Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014

JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, Vol.1, No.1, Juni 2016, 59 - 76 E-ISSN: 2528-0163

Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014 Yuni Devita1, Indra Wijaya1,* 1

Program Studi Akuntansi; Akademi Akuntansi Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia. Telp. (021) 824 36 886 / (021) 824 36 996. Fax. (021) 824 009 24; e-mail: [email protected] , [email protected] * Korespondensi: e-mail: [email protected]

Diterima: 13 April 2016 ; Review: 25 April 2016 ; Disetujui: 23 Mei 2016 Cara sitasi: Devita Y, Wijaya I. 2016. Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. Jurnal Online Insan Akuntan. 1 (1): 59 - 76

Abstrak: Tax review merupakan suatu kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam transaksi perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tax review atas PPh Badan sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun Pajak 2014. Penelitian ini dilakukan pada PT. Langgeng Karya Teknik yang berlokasi di wilayah Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada PT. Langgeng Karya Teknik. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskritif kualitatif yaitu mengumpulkan data SPT Tahunan PPh Badan dan laporan keuangan perusahaan kemudian melakukan proses pelaksanaan tax review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Langgeng Karya Teknik melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Badan yang terutang dan untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kata kunci: kewajiban perpajakan, pph badan, review pajak Abstract: Tax review is a review of the activities of the entire tax liabilities in corporate transactions in calculating the amount of tax payable to assess the tax compliance has been done based on tax regulations. This study is investigating the implementation of corporate income tax review as basis for evaluation of the fulfillment of tax obligations at the PT. Langgeng Karya Teknik Tax Year 2014.This research was conducted at PT. Langgeng Karya Teknik is located in Tangerang area. Data collectedwas done through observation at PT. Langgeng Karya Teknik. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique which collects data Annual Tax Return corporate income tax and corporate financial statements, and then perform the process of implementing tax review. The results showed that the PT. Langgeng Karya Teknik made a mistake in calculating the corporate income tax payable and cutting, depositing, and reporting taxes are still some that have not been in accordance with tax laws. Keywords: analysis, corporate tax, tax liability, tax review

penerimaan pajak dalam pendapatan

1. Pendahuluan Pajak merupakan sumber utama

negara

adalah

76,20%,

sementara

pendapatan negara Indonesia. APBN

proporsi Penerimaan Negara Bukan

tahun

Pajak (PNBP) adalah 23,66% dan

2014

menunjukkan

proporsi

Copyright@2016. P2M AAK BINA INSANI

59

60

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

proporsi

penerimaan

hibah

adalah

berjalan) dalam UU No. 28 tahun 2007

0,14%.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Penelaahan pajak atau tax review

Perpajakan seperti denda keterlambatan

merupakan

penelaahan

pembayaran pajak pasal 14 ayat 3 dalam

terhadap seluruh kewajiban perpajakan

sebesar 2% per bulan maksimal 24

yang ada dalam suatu perusahaan dan

bulan, denda keterlambatan pelaporan

pelaksanaan

kewajiban-

dalam pasal 7 yaitu SPT Masa sebesar

kewajiban perpajakan tersebut baik dari

Rp. 100.000, untuk SPT Tahunan badan

cara

sebesar

kegiatan

pemenuhan

perhitungan,

penyetoran,

pemotongan,

1.000.000,

dan

SPT

maupun

Tahunan orang pribadi sebesar Rp.

pelaporannya untuk menilai kepatuhan

100.000, sanksi bunga penagihan pasal

pajak (tax compliance) yang telah

19 ayat 1 sebesar 2% per bulan sampai

dilakukan.

Sebelum Wajib Pajak

dengan tanggal diterbitkannya Surat

menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya

Tagihan Pajak, dan sanksi pasal 13 ayat

Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan

3 berupa kenaikan 50% dari PPh akibat

review

kewajiban

tidak menyampaikan SPT Tahunan

perpajakannya dalam satu tahun pajak

walaupun sudah diperingatkan dengan

untuk

Surat Teguran.

atas

pelunasan

Rp.

pemenuhan

meminimalisir

koreksi

yang

mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak.

Pelaksanaan

tax

review

bertujuan untuk mengetahui apakah Tax

review

penting

untuk

terdapat kesalahan penerapan kewajiban

dilakukan karena Wajib Pajak dapat

dan

menghindari sanksi perpajakan sebelum

kemudian dilakukan perbaikan dan

pemeriksaan

penyesuaian

(sanksi

dalam

tahun

(Yuni Devita) Review Pajak Atas …

prosedur

perpajakan

dengan

sehingga

ketentuan

JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76 61

peraturan perpajakan yang berlaku,

apakah PT. Langgeng Karya Teknik

selain itu hasil tax review dapat juga

merupakan Wajib Pajak yang sudah

digunakan sebagai upaya perusahaan

memenuhi dan melaksanakan kewajiban

dalam mengantisipasi apabila sewaktu-

perpajakannya dengan benar dan dapat

waktu dilakukan pemeriksaan pajak.

memberikan

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gita

berikutnya.

Andini dan I Kadek Sumadi (2014) tax

Berdasarkan

review pada Hotel X, akibat dari tidak

diatas,

dilakukannya

perusahaan

tax review

Hotel

X

saran

untuk

untuk

latar

belakang

mengetahui telah

tahun

apakah

melaksanakan

mendapat Surat Himbauan Pembetulan

kewajibannya pajaknya sesuai dengan

SPT Tahunan Badan oleh Direktorat

peraturan perpajakan yang berlaku,

Jenderal

maka penelitian ini berjudul “REVIEW

Pajak

karena

terdapat

kesalahan dan ketidakwajaran dalam

PAJAK

pembebanan biaya dalam penyusunan

PENGHASILAN

SPT Tahunan Badan.

PADA PT. LANGGENG KARYA

PT. Langgeng Karya Teknik merupakan umum

perusahaan

yang

mekanikal,

bergerak

elektrikal,

kontraktor dibidang sipil

ATAS (PPh)

PAJAK BADAN

TEKNIK TAHUN 2014”. 1. Pengertian Tax Review Tax review adalah kegiatan penelahaan

dan

terhadap seluruh kewajiban perpajakan

telekomunikasi yang berdiri pada tahun

yang ada dalam suatu perusahaan dan

2014. Penulis tertarik untuk melakukan

pelaksanaan

tax review pada PT. Langgeng Karya

kewajiban tersebut

Teknik untuk menilai kepatuhan pajak,

perhitungan, pemotongan, penyetoran,

sebagai perusahaan yang baru terbentuk

pelunasan maupun pelaporannya untuk

pemenuhan

kewajiban-

baik dari

cara


62

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

menilai

kepatuhan

compliance)

yang

pajak telah

(tax

dilakukan

pemeriksaan,

pembetulan

Pemberitahuan

harus

Surat

disampaikan

(Suandy, 2011: 136).

paling lama 2 (dua) tahun sebelum

Tax review dapat dilakukan secara

daluwarsa penetapan.”

mandiri oleh perusahaan atau dilakukan

Thomas

oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak

perusahaan

yang dapat memberikan nasihat dan

dengan tujuan yaitu :

masukan tentang perpajakan kepada

a. Menilai

(2013:114) melakukan

mengatakan tax

kepatuhan

review

dalam

perusahaan (Sumarsan, 2013:5).

melaksanakan kewajiban perpajakan

2. Tujuan Tax Review

perusahaan.

Hasil diadakannya tax review, banyak hal yang dapat diperbaiki sebelum terjadi

tindakan

review

sendiri

pemeriksaan. sebenarnya

b. Menganalisa pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh badan.

Tax

c. Memberikan saran dan solusi upaya

sudah

antisipasi bilamana sewaktu-waktu

dianjurkan oleh ketentuan perpajakan.

dilakukan

Hal ini tersirat dalam bunyi Pasal 8 ayat

pajak.

tindakan

pemeriksaan

(1) Undang-Undang Ketentuan Umum

3. Koreksi Fiskal

dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri

dilakukan terhadap laporan keuangan

dapat

Surat

komersial dengan cara menyesuaikan

Pemberitahuan yang telah disampaikan

akun, metode, dan pengakuan sesuai

dengan

dengan

membetulkan

menyampaikan

pernyataan

tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak

belum

melakukan

tindakan


peraturan

(Pandiangan, 2014:151).

perpajakan


Apabila jumlah

terdapat

perbedaan

penghasilan

berdasarkan

yang

ketentuan

antara dihitung

peraturan

perundang-undangan perpajakan dengan

menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan

ketentuan

UU

PPh

beserta peraturan pelaksanaannya. b. Perbedaan

pada

saat

pengakuan

jumlah penghasilan yang dihitung untuk

biaya dan penghasilan atau karena

keperluan akunting keuangan, maka

penghitungan biaya menurut metode

menurut ketentuan yang berlaku umum

fiskal lebih rendah dari perhitungan

bahwa perhitungan pajak penghasilan

menurut

pertama-tama

komersial.

didasarkan

pada

metode

akuntansi

penghasilan yang dibuat untuk tujuan

c. Penghasilan yang merupakan objek

akunting tersebut (Evana dan Weddie,

pajak yang tidak termasuk dalam

2010:102).

penghasilan komersial.

Menurut

Liberti

Pandiangan

(2014:151), penyesuaian fiskal positif adalah

penyesuaian

penghasilan

neto

terhadap

komersial

dalam

rangka menghitung penghasilan kena pajak

berdasarkan

UU

PPh

yang

bersifat menambah penghasilan.

Menurut

adalah

penyesuaian

penghasilan

neto

terhadap

komersial

dalam

rangka menghitung penghasilan kena pajak

berdasarkan

UU

PPh

yang

bersifat mengurangi penghasilan.

adanya (Pandiangan 2014:154);

Penyesuaian fiskal negatif bagi WP

a. Biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari bruto

Pandiangan

(2014:151), penyesuaian fiskal negatif

Penyesuaian fiskal positif timbul karena

penghasilan

Liberti

dalam

badan

dilakukan

diantaranya

menyangkut

hal-hal

berikut

(Pandiangan, 2014:157). a. Penyusutan dan amortisasi fiskal.


64

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

b. Penyesuaian berdasarkan ketentuan

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah

umum Pasal 6 UU PPh beserta

pajak

peraturan pelaksanaannya, dalam hal

bendaharawan

terdapat

Pemerintah Pusat/Daerah, Instansi

biaya-biaya

perusahaan

yang

lainnya atau kerugian yang tidak

atau

diakui secara komersial tetapi dapat

lembaga-lembaga

diakui secara fiskal.

berkenaan

oleh

pemerintah

baik

pemerintahan Negara

dan

lainnya

dengan

adanya

pembayaran atas penyerahan barang

4. Kredit Pajak Pengurang atas pajak terutang akibat telah dipotong/disetor pada tahun pajak berjalan inilah yang dimaksud dengan pengertian Kredit Pajak. Secara umum Kredit Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Kredit Pajak yang berasal dari PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang tidak bersifat final dan Kredit Pajak yang berasal dari setoran/angsuran Wajib Pajak sendiri

Pajak

serta

pemungutan

pemerintah

oleh

maupun

badan swasta

berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh. PPh Pasal 22 tersebut

dapat

dikreditkan

oleh

Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak sepanjang

tidak

bersifat

final

(Thomas Sumarsan 2015:275).

(Harnanto, 2010:499). a. Kredit

lembaga

dipungut

yang

Dipotong/Dipungut Pihak Lain. 1). PPh Pasal 22

2). PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan



jasa, atau hadiah dan penghargaan,

3. Surat Pemberitahuan

selain yang telah dipotong PPh Pasal

Menurut Liberti Pandiangan (2014:188)

21 (Thomas Sumarsan, 2015:295).

menyatakan bahwa:

3). PPh Pasal 24

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek

oleh Wajib Pajak digunakan untuk

Pajak

Luar

dapat

melaporkan penghitungan dan/ atau

dikreditkan adalah penghasilan dari

pembayaran pajak, objek pajak dan/

luar negeri. Pajak atas penghasilan

atau bukan objek pajak, dan/ atau harta

yang dibayar atau terutang di luar

serta kewajiban sesuai dengan ketentuan

negeri

peraturan

yang

Negeri

dapat

yang

dikreditkan

terhadap pajak yang terutang di Indonesia

hanyalah

pajak

perundang-undangan

perpajakan.”

