Putusan Pengadilan Pajak : Nomor
Put.47389/PP/M.X/99/2013
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2008
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012;
Menurut Tergugat
:
bahwa Surat Keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;
Menurut Penggugat
:
bahwa adapun karyawan Penggugat terlambat memasukkan laporan bulanan PPN/PPh, karena ketidaktahuannya, sehingga sanksi/denda dikenakan dan hal ini baru Penggugat ketahui sewaktu akan mengurus fiskal bulan Februari tahun 2012, sebelumnya tidak pernah ada surat teguran dari Kantor KPP Pratama Medan;
Menurut Majelis
:
Formal Gugatan bahwa dalam suratnya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan banding atas Keputusan DJP Kementrian Keuangan atas sanksi Administrasi berdasarkan Kep. DJP No: KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak; bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”; bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa : “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.” bahwa untuk menentukan apakah surat permohonan yang dimaksud adalah permohonan banding atau permohonan gugatan, Majelis melakukan pemeriksaan data-data yang ada dalam
berkas sebagai berikut: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap surat permohonan nomor 008/KSUSB/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 diketahui bahwa surat permohonan tersebut diajukan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 diketahui bahwa Keputusan tersebut adalah jawaban atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan dengan surat nomor 3893/KSU-SB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012; bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 tersebut diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebesar Rp 400.000,00 karena penyampaian surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 sebelumnya juga telah diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dengan surat nomor 3545/KSU-SB/VII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan dijawab dengan Keputusan Nomor KEP-677/WPJ.01/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang isinya menolak permohonan wajib pajak; bahwa Keputusan KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 adalah bukan merupakan keputusan keberatan yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan yang diajukan dengan Surat Nomor 008/KSU-SB/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dimaksud adalah permohonan Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak; bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku”. bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak; bahwa kronologis gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut: -
bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 karena menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tidak tepat
waktu; -
bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 a quo, Penggugat mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Surat Nomor : 3545/KSU-SB/VII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, permohonan Penggugat ditolak berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-677/WPJ.01/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
-
bahwa kemudian Penggugat mengajukan kembali permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua dengan Surat Nomor : 3893/KSU-SB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 permohonan Penggugat tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor : 008/KSU-SB/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 mengajukan gugatan;
bahwa menurut Tergugat Surat Keputusan yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa : “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas dan keterangan yang disampaikan Tergugat diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak adalah keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan jawaban atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat dengan surat nomor 3893/KSU-SB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 Masa Pajak September s.d. Desember 2008;-----------------------------------------------------------------------------------bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak bukan merupakan keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap surat permohonan gugatan yang diajukan Penggugat diketahui bahwa permohonan gugatan yang diajukan dengan surat nomor 008/KSU-SB/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa dengan demikian permohonan Penggugat dinyatakan memenuhi ketentuan formal surat gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Materi Gugatan bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 untuk menagih sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebesar Rp 400.000,00 karena Penggugat menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012 a quo, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu dengan : 1. Surat Nomor 3545/KSU-SB/VII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, 2. Surat Nomor 3893/KSU-SB/XI/2012 tanggal 22 November 2012; bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yaitu: 1. Keputusan Nomor KEP-677/WPJ.01/2012 tanggal 03 Oktober 2012, 2. Keputusan Nomor KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013,
yang isinya menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat; ---bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”;
bahwa Pasal 36 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali”; bahwa selanjutnya Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan”; bahwa atas hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak adalah wewenang Direktur Jenderal Pajak. Penggugat telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat telah menjawab kedua permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Penggugat tersebut; bahwa alasan Penggugat dalam permohonannya pada intinya adalah kepengurusan KSU XXX periode 2007-2012 tidak dapat bekerja secara optimal karena ketua umum (Drs. Jansen Butarbutar, M.Si) terkena serangan jantung kroner dan telah dioperasi by pass di RS Harapan Kita Jakarta dimana selama ketua umum dalam masa perawatan sebelum dan sesudah operasi, kegiatan KSU XXX tidak dapat berjalan secara optimal. Penggugat dalam suratnya juga menyatakan menyadari bahwa petugas tata usahanya lalai selalu terlambat melaporkan SPT masa tiap bulannya; bahwa selanjutnya Majelis berpendapat Tergugat sudah benar dan penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; Menimbang
: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti, penjelasan, dan dokumen yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta data-data yang ada dalam berkas Gugatan, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-257/WPJ.01/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September s.d. Desember 2008 Nomor : 00426/101/08/122/12 tanggal 19 Juli 2012, atas nama : Kop. XXX.
