Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
PUT. 60560/PP/M.XB/15/2015
Jenis Pajak
:
Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
:
2005
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak yang tidak / kurang dibayar sebesar Rp5.569.626.800,00,;
Menurut Terbanding
:
bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa dalam kenyataannya Terbanding tidak pernah bisa memberikan detail • perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan sehingga menjadi dasar penerbitan SKPKB sekalipun sudah Pemohon Banding mintakan sebanyak dua kali pada saat SKPKB diterbitkan sebagai dasar Pemohon Banding mengajukan Keberatan dan di dalam Surat Keberatan maupun sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan sebagai dasar Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini.
Menurut Majelis
:
bahwa objek sengketa dalam sengketa banding ini adalah ketidak-setujuan Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00003/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013; bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00003/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 (SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 ( Putusan MA Nomor 2239 ), dimana terdapat kerugian Negara yang berasal dari pajak; bahwa jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo adalah sebesar Rp8.243.047.664,00 dengan perincian jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar sebesar Rp5.569.626.800,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp2.673.420.864,00; bahwa untuk melakukan penagihan pajak yang belum dibayar tersebut, Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ( Undang-Undang KUP ); bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo, yang diterbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Korporasi dan tidak dapat meyakini keabsahan penerbitannya baik secara formal maupun materil, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.
Pemohon Banding bukan merupakan Wajib Pajak yang dipidana dalam Putusan MA Nomor 2239 a quo,
2.
Terbanding tidak memuat perhitungan pajak terutang, namun langsung mencantumkan pajak yang
kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses pemeriksaan, 3.
Seharusnya Terbanding tidak serta merta menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo hanya berdasarkan Putusan MA Nomor 2239 a quo tanpa melakukan analisa dan proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan Undang-Undang KUP, sehingga data yang diperoleh dari Putusan MA Nomor 2239 a quo masih diharuskan untuk dilakukan proses pemeriksaan sebelum Surat Ketetapan Pajak diterbitkan,
4.
Terbanding telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Verifikasi, akan tetapi prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
5.
Pemohon Banding telah meminta penjelasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo beserta perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan dengan Surat Nomor: 753/JKT/SSL-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013,
6.
Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo dengan Surat Nomor : 1231/JKT/SSL-KPPMTO/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013;
7.
Terbanding mempertahankan jumlah Pajak yang tidak / kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Koreksi pajak yang tidak / kurang bayar dilakukan berdasarkan Putusan MA Nomor 2239 a quo, b. Penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang KUP dan peraturan pelaksaannya;
8.
Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 1442/JKT/SSL-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013, memberikan tanggapan atas SPUH tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding,
9.
Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding,
10. Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 1579/JKT/SSL-KWLDJP/XI/13 tertanggal 13 November 2013, telah meminta penjelasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas penerbitan Keputusan Keberatan beserta perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan, 11. Terbanding dengan Surat Nomor: S-2915/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 27 November 2013, menjelaskan kepada Pemohon Banding bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Terbanding adalah Putusan MA Nomor 2239 a quo, 12. Selanjutnya Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 1665/JKT/SSL-PP/XI/13 tanggal 20 November 2013 mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak; bahwa Terbanding dengan Surat Nomor: S-5386/PJ.07/2014 tanggal 3 September 2014 ( bukti T-22 ) menyampaikan penjelasan bahwa penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo, telah melalui prosedur pemeriksaan ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan: Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan,
bahwa Terhadap argument Pemohon Banding yang menyatakan bahwa: ”Penerbitan SKPKB oleh Terbanding tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan, karena pelaksanaannya tidak melalui prosedur peminjaman data/buku/dokumen kepada Pemohon Banding”, Terbanding memberikan tanggapannya sebagai berikut : a. Salah satu tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. dalam hal ini, pengujian dilakukan antara lain terhadap kebenaran perhitungan pajak terutang yang telah dihitung, diperhitungkan serta dilaporkan oleh Wajib Pajak. Untuk itulah, lazimnya Tim Pemeriksa Pajak membutuhkan sejumlah data / dokumen yang harus dipinjam dari pihak Wajib Pajak (Pemohon Banding) terperiksa, b. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding dalam rangka penerbitan SKPKB a quo, pengujian terhadap kebenaran perhitungan pajak terutang yang telah dihitung, diperhitungkan serta dilaporkan Wajib Pajak (Pemohon Banding) telah sepenuhnya dilakukan oleh badan peradilan yang menyidangkan perkara Suwir Laut yang pada akhirnya hasilnya telah berkekuatan hukum tetap setelah diputus terakhir oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA Nomor 2239 a quo, c. Proses pemeriksaan sehubungan dengan penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo ditujukan untuk menagih pajak terutang yang kurang dibayar atas nama Pemohon Banding, oleh karenanya Terbanding memandang tidak perlu meminjam data / buku / catatan / dokumen serta tidak perlu lagi dilakukan pengujian terhadap materi yang telah diuji oleh badan peradilan lain karena besarnya pajak terutang yang kurang dibayar telah diputus oleh Mahkamah Agung; d. Pemeriksaan dilakukan sebatas pada penelitian formal isi Putusan MA Nomor 2239 a quo, yang merupakan data sempurna (probatia plena) yang diajadikan acuan penagihan pajak terutang yang tidak / kurang dibayar melalui penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo. Perihal dijadikannya amar Putusan MA Nomor 2239 a quo sebagai dasar penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 aquo juga telah disampaikan kepada Pemohon Banding melalui SPHP, dan Pemohon Banding sendiri telah menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, e. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (1) huruf a mengatur bahwa pada hakikatnya peminjaman data / buku / catatan atau dokumen dari Wajib Pajak merupakan wewenang Pemeriksa Pajak, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada Pemeriksa itu sendiri apakah masih dipandang perlu atau tidak untuk meminjam sejumlah data / buku / catatan / dokumen Wajib Pajak (Pemohon Banding), f. Terbanding berpendapat bahwa tidak dilakukannya peminjaman data / buku / catatan / dokumen Wajib Pajak (Pemohon Banding) tidak melanggar ketentuan yang berlaku, bahwa Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang ditagih Terbanding dengan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo adalah sesuai Putusan MA Nomor 2239 a quo, pada halaman 471 sampai dengan 472, bahwa dalam pertimbangan Putusan MA Nomor 2239 a quo, pada halaman 471 sampai dengan 472, dinyatakan:
“Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tax Manager Asean Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asean. Agre Group (MG) yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agre Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT Hari (Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp1.259.977.695.752,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta senam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), bahwa Menurut Terbanding, jumlah pajak yang tidak / kurang bayar sesuai Putusan MA Nomor 2239 a quo, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Terbanding tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenarannya; bahwa Menurut Terbanding, mengacu pada ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN, maka SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo yang diterbitkan oleh Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Mahkamah Agung; bahwa selanjutnya Terbanding menyatakan, berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN, Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan banding, dan Pengadilan Pajak tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo; bahwa untuk memperkuat pendapatnya bahwa Keputusan Nomor KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan banding, Terbanding dalam penjelasan tertulisnya dengan Surat Nomor: S- 5854/PJ.07/2014 tanggal 24 September 2013 ( bukti T-23 ), mengutip pendapat-pendapat ahli, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -
Indroharto, S.H, Dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan keempat, 1993, halaman 223, menulis: “dalam penjelasan UndangUndang diberikan tiga macam contoh: 1. Keputusan Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan pertimbangan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena sertifikat justru dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan tetap, maka tidaklah tepat untuk masih dimungkinkan untuk diganggu gugat suatu sengketa di muka Peradilan TUN, disini tampak bahwa putusan masingmasing lingkungan peradilan itu sama derajadnya dan harus saling menghormati serta sejauh mungkin dihindarkan terjadinya perselisihan jurisdiksi antar lingkungan peradilan”,
-
R. Wiyono, SH, Dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, halaman 50 menulis : a. Yang dimaksud dengan "hasil pemeriksaan badan peradilan" dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 huruf e tersebut adalah hasil pemeriksaan dari penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, b. Jika yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat berasal atau diambil dari: 1) pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 2) amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada halaman 50 R. Wiyono, SH juga menuliskan : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dibaca bahwa Pasal 2 tersebut mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengakibatkan sengketa Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara", "...penjelasan
"..Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini", bahwa dari penjelasan Pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 itu bukan atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN. Sebagai akibatnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yang menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi ruang lingkup mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.", - Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H, Pendapat hukum yang disampaika secara lisan maupun tulisan dalam sidang pemeriksaan banding pada Majelis I Pengadilan Pajak tanggal 18 Agustus 2014 terhadap Sengketa Nomor 15075335-2002, menyatakan bahwa: “Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara filosofis memiliki makna bahwa penetapan tertulis yang ditetapkan pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan, khususnya yang berkekuatan hukum tetap, tidak termasuk keputusan tata usaha negara karena motivasi dalam bentuk alasan dan simpulannya pada keputusan tersebut merupakan implikasi atas amar penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai sumber hukumnya, yang kemudian penerbitan ketetapan tersebut selanjutnya menjadi sumber kewenangan yang ada pada pejabat tata usaha negara menurut peraturan
perundangundangan, dengan demikian, Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai maksud sebagai konsep parate executie atau eksekusi langsung untuk mencapailujuan yang dikehendaki peraturan perundang-undangan, secara diagramatis Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut: Telaah - Sumber motivasi (alasan dan kesimpulan) pengambilan keputusan - Materi subtansi
- Sumber wewenang
Pasal 2 huruf e Hasil pemeriksaan atau putusan badan peradilan Tindakan administrasi yang bersifat konkret melaksanakan pemeriksaan badan kekuasaan kehakiman dalam bentuk putusan (vonis) Wewenang atributif untuk melaksanakan penetapan atau Putusan pengadilan khususnya yang berkekuatan hokum tetap, sesuai dengan kewenangannya.
- Konsep tindakan hukum Konsep parate executie atau eksekusi langsung untuk mencapai tujuan yang dikehendaki peraturan perundangundangan.
Menimbang
:
dalam kasus sengketa karena adanya penerbitan SKPKB dan SKPKBT yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan basil pemeriksaan badan peradilan, khusunya kasasi Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kewenangan administrasi perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa kewenangan Terbanding tersebut adalah melaksanakan kewenangan atributif dalam pengelolaan pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak, yang tidak membutuhkan persetujuan badan atau pejabat lainnya, dengan demikian, Terbanding melakukan tindakan parate executie atau eksekusi yang rill dalam kewenangan administrasi perpajakan, yang berbeda dengan eksekusi putusan oleh jaksa, polisi atau KPK yang melaksanakan eksekusi menurut prinsip the right of due process of law, oleh sebab itu, dalam hal adanya putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadi dasar motivasi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKB, hakikatnya termasuk ke dalam bentuk keputusan tata usaha negara untuk melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Undang-undang Nornor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, -
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH,MH, Dalam keterangannya sebagai ahli pada sidang pemeriksaan banding pada Majelis V Pengadilan Pajak terkait kasus yang sama dengan perkara banding ini yang: melibatkan Pemohon Banding atas nama PT. Rantau Sinar Karsa (Asian Agri Group), pada hari Senin, 8 September 2014, dalam penjelasan tertulisnya menyatakan antara lain : "Mengapa norma Pasal 2 huruf e ini dibuat dalam Undang-Undang PTUN, hal ini terkait erat dengan
prinsip Kompetensi Absolut. di dalam kompetensi absolut dinyatakan bahwa wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik itu lingkungan badan peradilan yang sama maupun di luar lingkungan badan peradilan yang lain. berdasarkan pinsip kompetensi absolut tersebut, maka Keputusan TUN yang terbit dari suatu proses pemeriksaan dan/atau hasil putusan pengadilan tidak dapat diperiksa atau diadili dipengadilan TUN dan/atau di pengadilan lain yang berada di lingkungan badan peradilan TUN, Prinsip tersebut berlaku pula terhadap keputusan TUN di bidang perpajakan, yaitu bahwa suatu suatu keputusan TUN yang telah diperiksa dan/atau diadili oleh pengadilan lain, baik di lingkungan badan peradilan yang sama maupun oleh pengadilan di luar badan peradilannya. Konkretnya, dalam hal adanya keputusan TUN yang berkenaan dengan sengketa pajak yang sudah diperiksa dan/atau diputus oleh pengadilamlain tidak dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan pajak. hal ini berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang KUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak bahwa Pengadilan Pajak merupakan subsistem dari sistem peradilan tata usaha negara, maka pasal 2 huruf e ini pun berlaku bagi Pengadilan Pajak, dengan demikian, suatu keputusan TUN yang menyangkut sengketa pajak dapat diperiksa oleh Pengadilan Pajak sepanjang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang PTUN untuk diselesaikan pemeriksaannya oleh Pengadilan Pajak. dengan perkataan lain, suatu keputusan TUN dapat diperiksa baik oleh pengadilan TUN maupun di luar badan peradilan TUN, maka Pasal 2 pada umumnya den Pasal 2 huruf e pada khususnya yang diatur dalam Undang-Undang PTUN harus dijadikan dasar atau rujukan bagi pengadilan apapun, termasuk pengadilan pajak, untuk dapat atau tidak diperiksa atau diadili”; bahwa untuk menanggapi pendapat Terbanding tersebut diatas, Pemohon Banding menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang mengatur bahwa atas Keputusan Keberatan dapat diajukan banding; bahwa oleh karena Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan Pemohon Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP a quo dapat diajukan banding; bahwa selanjutnya untuk memperkuat pendapat / dalil-dalilnya bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 merupakan keputusan keberatan yang dapat diajukan banding, dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan beberapa pendapat ahli secara tertulis, sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Reff.107/YIM/I&I/VIII/14 Jakarta 6 Agustus 2014, mengenai : Pendapat Hukum Terhadap Proses Perkara Pajak Dan Putusan MA Nomor 2239 a quo yang Menyangkut Asian Agri Group”, antara lain memberikan analisis dan pendapat sebagai berikut : “Dari ketentuan pasal 13 ayat (5) tersebut jelas menyatakan dalam hal Wajib Pajak ”…….. setelah jangka waktu 10 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” dalam perkara ini atas nama terdakwa Suwir Laut, ke 14 perusahaan tersebut yang adalah sebagai wajib pajak tidak pernah didakwa diperiksa di pengadilan pidana bahkan tidak pernah mendapat hak haknya untuk melakukan suatu pembelaan pidana dengan demikian ke 14 Perusahaan tersebut bukanlah sebagai wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasan 13 ayat (5) Undang-UndangKUP, “Jika Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan pelanggaran hukum dengan bertindak selaku eksekutor dengan menerbitkan SKPKB/SKPKB untuk mementukan dan menagih besar Pajak Terutang
