Putusan Nomor
: Put-64936/PP/M.VIIIB/15/2015
Jenis Pajak
: PPh Badan
Tahun Pajak
: 2010
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding adalah Koreksi Jumlah Penghasilan Neto sebesar Rp171.206.800,00 yang terdiri dari: 1. Food, penggantian imbalan dalam bentuk Natura Rp 9.635.300,00 2. Gas, penggantian, imbalan dalam bentuk Natura Rp 848.000,00 3. Rice, penggantian, imbalan dalam bentuk Natura Rp 160.723.500,00 Total Rp 171.206.800,00 Biaya Food penggantian imbalan dalam bentuk natura sebesar Rp9.635.300,00
Menurut Terbanding
: bahwa koreksi dilakukan karena Pemohon Banding kurang melakukan penyesuaian fiskal positif. Biaya makanan (food) tidak diberikan kepada seluruh karyawan Pemohon Banding berdasarkan pencatatan pada buku monthly report, makanan disediakan untuk keperluan mess dan keperluan security sehingga tidak memenuhi syarat dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa yang menjadi dasar Pemohon Banding adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 Pasal 2 huruf a dan Pemohon Banding juga menggunakan dasar dalam Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 7 s.t.d.d dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
Menurut Majelis
: bahwa biaya food sebesar Rp9.635.300,00 adalah terdiri dari: a. Biaya makanan dan minuman untuk keperluan mess sebesar Rp7.895.300,00 b. Biaya makanan dan minuman untuk security sebesar Rp1.042.500,00 c. Biaya makanan dan minuman untuk tamu di mess sebesar Rp697.500,00; bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya makanan (food) karena Pemohon Banding kurang melakukan penyesuaian fiskal positif, berdasarkan pencatatan pada buku monthly report, makanan disediakan untuk keperluan mess dan keperluan security dan makanan tersebut tidak diberikan kepada seluruh karyawan Pemohon Banding sehingga tidak memenuhi syarat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) dan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 serta biaya makanan (food) juga tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1563/WPJ.07/BD.04/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan pemberian natura dan kenikmatan
berupa biaya makanan (food) tersebut boleh dibebankan sebagai biaya karena Pemohon Banding adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di lokasi daerah terpencil sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1563/WPJ.07/BD.04/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil; bahwa menurut Majelis sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa: Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali; - penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, - serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, - Penjelasan antara lain: Pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya: 1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil; 2. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 menyatakan : Pasal 2 Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah : a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut; c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya; Pasal 3 Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat
kerja, atau b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 yang berbunyi: Pemberian Natura dan Kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah: a. Pemberian atau Penyediaan Makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; bahwa sesuai dengan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 yang berbunyi: Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi; dan dinas luar lainnya; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkan dan menyampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1563/WPJ.07/BD.04/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak diterbitkan dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun; bahwa berdasarkan penelitian Majelis, untuk kegiatan di daerah terpencil Pemohon Banding membeli bahan makanan atau minuman khususnya karyawan dan security serta tamu yang ada di mess tersebut; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Daftar Rincian Biaya, asli Cash payment voucher, bukti permintaan dana, Faktur / Bon Kontan, Material Issue Note, Goods Receive Note, Bon Pengantar Barang diketahui bahwa biaya makanan dan minuman untuk keperluan mess sebesar Rp7.895.300,00, untuk security sebesar Rp1.042.500,00, untuk tamu di mess sebesar Rp697.500,00 adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan mess berupa makanan dan minuman, perlengkapan mandi dan keperluan Mess lainnya, biaya untuk makanan dan minuman untuk anggota security yang bertugas menjaga mess, pengamanan kebun, pengawalan pengambilan uang serta biaya makan dan minum untuk tamu di mess; bahwa menurut Majelis biaya-biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding merupakan pengeluaran untuk keperluan makanan dan minuman karyawan, security dan tamu di Mess sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan maka pengeluaran biayabiaya untuk keperluan mess ini berupa natura atau kenikmatan dan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto; bahwa menurut Majelis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan Pemohon Banding berkenaan dengan keperluan makan dan minuman di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, sehingga dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak
Penghasilan Pemohon Banding; bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian tersebut di atas serta hasil uji bukti yang dilakukan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa food oleh Pemohon Banding dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp9.635.300,00 tidak dapat dipertahankan; Gas, penggantian, imbalan dalam bentuk natura Rp848.000,00. Menurut Terbanding
: bahwa koreksi dilakukan karena Pemohon Banding kurang melakukan penyesuaian fiskal positif atas biaya gas yang merupakan pemberian natura dan kenikmatan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa yang menjadi dasar Pemohon Banding adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 Pasal 2 huruf a dan Pemohon Banding juga menggunakan dasar dalam Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 7 s.t.d.d dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
Menurut Majelis
: bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian atas dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam pelaksanaan uji bukti diketahui bahwa biaya gas sebesar Rp848.000,00 merupakan pembelian gas elpiji untuk karyawan staff houses dan karyawan mess yang merupakan pemberian natura, biaya gas tidak termasuk dalam pengertian penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009, dengan demikian terbukti bahwa koreksi Terbanding atas gas sebesar Rp848.000,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; bahwa menurut Pemohon Banding pengeluaran biaya gas ini adalah pembelian untuk staff, karena letak perusahaan di daerah terpencil menyebabkan ketidakmampuan staff untuk mendapatkan atau membeli gas, sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan gas untuk memasak kepada para staff sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan maka pengeluaran biaya gas ini seharusnya merupakan pengurang penghasilan bruto; bahwa menurut Majelis sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 pada Pasal 2 huruf b berbunyi: Pemberian Natura dan Kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah: b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;
bahwa berdasarkan penelitian Majelis, untuk kegiatan di daerah terpencil Pemohon Banding membeli gas untuk keperluan karyawan; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Daftar Rincian Biaya, asli Cash payment voucher, bukti permintaan dana, Faktur / Bon Kontan, Material Issue Note, Goods Receive Note, Bon Pengantar Barang diketahui bahwa biaya gas sebesar Rp848.000,00 merupakan pembelian gas elpiji untuk karyawan staff houses dan karyawan mess yang merupakan pemberian natura; bahwa menurut Majelis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan Pemohon Banding berkenaan dengan biaya pembelian gas elpiji untuk karyawan staff houses dan karyawan mess tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, pengeluaran biaya-biaya untuk keperluan mess ini berupa natura atau kenikmatan dan dapat dibebankan atau dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Pajak Penghasilan Pemohon Banding; bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian tersebut di atas serta hasil uji bukti yang dilakukan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa gas oleh Pemohon Banding dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp848.000,00 tidak dapat dipertahankan; Koreksi Atas Rice Sebesar Rp160.723.500,00. Menurut Terbanding
: bahwa koreksi dilakukan karena Pemohon Banding kurang melakukan penyesuaian fiskal positif atas biaya beras (rice) yang merupakan pemberian natura dan kenikmatan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa Pemohon Banding mengemukakan bahwa terkait masalah beras yang dinyatakan oleh Terbanding bukan makanan dan dalam ketentuan tidak dinyatakan bahwa makanan yang diatur adalah berupa makanan siap saji, seperti yang kita tahu bahwa beras juga berupa makanan, bahan makanan dan jika dikatakan oleh Terbanding bahwa makanan yang diberikan adalah harus siap saji dengan kondisi perkebunan Pemohon Banding, maka tidak dimungkinkan untuk menyajikan makanan siap saji sehingga Pemohon Banding hanya memberikan berupa beras, kemudian terkait dengan food dan gas, memang merupakan biaya keperluan untuk mess, seharusnya tanpa melihat itu natura, Terbanding tidak dapat melakukan koreksi, karena itu bukan untuk keperluan karyawan melainkan untuk tamutamu Pemohon Banding dikarenakan tidak terdapat fasilitas hotel di daerah Pemohon Banding sehingga jika ada tamu, maka Pemohon Banding mengambil kebijakan untuk menginapkan tamu-tamu di mess Pemohon Banding beserta fasilitasnya dan seharusnya bukan termasuk natura yang diatur dalam Pasal 9 UU PPh.
