Nomor Putusan Pengadilan Pajak
Put.55378/PP/M.VIA/15/2014
Jenis Pajak
:
PPh Badan
Tahun Pajak
:
2009
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp161.716.154,00, yang terdiri dari: 1. Koreksi Penghasilan yang Dikenakan PPh Final menjadi Tidak Final sebesar Rp212.046.090,00 2. Koreksi atas Biaya untuk mendapatkan Penghasilan yang bersifat Final sebesar Rp27.716.094,00 3. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rp53.198.652,00 1. Koreksi Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp212.046.090,00
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar Rp210.397.000,00 ;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa menurut Pemohon Banding dapatlah hal ini menjadi Yuris Prudensi, bagi penerapan perlakuan Sewa Tempat Pemajangan sebagai penghasilan yang dikenai pajak Final;
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penghasilan yang dikenakan PPh final sebesar Rp210.397.000,00 didasarkan pada ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 yang ditegaskan dalam S58/PJ.43/2006, Sewa Tempat Pemajangan tidak dapat dikategorikan sebagai sewa tanah dan/atau bangunan karena yang digunakan adalah rak/display yang tidak dapat disamakan dengan tanah dan/atau bangunan, hal ini dapat diperbandingkan dengan sewa teras dimana yang menyewa menggunakan barang yang dimilikinya untuk dioperasikan di tempat tersebut, sedangkan untuk Sewa Tempat Pemajangan barang yang dipajang adalah bukan milik pihak penyewa tetapi milik Pemohon Banding, dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002; bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding karena pengertian atas pendapatan sewa tempat pemajangan (sering disebut sebagai sewa gondola) adalah pendapatan yang Pemohon Banding terima dari para produsen pemegang merk atas pemakaian tempat (space) tertentu di gerai toko Pemohon Banding, melalui franchisor/pewaralaba Pemohon Banding yakni PT. Indomarco Prismatama, pemegang merk waralaba INDOMARET, pendapatan sewa ini didasarkan pada Perjanjian Intern antara franchisee dengan Franchisor/Pewaralaba Indomaret yang melakukan perjanjian dengan principalnya yakni para produsen, supplier pemegang merk berupa “Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Pemajangan di Toko-Toko Indomaret dan Ceriamart”, dalam perjanjian tersebut yang menjadi objek perjanjian adalah tempat
pemajangan (bukan alat pemajangannya), melainkan posisi strategis di dalam toko, sehingga penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002; bahwa Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 berbunyi : “Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto”; lampiran I nomor 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 berbunyi : “Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN”; bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 junto Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 berbunyi :”Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan undustri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; bahwa berdasarkan data perjanjian yang disampaikan oleh Pemohon Banding yaitu berupa dokumen “Perjanjian Sewa Tempat Pemajangan” diketahui bahwa Pemohon Banding memperoleh penghasilan atas sewa tempat pemajangan dari produsen pemegang merk dengan menempatkan produk-produk mereka di tempat yang strategis; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon Banding adalah penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan berupa sewa tempat pemajangan di dalam bagian gedung toko, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002 junto Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 yang dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 10%; bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar Rp212.046.090,00, tidak dapat dipertahankan;
2. Koreksi atas Biaya untuk mendapatkan Penghasilan yang bersifat Final sebesar Rp27.716.094,00 Menurut Terbanding
:
bahwa dalam surat keberatan Pemohon Banding Nomor 001/IDM/TAX-FRC/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 (copy terlampir), atas sengketa biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final, Pemohon Banding tidak mengajukan sengketa dalam permohonannya, pemohon Banding hanya berpendapat bahwa total seluruh biaya adalah sebesar Rp1.049.191.943,00 yang berasal dari dua Toko yaitu Toko KH. Mansyur sebesar Rp622.391.022,00 dan Toko Kalisat sebesar Rp426.800.921,00, sengketa koreksi biaya sehubungan penghasilan yang bersifat final sebesar Rp27.716.094,00 baru diajukan pada saat pengajuan Banding;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Kompensasi kerugian yang masih dapat diperhitungkan adalah: Tahun 2005 = Rp 70.323.899,00 menurut LAP -55/WPJ.220/RP.03/2007 Tahun 2006 = Rp 70.519.617,00 berdasarkan surat banding Tahun Pajak 2006 Nomor: 001/IS/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 Tahun 2007 Tahun 2008 Total Kompensasi
