Nomor Putusan Pengadilan Pajak
:
Put.50166/PP/M.XII/15/2014
Jenis Pajak
:
PPh Badan
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa :
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Pembelian Impor sebesar Rp 15.337.453.139,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-637/WPJ.07/2010 tanggal 12 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00037/206/07/057/09 tanggal 16 September 2009;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa mengacu kepada invoice pembelian yang bernominal Rp. 3.354.622.500, maka Pemohon Banding pertegas bahwa setiap pengeluaran barang dari pelabuhan pasti ada nomor dan tanggal pendaftaran (Form BC. 2.0 hurul F), apabila nomor dan tanggal pendaftaran tidak ada, maka barang dari pelabuhan tidak bisa keluar;
Menurut Majelis
:
bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB BC.2.0 terdapat pembelian impor dengan 10 (sepuluh) dokumen PIB dengan nilai sebesar Rp. 3.354.622.500,00 yang tidak tercantum nomor dan tanggal pendaftaran yang harus diisi oleh petugas Bea dan Cukai. Terbanding telah melakukan konfirmasi kebenaran dokumen impor ke Kantor Bea Cukai, namun jawaban konfirmasi belum diterima, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran pembelian impor ini; bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap bukti pendukung pembelian impor berupa dokumen impor BC.2.3, invoice, bill of lading terdapat pembelian impor sebesar Rp. 1.730.068.017,00 yang terdiri dari 2 (dua) buah invoice, dokumen pembelian impor dengan dokumen PIB BC.2.3 tidak dapat dilakukan pengecekan kesesuaian data pada system intranet Terbanding pada aplikasi konfirmasi Pemberitahuan Impor Barang. Terbanding juga telah melakukan konfirmasi kebenaran dokumen impor BC.2.3 ke Kantor Bea Cukai, namun jawaban konfirmasi belum diterima, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran pembelian impor ini; bahwa menurut Terbanding, Terbanding tidak dapat melakukan penelitian atas kartu stok barang persediaan untuk menguji kebenaran jumlah pembelian impor karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan kartu stok atas keseluruhan pembelian bahan baku; bahwa menurut Terbanding terdapat pembelian bahan baku impor sebesar Rp. 10.427.305.027,00 yang dokumen pendukungnya berupa PIB BC.2.3, invoice, packing list, bill of lading adalah atas nama pihak lain yaitu PT. Seafer General Foods; bahwa menurut Terbanding sesuai dengan kontrak mitra produksi menyatakan bahwa cakupan kerja PT. Seafer General Foods adalah mengolah raw material/bahan baku, sesuai dengan permintaan dari Pemohon Banding, mengemas produk /packing dan mengirimkan hasil produksi dan atau hasil olahan tersebut kepada pelanggan dan atau tempat yang ditentukan oleh Pemohon Banding baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data masterfile Terbanding klasifikasi usaha PT. Seafer General Foods NPWP. 01.215.815.0-513.000 adalah industri pembekuan ikan dan biota perairan
lainnya (KLU 15124) bukan kategori jasa pengolahan; bahwa menurut Terbanding tidak ada dokumen penyerahan apapun ( invoice, faktur pajak, dokumen BC.2.3 dan sebagainya) antara PT. Seafer General Foods ke Pemohon Banding; bahwa menurut Terbanding terdapat selisih antara jumlah koreksi dengan data yang diberikan oleh Pemohon Banding dalam proses keberatan sebesar Rp. 174.542.405,00 yang disebabkan karena terdapat perbedaan antara jumlah pembelian impor yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dan pada saat proses keberatan yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut; bahwa menurut Pemohon Banding mengacu kepada invoice pembelian yang bernominal Rp. 3.354.622.500,00 maka Pemohon Banding pertegas bahwa setiap pengeluaran barang dari pelabuhan pasti ada nomor dan tanggal pendaftaran (Form BC.2.0 huruf F), apabila nomor dan tanggal pendaftaran tidak ada, maka barang dari pelabuhan tidak bisa keluar; bahwa menurut Pemohon Banding apabila jawaban konfirmasi kebenaran dokumen impor yang dilakukan oleh Terbanding kepada Ditjen Bea dan Cukai belum diterima, maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengoreksi nilai pembelian Pemohon Banding, karena hal tersebut adalah masalah internal Kementerian Keuangan; bahwa menurut Pemohon Banding mengacu kepada invoice pembelian yang bernominal Rp. 1.730.068.07,00 maka Pemohon Banding pertegas bahwa dokumen impor BC.2.3 merupakan dokumen pengeluaran barang yang sah yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai; bahwa menurut Pemohon Banding konfirmasi kebenaran dokumen BC.2.3 dari Terbanding ke Ditjen Bea dan Cukai merupakan internal Kementerian Keuangan, oleh sebab itu Pemohon Banding tidak dapat mencampuri