Menurut Majelis
: bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian atas dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam pelaksanaan uji bukti diketahui bahwa biaya beras (rice) sebesar
Rp160.723.500,00 merupakan pembelian beras tetapi tidak diketahui apakah atas beras tersebut diperuntukan bagi seluruh pegawai atau hanya untuk sebagian pegawai saja karena tidak didukung dengan daftar pegawai yang menerima pembagian beras; bahwa pembelian beras yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk dalam pengertian penyediaan makanan dan minuman di daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 yang bukan merupakan Objek Pajak bagi pegawai yang menerimanya; bahwa biaya beras (rice) tidak sama dengan pemberian makanan/minuman di tempat kerja, dan tidak pula termasuk bentuk natura yang diberikan di daerah terpencil yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1563/WPJ.07/BD.04/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil; bahwa menurut Pemohon Banding catu beras adalah bentuk lain yang dapat diberikan, sebagai pengganti pemberian makanan yang disediakan oleh pemberi kerja kepada seluruh pegawai karena sifat pekerjaannya, kondisi dan lokasi tempat kerja yang tersebar di luas kurang lebih 764 hektare perkebunan kelapa sawit, tidak memungkinkan diberikan Iangsung dalam bentuk makanan siap saji atau nasi; bahwa menurut Pemohon Banding substansi pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tersebut adalah sama halnya dengan pemberian catu beras kepada karyawan yang karena sifat pekerjaan dan kondisi penugasannya, tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat memanfaatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tersebut di atas; bahwa menurut Majelis sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 pada Pasal 2 huruf a, berbunyi: Pemberian Natura dan Kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah: a. Pemberian atau Penyediaan Makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; bahwa berdasarkan penelitian Majelis, untuk kegiatan di daerah terpencil Pemohon Banding membeli beras (rice) khususnya untuk karyawan yang ada di mess tersebut; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti berupa Daftar Rincian Biaya, asli cash payment voucher, bukti permintaan dana, Faktur / Bon Kontan, Material Issue Note, Goods Receive Note, Bon Pengantar Barang diketahui bahwa biaya pembelian beras (rice) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan karyawan mess yang merupakan pemberian natura; bahwa menurut Majelis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan
yang diberikan Pemohon Banding berkenaan dengan biaya pembelian beras untuk karyawan biaya beras (rice) sebesar Rp160.723.500,00 tersebut, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan maka pengeluaran biaya-biaya untuk keperluan mess berupa natura atau kenikmatan dan dapat dibebankan atau dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto; bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian tersebut di atas serta hasil uji bukti yang dilakukan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa beras (rice) oleh Pemohon Banding dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp160.723.500,00 tidak dapat dipertahankan; menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan perhitungan koreksi Penghasilan Neto menjadi sebagai berikut : Uraian Koreksi : Food penggantian, imbalan dalam bentuk Natura Gas, penggantian, imbalan dalam bentuk Natura Rice, penggantian, imbalan dalam bentuk Natura Total
Jumlah Koreksi (Rp)
Koreksi yang dipertahankan (Rp)
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)
9.635.300,00
0,00
9.635.300,00
848.000,00
0,00
848.000,00
160.723.500,00
0,00
160.723.500,00
171.206.800,00
0,00
171.206.800,00
Penghasilan Neto menurut Keputusan Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Penghasilan Neto menurut Majelis
Rp18.233.883.804,00 Rp 171.206.800,00 Rp18.062.677.004,00
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perudangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1839/WPJ.07/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00072/406/10/058/12 tanggal 26 Juni 2012 Tahun Pajak 2010 atas nama Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut : Uraian Penghasilan Netto Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak
Semula (RP) 18.062.677.00 4 0 18.062.677.00
PPh Terutang Kredit Pajak PPh Kurang/(Lebih) Bayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar
4 4.017.146.458 5.434.778.832 (1.417.632.374 ) 0 (1.417.632.374 )
Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaan terakhir pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Sigit Henryanto, Ak., Nany Wartiningsih, SH, MSi Entis Sutisna, SH, M.Hum
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH
sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