Menurut Majelis
:
= Rp 0,00 = Rp 0,00 = Rp140.843.516,00
bahwa dengan dibatalkannya koreksi positif penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar Rp212.046.090,00, maka jumlah tersebut menjadi penghasilan final, sehingga atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan final tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto; bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00003/206/09/626/11 tanggal 11 Maret 2011 Tahun Pajak 2009 Terbanding menetapkan seluruh biaya sebesar Rp926.659.858,00 adalah biaya terkait dengan penghasilan non final, sehingga Majelis berpendapat karena terdapat penghasilan final sebesar Rp212.046.090,00 maka biaya yang terkait dengan penghasilan final tersebut harus dikeluarkan dari biaya yang ditetapkan oleh Terbanding; bahwa perhitungan biaya final tersebut dihitung dengan cara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut :
A. Penghasilan final : - Sewa Teras - Penghasilan Jasa Giro - Penghasilan Sewa Tempat Pemajangan Jumlah B. Peredaran Usaha C. Total Biaya Usaha
Rp 31.117.275,00 Rp 606.926,00 Rp212.046.090,00 Rp243.881.201,00 Rp8.153.923.713,00 Rp 926.659.858,00
penghitungan proporsional biaya untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final adalah : penghasilan final x total biaya usaha peredaran usaha Rp 243.881.201,00 x Rp926.659.858,00 = Rp27.716.094,00 Rp8.153.923.713,00 bahwa berdasarkan perhitungan di atas diketahui jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan final adalah sebesar Rp27.716.094,00; bahwa Majelis berkesimpulan biaya yang terkait dengan penghasilan final sebesar Rp27.716.094,00 tersebut bukan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sehingga harus dikeluarkan dari biaya usaha; bahwa perhitungan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya usaha Rp926.659.858,00 dikurangi dengan biaya terkait final sebesar Rp27.716.094,00 sehingga diperoleh biaya yang dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp898.943.764,00; 3. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rp53.198.652,00 Menurut Terbanding
:
bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa atas koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp53.198.652,00 Pemohon Banding tidak mempermasalahkan koreksi tersebut;
Menurut Pemohon Banding Menurut Majelis
:
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan menerima koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp53.198.652,00;
:
bahwa atas koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp53.198.652,00 Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding; bahwa oleh karena Pemohon Banding dapat menyetujui koreksi Terbanding atas penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp53.198.652,00, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penyesuaian fiskal negatif tersebut tetap dipertahankan;
Menimbang
:
bahwa dalam perkara banding ini terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan data diatas, maka kompensasi kerugian menurut Terbanding adalah sebesar Rp70.323.899,00 dan permohonan Banding atas kompensasi kerugian diusulkan untuk ditolak dan tidak dapat dikabulkan;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa Kompensasi kerugian yang masih dapat diperhitungkan adalah: Tahun 2005 = Rp 70.323.899,00 menurut LAP -55/WPJ.220/RP.03/2007 Tahun 2006 = Rp 70.519.617,00 berdasarkan surat banding Tahun Pajak 2006 Nomor: 001/IS/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 Tahun 2007 = Rp 0,00 Tahun 2008 = Rp 0,00 Total Kompensasi = Rp140.843.516,00
Menurut Majelis
:
bahwa atas sengketa kompensasi Pemohon Banding menyatakan bahwa terdapat rugi fiskal dari tahun 2005 sampai dengan 2008 sebesar Rp140.843.516,00 yang dapat dijadikan kompensasi kerugian di tahun 2009; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : bahwa atas rugi fiskal tahun 2005, Terbanding dalam Surat Uraian Banding dan dalam SKPKB Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/626/11 tanggal 11 Maret 2011 telah memperhitungkan rugi fiskal tersebut sebesar Rp70.323.899,00; bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding untuk sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-55/WPJ.220/RP.03/2007 terdapat rugi fiskal Tahun Pajak 2005 sebesar Rp70.323.899,00; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding mengakui adanya kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp70.323.899,00 yang berasal dari rugi fiskal Tahun Pajak 2005; bahwa rugi fiskal tersebut oleh Terbanding dikompensasikan ke Tahun Pajak 2009 sebesar Rp70.323.899,00 yang berasal dari rugi fiskal tahun 2005 adalah tidak tepat, karena seharusnya Terbanding memperhitungkan rugi fiskal Tahun Pajak 2005 tersebut adalah ke Tahun Pajak berikutnya yaitu Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 secara berurut, hal ini sesuai dengan ketentuan tentang cara mengkompensasikan rugi fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; bahwa oleh karena Terbanding tidak tepat dalam mengkompensasikan rugi fiskal maka Majelis berpendapat untuk membetulkan perhitungan kompensasi kerugian tersebut; bahwa karena terdapat rugi fiskal atau kerugian pada Tahun Pajak 2005 sebesar Rp70.323.899,00 dan atas rugi fiskal tersebut Majelis telah mengkompensasikan di Tahun Pajak 2006 sebesar Rp41.782.714,00 sesuai dengan Putusan Nomor Put.55376/PP/M.VI/15/2014 tanggal 19 September 2014; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan terdapat rugi fiskal dari Tahun Pajak 2005 sebesar Rp28.541.185,00 yang dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak 2007; bahwa untuk sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2007 telah diputus oleh Majelis dengan Putusan Nomor Put.55377/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 19 September 2014 telah diputuskan bahwa terdapat rugi fiskal sebesar Rp12.448.097,00; bahwa dengan demikian maka terdapat rugi fiskal dari Tahun Pajak 2005 yang masih tersisa sebesar Rp28.541.185,00 dan rugi fiskal Tahun Pajak 2007 sebesar Rp12.448.097,00, sehingga total rugi fiskal yang dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak 2008 sebesar Rp40.989.282,00 (Rp28.541.185,00 + Rp12.448.097,00);
bahwa untuk Tahun Pajak 2008 tidak terdapat data atau alat bukti terkait rugi fiskal, dan tidak ada data terkait nilai rugi fiskal yang telah dikompensasikan ke Tahun Pajak 2008 tersebut, sehingga Majelis tidak dapat mengetahui dengan pasti nilai rugi fiskal di Tahun Pajak 2008 dan nilai rugi fiskal yang telah kompensasi ke Tahun Pajak 2008 yang akan dijadikan dasar oleh Majelis untuk menentukan nilai rugi fiskal yang dapat dikompensasi ke Tahun Pajak 2009; bahwa oleh karena belum diketahuinya kompensasi rugi di Tahun Pajak 2008, maka untuk penghitungan pajak di Tahun Pajak 2009 Majelis belum memperhitungkan rugi fiskal dari Tahun Pajak 2005 dan 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk memperhitungkan rugi fiskal tersebut di Tahun Pajak 2008 dan apabila masih terdapat sisa atau saldo rugi fiskal tersebut maka Terbanding juga memiliki kewenangan berdasarkan UndangUndang Pajak Penghasilan untuk memperhitungkan rugi fiskal tersebut di Tahun Pajak 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Menimbang
:
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
Menimbang
:
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
Menimbang
:
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
:
bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
Menimbang
:
bahwa rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut : Uraian Koreksi
- Penghasilan yang dikenakan PPh Final -Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final - Penyesuaian fiskal negatif Jumlah menimbang
:
Pokok Sengketa (Rp) 212.046.090,00
Koreksi tidak dipertahankan (Rp) 212.046.090,00
Koreksi dipertahankan (Rp) 0,00
(27.716.094,00)
(27.716.094,00)
0,00
53.198.652,00 237.548.648,00
184.329.996,00
53.198.652,00 53.198.652,00
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2009 dihitung kembali sebagai berikut:
Penghasilan Neto menurut Terbanding Koreksi yang tidak dipertahankan: - penghasilan yang dikenakan PPh final - biaya terkait penghasilan final Jumlah Penghasilan Neto menurut Majelis mengingat
Memutuskan
:
Rp301.036.557,00 Rp212.046.090,00 (Rp 27.716.094,00) Rp184.329.996,00 Rp116.706.561,00
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; :
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-854/WPJ.12/2012 tanggal 06 Juni 2012, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/206/09/626/11 tanggal 11 Maret 2011, atas nama XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan Badan yang Terutang Kredit Pajak Pajak Penghasilan Yang Kurang/(Lebih bayar)
Rp116.706.561,00 Rp116.706.000,00 Rp 23.059.546,00 Rp 23.133.030,00 (Rp 73.484,00)
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh Majelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Tri Hidayat Wahyudi, Ak., MBA. ....................................sebagai Hakim Ketua, Drs. Aman A. Sinulingga, Ak. ……………….. ……….....sebagai Hakim Anggota, Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. ………………..….…...sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M.,…….…………….sebagai Panitera Pengganti, Putusan Nomor Put.55378/PP/M.VIA/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 19 September2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, sebagai berikut : Tri Hidayat Wahyudi, Ak., MBA. .......................................sebagai Hakim Ketua, Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.……….. ………............sebagai Hakim Anggota, Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. ………………..….……..sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M.,……………….…....sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.
