PAJAK PENGHASILAN PAJAK 25 Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pajak 25 Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, kemudian dibagi12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh : Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011
Rp 50.000.000,00
Dikurangi 1.Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21)
Rp 15.000.000,00
2. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22)
Rp 10.000.000,00
3.Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (PPh Pasal 23)
Rp 2.500.000,00
4. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (PPh Pasal 24)
Rp 7.500.000,00
Jumlah kredit pajak
Rp 35.000.000,00
Selisih
Rp 15.000.000,00
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2012 sebesar : Rp 15.000.000 X 1/12 = Rp 1.250.000,00
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian Surat Pembaritahuan Tahunan Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terkhir dari tahun pajak yang lalu. Surat Ketetapan Pajak sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasrkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pakak Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan dan sesudah adanya keputusanmengenai kelebihan pembayaran pajak Apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama yahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena itu Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan utang pajak lain, sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut, maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhirdari tahun pajak yang lalu. Setelah dikelurkan keputusan Direktur Jendral Pajak, angsuran pajak untuk bulan berikutnyasetelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkan jumlah pajak yangterutang menurut keputusan tersebut.
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini 1. Pajak penghasila Pasal 25 dibayar/disetokan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. 2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitauan masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kerja.
Penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu 1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian Kompensasi kerugian adalah kompensasi fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pajak 25 dalam Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan dikurangi deganPajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar ataau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Apabila SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu atau dasar perhitungsn lainnya ternyata rugi, maka PPh Pasal 25 adalah nihil Contoh : a. Pajak Neto PT Abadi tahun 2011
Rp 120.000.000,00
b. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan c. Sisa kerugian yang belum dikompemsasikan tahun 2011
(Rp 150.000.000,00) (Rp 30.000.000,00)
d. Pph terutang tahun 2011 e. Kredit pajak (Pasal 22,Pasal 23, Pasal 24)
NIHIL Rp
2.000.000,00
(Rp
2.000.000,00)
f. PPh Pasal 25 tahun 2011
(Rp 30.000.000,00)
g. Pajak yang kurang/lebih bayar
(Rp 32.000.000,00)
Penghitungan PPh Pasal 25 Tahun 2012 dilakukan: Penghasilan Neto PTAbadi tahun 2011
Rp 120.000.000,00
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2011
Rp 30.000.000,00
Penghasilan kena pajak
Rp 90.000.000,00
Pph terutang dasar penghitung PPh Pasal 25 25% X Rp 90.000.000,00 = Rp 22.500.000,00 PPh Pasal 25 per bulan tahun 2012 (Rp 22.500.000,00 – Rp 2.000.000,00) / 12 = Rp 1.708.330,00 Apabila pada tahun 2011 tidak adaPajak Penghasilan yang dipotong atau oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 maka besarnya angsuran pajak bulanan PT Abadi tahun 2012 = 1/12 x Rp 22.500.000.000,00 = Rp 2.100.000,00 Dalam hal jumlah kerugian tidak habis dikompensasisehungga masih dapat dikompesasi pada tahun berikutnya, dicontohkan berikut ini 1. Data SPT Tahunasnn PPh Badan 2011 Penghasilan neto
Rp 100.000.000,00
Sisa kompensasi kerugian tahun 2010
Rp 320.000.000,00
Sisa kerugian yang dikompensasikan Pada tahun 2011
Rp 100.000.000,00
Penghasilan kena pajak
NIHIL
Angsuran PPh Pasal 25
NIHIL
2. Data SKP tshun pajak 2011 yang diterbitkan Juni 2012 Penghasilan neto
Rp 150.000.000,00
Kompensasi di tahun 2011
Rp 150.000.000,00
Sisa kerugian tahun 2010 yang Masih dapat dikompensasikan ( Rp 320.000.000,00 – Rp 150.000.000,00)
Rp 170.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 adalah NIHIL, karena sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto tahun pajak 2011 lebih besar dari penghasilan neto menurut SKP tahun pajak 2011. 2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur Adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan /atau modal, misalnya keuntungan dari pengaliahn harta. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan tidakteratur, maka dasar perhitunganPajak Penghasilan Pajak 25 adalah hanya penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut surat penbaritahuan TahunanPajak Penghasilan tahun pajak yang lalu. Besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 adalah sebesarPajak Penghasilan yang diperhitungkan sebagaimana dimaksut di atas, dikurangi deganPajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut sertaPajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, oasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi12 atau banyaknyabulan dalam bagian tahun pajak. 3. SPT Tahunan PPh Tahun lalu terlambat disampaikan Apabila Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukn (selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak ), maka besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung sebagai berikut :
1. Bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan disampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan, besarnya PPh Pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuranPajak Penghasilan Pajak 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. 2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung kembali sebagai berikut. a. SebesarPajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasikan tahun pajak yang lalu dikurangi denganPajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut sertaPajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan. b. Dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugin aatau dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak. Contoh 1. SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2011 disampaikan tanggal 25 Mei 2012, dengan data sebagai berikut a. Penghasilan neto/penhasilan kena pajak Rp 500.000.000,00 b. Pajak penghasilan terutang 25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00 c. PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp. 42.500.000,00 2. PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 sebesar TRp 5.000.000,00 a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa Januari dan Februari masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 sebesar Rp 5.000.00,00 b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai dengan April 2012 masing-masng sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2011 yaitu sebesar Rp 5.000.000,00
c. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai degan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 sebagai berikut. 1) Penghasilan neto 2011/penghasilan kena pajak sebesar dasr perhitungan, sebesar Rp 50.000.000,00 2) PPh Terutang atas pengahsilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00 adalah : 25% x Rp 500.000.000,00 =
Rp 125.000.000,00
3) PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tahun pajak 2011
Rp 42.500.000,00 Rp 82.500.000,00
4) PPh Pasal 25 untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2012 Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00 setiap bulan. d. Oleh karena PPh Pasal 25 bulan Maret sampai April 2012 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp 1.875.000,00 harus disetor dan terutangbunga sebesar: 1) Untuk masa Maret 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran 2) Untu masa April 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran 4. Wajib Pajak diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pajak penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut : 1. Bulan-bulan mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT Tahunan yang bersangkutan adalah sama degan besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan.
2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghaasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pajak 25 dihitung kembali. Contoh penghitungan 1. Permohonan perpajakan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 disampaikan pada tanggsl 10 Januari 2012,dengan menyampaikan perhitungan sementara sebagai berikut a. Penghasilan Neto Rp 400.000.000,00 b. PPh terutang 25% x Rp 400.000.00,00 = Rp 100.000.000,00 c. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00 PPh Pasal 25 = ( Rp 100.000.000,00 – Rp 42.500.000,00) x 1/12 = Rp 4.791.600,00 2. Diberikan izin perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 sampai dengan 30 Juni 2012 3. PPh Pasal 25 Desember 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 4. SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2011 disampaikan pada tanggal 5 Juni 2012, dengan data sebagai berikut : a. Penghasilan Neto/ Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000,00 b. Pajak penghasilan terutang c. 25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00 d. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dapat di kreditkan Rp 42.500.000,00 Berdasarkan data tersebut di atas, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2012 dihitung sebagai berikut. a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk Desember 2011 yaitu sebesar Rp 4.000.000,00
b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan dan Mei 2012 masing-masing sama besarnya dengan PPh Pasal 25 menurut perhitungan sementara yaitu sebesar Rp 4.791,600,00 c. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahunan pajak 2011sebagai berikut. 1) Penghasilan neto 2011/ penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan sebesar Rp 500.000.000,00 2) PPh Terutang atas penghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000,00 adalah 25% x Rp 500.000.000,00 =
Rp 125.000.000,00
3) PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tahun pajak 2011 Rp 42.500.000,00 Rp 82.500.000,00 4) PPh Pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai degan Desember 2012 sebesar Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00untuk setiap bulan. d. Oleh karena PPh Pasal 25 Maret sampai dengan Mei 2012 yang telah disetor masingmasing sebesar Rp 4.791.600,00 maka atas kekurangan masing-amsng sebesar Rp 2.083.400,00 harus disetor dan terutang bunga sebesar : 1) Untuk masa Maret 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 2) Untuk masa April 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. 3) Untuk masa Mei 2012 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni sampai dengan tanggal penyetoran. 5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT TahunanPajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan Contoh
1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2011 disampaikan tanggal 25 Maret 2012,dengan data sebagai berikut. a. Penghasilan kena pajak Rp 500.000.000,00 b. Pajak penghasilan terutang : 25% x Rp 500.000.000,00 = Rp 125.000.000,00 Pph Pasal 22. Pasal 23, Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000,00 2. PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2011 sebesar RP 5.000.000,00 3. Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2011,dengan data baru sebagai berikut: a. penghasilan neto tahun pajak 2012 Rp 600.000.000 b.Pajak Penghasilan terutang : 25% x Rp 600.000.000,00 = Rp 150.000.000,00 c. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp 42.500.000,00 Berdasarkan data tersebut diatas, besarnya angsuran PPh Pasal 25tahun pajak 2012 di hitung sebagai berikut: a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah sama besarnya dengan pph tahun pajak 2011 , yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan Maret sampai Juli 2012 dihitung berdasrkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 sebelum pembetulan sebagai berikut : 1) Penghasilan neto 2011 degan penghasilan kena pajak sebagaidasar perhitungan sebesar Rp 500.000.000,00 2) Pph terutang ataspenghasilan kena pajak sebesar Rp 500.000.000 adalah 25% x Rp 500.000.000,00 = 3) PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 tahun pajak 2011
Rp 125.000.000,00 Rp 42.500.000,00 Rp 82.500.000,00
4) PPh Pasal 25 untuk Maet degan Desember 2012 sebesar Rp 82.500.000,00 x 1/12 = Rp 6.875.000,00 untuk setiap bulan. c. Dengan adanya pembetulan SPT Tahunan PPh pada tanggal 16 Agustus 2012, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 sesudah pembetulan, sebagai berikut 1) Penghasilan Neto 2011/ pengahsailan kena pajak sebagai dasarr perhitungan, sebesar Rp 600.000.000,00 2) PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 600.000.000,00 adalah 25% x Rp 600.000.000 = 3) PPh Pasal 22, Pasal 23,Pasal 24 tahun pajak 2011
Rp 150.000.000,00 Rp 42.500.000,00 Rp 107.500.000,00
4) PPh Pasal 25 untuk bulan Maret samapi dengan Desember 2012 sebesar Rp 107.500.000,00 x 1/12 = Rp 8.958.300,00 untuk setiap bulan. d. Oleh karena PPh Pasal 25 bulan Maret sampai dengan Juli 2012 yang telah di setor masing-masing sebesar Rp 7.500.000,00 maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp 1.458.300,00 harus disetor dan terutang bunga sebesar : 1) Untuk Maret sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran 2) Untuk April sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran 3) Untuk Mei sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal penyetoran 4) Untuk Juni sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal penyetoran
5) Untuk Juli sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal penyetoran 6. Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak Perubahan keadaan badan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya satu tahun pajak( Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 537/Pj/2000 tanggal 29 Desember 2000) Wajib Pajak dapat menunujukkan bahwaPajak Penghasilan yang terutng yang menjadi dasra perhitungan besarnyaPajak Penghasilan Pajak 25, wajib paajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnyaPajak Penghasilan. Pengajuan permojhonan pengurangan tersebut dilaksanakan dengan syarat : 1. Diajukan secar tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 2. Wajib Pajak harus menyanpaikan penghitungan besarnyaPajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnyaPajak Penghasilan Pajak 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
PPh PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA, DENGAN HAK OPSI, BUMN, DAN BUMD PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru 1. Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan. Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. 2. Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkanketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan angsuran tersendiri.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili, maka besarnya angsuran pajaknya perlu diatur tersendiri agar besarnya angsuran mendekati keadaan sebenarnya. Contoh perhitungan penghasilan neto 1. Bagi Wajib Pajak baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan pembukuannya. 1) Wajib Pajak badan baru menyelenggarakan pembukuan PT Dadali terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Jakarta Tambora sejak tanggal 1 Februari 2011. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan Februari 2011 sebesar Rp 340.000.000,00 dan penghasilan neto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp 68.000.000,00 Besarnya PPh Pasal 25 bulan Februari 2011 sebagai berikut : a. Penghasilan Neto bulan Februari 2011
Rp 68.500.000,00
b. Penghasilan Neto disetahunkan
Rp 816.500.000,00
c. Pajak Penghasilan terutang : 25% x Rp 816.000.000,00 =
Rp 204.000.000,00
d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2011 : 1/12 x Rp 204.000.000,00=
Rp 17.000.000,00
2) Wajib Pajak orang pribadi baru menyelenggarakan pembukuan Gavin sebagai Wajib Pajak orang pribadi baru yang terdaftar dan memiliki NPWP sejak 1 Maret 2011. Dalam penyelenggaraan usahanya menggunakan pembukuan. Data yang diperoleh dari pembukuan dengan penghasilan bruto bulan Maret 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 dan beban yang diperkenakan sesuai undang-undang
perpajakan Rp 77.000.0000,00. Gavin belum menikahdan tidak mempunyai tanggungan. Besarnya PPh Pasal 25 bulan Maret 2011 a. Pengasilan bruto bulan Maret 2011
Rp 100.000.000,00
b. Beban sesuai undang-undang perpajakan
Rp 77.000.000,00
c. Penghasilan Neto bulan Maret 2011
Rp 23.000.000,00
d. Penghasilan Neto disetahunkan
Rp 276.000.000,00
e. PTKP (TK/0)
Rp 15.840.000,00
f. Penghasilan kena pajak
Rp 260.160.000,00
g. PPh Terutang 5% x Rp 50.000.000,00
Rp
2.500.000,00
15% x Rp 200.000.000,00
Rp
30.000.000,00
25% x Rp 10.160.000,00
Rp
2.540.000,00
Total PPh Terutang setahun
Rp
35.040.000,00
Rp
2.920.000,00
h. Besarnya angsuran Ph Pasal 25 bulan Maret 2011 = 1/12 x Rp 35.040.000,00
2. Bagi Wajib Pajak baru tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasian Neto atsu menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapatdihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan brutonya.
1) Wajib Pajak orang pribadi baru tidak menyelenggarakan pembukuan Wajib Pajak orang pribadi terdaftar sebagai Wajib Pajakpada KPP sejak tanggal 1 Mei 2011 dengan status kawin. Peredaran/Penerimaan bruto menurut catatan harian
bulan Mei 2011 sebesar Rp 18.340.000,00. Persentase Norma Penghitungan sesuai dengan usaha Wajib Pajak diasumsikan 30%. Besarnya PPh Pasal 25 bulan Mei 2011 dihitung sebagai berikut a. Peredaran bruto bulan Mei 2011
Rp 18.340.000,00
b. Penghasilan Neto bulan Mei 2011 30% x Rp 18.340.000,00
Rp 5.502.000,00
c. Penghasilan neto disetahunkan
Rp 66.024.000,00
d. PTKP (K/0)
Rp 17.160.000,00
e. Penghasilan Neto setleh dikurangi PTKP
Rp 48.864.000,00
f. Pajak penghasilan terutang : 5% x Rp 48.864.000,00 =
Rp
2.443.200,00
Rp
203.600,00
g. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan Mei 2011 : 1/12 x Rp 2.443.200,00 PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa dengan Hak Opsi Besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang di bayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, di bagi 12. Apabila Wajib Pajak bank atau sewa dengan hak opsi adalah Wajib Pajak baru besarnya angsuran PPh perbulan untuk triwulan pertama adalah jumlah PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang di setahunkan, di bagi 12. Contoh perhitungan: PT Bank Amerta berdiri dan terdaftar sebagai Wajak pada KPP Jakarta Kebayoran Baru sejak tanggal 1 April 2011. Dalam perkiraan laporan keuangan triwulan April sampai dengan Juni 2011 menunjukkan penghasilan netto sebesar Rp 80.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 25 masing-masing untuk bulan April, Mei, Juni 2011 di hitunh sebagai berikut. 1. Perkiraan penghasilan netto triwulan yang disetahunkan:
4 x Rp 80.000.000,00
= Rp 320.000.000,00
2. PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 UUPPh: 25% x Rp 320.000.000,00
= Rp 80.000.000,00
3. Besarnya PPh pasal 25 masing-masing untuk bulan April, Mei Juni: 1/12 x Rp 80.000.000,00
= Rp 6.666.600,00
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD Ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-undang PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya angsyran PPh Pasal 25 usaha Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya berdasarkan peraturan undangundang harus membuat laporan keuangan berkala. Peraturan tersebut adalah: 1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD selain Bank dan sewa dengan hak opsi dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah jumlah PPh yang di hitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anngaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dalam RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23 serta Pasal 24 yang di bayar atau terutang di luar negri tahun pajak yang lalu, di bagi 12. 2. Dalam hal RKAP yang belum disahkan , maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Setalah RKAP disahkan dalam RUPS, maka besarnya PPh Pasal 25 di hitung sesuai butir 1, mulai bulan awal tahun pajak.
