat terutangnya?
Saat mulai dibangunnya bangunan. Di mana tempat PPN terutang? Di tempat bangunan tersebut didirikan. Kapan penyetoran PPN dilakukan? Penyetoran PPN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi.
29
Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak
30
Penyerahan BKP - UU No. 42 Tahun 2009 1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian 2. Penyerahan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa
beli dan perjanjian leasing. 3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas BKP. 5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. 31
6. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau
sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang. 7. Penyerahan Pajak secara konsinyasi. 8. Penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak ekpada pihak yang membutuhkan BKP.
32
Tidak termasuk penyerahan BKP – UU No. 42 Tahun 2009 1.
Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Dagang. Makelar yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh presiden
atau oleh pejabat yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu.
Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. 3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang, dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terhutang dari DJP. 2.
33
34
4.
Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pemgambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
5.
BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.
BKP Tertentu Yang Dibebaskan dari PPN Dasar Hukum: PP No. 146 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2003 Yaitu: 1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; 2. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI; 35
3.
Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
4.
Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
5.
Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, Kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
36
6.
37
Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
7.
Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
8.
Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
38
JKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: a. Jasa persewaan kapal; b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal; 2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi : a. Jasa persewaan pesawat udara; b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; 1.
39
Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; 4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah; 5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan 6. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. 3.
40
PPN atas Penggantian Biaya Obat di Rumah Sakit 1. Atas jasa-jasa perawatan kesehatan yang diberikan oleh
pihak rumah sakit kepada pasien yang tidak terhutang PPN. 2. Atas penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh apotek di rumah sakit terhutang PPN. Sedangkan penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi tidak terhutang PPN.
41
Penyerahan Jasa Kena Pajak Jasa Custodian (Penitipan) --- terhutang PPN Jasa Consumer Credit, Credit Card, dan Debit Card --- tidak
terhutang PPN Jasa Penagihan Listrik dan Telepon oleh Bank --- tidak terhutang PPN Jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatan --- tidak terhutang PPN asalkan memenuhi syarat tertentu EMKL dan EMKU --- terhutang PPN
42
Jasa perdagangan --- hati-hati lokasi pemberi jasa perdagangan dan
penerima jasa di dalam Daerah Pabean atau di luar Daerah Pabean. Pengusaha jasa perdagnagn dan atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean terhutang PPN, sedangkan pengusaha jasa perdagangan dan penerima jasa di luar pabean tidak terhutang PPN. Jasa Pengiriman Paket --- terhutang PPN (DPP 10%) Jasa Persewaan Ruangan. Jasa tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang perhotelan yang meliputi: 1. persewaan kamar termasuk tambahannya ... 2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel. Jasa persewaan selain jasa di bidang perhotelan dikenakan PPN dengan DPP diatur lagi. 43
Persewaan Ruangan dan atau Rumah oleh orang pribadi terkena jika
44
memenuhi syarat kumulatif: 1. Persewaan selain rumah susun sederhana, rumah sederhana, rumah sangat sederhana. 2. Orang pribadi. 3. Ruangan dan atau rumah yang disewakan di daerah pabean. 4. Melebihi batas pengusaha kecil yang diatur dalam KMK No. 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil. Jasa pengiriman surat yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia --- tidak dikenakan PPN Jasa telekomunikasi --- pada dasarnya terhutang PPN. Jasa wali amanat oleh Bank Umum --- terhutang PPN. Jasa anjak piutang --- terhutang PPN (DPP 5%). Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas --- terhutang PPN (DPP 10%)
Penyerahan BKP yang Dikembalikan Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan No. 596/KMK.04/1994 SE 12/Pj.54/1995 Perlakuan PPN? Melalui pembuatan Nota Retur. Pembuatan nota retur adalah dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP.
45
Pengkreditan Nota Retur Pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya
Nota Retur atau Masa Pajak diterimanya Nota Retur.
