Nomor Putusan Pengadilan Pajak
:
PUT- 49617/PP/M.XIII/16/2013
Jenis Pajak
:
PPN
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa :
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp186.661.460,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak (SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding) diketahui bahwa pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 yang dilaporkan ke KPP Penanaman Modal Asing Tiga berstatus lebih bayar sebesar Rp3.150.045.441,00 dan atas lebih bayar ini telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya yaitu Februari 2008. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Laporan Pemeriksaan Pajak dari KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-158/PL/WPJ.07/ KP.0403/2008, terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp186.661.460,00 sehingga jumlah lebih bayar Masa Pajak Januari 2008 menurut Pemeriksa menjadi sebesar Rp2.963.383.981,00. Dengan demikian, akibat koreksi Pajak Masukan tersebut, mengakibatkan terdapat Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang tidak seharusnya dikompensasikan sebesar Rp186.661.460,00;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang dikompensasikan ke Masa Februari 2008 pada Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2008 adalah sebesar Rp2.963.383.981,00 dan bukan sebesar Rp3.150.045.441,00 karena perhitungan Pajak Pertambahan Nilai setelah koreksi pun masih menghasilkan jumlah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hukum dan demi keadilan, tidak seharusnya terhadap Pemohon Banding dikenakan pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di atas;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap sengketa sanksi administrasi Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut: Dasar Hukum Pasal 13 Ayat (1) huruf c, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak dan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); Penjelasan,
bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen);
Ayat (3) huruf c,
jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;
Penjelasan,
ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).
bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan tersebut di atas, Majelis berpendapat: 1. bahwa dalam situasi tertentu Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Masa PPN, apabila diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pemohon Banding melakukan: - penghitungan Jumlah Pajak yang seharusnya tidak Lebih Bayar kemudian dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya, atau - penerapan Dasar Pengenaan Pajak yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) dalam hal ini ekspor; 2. bahwa atas pelanggaran kewajiban perpajakan yang mengakibatkan Pajak kurang dibayar, maka Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) yang dihitung dari pokok pajak yang kurang dibayar;
3. ilustrasi penghitungan berdasarkan kondisi a quo: Uraian 1
Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
2
3
4 5 6
Jumlah Menurut SPT SKPKB (Rp) (Rp)
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.3 + b) Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.3) a.1 Ekspor (tarif 0% x 1.a.1) a.2 Penyerahan (tarif 10% x1. a.2) a.3 Jumlah seluruh Pajak Keluaran b. Dikurangi : b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a b) Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ……….. (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) Sanksi Administrasi : a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)
2.000.000 0 10.000.00 12.000.00 0 0 12.000.00 12.000.00 0 0 0 0 12.000.00 12.000.00 0 0
0 0 1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.200.000 2.000.000 1.500.000 (1.000.000 ) (300.000) 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 700.000 0 700.000 0 1.400.000
4. bahwa berdasarkan ilustrasi penghitungan tersebut di atas dapat diketahui: -
bahwa terdapat penyerahan ekspor (dikenai tarif 0%) yang tidak seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang dikoreksi negatif oleh Pemeriksa Pajak (cfm. SKPKB) sebesar Rp2.000.000,00 yang kemudian diklasifikasi sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri koreksi positif dengan jumlah yang sama (lihat kolom selisih yang bercetak tebal Rp2.000.000,00);
-
bahwa penghitungan PPN lebih bayar wajib pajak cfm. SPT Lebih Bayar dalam ilustrasi a quo, wajib pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pajak sebesar Rp1.000.000,00 ke masa berikutnya. Sementara berdasarkan penghitungan pemeriksa pajak cfm. SKPKB kelebihan pajaknya hanya sebesar
Rp300.000 sehingga terdapat selisih penghitungan pajak yang tidak seharusnya dikompensasi ke masa pajak berikutnya sebesar Rp700.000,00 (lihat kolom selisih yang bercetak tebal Rp700.000,00); -
bahwa sebagai akibat dari selisih kompensasi a quo, maka penghitungan PPN menjadi kurang dibayar sebesar Rp700.000,00, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar didalamnya memperhitungkan jumlah perhitungan PPN (lebih) bayar dan kompensasi pajak yang tidak seharusnya ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen);
bahwa dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyetahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00176/207/08/056/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Januari 2008 tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, serta Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa sanksi administrasi terkait dengan koreksi positif Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri berupa Jasa Manajemen Masa Pajak Januari 2008 terkait dengan koreksi positif Terbanding atas biaya Jasa Manajemen pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 ditolak; Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Memutuskan
:
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-960/WPJ.07/2011 tanggal 21 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00176/207/08/056/10 tanggal 29 April 2010, atas nama XXX; Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Aman Santosa, MBA. Drs. Mariman Sukardi M.Z. Arifin, S.H., M.Kn Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti
