Putusan Nomor
: Put-68160/PP/M.IXB/19/2016
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan klasifikasi atas impor Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 424616 tanggal 21 Oktober 2014 pada pos tarif 5903.10.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3921.90.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 10% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 26.933.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
: bahwa barang yang diimpor dengan PIB nomor 424616 tanggal 21 Oktober 2014 berupa Yarn and PVC Laminated (19 jenis barang) Iebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3921.90.9000 dan dikenakan BM 10%, PPN 10%, PPh 2,5%;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa mengingat Yarn and PVC Laminated dalam berbagai ukuran dan warna (pos 1 s.d. 17) diidentifikasikan tekstil yang salah satu sisinya dilapisi dengan plastik yang berfungsi sebagai penguat, menurut Pemohon Banding barang impor lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 5903.10.00.00;
Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-8720/KPU.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 dimana atas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 424616 tanggal 21 Oktober 2014, jenis barang Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang) yang diberitahukan pada pos tarif 5903.10.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 3921.90.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 10% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 26.933.000,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-8720/KPU.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Yarn and PVC Laminated dalam berbagai ukuran dan warna (pos 1 s.d. 19) merupakan tekstil yang salah satu sisinya dilapisi dengan plastik yang berfungsi sebagai penguat, menurut Pemohon Banding barang impor lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 5903.10.00.00; bahwa berdasarkan PIB dan dokumen pelengkap pabean, barang impor diberitahukan sebagai Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB); bahwa berdasarkan data dan foto serta contoh barang yang ditunjukkan pada saat persidangan, Majelis mengidentifikasikan barang impor sebagai lembaran plastik non seluler dari jenis polyvinylchloride (PVC) yang diperkuat/dikombinasi dengan tekstil;
bahwa berdasarkan catatan 1 KUMHS, "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain"; bahwa berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) 3 (b) disebutkan bahwa barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set untuk penjualan eceran yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan; bahwa sesuai BTKI 2012, uraian pos 39.21 adalah sebagai berikut: Bab 39 Plastik dan barang daripadanya 39.21
Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik.
3921.90 3921.90.10.00 3921.90.20.00 3921.90.30.00 3921.90.90.00
- Seluler: - Lain-lain: - - Dari fiber divulkanisasi - - Dari protein dikeraskan - - Dari turunan kimia dari karet alam - - Lain-lain
bahwa sesuai uraian pos tarif dalam pos 39.21 BTKI 2012 di atas, pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik non seluler dari polimer vinil klorida diklasifikasikan pada pos tarif 3921.90.90.00; bahwa berdasarkan Catatan Penjelasan pos 39.21 disebutkan tentang kombinasi plastik dan tekstil sebagai berikut: Produk berikut ini juga tercakup dalam bab ini: (d) Plat, lembaran dan strip plastik seluler yang dikombinasi dengan tekstil pabrik, lakan atau bukan tenunan, dimana tekstil tersebut dimaksudkan untuk tujuan penguatan; bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang dan uraian pos tarif pada BTKI 2012, barang impor berupa Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diidentifikasikan sebagai lembaran plastik non seluler dari jenis polyvinylchloride (PVC) yang diperkuat/dikombinasi dengan tekstil diklasifikasikan pada pos tarif 3921.90.90.00; bahwa pemohon Banding melakukan importasi Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang) dengan PIB Nomor: 424616 tanggal 21 Oktober 2014 menggunakan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA); bahwa Terbanding menolak pemberian fasilitas preferensi tarif bea masuk karena meragukan keabsahan Form E Nomor: E144425002480055 tanggal 10 Oktober 2014, namun Terbanding
tidak melakukan konfirmasi kepada Guangdong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China sebagai penerbit Form E dan sampai dengan persidangan berakhir Terbanding tidak dapat menunjukkan surat dari penerbit Form E yang menyatakan bahwa Form E tersebut tidak sah; bahwa Pasal 63 ayat (2) huruf b dengan penjelasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Pejabat TUN yang bersangkutan”; Penjelasan: Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu (Banding); Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat (Pemohon Banding) dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat (Pemohon Banding) dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari); bahwa Pasal 67 dengan Penjelasan menyebutkan “Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, maka dalam Hukum Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat (Pemohon Banding) bahwa keputusan yang digugat (diajukan Banding) itu melawan hukum”; bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang, dalam sengketa a quo Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP8720/KPU.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan Form E Nomor: E144425002480055 tanggal 10 Oktober 2014 diragukan keabsahannya; bahwa berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 67 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan mengingat bahwa Pemohon Banding dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari) dan Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah
dikeluarkannya terhadap tuduhan Pemohon Banding bahwa keputusan yang diajukan Banding itu melawan hukum; bahwa pada saat mengajukan PIB, Pemohon Banding telah melampirkan Form E Nomor: E144425002480055 tanggal 10 Oktober 2014 yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang di China; bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat SKA (Form E) yang telah menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telah dikeluarkan dari Negara China dan Terbanding tidak dapat membuktikan surat konfirmasi dari pejabat berwenang China yang menyatakan bahwa SKA-Form E tidak sah atau tidak dikeluarkan atau tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang China, oleh karenanya Majelis berpendapat Form E Nomor: E144425002480055 tanggal 10 Oktober 2014 adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensial Tarif Bea Masuk AC-FTA dengan Bea Masuk 0%; bahwa AC-FTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah, sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China; bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan surat jawaban konfirmasi atau konsultasi dari Pejabat China yang menyatakan Form E Nomor: E144425002480055 tanggal 10 Oktober 2014 yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang China adalah tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8720/KPU.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP019471/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dibatalkan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ACFTA; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), barang impor dengan pos tarif 3921.90.90.00 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0%; menimbang
: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor berupa Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 424616 tanggal 21 Oktober 2014 diklasifikasikan pada pos tarif 3921.90.90.00 dan
mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sehingga pembebanan tarif bea masuk menjadi 0%, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dan penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-8720/KPU.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 dibatalkan, sehingga tagihannya menjadi nihil; Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8720/KPU.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP019471/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 29 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding dan menetapkan atas impor Yarn & PVC Laminated (19 jenis barang) sesuai PIB Nomor: 424616 tanggal 21 Oktober 2014, diklasifikasikan pada pos tarif 3921.90.90.00 dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil; Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sunarto, M.M., M.H. Sudirman S., S.H., M.H. Drs. Surendro Suprijadi, M.M. Asep Komara, S.E.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