yang

Surat

Pemberitahuan

Masa

langsung dikenakan atas penghasilan

adalah SPT untuk suatu Masa Pajak,

yang diterima atau diperoleh Wajib

dan

Pajak,

dengan

adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak

pekerjaan, jasa, kegiatan maupun

atau Bagian Tahun Pajak (Pandiangan,

penghasilan dari modal (Thomas

2014:188).

baik

sehubungan

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

Sumarsan, 2015:307). 2. Kredit Pajak yang Dibayar Sendiri Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran

Pajak

Penghasilan

2. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan

dalam

adalah analisis deskriptif kualitatif,

tahun pajak berjalan yang harus dibayar

dimana terdapat langkah-langkah dalam

sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap

teknik analisis ini yaitu, mengumpulkan

bulan (Thomas Sumarsan, 2015:323).

data SPT Tahunan PPh Badan dan


66

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

laporan keuangan Perusahaan yang

PT. Langgeng Karya Teknik

meliputi laporan posisi keuangan dan

yang merupakan perusahaan kontraktor

laporan

komprehensif

umum terbentuk pada tahun 2014,

Perusahaan, lalu melakukan proses

dimana kedudukan kantor berada di

pelaksanaan

terhadap

daerah Tangerang. Sebagai perusahaan

kepatuhan atas kewajiban perpajakan

yang baru saja terbentuk tax review

Perusahaan.

pada PT. Langgeng Karya Teknik

1. Teknik Pengumpulan Data

dilakukan dalam rangka untuk mencapai

laba

tax

a. Observasi. dengan

rugi

review

Observasi

cara

dilakukan

mengamati

secara

tiga tujuan yaitu : 1. Menilai

kepatuhan

dalam

langsung kegiatan penghitungan SPT


Masa dan SPT Tahunan badan PT.

PT. Langgeng Karya Teknik.

Langgeng Karya Teknik. b. Teknik

Dokumentasi.

2. Menganalisa pengisian SPT Masa Penulis

dan SPT Tahunan PPh badan.

menggunakan teknik dokumentasi

3. Memberikan saran dan solusi upaya

untuk data company profile dan

antisipasi bilamana sewaktu-waktu

laporan keuangan yang diperoleh

dilakukan

dari perusahaan.

pajak.

c. Studi Pustaka. Penulis mempelajari dan

mengumpulkan

informasi

3.1. Menilai

tindakan

pemeriksaan

kepatuhan

melaksanakan

dalam kewajiban

melalui buku-buku literatur, jurnal

perpajakan PT. Langgeng Karya

ilmiah dan internet.

Teknik Sesuai

3. Hasil dan Pembahasan


ketentuan

perpajakan,

kewajiban Wajib Pajak yang termuat


dalam

Undang-Undang

Nomor

28

4. Membayar atau memotong pajak

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

yang terutang, baik pajak sendiri

dan Tata Cara Perpajakan (Pandiangan,

maupun pajak pihak lain

2014:98) adalah sebagai berikut :

dipotong/dipungut.

1. Mendaftarkan diri sabagai Wajib Pajak.

Bila

melakukan

kegiatan

yang

5. Melaporkan pajak. 6. Menyelenggarakan

pembukuan

usaha dan omzetnya sudah di atas

(terdiri dari catatan mengenai harta,

jumlah

ditetapkan

kewajiban, modal, pendapatan dan

menteri keuangan dalam satu tahun

biaya serta penjualan dan pembelian

pajak atau bagian tahun pajak, maka

sehingga dapat dihitung besarnya

selain mendaftarkan diri sebagai

pajak terutang) dan pencatatan.

Wajib

tertentu

Pajak

yang

juga

melaporkan

7. Memberikan data dan informasi yang

usahanya untuk dikukuhkan menjadi

berkaitan dengan perpajakan kepada

PKP.

Direktorat

2. Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain. 3. Memotong dan/ pajak pihak lain kewajibannya.

Jenderal

Pajak

untuk

keperluan pemeriksaan sesuai Pasal 35A UU KUP.

atau

memungut

Berdasarkan hasil analisa terhadap PT.

yang menjadi

Langgeng Karya Teknik adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT. Langgeng Karya Teknik tahun 2014 No. Kewajiban Wajib Pajak Pelaksanaan Sudah Belum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mendaftarkan dan melaporkan usahanya dan mendapatkan nomor NPWP Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain Memotong/memungut pajak Membayar atau menyetorkan pajak yang terutang Melaporkan pajak Menyelenggarakan pembukuan Memberikan keterangan untuk keperluan pemeriksaan

√ √ √ √ √ √ √


68

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

1. PT. Langgeng Karya Teknik telah terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak

terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.