46
Pengusaha Kena Pajak
47
Pengusaha Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun di dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
48
Macam-macam Pengusaha Pengusaha Kena Pajak 2. Pengusaha Kecil 3. Pengusaha Eceran 1.
49
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
50
Kewajiban PKP Mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
Memungut Pajak Yang Terhutang Menyetorkan PPN Kurang Bayar (paling lambat tgl 15 bulan
berikutnya) Melaporkan Penghitungan Pajak (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya) CATATAN : KEWAJIBAN LAPOR TETAP ADA WALAUPUN NIHIL
51
Pengukuhan PKP
Tempat pelaporan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah
tempat tinggal usaha. Perusahaan yang memiliki lebih dari satu tempat pajak terhutang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tempat-tempat kegiatan usaha WP. Tempat pelaporan pengusaha tertentu KPP Perusahaan Negara dan Daerah
KPP Penanaman Modal Asing KPP Badan dan Orang Asing
KPP Masuk Bursa KPP Setempat
Batas Waktu Penyampaian adalah selambat-lambatnya satu bulan setelah
saat usaha mulai dijalankan atau saat pendirian atau saat usaha nyatanyata mulai dilakukan. 52
Pencabutan Pengukuhan PKP Bila WP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, bubar,
atau tidak memenuhi syarat sebagai PKP. Pencabutan PKP dapat dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pemutakhiran Data WP yang pengisiannya dilakukan oleh: Wajib Pajak Petugas KPP
Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan
atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain atau berubahnya status perusahaan. 53
Pengusaha Kecil Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Pengusaha Kecil diperkenankan memilih atau tidak memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP dengan batasan jumlah peredaran brutonya tidak melebihi batas yang ditentukan.
54
Batasan Pengusaha Kecil Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang batasan pengusaha kecil PPN: Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Jika lebih dari batasan tersebut, wajib dikukuhkan sebagai PKP, paling lambat akhir bulan berikutnya.
55
Pengusaha Kecil PKP
- Pengkreditan Faktur Pajak - Norma Penghitungan Penghasilan Neto BKP PPN-M = 70% x PPN-K JKP PPN-M = 40% x PPN-K Non PKP
56
Pedagang Eceran
Adalah Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut: 1.Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau penjualan dari rumah ke rumah. 2.Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran. 3.Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, dan pada umumnya ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya. 57
Pengenaan PPN Pedagang Eceran •
Penyerahan BKP oleh pedagang eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhutang PPN sebesar 10% dari harga jual.
Pedagang eceran yang menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat pengusaha orang pribadi dengan jumlah peredaraan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00.
58
Pedagang Eceran BKP :
PPN-K = 10% x DPP PPN-M = 80% x PPN-K
59
Hubungan Istimewa Faktor Kepemilikan atau penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih. 2. Faktor penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. 3. Hubungan sedarah atau semenda. 1.
Harga jual atau harga penggantian --- Harga Pasar Wajar yang berlaku di pasar.
60
FAKTUR PAJAK Dasar Hukum: UU No 42 Tahun 2009
61
FAKTUR PAJAK (Pasal 13) Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yg melakukan Penyerahan BKP/JKP, atau bukti pungutan pajak yg Digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai karena impor Faktur pajak standar
Faktur pajak gabungan Faktur pajak sederhana Dokumen-dokumen ttt yang ditetapkan sbg faktur pajak standar oleh
Dirjen Pajak
Sifat Wajib bagi setiap PKP yang melaksanakan penyerahan BKP
atau JKP. Pembuatan mana yang lebih dulu antara penyerahan dan pembayaran. Merupakan sarana pengkreditan faktur pajak masukan.
63
Faktur Pajak Standar Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan
pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
64
Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat? Tergantung siapa penerima faktur. 1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau
penyerahan keseluruhan JKP jika pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran; Atau 2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum BKP dan atau sebelum penyerahan JKP; Atau 3. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; Atau 4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pajak Pertambahan Nilai. 65
Syarat Dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar 1. 2.
3. 4.
5. 6.
66
Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen Nama dan alamat penerima dokumen NPWP dalam hal dokumen adalah sebagai WP dalam negeri Jumlah satuan barang apabila ada Dasar Pengenaan Pajak Jumlah pajak yang terhutang kecuali dalam hal ekspor
1.
Contoh Dokumen PIB yang dilampiri SSP dan Bukti Pungutan Pajak oleh DJ Bea dan Cukai
untuk impor BKP. 2. PEB yang difiat oleh DJ Bea & Cukai & dilampiri invoice serta Packing List. 3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/Dolog untuk menyalurkan tepung terigu. 4. Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM. 5. Tanda Pembayaran dan Kuitansi Telepon. 6. Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. 7. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean. 8. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. 67
Faktur Pajak Standar Gabungan Adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua
penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.
68
Sifat Merupakan Faktur Pajak Standar.
Harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan
berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Jika terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP maka pembayaran tersebut dibuat faktur pajak tersendiri pada saat diterimanya pembayaran. Tanggal penyerahan/pembayaran diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP/JKP sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak yang dibuatkan Faktur Pajak Gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur penjualan. 69
Faktur Pajak Sederhana Adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dimana pembeli dan atau penerima JKP tidak diketahui identitasnya secara lengkap. Yaitu: Pembeli BKP/penerima JKP tidak diketahui NPWPnya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya.
70
Sifat Tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP/penerima JKP sebagai
sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. Paling sedikit memuat: Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP
Jenis dan kuantum BKP atau JKP. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau
besarnya PPN dicantumkan secara terpisah. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
71
Dokumen Sebagai Faktur Pajak Sederhana Bon kontan Faktur Penjualan
Segi Cash Register Karcis Kuitansi, atau
Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
72
Penerbitan & Pengkreditan Faktur Pajak Tidak Tepat Waktu 1. 2. 3. 4.
5.
73
Faktur pajak yang diterbitkan sebelum melewati 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu penerbitan faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan sebelum melewati batas waktu (butir 1) tidak dianggap sebagai Faktur Pajak Standar. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP. Faktur Pajak pada butir 1 dapat dikreditkan. PKP yang menerima Faktur Pajak seperti pada butir 2 tidak dapat mengkreditan PPN.
Kode Seri Faktur Pajak 000.000–00.00000000 a b c d e Digit: 2 digit pertama : Kode Transaksi (a) 1 digit selanjutnya : Kode Status (b) 3 digit selanjutnya : Kode Cabang (c) 2 digit selanjutnya : Tahun Penerbitan (d) 8 digit terakhir : Nomor Urut (e)
74
Contoh Faktur Pajak Standar
Contoh SPT Masa PPN
Latihan 1 PT Lintas selaku importir memasukan 1.500 AC dengan harga impor (CIF) $ 250.000. Atas kegiatan importir ini terutang Bea Masuk 25%, PPN 10% dan PPnBM 20%. Diketahui kurs 1$ = 9.800. 1. Hitunglah PPN. 2. Apabila kemudian importir menyerahkan AC tersebut kepada distributor dengan harga per unit AC adalah Rp 3.000.000, maka hitunglah PPN yang harus dibayar distributor.
77
Latihan 2 Dari suatu kegiatan usaha diketahui bahwa PT Buana Membeli BKP Rp 27.500.000 Ekspor BKP Rp 17.500.000 Menjual BKP kepada PKP Rp 7.500.000 Menjual BKP ke bukan PKP Rp 2.500.000 Dari data diatas hitunglah berapa pajak yang lebih (kurang) bayar?
78
Aturan e-learning Kerjakan soal 1 dan 2 diatas Jawaban dikirim lewat email
[email protected]
Jawaban paling lambat hari Kamis tanggal 11 Desember
2014 Keterlambatan pengumpulan jawaban ada pengurangan nilai Selamat mengerjakan
79