lebih jauh mengenai hal itu sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk mengoreksi pembelian Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding sudah berusaha untuk mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran atas pengeluaran barang dari Bea dan Cukai,untik itu tidak ada alasan bagi oihak Terbanding untuk mengoreksi nilai pembelian di atas; bahwa menurut Pemohon Banding mengacu kepada koreksi pembelian bahan baku atas nama PT. Seafer General Food dengan nominal Rp. 10.427.305.027,00 bahwa PT. Seafer General Food (SGF) ditunjuk oleh Pemohon Banding untuk melaksanakan impor dan ekspor untuk kepentingan Pemohon Banding, semua aliran dana baik dari hasil penjualan ekspor maupun pembayaran kepada supplier di luar negeri dilaksanakan oleh Pemohon Banding, dengan demikian Pemohon Banding sangat keberatan apabila Terbanding mengoreksi atau mengurangkan nilai pembeliqan impor tanpa dibarengi dengan koreksi atau pengurangan nilai penjualan ekspor, karena pada dasarnya tidak mungkin terjadi penjualan tanpa adanya pembelian dan harga pokok; bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011, dengan
hasil sebagai berikut: bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan perbedaan nilai pembelian impor dalam proses pemeriksaan sebesar Rp. 44.893.425.005,00 dan dalam proses keberatan sebesar Rp. 45.332.986.014,00, Pemohon Banding hanya menjelaskan bahwa pembelian impor sebesar Rp. 44.893.425.000,00 adalah sudah sesuai dengan buku besar (GL) dan pembelian impor sebesar Rp. 44.893.425.005,00 sudah sesuai juga dengan laporan penelitan keberatan SKPKB Nomor LAP-648/WPJ.07/2010. Nilai pembelian impor sebesar Rp. 44.893.425.085 adalah nilai CIF yang sama dengan laporan keuangan audit 2007; bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian atas dokumen PIB BC.2.0 berupa PIB, SPPB, Invoice, packing list, B/L, L/C dan rekening koran terdapat pembayaran atas pembelian impor yang tergabung dengan pembelian yang lain dan rekening koran hanya terdapat keterangan untuk pembayaran satu L/C saja, yang seharusnya apabila benar terdapat penggabungan pembayaran dengan pembelian impor lainnya akan terlihat nomor L/C dari pembelian gabungan dimaksud. Atas hal tersebut Terbanding meminta konfirmasi penjelasan dari Pemohon Banding dengan disertai dokumen berupa G/L inventory beserta buku persediaannya; bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada pembelian impor yang tergabung dengan pembelian impor yang lain dan di dalam rekening koran tertulis jelas pembayaran atas masing –masing pembelian impor tersebut. Pada saat uji bukti Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan rekonsiliasi atas setiap pembelian impor yang terjadi dengan bukti bank voucher dan rekening koran; bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian atas dokumen PIB BC.2.3 berupa Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor/Ekspor, Invoice, B/L, L/C dan rekening Koran, terdapat dua pembelian kepada Monte Carlo sebesar USD 114,949.00 dan kepada Zhangjian sebesar USD 74,867.20 yang kedua invoice tersebut dibayarkan melalui Bank Chinatrust. Untuk pembayaran kepada Zhangjian sebesar USD 74,867.20 nilai ini berbeda dengan nilai pembayarannya di dalam rekening Koran sebesar USD 74,880,69. Atas hal tersebut Terbanding meminta penjelasan dari Pemohon Banding karena apabila penyebab perbedaan tersebut adalah biaya bank, mengapa untuk nilai pembayaran kepeda Monte Carlo yang sama-sama dibayar melalui Bank Chinatrust tidak terdapat biaya banknya; bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran impor ke Monte Carlo dan Zhangjian terdapat perbedaan sebesar USD 13.49 (invoice USD 58,867.20 – bank USD 58,880.69) semata-mata disebabkan bank charges (full amount). Full amount yang diterima di supplier tidak ada potongan artinya semua biaya bank yang timbul tidak akan dibebankan kepada rekening bank penerima dimana seluruh biaya yang terjadi akan ditanggung oleh pengirim. Nilai administrasi bank bisa berbeda-beda antar bank karena pembebanan biaya mengikuti ketentuan biaya bank yang berlaku di rekening bank penerima; bahwa menurut Terbanding untuk pembelian impor atas nama PT. Seafer General Foods, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen berupa PPBI/E, Invoice, B/L, Packing list dan rekening Koran beserta perjanjian dan setelah dilakukan penelitan atas dokumen
tersebut diketahui bahwa semua dokumen pembelian impor adalah atas nama PT. Seafer General Foods, sedangkan dokumen pembayarannya adalah atas nama Pemohon Banding tetapi tidak dapat ditelusuri kaitan antara dokumen pembelian impor tersebut dengan dokumen pembayarannya; bahwa menurut Pemohon Banding semua pembelian dilakukan oleh Pemohon Banding ( dalam hal impor ditunjuk kepada PT Seafer General Foods selaku peleksana impor sesuai surat kerjasama nomor 15/IJM-JKT/X/07), dalam hal pembayaran kepada supplier, Pemohon Banding yang melakukan proses pembayarannya dapat dilihat pada bukti voucher dan rekening koran) dan atas voucher bukti pembayaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan Terbanding; bahwa Majelis telah melakukan penelitian terhadap 10 (sepuluh) dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh Terbanding, diperoleh informasi bahwa nomor dan tanggal pendaftaran sudah dicantumkan dalam ke sepuluh SPPB tersebut sehingga seharusnya Terbanding dapat melakukan pencocokan/pengecekan kesesuaian data impor Pemohon Banding dengan system intranet Terbanding. Berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen impor BC.2.0 yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa PIB, SSPCP, invoice, packing list, B/L dan purchase contract, Majelis berpendapat telah terjadi pembelian impor oleh Pemohon Banding dengan nilai sebesar Rp. 3.354.622.500,00; bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB BC.2.3 yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor (PPBI), invoice, packing list dan bill of lading Majelis dapat meyakini bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanya pembelian impor sebesar Rp. 1.730.068.017,00; bahwa sesuai dengan hasil uji bukti yang telah dilakukan Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa seluruh pembelian impor telah dilakukan rekonsiliasi atas setiap pembelian impor yang terjadi dengan bukti bank voucher dan rekening koran; bahwa menurut Majelis adanya perbedaan pembayaran kepada Zhangjian dengan nilai pembayaran dalam rekening koran sebesar USD 13.49 disebabkan karena biaya administrasi bank dibebankan kepada rekening bank penerima dan biaya administrasi bank setiap bank bisa berbeda-beda; bahwa menurut Majelis atas 14 (empat belas) dokumen pembelian impor atas nama PT. Seafer General Foods dengan nilai sebesar Rp. 10.427.305.028,00 setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa perjanjian, PPBI, invoice, packing list dan B/L dapat diketahui bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT. Seafer General Foods pelaksana impor adalah PT. Seafer General Foods sedangkan pembayaran dilakukan oleh Pemohon Banding dan antara dokumen impor dengan dokumen pembayaran terdapat keterkaitan satu sama lain; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran pembelian impor sebesar Rp. 15.337.453.139,00 sehingga koreksi Terbanding atas pembelian impor Pemohon Banding sebesar Rp. 15.337.453.139,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;
Menimbang
:
bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2007 dihitung kembali sebagai berikut : Menurut Pemohon Banding (Rp.) (897.330.602,00)
Menurut Terbanding (Rp.)
Menurut Majelis (Rp.)
Koreksi (Rp.)
14.440.122.537,00
(897.330.602,00)
Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang
(897.330.602,00)
14.440.122.537,00
(897.330.602,00)
0,00
4.314.536.600,00
0,00
Kredit Pajak Pajak yang kurang /(lebih) bayar Sanksi administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
646.037.432,00 (646.037.432,00)
646.037.432,00 3.668.499.168,00
646.037.432,00 (646.037.432,00)
(15.337.453 .139,00) (15.337.453 .139,00) (4.314.536. 600,00) 0,00 (4.314.536. 600,00)
0,00
1.540.769.651,00
0,00
(646.037.432,00)
5.209.268.819,00
(646.037.432,00)
Uraian Penghasilan Netto
(1.540.769. 651,00) (5.855.306. 251,00)
Memperhatikan
:
Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan
:
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-637/WPJ.07/2010 tanggal 12 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00037/206/07/057/09 tanggal 16 September 2009, atas nama : PT. XXX, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
Penghasilan Netto Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang kurang /(lebih) bayar Sanksi administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar
(dalam rupiah) (897.330.602,00) (897.330.602,00) 0,00 646.037.432,00 (646.037.432,00) 0,00 (646.037.432,00)
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00007/PP/PM/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-004/PP/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H. Drs. Didi Hardiman, Ak. Johantiono, S.H. Arif Wijono
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor Put.50166/PP/M.XII/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH. Johantiono, SH. Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi Arif Wijono
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding;