maka tindakan tersebut memberikan suatu akibat hukum baru sehingga 14 Perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group dapat melakukan upaya hukum keberatan maupun banding sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak”; 2. Dr. Wirawan B. Ilyas, Ak, menyampaikan tulisan mengenai : -
Problem Hukum Penuntasan Kasus Pajak Suatu Analisis Putusan MA Nomor 2239 a quo, yang dimuat dalam bulletin Mahkamah Agung, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas diponegoro Semarang,
-
Kajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Kasus Asian Agri Group, menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : “berdasarkan Undang-Undang KUP beserta peratuan pelaksanaannya dan bukti bukti hukum, pemeriksaan pajak dan verifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak telah melanggar undang undang dan peraturan pelaksanaannya sehingga produk hukum pemeriksaan maupun verifikasi berupa SKKB, SKPKB dan STP dinyatakan cacat demi hukum sehingga batal demi hukum dan proses selanjutnya berupa keberatan yang produknya putusan keberatan otomatis cacat hukum dan sehingga menjadi batal demi hukum”;
3. RE & Re Roesdijono, Eddy & Rekan, menyampaikan Pendapat Hukum Atas Pertanyaan Sebagai Berikut: Äpakah Keputusan Keberatan atas SKPKB Dan SKPKBT yang diterbitkan dari Putusan Badan Peradilan merupakan Objek yang dapat diajukan banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Dan Undang-Undang Pengadilan Pajak” menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : “Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang tidak dapat disengketakan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Perudang Undangan Perpajakan yaitu melalui pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (lex specialis), maka ketentuan pasal 2 huruf e UndangUndang Peratun sebagai ketentuan yang berlaku secara umum (lex generalis), tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkara di bidan perpajakan a quo dengan demikian SKPKB, SKPKB yang diterbitkan oleh Terbanding dalam perkara a quo yang pengajuan keberatannya diputus dengan keberatan a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga jelas Keputusan Keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Putusan Badan Peradilan tersebut merupakan obyek yang dapat diajukan Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang Undangan”; bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan/argumentasi yuridis dan bukti-bukti terkait, yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis menyampaikan pendapat dengan mempertimbangkan halhal sebagai berikut: Sengketa Formal : 1. Penerbitan SKPKB, a. Kewenangan dan Prosedur Penerbitan SKPKB, bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo, setelah memperoleh data / keterangan lain berupa Putusan MA Nomor 2239 a quo,
bahwa diketahui Putusan MA Nomor 2239 a quo merupakan putusan atas perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan terdakwa Sdr Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak dan terdapat kerugian negara yang berasal dari pajak yang tidak / kurang dibayar beserta sanksinya, bahwa Menurut Majelis, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana perpajakan kepada terdakwa tersebut tidak menghapuskan Hutang Pajak Pemohon Banding, karena Hutang Pajak hanya dapat hapus sesuai dengan ketentuan Hukum Pajak, yaitu karena Pembayaran, Kompensasi, Daluwarsa, Pembebasan dan Penghapusan, bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan ayat (5) Undang-Undang KUP, menyatakan: ayat (1), “Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, ayat (5), “Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan ayat (5) Undang-Undang KUP tersebut diatas, menurut Majelis Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo setelah melalui prosedur pemeriksaan ulang, bahwa Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: SPHP012/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 15 Mei 2013 telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan tersebut, bahwa terkait tidak dilakukannya permintaan data / dokumen oleh Terbanding pada saat pemeriksaan, menurut Majelis tidak menyebabkan pemeriksaan tersebut melanggar prosedur, karena pada hakikatnya peminjaman data / buku / catatan atau dokumen dari Wajib Pajak merupakan kewewenang Pemeriksa Pajak, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada Pemeriksa itu sendiri apakah masih dipandang perlu atau tidak. Dengan demikian Majelis sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding; b. Penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas Nama Pemohon Banding, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, terkait halaman 471 sampai dengan 472, dinyatakan: ”Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi)