Badan pada bulan Juni 2014 dan

5. PT. Langgeng Karya Teknik telah

telah mendapatkan nomor NPWP

melaksanakan kewajiban melaporkan

31.432.096.1.402.000 sebagai bukti

pajaknya dan juga telah mengisi SPT

bahwa PT. Langgeng Karya Teknik

Tahunan PPh badan 1771 serta

telah menjadi Wajib Pajak yang taat

menyerahkan

akan peraturan perpajakan.

tanggal 30 April 2015 sesuai dengan

2. PT. Langgeng Karya Teknik telah menghitung pajaknya sendiri dan pajak karyawannya sehingga sebagai

kepada

oleh kantor pajak. 6. PT. Langgeng Karya Teknik telah menyelenggarakan

Karya

berupa

telah

memenuhi

peraturan perpajakan.

pada

batas waktu yang telah ditentukan

wajib pajak badan PT. Langgeng Teknik

KPP

laporan

pembukuan keuangan

yang

dimulai dari awal pendirian usaha

3. PT. Langgeng Karya Teknik sudah

guna mendukung pengisian SPT


Tahunan

sebagai pemotong PPh Pasal 21

tahun pajak 2015.

karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan.

PPh

Badan1771

untuk

7. PT. Langgeng Karya Teknik belum pernah diperiksa oleh pemeriksa

4. PT. Langgeng Karya Teknik telah

pajak, namun PT. Langgeng Karya

melaksanakan kewajiban membayar

Teknik tetap melakukan kewajiban

atau

perpajakannya

menyetorkan

pajak

yang


dalam

hal


menghitung,

menyetor

dan

melaporkan pajaknya. 3.2. Menganalisa

biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari

pendapatan

dan

laporan keuangan fiskal karena tidak sesuai dengan peraturan dirjen pajak

biaya perusahaan

SPT

dahulu, sehingga akan dapat dilihat

Sebelum melakukan pengisian

Per-19/PJ/2014.

Tahunan

rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT.

PPh

Badan,

Langgeng

Karya

Teknik

melakukan

koreksi

fiskal

PT. harus

Berikut

adalah

Langgeng Karya Teknik tahun 2014.

terlebih

Tabel 2. PT. Langgeng Karya Teknik Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2014 menurut perusahaan Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal Positif Negatif Biaya gaji & staff Biaya kantor umum Biaya listrik, telepon, air Biaya operasional kendaraan Biaya keamanan dan lingkungan Biaya stationary Biaya perijinan Biaya penyusutan inventaris 2.897.000 2.897.000 Biaya penyusutan dep. kendaraan Biaya adm. bank Biaya bunga bank Pendapatan bunga bank 19.118.750 19.118.750 27.235.000 27.235.000 432.000 432.000 17.604 17.604 91.965 Sumber : PT. Langgeng Karya Teknik, 2014 Besarnya

Pajak

Penghasilan

(PPh)

-

91.965

-

berdasarkan tarif PPh badan menurut

Wajib Pajak badan yang harus dibayar

perusahaan adalah:

PT.

Penghasilan neto fiskal Rp. 122.975.687 Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Rp. 122.975.687 PPh Terutang 50% x 25% x 122.975.687 Rp. 15.371.961

Langgeng

Karya

Teknik


70

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

PT. Langgeng Karya Teknik Laporan Laba Rugi Komprehensif Tahun 2014 Pendapatan usaha 1.547.409.644 Harga pokok produksi 1.243.252.560 Pengeluaran Operasional

seharusnya 54.000.000,-

sebesar dimana

Rp. karyawan

terdiri dari 3 orang dan terhitung Biaya Gaji & Staff Bi. Kantor Umum Bi. Listrik, Telepon, Air Bi. Operasional Kendaraan Bi. Keamanan dan Lingkungan Bi. Stationary Bi. Perijinan Bi. Penyusutan Inventaris Bi. Peny. Depresiasi Kendaraan Bi. Administrasi Bank Bi. Bunga Bank

55.000.000 8.796.635 19.644.297 75.274.000 2.897.000 7.574.500 14.891.965 19.118.750 27.235.000 432.000 17.604

mulai bulan Juli 2014. Selain itu didalamnya termasuk beban PPh pasal

21

yang

tidak

dapat

dibebankan sebagai biaya karena ditanggung

Total Pengeluaran Operasional 230.881.751 Laba Usaha 73.275.333 Pendapatan Bunga Bank 91.965 Laba (Rugi) Usaha Sebelum Pajak 73.367.298 Koreksi Fiskal Bi. Keamanan dan Lingkungan 2.897.000 Bi. Penyusutan Inventaris 19.118.750 Bi. Penyusutan Depresiasi Kendaraan27.235.000 Bi. Administrasi Bank 432.000 Bi. Bunga Bank 17.604 49.700.354 Pendapatan Bunga Bank (91.965) Laba (Rugi) setelah Koreksi 49.608.389 Laba Fiskal Sebelum Pajak 122.975.687 PPH Pasal 29 15.371.961 Angsuran PPH 23 14.638.460 PPH Pasal 29 Kurang Bayar 733.501

oleh

penerima

penghasilan. 2.

Biaya Kantor Umum Biaya kantor umum tidak terdapat koreksi fiskal karena merupakan pengeluaran

untuk

keperluan

sehari-hari di kantor dan dapat menjadi

pengurang

pada

penghasilan. Laba (Rugi) Fiskal Setelah Pajak Tahun 2014

57.903.372

Angsuran PPH 25 Tahun 2015

61.125

3.

Biaya Listrik, Telepon, Air Biaya ini tidak dikoreksi karena

Menelaah biaya-biaya dan koreksi fiskal

merupakan

yang dilakukan berdasarkan peraturan

berhubungan dengan 3M yaitu

perpajakan adalah :

biaya untuk menagih, memperoleh

1.

dan memelihara pendapatan.

Biaya Gaji & staff Biaya gaji dan staff merupakan biaya untuk tenaga kerja, biaya ini


4.

pengeluaran

Biaya Operasional Kendaraan

yang


Biaya operasional kendaraan tidak

Biaya perijinan merupakan biaya

dikoreksi

yang dikeluarkan untuk pengurusan

pengeluaran

karena

merupakan

yang

berhubungan

dengan 3M yaitu biaya untuk menagih,

5.

6.

memperoleh

8.

dan

Biaya Penyusutan Inventaris Biaya

penyusutan

memang

perincian

seluruhnya hanya 8/12 dari total

untuk

bensin

kurang

dikoreksi

inventaris

memelihara pendapatan, hanya saja

tetapi

akumulasi

disebutkan sehingga menyebabkan

produksi sudah dimulai pada bulan

ambigu.

September.

Biaya Keamanan dan Lingkungan

9.

Biaya

penyusutan

tidak

detail untuk kendaraan apa tidak

Penyusutan

karena

Depresiasi

Biaya keamanan dan lingkungan

Kendaraan

seharusnya tidak dikoreksi karena

Biaya

berhubungan

kendaraan sama halnya dengan

dengan

kegiatan

penyusutan

depresiasi

perusahaan.

penyusutan

Biaya Stationary

hanya 8/12 saja dari total akumulasi

Biaya stationary tidak terdapat

penyusutan

koreksi fiskal karena merupakan

produksi

pengeluaran untuk alat tulis kantor

September.

keperluan sehari-hari di kantor dan

7.

ijin usaha.

inventaris

dikoreksi

yaitu

pada

awal

berjalan

yaitu

bulan

10. Biaya Administrasi Bank

dapat menjadi pengurang pada

Biaya administrasi bank seharusnya

penghasilan.

tidak dikoreksi karena merupakan

Biaya Perijinan

biaya administrasi bulanan. 11. Biaya Bunga Bank


72

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

Biaya bunga bank seharusnya tidak

Pendapatan bunga bank dikoreksi

dikoreksi karena merupakan biaya

negatif karena menurut ketentuan

bunga pinjaman untuk membiayai

fiskal pengenaan PPh-nya bersifat

operasional perusahaan.

Final.

