K
:
Put-73896/PP/M.XIB/16/2016
Jenis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2012
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Banding ini adalah koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 sebesar Rp151.835.368,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
:
bahwa pada proses Keberatan Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang. Pada proses Pemeriksaan Pemeriksa melakukan konfirmasi atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa, Faktur Pajak tersebut dikoreksi karena jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”. Pada proses Keberatan dilakukan konfirmasi kembali dan sebagian dijawab “Ada” sehingga terdapat Keberatan yang diterima sebagian, Terbanding mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak yang jawaban konfirmasi ulangnya masih menyatakan “Tidak Ada”. Menurut Terbanding tidak terdapat sengketa mengenai Pengusaha non-PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa pada proses Keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait koreksi di atas berupa SSP dan SPT Masa PPN lawan transaksi beserta lampirannya, Faktur Pajak, dan Invoice. Pemohon Banding menyampaikan beberapa SPT lawan transaksi yang telah dilegalisasi dalam dokumen pendukung Uji Bukti, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan semua SPT lawan transaksi yang telah dilegalisasi karena Pemohon Banding kesulitan dalam proses administrasinya;
Menurut majelis
:
bahwa menurut Majelis dalam sengketa ini memerlukan pembuktian sehingga perlu dilakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding;
GA
DI
LA N
PA
JA
Putusan Nomor
1. 2. 3. 4.
TP EN
bahwa Pemohon Banding dan Terbanding melakukan Uji Bukti Dokumen Pendukung Pemohon Banding berupa: Faktur Pajak; Invoice; Bukti Bayar; SPT Masa lawan transaksi;
bahwa atas bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat dalam Berita Acara Uji Bukti sebagai berikut: bahwa berdasarkan LPP, KKP, dan LPK diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp151.835.368,00 karena klarifikasi dijawab “Tidak Ada”;
AR IA
1.
SE KR ET
No.
2.
Nama Pembeli
NPWP
No. FP
Tanggal FP
DPP
PPN
1 PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000007
08/03/2012
6.300.000
630.000
2 PT. MANDRYA INTI BUANA
02.248.928.0-035.000
010.000-12.00000019
11/04/2012
7.000.000
700.000
3 PT. ANDAKA DWI PERKASA 4 PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000011
27/03/2012
7.500.000
750.000
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000021
13/02/2012
12.910.000
1.291.000
5 PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000010
16/03/2012
14.750.000
1.475.000
6 PT. BIJAK MANUNGGAL LESTARI 7 PT. DIAN KOMUNIKASI
01.750.041.4-017.000
010.000-12.00000015
20/03/2012
14.835.000
1.483.500
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000001
15/03/2012
33.500.000
3.350.000
8 PT. DIAN KOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000004
28/03/2012
33.500.000
3.350.000
9 PT. DIAN KOMUNIKASI 10 PT. DWIRA ADI MITRA
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000003
20/03/2012
37.000.000
3.700.000
02.411.450.6-009.000
010.000-12.00000009
26/03/2012
97.230.040
9.723.004
11 PT. FTV MEDIATAMA
21.120.922.6-016.000
010.000-12.00000031
26/03/2012
207.422.800
20.742.280
12 PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA 13 CV. FAJAR AIRCOND CENTRE
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000017
08/02/2012
230.096.000
23.009.600
273.918.910
27.391.891
14 CV. ATLANTA
02.961.446.8-504.000
010.000-12.00000021 010.000-12.00016249
30/04/2012
542.390.930
54.239.093
1.518.353.680
151.835.368
bahwa transaksi nomor 1, 3, 4, 5, 12, dan 14 di atas, saat Keberatan telah dilakukan konfirmasi ulang dan dijawab “Ada” tapi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data Faktur Pajak dan
K
bahwa saat Uji Bukti Pemohon Banding menunjukkan data sebagai berikut:
PA
3.
JA
data lainnya untuk transaksi nomor 1, 3, 4, 5, dan 12 sehingga koreksi tetap dipertahankan karena tidak dapat dilakukan pengujian formalnya terkait ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, sedangkan untuk transaksi nomor 14 diketahui tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
Bukti yangdisampaikan
No.
NPWP
No. FP
Tanggal FP
PPN
FP
Invoice
PO
DO
Bukti Bayar
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000007
08/03/2012
630.000
v
v
v
2 PT. MANDRYAINTIBUANA
02.248.928.0-035.000
010.000-12.00000019
11/04/2012
700.000
v
v
v
3 PT. ANDAKADWIPERKASA 4 PT. EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000011
27/03/2012
750.000
v
v
v
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000021
13/02/2012
1.291.000
v
5 PT. ANDAKADWIPERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000010
16/03/2012
1.475.000
v
v
v
6 PT. BIJAKMANUNGGALLESTARI 7 PT. DIANKOMUNIKASI
01.750.041.4-017.000
010.000-12.00000015
20/03/2012
1.483.500
v
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000001
15/03/2012
3.350.000
v
v
8 PT. DIANKOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000004
28/03/2012
3.350.000
v
v
v
9 PT. DIANKOMUNIKASI 10 PT. DWIRAADIMITRA
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000003
20/03/2012
3.700.000
v
v
v
02.411.450.6-009.000
010.000-12.00000009
26/03/2012
9.723.004
v
v
11 PT. FTVMEDIATAMA
21.120.922.6-016.000
010.000-12.00000031
26/03/2012
20.742.280
v
v
12 PT. EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA 13 CV. FAJARAIRCONDCENTRE
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000017
08/02/2012
23.009.600
v
14 CV. ATLANTA
02.961.446.8-504.000
010.000-12.00016249
30/04/2012
54.239.093
DI
LA N
1 PT. ANDAKADWIPERKASA
010.000-12.00000021
GA
4.
NamaPKPPenjual
v v v
v v
27.391.891 151.835.368
Faktur Pajak sebesar Rp81.630.984,00 NamaPKPPenjual
NPWP
TP EN
No.
1 CV. FAJARAIRCONDCENTRE 2 CV. ATLANTA
02.961.446.8-504.000
No. FP
Bukti yangdisampaikan Tanggal FP
PPN
30/04/2012
54.239.093
010.000-12.00000021 010.000-12.00016249
FP
Invoice
PO
DO
Bukti Bayar
27.391.891 81.630.984
AR IA
a. bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak, Invoice, PO, dan DO sehingga tidak terbukti adanya arus barang; c. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Bukti Pembayaran sehingga tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp81.630.984,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang ;
SE KR ET
5.
Faktur Pajak atas nama PT AAA sebesar Rp2.855.000,00
No.
NamaPKPPenjual
1 PT. ANDAKADWIPERKASA 2 PT. ANDAKADWIPERKASA 3 PT. ANDAKADWIPERKASA
Bukti yangdisampaikan NPWP 03.101.229.7-023.000 03.101.229.7-023.000 03.101.229.7-023.000
No. FP
Tanggal FP
010.000-12.00000007 08/03/2012 010.000-12.00000011 27/03/2012 010.000-12.00000010 16/03/2012
PPN 630.000 750.000 1.475.000 2.855.000
FP
Invoice
v v v
v v v
PO
DO
Bukti Bayar v v v
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Kuitansi, dan SPT Masa lawan transaksi tidak dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Invoice, PO, dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding untuk transaksi nomor 1 dan 5 belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Pemohon Banding menunjukkan Bukti Pembayaran berupa fotokopi Rekening Koran untuk transaksi nomor 3 sehingga dapat diuji arus uangnya; e. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT AAA sebesar Rp2.855.000,00 mengingat untuk transaksi nomor 1 dan 5 tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang serta mengingat
K
6.
Faktur Pajak atas nama PT BBB sebesar Rp24.300.600,00
JA
untuk transaksi nomor 3 tidak dapat diuji dengan arus barang;
Bukti yangdisampaikan No.
NamaPKPPenjual
NPWP
No. FP
Tanggal FP
PPN
FP
010.000-12.00000021 13/02/2012
1.291.000
v
2 PT. EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA 01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000017 08/02/2012
23.009.600
v
PO
DO
Bukti Bayar v
PA
1 PT. EXPODIAKARTAYUDAINDONESIA 01.973.936.6-006.000
Invoice
v
24.300.600
TP EN
GA
DI
LA N
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Bukti Bayar, dan SPT Masa lawan transaksi tidak dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Invoice, PO, dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa SPT Masa lawan transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah fotokopi tidak dilegalisasi SPT Pembetulan 1 sedangkan SPT Pembetulan 2 menunjukkan PT BBB tidak ada transaksi dengan Pemohon Banding;
bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT BBB sebesar Rp24.300.600,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang
AR IA
e.
7.
Faktur Pajak atas nama PT CCC sebesar Rp9.723.004,00 No.
NamaPKPPenjual
SE KR ET
1 PT. DWIRAADIMITRA
8.
Bukti yangdisampaikan NPWP
No. FP
Tanggal FP
02.411.450.6-009.000 010.000-12.00000009 26/03/2012
PPN 9.723.004
FP
Invoice
v
v
PO
DO
Bukti Bayar
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan SPT Masa lawan transaksi tidak dilegalisasi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran sehingga tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT CCC sebesar Rp9.723.004,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang; Faktur Pajak atas nama PT DDD sebesar Rp1.483.500,00
1 PT. BIJAKMANUNGGALLESTARI
NPWP
No. FP
Tanggal FP
PPN
01.750.041.4-017.000
010.000-12.00000015
20/03/2012
1.483.500
FP
Invoice
PO
DO
Bukti Bayar
JA
NamaPKPPenjual
K
Bukti yangdisampaikan No.
v
v
PA
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak dan bukti Kuitansi; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Invoice, PO, dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Pemohon Banding menunjukkan bukti pembayaran berupa Kuitansi sehingga dapat dilakukan pengujian arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT DDD sebesar Rp1.483.500,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang; Faktur Pajak atas nama PT EEE sebesar Rp700.000,00
LA N
9.
Bukti yangdisampaikan
No.
NamaPKPPenjual
1 PT. MANDRYAINTI BUANA
NPWP
No. FP
Tanggal FP
02.248.928.0-035.000
010.000-12.00000019
PPN
11/04/2012
700.000
FP
Invoice
v
v
PO
DO
Bukti Bayar v
Faktur Pajak atas nama PT FFF sebesar Rp10.400.000,00 No.
TP EN
10.
GA
DI
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Bukti Bayar; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT EEE sebesar Rp700.000,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
NamaPKPPenjual
NPWP
Bukti yangdisampaikan No. FP
Tanggal FP
PPN
FP
Invoice
PO
DO
Bukti Bayar
1 PT. DIANKOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000 010.000-12.00000001 15/03/2012
3.350.000
v
v
v
2 PT. DIANKOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000 010.000-12.00000004 28/03/2012
3.350.000
v
v
v
3 PT. DIANKOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000 010.000-12.00000003 20/03/2012
3.700.000
v
v
v
10.400.000
SE KR ET
AR IA
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Bukti Bayar; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa Bukti Bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang; d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT FFF sebesar Rp10.400.000,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
11.
Faktur Pajak atas nama PT GGG sebesar Rp20.742.280,00 Bukti yangdisampaikan No.
NamaPKPPenjual
1 PT. FTVMEDIATAMA
NPWP
No. FP
Tanggal FP
PPN
21.120.922.6-016.000
010.000-12.00000031
26/03/2012
20.742.280
FP
Invoice
v
v
PO
DO
Bukti Bayar v
a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Bukti Bayar; b. bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan PO dan DO sehingga tidak dapat diyakini telah terjadi arus barang; c. bahwa bukti bayar yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding belum dapat diyakini benar telah terjadi arus uang mengingat bukti tersebut berupa fotokopi Payment Advice dan bukti Jurnal bukan bukti transfer atau pembayaran secara tunai sehingga menurut Terbanding tidak terbukti adanya arus uang;
K
JA
d. bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas nama PT GGG sebesar Rp20.742.280,00 mengingat tidak dapat diuji dengan arus barang dan arus uang;
PA
bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Banding Pemohon Banding. bahwa atas pendapat Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan pendapat sebagai berikut:
2.
SE KR ET
AR IA
4.
TP EN
GA
3.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penjelasan yang diberikan oleh Terbanding selama proses Uji Bukti dan Berita Acara Uji Bukti yang menyatakan bahwa seluruh sengketa koreksi Pajak Masukan merupakan satu sengketa yang sama; bahwa di dalam proses Uji Bukti, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan substansi transaksi seperti Faktur Pajak, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi beserta BPS; bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Ada” tapi tidak meminjamkan Faktur Pajak sebesar Rp27.155.600,00: > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000017 dan PPN sebesar Rp23.009.600,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; > PT BBB: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000021 dan PPN sebesar Rp1.291.000,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; > PT AAA: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000010 dan PPN sebesar Rp1.475.000,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; > PT AAA: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000007 dan PPN sebesar Rp630.000,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; dan > PT AAA: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000011 dan PPN sebesar Rp750.000,00, Bukti Pembayaran, dan SPT Masa PPN lawan transaksi; bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding Faktur Pajak yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti. Dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp27.155.600,00 seharusnya dibatalkan; bahwa berikut perincian dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses Uji Bukti atas koreksi positif karena jawaban konfirmasi yang menyatakan “Tidak Ada” sebesar Rp70.440.675,00: > PT DDD: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000015 dan PPN sebesar Rp1.483.500,00, dan Bukti Pembayaran; > PT EEE: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000019 dan PPN sebesar Rp700.000,00, dan Bukti Pembayaran; > PT FFF: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000001 dan PPN sebesar Rp3.350.500,00, dan Bukti Pembayaran; > PT FFF: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000003 dan PPN sebesar Rp3.700.000,00, dan Bukti Pembayaran; > PT FFF: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000004 dan PPN sebesar Rp3.350.000,00, dan Bukti Pembayaran; > PT GGG: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000031 dan PPN sebesar Rp20.742.280,00, dan Bukti Pembayaran; dan > PT CCC: Faktur Pajak Masukan dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-12.00000009 dan PPN sebesar Rp9.723.004,00, dan SPT Masa PPN lawan transaksi (Legalisir);
DI
1.
LA N
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi positif PPN Masukan Masa Pajak Juni 2012 sebesar Rp63.843.955,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
bahwa sesuai Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menyebutkan bahwa: Pasal 16F Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;
K
JA
Sehingga apabila pembeli (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat menunjukan bahwa PPN tersebut sudah dibayarkan kepada penjual barang atau pemberi jasa, maka pembeli tidak bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran PPN tersebut;
PA
bahwa atas Pajak Masukan tersebut pada dasarnya telah disetor oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual dan dilaporkan oleh PKP Penjual sebagai Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN-nya, sehingga tidak terdapat kerugian Negara yang timbul, dan apabila dikoreksi justru akan merugikan Pemohon Banding;
LA N
bahwa untuk memperkuat keabsahan dan kebenaran yang menjadi pokok sengketa atas PPN Masukan, Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding SPT Masa PPN lawan transaksi dan Bukti Bayar serta Rekening Koran yang menjadi dasar koreksi pada saat Uji Bukti; bahwa dengan demikian, sengketa PPN sebesar Rp70.440.675,00 seharusnya dibatalkan ; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menggunakan argumen Pemohon Banding di atas untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi positif PPN Masukan Masa Pajak April 2012;
DI
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Berkas Banding dan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:
GA
bahwa sengketa dalam banding ini adalah sengketa terhadap Pajak Masukan sebesar Rp151.835.368,00 yang menurut Terbanding tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
TP EN
bahwa pada saat pemeriksaan, Terbanding berpendapat PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp151.835.368,00 belum dibayar karena PKP penerbit Faktur Pajak berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP Penjual diketahui belum melaporkan Faktur Pajak tersebut sehingga PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp151.835.368,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Pemohon Banding berpendapat sudah membayar PPN atas Faktur Pajak sebesar Rp151.835.368,00 sehingga dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan; bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah sebagai berikut: No.
Nama Pembeli
NPWP
No. FP
Tanggal FP
DPP
PPN
PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000007
08/03/2012
6.300.000
630.000
2
PT. MANDRYA INTI BUANA
02.248.928.0-035.000
010.000-12.00000019
11/04/2012
7.000.000
700.000
3 4
PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000011
27/03/2012
7.500.000
750.000
PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000021
13/02/2012
12.910.000
1.291.000 1.475.000
AR IA
1
5
PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000010
16/03/2012
14.750.000
6 7
PT. BIJAK MANUNGGAL LESTARI
01.750.041.4-017.000
010.000-12.00000015
20/03/2012
14.835.000
1.483.500
PT. DIAN KOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000001
15/03/2012
33.500.000
3.350.000
8
3.350.000
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000004
28/03/2012
33.500.000
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000003
20/03/2012
37.000.000
3.700.000
02.411.450.6-009.000
010.000-12.00000009
26/03/2012
97.230.040
9.723.004
11 PT. FTV MEDIATAMA
21.120.922.6-016.000
010.000-12.00000031
26/03/2012
207.422.800
20.742.280
12 PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA 13 CV. FAJAR AIRCOND CENTRE
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000017
08/02/2012
230.096.000
23.009.600
273.918.910
27.391.891
14 CV. ATLANTA
02.961.446.8-504.000
SE KR ET
PT. DIAN KOMUNIKASI
9 PT. DIAN KOMUNIKASI 10 PT. DWIRA ADI MITRA
010.000-12.00000021 010.000-12.00016249
30/04/2012
542.390.930
54.239.093
1.518.353.680
151.835.368
bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: … (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimporBarang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar
K
PA
JA
tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. bahwa Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.
DI
LA N
bahwa penjelasan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan dalam persidangan;
No.