PPh Pasal 25 bagi Wjib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Sesuai peraturan Menetri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Kewajiban Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep. 32/Pj./2010 tnggal 12 Juli 2010: 1. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. 2. Pengertian pengecer adalah orang pribadi yang melakukan:
a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan atau b. Penyerahan jasa. 3. WPOPPT mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelyanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajak. Ketentuan ini berlaku juga bila tempat usaha dan yempat tinggal WPOPPT berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayan Pajak yang sama. 4. WPOPPT pada butir 3 akan diterbitkan NPWP cabang. 5. Angsuran PPh Pasal 25 WPOPPT dan sanksi serta kewajiban SPT masa: a. Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan perbulan yang harus di bayar sendiri oleh Wajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU no.7 tahun 1983 tentang PPh. b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WPOPPT sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto tiap bulan di masing-masing tempat usaha. c.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank yang mencantumkan NPWP.
d. Pembayaran PPh merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang besangkutan. e. WPOPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Peerimaan Negara, di anggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada surat Setoran Pajak. f. WPOPPT dengan jumlah angsuran pajak PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Dalam hal WPOPPT tidak melakukan usaha sebagai pedagang pengecer di tempat tinggalanya maka WPOPPT tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. h. Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan: 1) Setelah tanggal jatuh tempo prmbayaran tetapi melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 2) Seyelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
i. WPOPPT yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda. j. WPOPPT menyampaikan SPT PPh dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WPOPPT dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Pwraturan Dikjen Pajak. Pengurangan PPh Pasal 25 dalam Tahun 2009 Ketentuan pengurangan ini tertuang dalam peraturan Dikjen Pajak Nomor 10/Pj./2009 yang barlaku per Februarai 2009 Pokok-pokok pengaturan pengurangan adalah sebagai berikut: 1. Kualifikasi Wajib Pajak dan besarnya pengurangan PPh Pasal 25 Besarnya pengrangan PPh Pasal 25 yang diberikan kepada Wajak sampai dengan 25% untuk masa pajak Januari sampai Juni. Pengurangan PPh Pasl 25 dimaksud di hitung dari besarnya PPh Pasal 25 bulan Desember yang seharusnya di bayar oleh Wajak sesuai dengan Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Wajak yang diberikan pengurangan untuk masa Januari-Juni 2009, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat Wajak terdaftar tentang besarnya PPh Pasal 25 yang di minta disertai dengan: a. Perhitungan PPh yang terutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2008 atau Penghitungan Sementara PPh terutang tahun pajak 2008. b. Perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang 2009. Pemberitahuan yang di maksud harus di tanda tangani oleh pengurus/direksi dan disampikan paling lama 30 April 2009. 2. Tata cara pengajuan permohonan Permohonan mengenai penguran besarnya PPh untuk masa pajak Juli-Desember 2009 di atur sebagai berikut: a. Wajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke kepala KPP tempat Wajak terdaftar paling lama 30 Juni 2009, apabila Wajak dapat menunjukkan bahwa besarnya PPh yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Januari-Juni. b. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 di sertai dengan perkiraan perhitungan PPh terutang berdasarkan:
1) Penghasilan yang di terima atau di peroleh sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan. 2) Perkiraan penghasilan yang akan di terima atau di peroleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009. c. Atas permohonan yang di ajukan Wajak KPP melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi Wajak di tahun 2009. d. Kepala KPP menerbitkan surat keputusan tentang besarnya PPh Pasal 25 masa pajak Juli-Desember 2009 berdasarkan hasil evaluasi, paling lama 15 hari kerja sejak permohonan di terima lengkap. e. Apabila dalam jangka waktu sebagaiman di butir 4 kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan Wajak sebagaimana di maksud pada butir 1 di anggap di kabulkan dan kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan tersebut paling lama 3 hari kerja sebagaiman pada butir 4 berakhir. 3. Wajib Pajak yang tidak mengajukan permohonan pengurangan Wajak yang di maksud membayar PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli-Desember 2009 sebesar PPh Pasal 25 yang di hitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), yat (4) dan ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