12. Pendapatan Bunga Bank

Tabel 3. PT. Langgeng Karya Teknik Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2014 Menurut Perpajakan Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Fiskal Positif Negatif Biaya gaji & staff 55.000.000 1.000.000 54.000.000 Biaya penyusutan inventaris 19.118.750 12.745.833 6.372.917 Biaya penyusutan dep. kendaraan Pendapatan bunga bank 27.235.000 18.156.667 9.078.333 91.965

91.965

-

Sumber : Data diolah

Besarnya

Pajak

Penghasilan

laporan keuangan dengan SPT untuk

(PPh) Wajib Pajak badan yang harus

meyakinkan bahwa atas seluruh objek

dibayar PT. Langgeng Karya Teknik

PPh Pasal 21 telah dipotong pajak.

berdasarkan tarif PPh badan menurut

Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 21

perpajakan adalah:

paling

Penghasilan neto fiskal Rp. 105.177.833 Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak Rp. 105.177.833 PPh Terutang 50% x 25% x Rp. 105.177.833 Rp. 13.147.229

berikutnya dan jangka pelaporan adalah

Tax Review atas PPh Pasal 21 Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan data


lambat

tanggal

10

bulan

tanggal 20 bulan berikutnya. PT. Langgeng Karya Teknik menghitung besarnya nilai PPh Pasal 21 terutang yaitu dimana beban PPh Pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan


penerima

penghasilan

penghasilan

yang

sehingga

diterima

oleh

karyawan (take home pay) dipotong

PPh Pasal 21. Untuk menguji ketepatan waktu

pembayaran

dan

pelaporan

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. PT. Langgeng Karya Teknik Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2014 Masa Jumlah Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan Juli 136.875 30/09/2014 17/10/2014 Agustus 136.875 30/09/2014 30/09/2014 September 136.875 7/10/2014 17/10/2014 Oktober 178.125 7/11/2014 19/11/2014 November 178.125 7/12/2014 31/12/2014 Desember 178.125 7/01/2015 15/01/2015 Total 945,000 Sumber : SPT Masa PPh Pasal 21 PT. LKT, 2014

Menurut tax review dalam hal

sebagai biaya bagi pemberi kerja karena

perhitungan besarnya PPh Pasal 21

merupakan tanggungan bagi penerima

belum

penghasilan jadi harus dikoreksi dalam

sesuai

dengan

ketentuan

perpajakan, begitu juga dalam hal waktu

laporan laba rugi.

penyetoran dan pelaporan pajak belum

Tax Review atas PPh Pasal 23

sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan

Jumlah biaya gaji karyawan pada

PPh yang mengatur pemotongan pajak

laporan laba rugi SPT Tahunan Badan

atas penghasilan yang diterima atau

yang seharusnya adalah sebesar Rp.

diperoleh Wajib Pajak dalam negeri

54.000.000,- dimana terdiri dari 2 orang

yang berasal dari modal, penyerahan

karyawan yang terhitung sejak bulan

jasa, atau penyelenggaraan kegiatan

Juli 2014 dan bertambah 1 orang

selain yang telah dipotong PPh Pasal

sehingga menjadi 3 orang karyawan di

21, yang dibayarkan, disediakan untuk

bulan oktober 2014. PPh Pasal 21

dibayarkan, atau telah jatuh tempo

menurut fiskal tidak dapat dimasukkan

pembayarannya oleh badan pemerintah, (Yuni Devita) Review Pajak Atas …

74

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

subjek pajak badan dalam negeri,

dipotong pihak lain, sehingga terdapat

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha

kredit pajak yang diperhitungkan pada

tetap atau perwakilan perusahaan luar

SPT

negeri lainnya.

rekapitulasi PPh Pasal 23 yang dipotong

Pada PT. Langgeng Karya Teknik

pihak lain sebagai kredit pajak dalam

terdapat pendapatan perusahaan yang

perhitungan

Tahunan

Badan.

SPT

Berikut

Tahunan

Badan.

merupakan objek PPh Pasal 23 yang Tabel 5. Rekaitulasi PPh Pasal 23 Tahun 2014 Bulan Nilai (Dalam rupiah) November 2.445.087 Desember 12.193.373 Total 14.638.460 Sumber : SPT Tahunan badan PT. LKT, 2014

3.3. Menganalisa pendapatan dan

sehingga ada kemungkinan bahwa

biaya perusahaan

PT.