Nama PKP Penjual
NPWP
1 CV. FAJARAIRCONDCENTRE
No. FP
Tanggal FP
PPN
010.000-12.00000021
02.961.446.8-504.000
010.000-12.00016249
TP EN
2 CV. ATLANTA
GA
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan pendapat dalam Uji Bukti atas Faktur Pajak berikut:
27.391.891 30/04/2012
54.239.093 81.630.984
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: No.
Nama Pembeli
NPWP
No. FP
Tanggal FP
DPP
PPN
PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000007
08/03/2012
6.300.000
2
PT. MANDRYA INTI BUANA
02.248.928.0-035.000
010.000-12.00000019
11/04/2012
7.000.000
700.000
3 4
PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000011
27/03/2012
7.500.000
750.000
PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000021
13/02/2012
12.910.000
1.291.000
5 6
PT. ANDAKA DWI PERKASA
03.101.229.7-023.000
010.000-12.00000010
16/03/2012
14.750.000
1.475.000
PT. BIJAK MANUNGGAL LESTARI
01.750.041.4-017.000
010.000-12.00000015
20/03/2012
14.835.000
1.483.500
7
PT. DIAN KOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000001
15/03/2012
33.500.000
3.350.000
8 9
PT. DIAN KOMUNIKASI
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000004
28/03/2012
33.500.000
3.350.000
AR IA
1
PT. DIAN KOMUNIKASI
10 PT. FTV MEDIATAMA 11 PT. EXPODIA KARTAYUDA INDONESIA
630.000
03.042.447.7-035.000
010.000-12.00000003
20/03/2012
37.000.000
3.700.000
21.120.922.6-016.000
010.000-12.00000031
26/03/2012
207.422.800
20.742.280
01.973.936.6-006.000
010.000-12.00000017
08/02/2012
230.096.000
23.009.600
604.813.800
60.481.380
SE KR ET
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa terhadap Faktur Pajak berikut: No.
Nama Pembeli
1
PT. DWIRA ADI MITRA
2
CV. FAJAR AIRCOND CENTRE
3
CV. ATLANTA
NPWP
No. FP
Tanggal FP
02.411.450.6-009.000
010.000-12.00000009
26/03/2012
010.000-12.00000021 02.961.446.8-504.000
010.000-12.00016249
30/04/2012
DPP
PPN
97.230.040
9.723.004
273.918.910
27.391.891
542.390.930
54.239.093
913.539.880
91.353.988
bahwa Majelis berpendapat Pajak Masukan sebesar Rp60.481.380,00 dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sedangkan sisa Pajak Masukan yang menjadi sengketa sebesar Rp91.353.988,00 tidak dapat diperhingkan sebagai Pajak Masukan; bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan,
K
JA
keterangan para pihak dan keyakinan Majelis Hakim, Majelis berkesimpulan untuk menerima sebagian banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp60.481.380,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp91.353.988,00 tetap dipertahankan;
menimbang
bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali besarnya Sanksi Administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; :
PA
menimbnag
bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka Majelis memutuskan untuk menghitung kembali sebagai berikut:
Rp Rp Rp Rp Rp
33.221.641.170 33.373.476.538 151.835.368 60.481.380 33.282.122.550
LA N
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Cfm Terbanding Cfm Pemohon Banding Koreksi Terbanding Koreksi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Cfm Majelis :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-972/WPJ.19/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00239/207/12/092/14 tanggal 18 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
TP EN
GA
DI
Mengingat
Dasar Pengenaan Pajak:
-Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri
Rp
334.684.534.537
-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
Rp Rp
2.642.105.464
Rp
337.326.640.001
Rp
33.468.453.454
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
Rp
30.379.295.738
-PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama
Rp
2.902.826.812
-Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut Jumlah Penyerahan Perhitungan PPN Kurang Bayar
-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
AR IA
Dikurangi
-Lain-lain
Rp
-
Jumlah
Rp
33.282.122.550
Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar
Rp
186.330.904
Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
Rp
284.618.554
PPN Kurang (Lebih) dibayar
Rp
470.949.458
SE KR ET
Sanksi Administrasi:
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
Rp
89.438.834
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Rp
284.618.554
c. Jumlah sanksi Administrasi
Rp
374.057.388
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar
Rp
845.006.845
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut: Arif Subekti M. Zaenal Arifin
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota,
K
Andre Irwanda
sebagai Hakim Anggota,
JA
yang dibantu oleh Arief Kurniadi sebagai Panitera Pengganti.
Arif Subekti M. Zaenal Arifin Andre Irwanda
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota,
LA N
yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.
PA
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:
SE KR ET
AR IA
TP EN
GA
DI
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding
