Nomor Putusan Pengadilan Pajak
:
Put-55895/PP/M.XIA/99/2014
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Permohonan gugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013;
Menurut Tergugat
:
bahwa dalam surat gugatan disebutkan salah satu dasar hukum gugatan yaitu Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: (b) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26”;
Menurut Penggugat
:
bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, yang memutuskan PPh dapat terutang atas keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh pada tahun pajak 2002 tetapi ditetapkan sebagai objek PPh tahun pajak 2003, harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Tanggapan diketahui kronologis penerbitan objek Gugatan menurut Tergugat sebagai berikut: a. Adanya Laporan Pengaduan oleh Pihak ke III yang diterima Dit. Inteldik. Nomor Agenda 713/AGM tanggal 5 April 2007. b. Intruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor SR-91/PJ.0531/2007 tanggal 31 Mei 2017. c. Diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor PRIN- 004/WPJ 19/BD.03/2007. d. Diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-001/WPJ 19/2013 tanggal 11 oktober 2013. e. Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar menyampaikan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LPBP-001/WPJ.19/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu dimana Penggugat terdaftar pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Surat Pengantar Nomor SP-1265/WPJ.19/2013 yang diterima oleh Ibu Melfa Matondang – NIP 196301271985032002 tanggal 11 Oktober 2011. f. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu menerbitkan Surat Tugas Verifikasi nomor ST-01/WPJ.04/KP.0109/2013 tanggal 11 Oktober 2013. g. Pada tanggal 16 Oktober 2013 diterbitkan surat panggilan dalam rangka verifikasi kepada Penggugat dengan nomor Surat S-3110/WPJ.04/KP.0109/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan surat ralat panggilan dalam rangka verifikasi Nomor S-
3120/WPJ.04/KP.0109/2013 tanggal 17 Oktober 2013. h. Pada tanggal 18 Oktober 2013 diadakan klarifikasi terhadap Penggugat dengan Berita Acara Nomor : BA : 007/WPJ.04/KP.0109/2013. i. Pada tanggal 22 Oktober 2013 disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor PHV-001/WPJ.04/KP.0109/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima oleh Kuasa Penggugat, Bapak Agus Susetyo. j. Pada tanggal 22 Oktober 2013 disampaikan Surat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi nomor S-3123/WPJ.04/KP.0109/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima oleh Kuasa Penggugat, Bapak Agus Susetyo. k. Pada tanggal 23 Oktober 2013 dilakukan pembahasan akhir hasil verifikasi di ruang Rapat KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Tim Verifikasi, Perwakilan Penggugat dan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. l. Pada tanggal 25 Oktober 2013 diterima surat nomor : 022/MSM-BIO/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal klarifikasi tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor PHV-01/WPJ.04/KP.0109/2013 atas nama Penggugat Tahun Pajak 2003. m. Pada tanggal 25 Oktober 2013 diterima Surat Tembusan Permohonan Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. n. Pada tanggal 25 Oktober 2013 dibuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi nomor BA- 012/WPJ.04/KP.0109/2013 dan telah ditandatangani oleh Penggugat. o. Pada tanggal 28 Oktober 2013 diterbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 nomor 00001/206/03/011/13 dengan nilai ketetapan sebesar Rp1.742.269.296.320,00 . p. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan gugatan untuk membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 Tahun Pajak 2003 dengan surat nomor 035/MSM-BIO/XI/2013 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak hari Rabu tanggal 27 November 2013. q. Dalam surat gugatan disebutkan salah satu dasar hukum gugatan yaitu Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; r. Penggugat selain mengajukan gugatan juga mengajukan permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak penghasilan (PPh) Badan Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 untuk tahun Pajak 2003 nomor 001/MSM-BI0/1/2014 tanggal 3 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu tanggal 06 Januari 2014; bahwa berdasarkan pemeriksan Majelis atas data kronologis yang disampaikan oleh Pengggugat diketahui sebagai berikut : Tahun 2001 •
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan terkait dengan Pajak Penghasilan atas keuntungan karena pembebasan utang usaha yang direstrukturisasi melalui lembaga
yang dibentuk oleh pemerintah (Satuan Tugas Prakarsa Jakarta) yang diatur secara khusus dalam UU Pajak Pengahasilan Pasal 31b, PP Nomor 7 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 113/KMK.03/2011; a. Dibebaskan dari pengenaan PPh sebesar 30% dari PPh terutang (Pasal 4 ayat (1) PP 7/2001) b. 70% dari PPh terutang yang tidak dibebaskan dapat diangsur pembayarannya selama 5 tahun sejak tanggal ketetapan pajak (Pasal 4 ayat (2) PP 7/2001); Tahun 2002 • •
Terbit Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP-02/K.KKSK/12/2002 tanggal 30 Desember 2002; Ketua KKSK memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Keringanan Pajak Penghasilan kepada PT Bakrie Investindo;
Tahun 2003 •
PT Bakrie Investindo menyampaikan data yang diminta Direktur Jenderal Pajak, sebagai tindak lanjut SK KKSK;
Tahun 2007 •
•
Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, memerintahkan melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-004/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007; Berdasarkan Data IDLP berupa tidak dilaporkannya penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan utang;
Tahun 2013 •Wajib Pajak tidak terbukti melakukan tindak pidana; •Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SK Keringanan PPh atas keuntungan karena pembebasan utang; •Direktur Jenderal Pajak justru menerbitkan SKPKB atas keuntungan karena pembebasan utang; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan diketahui Penggugat tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Penggugat Nomor : 001/MSM-