yang tergabung di dalam Asian Agri Group (AAG) yaitu : 1. PT. Dasa Anugerah Sejati, 2. PT. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT. Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kecana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari, 7. PT. Tunggal Junus Estate, 8. PT. Riguna Agre Utama, 9. PT. Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT Hari (Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp1.259.977.695.752,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta senam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)”, sebagaimana pertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut”, bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "mensrea" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "mensrea" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "Individual Liability" dengan corporate Liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin "Vicarious Liability” diterapkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif”, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diterapkan sistim pemidanaan Pasal 14 a, 14 b dan 14 c sekalipun dipahami mungkin dipandang tidak tepat, namun hal tersebut mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana lebih pada ketentuan pemidanaan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada pendekatan retributif kepada pelaku individualnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari 14 ,(empat belas) korporasi tersebut”; bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diketahui pemeriksaan ulang yang telah dilakukan oleh Terbanding ditujukan kepada Pemohon Banding selaku Koorporasi, bukan kepada Suwir Laut, dengan demikian menurut Majelis SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo yang diterbitkan atas nama Pemohon Banding selaku Koorporasi, sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Penerbitan Surat Keputusan Terbanding, bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa Putusan MA Nomor 2239 a quo, merupakan data perpajakan yang semula belum terungkap
sehingga menjadi pedoman bagi Terbanding untuk menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo dan merupakan kewenangan Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP,
bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang menyatakan: “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan”, bahwa penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo dan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dilakukan atas kewenangan tersendiri berdasarkan Undang-Undang KUP, bukan berdasarkan putusan pengadilan, bahwa dengan demikian Menurut Majelis, Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, yaitu Undang-Undang KUP, sehingga bukan merupakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP, menyatakan: “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”, bahwa Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang KUP, menyatakan: “Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan undang-undang”, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: ”1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, 2. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”, bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, menegaskan : “Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan
Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundangundangan yang terkait yang mengatur demikian”, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut diatas, menurut Majelis Keputusan Terbanding merupakan Keputusan atas Keberatan sehingga Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013; Sengketa Materi : bahwa atas koreksi jumlah pajak yang tidak / kurang bayar sesuai SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo atas nama Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut: bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo sebesar Rp8.243.047.664,00 dengan perincian jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar sebesar Rp5.569.626.800,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp2.673.420.864,00; bahwa Terbanding menyatakan jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo sebesar Rp5.569.626.800,00 adalah berdasarkan Putusan MA Nomor 2239 a quo pada halaman 474 sampai dengan 475; bahwa Menurut Majelis, Putusan Mahkamah Agung a quo merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar dalam Putusan MA Nomor 2239 a quo merupakan bukti yang kuat bagi Terbanding untuk menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo; bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo dengan jumlah pajak yang tidak / kurang dibayar dalam Putusan MA Nomor 2239 a quo, sehingga penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo sudah benar; bahwa diketahui Terbanding menghitung besarnya sanksi administrasi berupa bunga dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo sebesar Rp2.673.420.864,00, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP, besarnya sanksi administrasi berupa bunga adalah sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, sehingga penghitungan jumlah sanksi administrasi berupa bunga adalah = 48% x Rp5.569.626.800,00 atau sama dengan Rp2.673.420.864,00; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang KUP; bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana ditetapkan oleh Terbanding dalam SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 a quo sebesar
Rp8.243.047.664,00, sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya koreksi Terbanding atas pajak yang tidak / kurang dibayar sebesar Rp5.569.626.800,00, tetap dipertahankan; bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat, tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00003/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013; Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1641/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00003/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013, atas nama PT XXX; Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00485//PP/PM/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 dan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. Naseri, S.E., M.Si. Mustakin, S.H., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding;
