Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.36985/PP/M.XIII/15/2012
Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
: 2007
Pokok Sengketa
: Koreksi positif atas Biaya Usaha Lainnya berupa Biaya yang dikoreksi secara proporsional sebesar Rp.14.646.279.267,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Biaya Usaha Lainnya dengan menggunakan perbandingan rata-rata nilai investasi dimana Terbanding menggunakan nilai investasi sebagai dasar untuk melakukan koreksi Biaya Usaha Lainnya; Menurut Pemohon
: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas biaya yang dikoreksi dengan menggunakan metode proporsional rata-rata investasi sebagai dasar perhitungan sebesar Rp. 14.646.279.267,00;
Menurut Majelis
: bahwa berdasarkan bukti/data yang tersedia ( termasuk penjelasan tertulis yang diberikan oleh para pihak) dan fakta persidangan serta penjelasan para pihak selama persidangan dapat dikemukakan hal-hal berikut : bahwa yang menjadi sengketa adalah penggunaan metode alokasi Biaya Usaha Lainnya ( Joint Cost ) yang menghasilkan Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya Rp. 14.646.279.267,00 karena Terbanding menggunakan metode proporsional rata-rata nilai investasi sebagai dasar untuk melakukan koreksi Biaya Usaha Lainnya; bahwa Investasi yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding adalah investasi saham di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan investasi berupa Reksadana; bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk menggunakan metode proporsional rata-rata investasi untuk melakukan koreksi Biaya Usaha lainnya ( Joint Cost ) dan mempertahankan koreksi Terbanding dalam proses Keberatan adalah : a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 Tentang Penegasan mengenai Biaya yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu angka 4 huruf b yang berbunyi : “Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada masing-masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerja, atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim. Beban dari penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat diperhitungkan “. b. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10858/PP/M.III/15/2007 tanggal 29 Juni 2007 ( diucapkan tanggal 7 Juni 2007 ); bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-164/PJ/2010 Tanggal 10 Maret 2010 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Badan Tahun 2007 Menolak Keberatan Wajib Pajak; bahwa menurut pendapat Majelis, penjabaran dasar hukum yang dilakukan oleh Terbanding untuk menggunakan metode proporsional rata-rata investasi dalam melakukan koreksi Biaya Usaha Lainnya ( Joint Cost ) dan mempertahankan koreksi Terbanding dalam proses Keberatan adalah tidak tepat dan tidak jelas; bahwa ketidak tepatan dan ketidak jelasan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut : 1. Rumusan perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Terbanding adalah : Rata-rata Investasi yang menghasilkan Penghasilan yang bukan Objek Pajak dan yang Penghasilannya akan dikenakan PPh Final Biaya Usaha ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------x Lainnya Jumlah total rata-rata Investasi bahwa menurut Majelis rumusan tersebut diatas adalah merupakan penjabaran ( interpretasi ) Terbanding atas penegasan di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 angka 4 huruf b yang berbunyi : ................... , atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim karena
didalam Surat Nomor : S- 338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 tidak ada contoh ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim dan bagaimana penerapannya atau perhitungannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang bersifat subjektif; bahwa berdasarkan hasil penelitian atas bukti-bukti maupun penjelasan tertulis yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Majelis Hakim dapat diketahui bahwa selama Tahun 2007 s/d 2009 Pemohon Banding tidak ada menjual investasi yang dimilikinya dalam perusahaan terbuka ( Tbk ), dengan demikian kegiatan usaha Pemohon Banding tidak sama dengan trading securities yang membeli dan menjual sekuritas secara aktip; bahwa selama tahun 2007 s/d 2009 Pemohon Banding menerima penghasilan berupa dividen ( untuk Tahun 2007 Dividen yang diterima oleh Pemohon Banding = Rp. 5.253.915.397 ) dari investasi yang dimilikinya dalam perusahaan terbuka (Tbk); bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah ( PP Nomor 130 Tahun 2000, PP Nomor 132 Tahun 2000, PP Nomor 139 Tahun 2000, PP Nomor 140 Tahun 2000 ) dan Keputusan Menteri Keuangan ( No. 558/KMK.04/2000 dan No. 559/KMK.04/2000 ) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek dikenakan PPh sebesar 0,1 % dari harga jual dan bersifat final, sedangkan atas penghasilan berupa Dividen sesuai dengan Pasal 4 ayat ( 1 ) UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor : 130 Tahun 2000 dikenakan PPh dengan tarif umum; bahwa dengan tidak adanya penjualan investasi yang dimiliki dalam perusahaan terbuka (Tbk) oleh Pemohon Banding selama Tahun 2007 s/d Tahun 2009 ( khususnya Tahun 2007 yang menjadi tahun sengketa ) maka tidak akan ada penghasilan yang berasal dari investasi yang dikenakan PPh Final, karena menurut ketentuan perpajakan PPh Final sebesar 0,1 % dikenakan dari harga jual investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek; bahwa atas penghasilan berupa Dividen pada tahun 2007 sebesar Rp.5.253.915.397,00 yang berasal dari investasi yang dimiliki dalam perusahaan terbuka (Tbk) yang menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan objek pajak dan dikenakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh, oleh Terbanding diklasifikan sebagai investasi yang menghasilkan penghasilan yang dikenakan PPh Final; bahwa hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Majelis Hakim; bahwa dari bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Dividen yang diterima oleh Pemohon Banding berasal dari investasi yang dimiliki dalam perusahaan terbuka (Tbk) dengan Nilai Investasi Rata-Rata = Rp. 539.804.753.240,00 dan jumlah Nilai Investasi Rata-Rata ini merupakan bagian dari rumusan perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Terbanding yaitu dalam unsur rata-rata investasi yang penghasilannya akan dikenakan PPh Final; bahwa apabila Pemohon Banding tidak menjual investasi-nya di perusahaan terbuka (Tbk) namun memperoleh penghasilan setiap tahun-nya berupa Dividen dari investasi yang dimilikinya dalam perusahaan terbuka ( Tbk ), maka dengan penggunaan metode proporsional rata-rata investasi yang dilakukan oleh Terbanding akan menimbulkan ketidak adilan bagi Pemohon Banding, karena biaya yang dibebankan oleh Pemohon Banding yang berkaitan dengan Dividen tersebut ( yang mana dividen tersebut bukan merupakan objek PPh Final ) akan dikoreksi setiap tahun-nya sedangkan dengan tidak adanya penjualan investasi yang dimiliki dalam perusahaan terbuka ( Tbk ) berarti tidak ada masalah biaya bersama ( joint cost ) dan biaya yang dibebankan oleh Pemohon Banding adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak; bahwa hal ini telah ditegaskan di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 yaitu pada angka 4 huruf c yang menegaskan : “ Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh ada tidak-nya kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan perkataan lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau biaya tersebut bukan merupakan joint cost, sehingga
pembebanannya tidak dialokasikan seperti tersebut pada huruf b melainkan merupakan beban sepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja. “ 2. Didalam Surat Uraian Banding Nomor : 7876/PJ.07/2010 tanggal 3 September 2010 diketahui bahwa Terbanding menggunakan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10858/PP/M.III/15/2007 tanggal 29 Juni 2007 sebagai dasar dalam mempertahankan koreksi-nya dan sebagai alasan pembenaran penggunaan metode prorsional rata-rata investasi untuk melakukan koreksi Biaya Usaha Lainnya ( Joint Cost ) sebagai penjabaran Terbanding atas penegasan : ................... , atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim didalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S- 338/ PJ. 31/2004 tanggal 24 Mei 2004; bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak terpengaruh akan putusan Hakim Majelis lain tersebut, namun karena pihak Terbanding mendalilkannya maka Majelis meneliti Putusan yang bersangkutan (yang diserahkan oleh Pemohon Banding sebagai lampiran surat Pemohon Banding No : TAJ-1081 tanggal 27 April 2011) hanya untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Terbanding; bahwa dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan hal-hal berikut : 1. bahwa Pemohon Banding yang bersengketa tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pedagang perantara efek ( broker ) dan tidak menjalankan aktivitas sebagai Manager Investasi bagi kepentingan nasabahnya 2. bahwa Terbanding telah salah dalam menafsirkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut; bahwa hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis halaman 23 Putusan tersebut yang menyebutkan : Paragraph 2 : “berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi biaya yang berkaitan penghasilan final tahun pajak 2003 dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto ( total transaksi ) dan bukan atas dasar profit dikalikan dengan biaya yang merupakan joint cost untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final dan tidak final yaitu biaya usaha lainnya setelah koreksi fiskal selain berkaitan dengan koreksi biaya yang berkaitan dengan penghasilan final menurut Terbanding “; Paragraph 5 : “bahwa menurut Majelis berdasarkan butir 4 (b) Surat Terbanding Nomor : S338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 berkesimpulan bahwa biaya yang berkaitan dengan penghasilan final dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto ( total transaksi ) dan bukan atas dasar profit “; bahwa dengan demikian apabila Terbanding mengkaitkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut sebagai pembenaran penggunaan metode perbandingan lain selain metode perbandingan penghasilan sebagaimana tercantum dalam kesimpulan Terbanding didalam Surat Uraian Banding ( hal. 9 huruf f ) yang menyatakan bahwa dalam menghitung besarnya alokasi joint cost yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena terkait penghasilan final, dapat digunakan metode perbandingan lain selain perbandingan penghasilan, adalah salah karena Majelis Hakim yang bersangkutan tidak menggunakan metode perbandingan lain tetapi Majelis Hakim yang bersangkutan secara jelas menggunakan perbandingan jumlah penghasilan bruto ( total transaksi ) sesuai dengan butir 4 (b) Surat Terbanding Nomor: S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004; 3. bahwa dalam sengketa alokasi Biaya Usaha Lainnya ( joint cost ) tersebut, Terbanding menggunakan metode perbandingan Penghasilan Final dan Total Penghasilan Aktif; bahwa dengan demikian, maka untuk sengketa yang sama dalam Kantor Terbanding yang sama, Terbanding tidak konsisten dalam menerapkan penggunaan metode perbandingan sebagai dasar untuk melakukan koreksi Biaya Usaha Lainnya. 4. Argumentasi Terbanding dalam persidangan hari Kamis tanggal tanggal 24 Pebruari 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 yang menjelaskan bahwa pada Tahun Pajak 2006 telah dilakukan pemeriksaan dan metode-metode dasar penghitungan dilakukan dengan cara yang sama untuk Tahun Pajak 2007 dan Pemohon Banding telah menyetujui karena itu tidak mengajukan keberatan; bahwa menurut Majelis, hal tersebut tidak menyebabkan bahwa untuk sengketa Tahun Pajak 2007 tidak dapat diajukan Keberatan karena tidak terdapat klausul ataupun pasal dalam Undang-Undang Perpajakan yang melarang Pemohon Banding untuk mengajukan Keberatan dan Pemohon Banding mempunyai alasan kenapa tidak mengajukan Keberatan atas hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2006
sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 dan dalam surat penjelasan No: TAJ-0844 tanggal 6 April 2011; 5. Bahwa tanggapan Terbanding di dalam surat ( tanpa nomor dan tanpa tanggal ) bulan April 2011 atas dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding ( hal. 9 ) yang menyatakan : “Dengan demikian Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena : a. Biaya-biaya Pemohon Banding adalah biaya-biaya untuk mendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dapat dikenakan PPh Final dan PPh Tidak Final dan tidak terdapat penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak; b. Pada dasarnya penghasilan yang bukan Objek Pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah dua hal yang berbeda; Penghasilan yang dikenakan PPh Final pada dasarnya adalah Objek Pajak dan pembebanan biayanya dilakukan melalui mekanisme Dasar Pengenaan pajak sesuai tarif yang berlaku”; adalah tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pihak Terbanding sendiri. bahwa hal ini dapat dilihat dari aturan yang dibuat oleh Terbanding sendiri yaitu : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.4/1995 tanggal 23 Maret 1995 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 651/KMK.04/1994; bahwa pada angka 6 Surat Edaran tersebut dikemukakan contoh yang dikutip dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo. Pasal 2 huruf a PP Nomor 47 Tahun 1994 yaitu : Contoh : Dana Pensiun A, yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari : 1) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar Rp. 100.000.000,00 2) Penghasilan bruto diluar ad.1) sebesar Jumlah Penghasilan Bruto
Rp. 300.000.000,00 Rp. 400.000.000,00
Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar ¾ x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00 Catatan Majelis : bahwa menurut Majelis walaupun Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang PPh telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, contoh yang tercantum dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a masih tetap belum berubah; 2. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-73/PJ.312/1998 tanggal 26 Maret 1998 Tentang Pembebanan Biaya Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Kegiatan Yang Dikenakan PPh Final Dan PPh Tidak Final; bahwa dalam Surat tersebut dikemukakan : Angka 4 : Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE16/PJ.4/1995 tanggal 31 Maret 1995 angka 6, maka alokasi biaya bersama dapat dilaksanakan berdasarkan proporsi penghasilan. Angka 5 huruf b : Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak : - biaya bersama (joint cost ) dialokasikan secara proporsional berdasarkan omzet (revenue) dari masing-masing kegiatan sesuai butir 4 diatas. 3. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S- 614/P.42/2003 tanggal 29 Desember 2003 Tentang Perlakuan Perpajakan Terhadap Pengeluaran Dan Biaya Dari Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final. bahwa dalam Surat tersebut dikemukakan Angka 5 : Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE16/PJ.4/1995 tanggal 31 Maret 1995 angka 6, maka alokasi biaya bersama dapat dilaksanakan berdasarkan proporsi penghasilan;
Angka 6 huruf b : biaya bersama (joint cost) dialokasikan secara proporsional berdasarkan omzet ( revenue ) dari masing-masing kegiatan. bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui : - bahwa contoh yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh adalah merupakan alokasi biaya bersama berdasarkan proporsi penghasilan; -
bahwa contoh yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh tidak hanya berlaku untuk yang bukan Objek Pajak saja tetapi juga berlaku untuk Objek Pajak yang dikenakan PPh Final, karena semua aturan tersebut merujuk kepada angka 6 SE-16/PJ.4/1995 yang pertimbangan hukum dan contoh-nya merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan penjelasan-nya;
bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Banding yang menyatakan bahwa menurut Pemohon Banding dasar dilakukannya koreksi seharusnya menggunakan proporsi penghasilan di laba rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang PPh dan bukan dengan menggunakan rata-rata investasi yang dicatat di Neraca adalah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tanggapan Terbanding di dalam surat ( tanpa nomor dan tanpa tanggal ) bertanggal April 2011 atas dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding ( hal. 9 ) tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pihak Terbanding sendiri; bahwa di dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) No. 46 : Akuntansi Pajak Penghasilan ( Reformat 2007 ) juga diatur mengenai alokasi biaya bersama yaitu : Paragraph 52 : Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi biaya bersama (joint cost) yang berkaitan dengan penghasilan final Tahun Pajak 2007 dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan biaya yang merupakan joint cost sesuai dengan angka 4 (b) Surat Terbanding Nomor : S- 338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 dengan rumusan perhitungan sebagai berikut : Total Penghasilan yang dikenakan PPh Final ------------------------------------------------------------------------------- xBiaya Usaha Lainnya Total Penghasilan ( yang merupakan Objek PPh Final dan Non Final ) Jumlah Biaya Usaha Lainnya menurut Terbanding = Penghasilan yang dikenakan PPh Final menurut SPT PPh TahunPajak 2007 dan menurut Terbanding ( KKP- B5 ) = Penghasilan bunga deposito yang dikenakan PPh Final (KKP-B7) *= Penghasilan Luar Usaha menurut Terbanding ( KKP-B4 ) =
Rp. 28.623.992.352,00 Rp. 2.742.830.645,00 Rp. 419.324.136,00 Rp. 511.581.096.841,00
bahwa dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 ( Lampiran I No. 6 ) diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan Penyesuaian Fiskal Negatif lainnya sebesar Rp.314.479.666.376,00; bahwa dari KKP- B7 diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif tersebut antara lain koreksi negatif atas penyesuaian fiskal negatif lainnya berupa penghasilan bunga deposito yang telah dikenakan PPh Final; bahwa dengan demikian terdapat penghasilan bunga deposito yang dikenakan PPh Final yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding didalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007; bahwa perhitungannya adalah sebagai berikut:
3.162.154.781,00 Koreksi Biaya secara = ------------------------- x Rp. 28.623.992.352,00 = Rp. 176.928.926,00 proporsional 511.581.096.841,00
bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka koreksi positif atas Biaya Usaha Lainnya adalah menjadi sebesar Rp.4.977.530.046,00 yang terdiri dari : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keterangan Jumlah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Transportasi Penyusutan dan Amortisasi Sewa Lainnya Biaya yang dikoreksi secara proporsional Jumlah Koreksi
770.264.279,00 34.286.072,00 2.328.382.499,00 1.667.668.270,00 176.928.926,00 4.977.530.046,00
bahwa dengan demikian maka koreksi Terbanding atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp.19.446.880.386,00 dipertahankan sebagian menjadi Rp.4.977.530.046,00, sehingga koreksi yang dibatalkan atas Biaya yang dikoreksi secara prorposional adalah sebesar Rp.14.469.350.340,00; Menimbang
: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,
Menimbang
: bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menerima sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Biaya Usaha Lainnya tahun Pajak 2007 dihitung kembali sebagai berikut: Biaya Usaha Lainnya menurut Terbanding Koreksi yang tidak dipertahankan Majelis: Biaya yang dikoreksi secara Prorporsional Biaya Usaha Lainnya menurut Majelis
Rp18.991.585.354,00 Rp14.469.350.340,00 Rp33.460.935.694,00
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Memutuskan
: Menyatakan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-164/PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00001/206/07/054/09 tanggal 14 Januari 2009, atas nama: XXX, dengan Perhitungan jumlah Pajak yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Penghasilan Bruto Biaya Usaha lainnya Penghasilan Neto Dalam Negeri Penghasilan Dalam Negeri Lainnya: Penghasilan dari Luar Usaha Penyesuaian Fiskal: Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif Jumlah Penyesuaian Fiskal Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh terutang Kredit Pajak Pajak yang Kurang dibayar Sanksi Administrasi Pasal 13(2) KUP Pajak yang Masih Harus Dibayar
Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 33.460.935.694,00 (Rp 33.460.935.694,00) Rp402.448.711.296,00 Rp 5.606.497.153,00 Rp289.762.212.335,00 (Rp284.155.715.182,00) Rp 84.832.060.420,00 Rp 26.352.395.899,00 Rp 58.479.664.521,00 Rp 17.526.399.200,00 Rp 3.697.915.874,00 Rp 13.828.483.326,00 Rp 3.595.405.665,00 Rp 17,423.888.991,00