Langgeng

Karya

Tujuan dilakukannya tax review

mempunyai

selisih

salah satunya adalah mempersiapkan

perusahaan

dapat

perusahaan

sewaktu-waktu

pembetulan sendiri SPT-nya sebelum

perusahaan menghadapi pemeriksaan

dilakukannya tindakan pemeriksaan

pajak. Berikut beberapa hal yang harus

pajak.

apabila

dipersiapkan perusahaan terkait dengan

lebih

Teknik bayar,

melakukan

2. Berdasarkan dari hasil tax review,

hasil tax review :

diketahui adanya perbedaan koreksi

1. Berdasarkan dari hasil tax review,

fiskal menurut perusahaan dengan

masih

terdapat

dalam

penulis. Perbedaan itu disebabkan

dan

adanya biaya yang dikoreksi oleh

perhitungan SPT Tahunan Badan

perusahaan seperti biaya keamanan

melakukan

kesalahan

koreksi

fiskal



dan lingkungan, biaya penyusutan

Berdasarkan tax review atas Pajak

inventaris,

biaya

penyusutan

Penghasilan

depresiasi

kendaraan

dan

dilakukan

biaya

(PPh) maka

Badan

yang

kesimpulan

administrasi bank yang seharusnya

diperoleh adalah sebagai berikut.

dapat

dijadikan

perpajakan. memberi

biaya

menurut

1. Implementasi kewajiban perpajakan

Perusahaan

kurang

PT. Langgeng Karya Teknik sudah

untuk

memenuhi

keterangan pada bukti atau nota-nota

perpajakan

sehingga

perusahaan.

ambigu.

perincian

detail

dapat

menyebabkan

Apabila

sewaktu-waktu

dilakukan

yang

tindakan

pemeriksaan

seluruh yang

kewajiban

terdapat

dalam

2. PT. Langgeng Karya Teknik belum melaksanakan

penyetoran

dan

pada PT. Langgeng Karya Teknik,

pelaporan sesuai dengan ketentuan

kemungkinan bisa terjadi timbulnya

perpajakan. Dalam hal perhitungan

lebih bayar yang mungkin juga

dan penyusunan SPT Tahunan Badan

disertai sanksi administrasi. Untuk

terdapat beberapa kesalahan dalam

menghindari hal tersebut, perusahaan

hal pembebanan biaya pada laporan

harus memberikan perincian dengan

laba

jelas untuk keperluan pemakaiannya,

mengakibatkan

sehingga

terjadi

menurut perusahaan lebih besar dari

dapat

pajak terutang menurut ketentuan

pemeriksaan memberikan fiskalnya.

pada

saat

perusahaan bukti

hasil

koreksi

fiskal, pajak

sehingga terutang

perpajakan. 3. Upaya antisipasi apabila sewaktuwaktu

4. Kesimpulan

rugi

dilakukan

tindakan

pemeriksaan pajak belum dilakukan


76

E-ISSN: 2528-0163; 59 - 76

oleh PT. Langgeng Karya Teknik karena PT. Langgeng Karya Teknik masih

kurang

terperinci

Pandiangan

L.

2014.

Administrasi

Perpajakan. Jakarta: Erlangga

seperti

Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang

dalam memberikan keterangan untuk

Republik Indonesia Nomor 28

biaya

kendaraan

Tahun 2007 Tentang Ketentuan

sehingga mengakibatkan keterangan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

yang ambigu.

Jakarta

operasional

Pemerintah RI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Referensi Andini

LG,

dkk.

2014.

“Analisis

Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan

Badan

dan

Withholding Tax pada Hotel X”. Jurnal

Akuntansi

Universitas

Udaya 9.1 Evana

E,

Weddie.

Tahun

2008

Tentang

Pajak

Penghasilan. Jakarta Resmi S. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Resmi S. 2012. Perpajakan Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

2010.

Pajak

Penghasilan Pasal 21 : Teori & Aplikasi. Bandar Lampung: BPFE Unila Harnanto. 2010. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: BPFE UGM Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Suandy E. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat Sumarsan T. 2013. Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2. Jakarta: Indeks Sumarsan

T.

2015.

Perpajakan

Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan UndangUndang Terbaru. Jakarta: Indexs.


Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014

Recommend Documents