BIO/I/2014 tanggal 3 Januari 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan diketahui pada saat persidangan dinyatakan cukup, belum diterbitkan Keputusan Tergugat atas Surat Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Badan 2003 Nomor : 001/MSM-BIO/I/2014 tanggal 03 Januari 2014; bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas Surat Penggugat Nomor Surat: 07/MSMBio/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang merupakan lampiran Surat Nomor 008/MSMBIO/V/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 (Diantar Langsung) diketahui Penggugat telah mencabut Surat Permohonan Pembatalan SKPKB PPh Badan 2003 Nomor: 001/MSM-BIO/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 atas nama Penggugat; bahwa objek gugatan menurut Penggugat adalah Keputusan Tergugat berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, yang menetapkan besarnya PPh terutang atas keuntungan karena pembebasan utang usaha yang diperoleh Penggugat pada tahun pajak 2002 adalah salah prosedur dan karenanya tidak sah, tanpa memperhatikan: a.Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP02/K.KKSK/12/2002 tanggal 30 Desember 2002, yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keputusan Keringanan Pajak Penghasilan atas Keuntungan karena Pembebasan Utang Usaha b.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.42/1999 Jo. SE-22/PJ.42/2000 tentang Pengakuan Penghasilan atas Pembebasan Utang Bagi Wajib Pajak Tertentu, yang mengatur bahwa saat PPh yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang usaha adalah pada saat diperolehnya pembebasan utang usaha tersebut. bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;” bahwa Dasar hukum gugatan menurut Penggugat adalah :
i. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; ii.Pasal 23 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan : "(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b.Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; d.Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak; hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak." bahwa Majelis berpendapat ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat ketentuan mengenai gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap kesalahan prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak; bahwa ketentuan mengenai gugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan baru diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa Majelis berpendapat ketentuan Pasal 23 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menuntut adanya dua Keputusan yaitu Keputusan yang diajukan gugatan dan Keputusan yang mendahuluinya. Dalam hal ini pengajuan gugatan hanya atas suatu Keputusan sehingga untuk dapat diajukan gugatan harus ada Keputusan yang mendahuluinya; bahwa secara yuridis, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 merupakan suatu Keputusan perpajakan; Bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak setuju dengan Keputusan tersebut terkait dengan prosedur penerbitannya dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa Keputusan yang berkaitan dengan upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan; Dengan demikian pengajuan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 adalah premature, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena tidak ada Keputusan yang mendahuluinya; bahwa tentang dalil Penggugat dalam Surat Bantahan atas pendapat Tergugat yang menyatakan : “Menurut Tergugat, pengajuan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 adalah prematur, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP karena tidak ada Keputusan Beschikking yang mendahuluinya. Menurut Penggugat, pendapat Tergugat tersebut tidak tepat, karena unsur Keputusan Beschikking yang mendahuluinya, yang menurut Tergugat tidak ada, dalam kenyataannya ada, yaitu dengan tidak diterbitkannya Keputusan yang seharusnya, berupa Surat Keputusan Keringanan Pajak Penghasilan.” bahwa Majelis berpendapat bahwa surat Keputusan keringanan pajak bukan sebagai surat Keputusan yang mendahului Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek sengketa karena tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa dengan tidak diterbitkannya/atau diterbitkannya surat Keputusan keringanan pajak penghasilan dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, sehingga Majelis tidak melihat hubungan langsung antara surat Keputusan keringanan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas karena objek gugatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka Majelis berpendapat bahwa Majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima; bahwa Majelis memeriksa permohonan kedua dalam surat Penggugat sebagai berikut: 2. Permohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013;
Menurut Tergugat : bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan Penagihan pajak atas SKPKB tersebut di atas dinyatakan ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak, (berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Mengingat Penggugat sejak ditetapkan sebagai debitur yang melakukan restrukturisasi utang usaha pada tahun 2000 hingga saat ini tidak melakukan kegiatan usaha apapun dan tidak lagi memiliki asset apapun. bahwa menurut Tergugat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak"., dengan demikian Tergugat berhak untuk melakukan penagihan. Menurut Penggugat : bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 035/MSM-BIO/XI/2013 tanggal 22 November 2013 menyatakan permohonan sebagai berikut: bahwa Penagihan pajak atas SKPKB tersebut di atas dinyatakan ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak, (berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Mengingat PT Bakrie lnvestindo sejak ditetapkan sebagai Debitur yang melakukan restrukturisasi utang usaha pada tahun 2000 hingga saat ini tidak melakukan kegiatan usaha apapun dan tidak lagi memiliki asset apapun. Menurut Majelis bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : “(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.” Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan; Bahwa berdasarkan pemeriksana Majelis atas surat gugatan Nomor 035/MSMBIO/XI/2013 tanggal 22 November 2013 diketahui Penggugat tidak secara jelas dan rinici menjelaskan kerugian apa saja yang timbul apabila penagihan dilaksanakan; bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan” sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut di atas; bahwa Penggugat sampai dengan persidangan dinyatakan cukup oleh Majelis, tidak dapat menyampaikan bukti-bukti dimaksud; bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup memadai mengenai adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan; bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan Penggugat atas penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013; Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk : 1. Gugatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 tidak dapat diterima; 2. Menolak pemohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013; mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, tidak dapat diterima dan menolak pemohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, atas nama: PT XXX; Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XI A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Idawati Arif Subekti Djoko Sutrisno Arief Kurniadi
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti.
