Nomor Putusan Pengadilan Pajak Jenis Pajak
:
PUT.38579/PP/M.XIII/16/2012
:
Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif DPP atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN, dimana Terbanding melakukan koreksi atas DPP penjualan lokal sebesar Rp19.491.769.470,00 yang berasal dari perhitungan sebagai berikut: DPP Penjualan Lokal Januari s.d Juni 2007 menurut Terbanding Rp 32.330.757.761,00 DPP Penjualan Lokal Januari s.d Juni 2007 menurut Wajib Pajak Rp 12.838.988.291,00 jumlah Koreksi Rp 19.491.769.470,00
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan buku pembelian impor dan lokal serta pengecekan ke kartu stock ditemukan pembelian bahan baku dan pembantu tahun 2007 sebesar Rp82.793.433.843,00, sedangkan menurut Pemohon Banding pembeliannya sebesar Rp45.141.899.405,00, sehingga Terbanding melakukan koreksi negative sebesar Rp37.565.259.438,00;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Pemohon Banding tidak setuju apabila Terbanding menemukan koreksi negative atas negative pembelian sebesar Rp37.565.259.438,00 berakibat pada meningkatnya penjualan Pemohon Banding dengan cara di mark up 3,64% menjadi koreksi penjualan lokal sebesar Rp38.983.538.938,00 yang merupakan taksiran fiskus;
Menurut Majelis
:
bahwa Majelis dalam memutus sengketa pajak mendasarkan hasil putusannya atas pemeriksaan dan penelitiannya terhadap terhadap berkas banding, bukti yang disampaikan, penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa, fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; bahwa berdasarkan keterangan Terbanding diketahui bahwa alasan koreksi Terbanding (cfm. Pemeriksa) atas DPP PPN berasal dari hasil pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN, PIB, faktur DPP penjualan lokal dan Kartu Persediaan (selama Tahun 2007) dimana diketahui bahwa pembelian bahan baku dan bahan pembantu adalah sebagai berikut: -
Pembelian Impor Pembelian Lokal Jumlah Pemberlian Bahan Baku cfm. Pemeriksa Pembelian Bahan Baku cfm. Wajib Pajak Pembelian Bahan Baku yang tidak dilaporkan Wajib Pajak
Rp 55.315.388.876,00 Rp 27.478.044.967,00 Rp 82.793.433.843,00 Rp 45.141.899.405,00 Rp 37.651.534.438,00
bahwa berdasarkan data tersebut di atas, untuk penjualan selama tahun 2007 dihitung sesuai dengan prosentase laba Kotor (3,64%) menjadi sebagai berikut :
Uraian
Menurut SPT Pemohon Banding Rp
Penjualan Lokal 27.306.947.504,00 Penjualan Ekspor 25.326.217.254,00 Koreksi 52.633.164.758,00
Menurut SKPKB Terbanding Rp 66.290.486.442,00 25.326.217.254,00 91.616.703.696,00
Koreksi Rp 38.983.538.938,00 0,00 38.983.538.938,00
bahwa koreksi penjualan di atas selanjutnya dibagi dua periode (dua masa pajak) dengan jumlah yang sama besar, yaitu Masa Pajak Januari s.d Juni 2007 dan masa Pajak Juli s.d. Desember 20078. untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 rincian penjualannya menjadi sebagai berikut: Menurut SPT Pemohon Banding Rp
Menurut SKPKB pemeriksa Rp
Koreksi Rp
Penjualan Lokal 12.838.988.291,00 Penjualan Ekspor 13.449.480.599,00 Koreksi 26.288.468.890,00
32.330.757.761,00 13.449.480.599,00 45.780.238.360,00
19.491.707.970,00 0,00 19.491.707.970,00
Uraian
1. Pembelian bahan baku Tahun 2007 ditangguhkan yang dibayar dan dilaporkan di tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar Rp17.197.394.670,00 bahwa atas pernyataan Pemohon Banding dimana Pemohon Banding memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN akan tetapi karena dokumen pembeliannya bermasalah maka oleh Ditjen Bea dan Cukai fasilitas tersebut dicabut atau tidak diberikan, sehingga Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar PPN dan BM dimana PPN dan BM tersebut telah Pemohon Banding bayar pada tahun 2008 dan 2009, dibenarkan oleh Terbanding dimana Terbanding menggunakan logika barang dimaksud tidak mungkin masuk ke Indonesia sesuai invoicenya dimana Terbanding mempunyai keyakinan impor dibayar Tahun 2007 sedangkan PPN-nya dibayar pada Tahun 2008 dan 2009; bahwa mengingat impor yang dilakukan Pemohon Banding mendapatkan fasilitas penangguhan PPN dan dalam hal ini selalu diawasi penggunaannya oleh Ditjen Bea Cukai, dimungkinkan bahwa barang memang diimpor pada Tahun 2007 dengan nilai PIB sebesar Rp17.197.394.670,00 belum digunakan kemudian menjadi Persediaan pada akhir tahun 2007 dimana persediaan akhir Tahun 2007 sebesar Rp28.658.725.300,00 bahwa sepengetahuan Majelis, pembelian bahan baku diperhitungkan dalam Harga Pokok apabila bahan baku yang dibeli terbukti telah ikut dalam proses produksi , oleh karenanya koreksi yang berasal dari pembelian bahan baku harus ditelusuri apakah ada proses produksi yang menggunakan bahan baku termasuk koreksi pembelian bahan baku dimaksud kemudian juga arus barang jadi sampai penjualan;
bahwa Pasal 12 ayat (3) KUP berbunyi: Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan pajak terutang yang semestinya; bahwa mengingat impor bahan oleh Pemohon Banding dilakukan dengan fasilitas penangguhan /PPN tidak dipungut oleh karenanya selalu diawasi oleh Ditjen Bea dan Cukai sedang atas impor tersebut bermasalah sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar PPN-nya (dibayar Tahun 2008/2009 ) dan selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp17.197.394.670,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Harga Pokok Tahun 2007; 2. Pembelian bulan Desember 2007 terlambat dibukukan sebesar Rp7.604.615.699,00 bahwa pengertian umum dimana pembelian bahan impor maupun lokal merupakan awal kegiatan sebelum dilakukan produksi, oleh karenanya koreksi pembelian harus ditelusuri arus barangnya apakah sudah diproses menjadi barang jadi kemudian dijual; bahwa walaupun Terbanding menyatakan bahan baku dengan nilai Rp7.604.615.699,00 sudah masuk Buku Persediaan namun selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp7.604.615.699,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Tahun 2007; 3. Pembelian bulan Pembelian yang dilakukan pada Tahun 2006 sebesar Rp4.085.563.059,00 bahwa pengertian umum dimana pembelian bahan impor maupun lokal merupakan awal kegiatan sebelum dilakukan produksi, oleh karenanya koreksi pembelian harus ditelusuri arus barangnya apakah sudah diproses menjadi barang jadi kemudian dijual; bahwa selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp4.085.563.059,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Tahun 2007; 4. Pembelian yang dialokasikan di Work In Process sebesar Rp8.763.961.010,00 bahwa selama persidangan tidak terbukti proses produksi atas bahan baku yang diimpor dengan nilai Rp8.763.961.010,00 dan arus barang jadi sampai penjualannya serta ketetntuan dimaksud Pasal 12 ayat (3) KUP, Majelis berpendapat impor bahan a quo tidak terbukti diperhitungkan dalam Tahun 2007; bahwa fakta lain termasuk data-data kelemahan pembukuan Pemohon Banding, tidak dipertimbangkan karena tidak terbukti berkaitan dengan pembelian bahan baku, proses produksi dan penjualannya; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp37.651.534.438,00 tidak terbukti telah diproduksi; bahwa mengingat koreksi Pembelian Bahan Baku sebesar Rp37.651.534.438,00 tidak
terbukti telah diproduksi , maka dengan memperhatikan Pasal 12 ayat (3) KUP dimana tidak ada bukti adanya penjualan yang tidak dilaporkan sebesar Rp38.983.538.938,00 yang dihasilkan dari koreksi Pembelian Bahan Baku ditambah margin laba kotor sebesar 3,64%, Majelis berpendapat koreksi Peredaran usaha sebesar Rp38.983.538.938,00 tidak dipertahankan; bahwa fakta-fakta dalam sengketa ini: - koreksi didasarkan pada koreksi peredaran usaha sebesar Rp38.983.538.938,00 dibagi dua periode yaitu masa Pajak Januari s/d Juni 2007 dan Juli s.d. Desember 2007 menunjukkan Terbanding tidak memiliki bukti koreksi untuk masa pajak masingmasing; - Terbanding mendasarkan pada dasar hukum Pasal 4 UU PPN, namun Terbanding tidak menganalisis fakta koreksi dengan dasar hukum tersebut, dalam arti Terbanding tidak membuktikan adanya “penyerahan di dalam Daerah Pabean” sebagaimana dimaksud ketentuan a quo; - Koreksi peredaran usaha setahun sebesar Rp38.983.538.938,00 tidak dipertahankan; Majelis berpendapat koreksi DPP untuk Masa Pajak Januari s.d Juli 2007 sebesar Rp19.491.769.470,00 tidak dipertahankan sehingga penghitungan DPP PPN menjadi sebagai berikut: - DPP Cfm. Terbanding - Koreksi yg tidak dipertahankan - DPP Cfm. Majelis Menimbang
:
Rp 45.780.238.360,00 Rp 19.491.769.470,00 Rp 26.288.468.890,00
Menimbang, bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak, Menimbang , bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding serta hasil penilaian pembuktian serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-503/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00001/307/07/429/09 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagai berikut:
Jumlah (Rp)
Uraian 1
2
3
4 5
6
Dasar Pengenaan Pajak - Ekspor - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Diperhitungkan: - SKPLB d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b-c) e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan Ke masa pajak ......... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP b. Bunga Pasal 15 ayat (4) KUP c. Jumlah (a+b) Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)
13.449.480.599,00 12.838.988.291,00 26.288.468.890,00 1.283.898.750,00 2.480.633.787,00 1.196.735.037,00 1.283.898.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding atas terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-503/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 14 April 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 Nomor: 00001/307/07/429/09 tanggal 26 Februari 2009, atas nama: PT XXX dengan Perhitungan jumlah PPN Masa Pajak Januari-Juni 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian PPN Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar
Jumlah (Rp) -
