Putusan Nomor
: Put-68162/PP/M.IXB/19/2016
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2014
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Large Mung Bean, Negara asal Australia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 259148 tanggal 25 Juni 2014 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi 5%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 36.757.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
: Bahwa berdasarkan uraian diatas Terbanding maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB nomor 259148 tanggal 25 Juni 2014 terhadap jenis barang Large Mung Bean tidak dapat diberikan fasilitas tarif AANZ dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum, sebesar BM (MFN) 5%;
Menurut Pemohon Banding
: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-5160/KPU.01/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan pada pokoknya mengemukakan bahwa kacang tanah yang Pemohon Banding beli adalah harga sebenarnya sesuai dengan Sales Contract dan invoice;
Menurut Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Large Mung Bean, Negara asal Australia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 259148 tanggal 25 Juni 2014 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi 5%; bahwa menurut Terbanding, pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang Pemohon Banding hanya melampirkan Copy Form AANZ Nomor EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB nomor 259148 tanggal 25 Juni 2014 terhadap jenis barang Large Mung Bean tidak dapat diberikan fasilitas tarif AANZ dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum, sebesar BM (MFN) 5%; bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dengan alasan pada pokoknya bahwa kacang tanah yang Pemohon Banding beli adalah harga sebenarnya sesuai dengan Sales Contract dan invoice dan bahwa form AANZ yang diterbitkan oleh negara asal (Australia) adalah form asli, karena negara Australia sudah menggunakan sistem online untuk menerbitkan form AANZ, sehingga pihak shipper yang sudah mempunyai akses ke link website dari Australian Chamber of Commerce and Industry dapat langsung mencetak form AANZ tersebut di komputer sendiri; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam rangka
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), antara lain disebutkan bahwa: Pasal 1 (1)Menetapkan tarif bea masuk atas baning impor dari negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.. Pasal 2 Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku Secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang inipor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Fom AANZ) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Fonn AANZ) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan' kode fasilitas dalam rangka ASEAN AustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA), pada pemberitahuan impor barang; c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Fom AANZ) dalam rangka ASEAN-AustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum. bahwa pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 259148 tanggal 25 Juni 2014, Surat Keterangan Asal (Form AANZ) Nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 yang dilampirkan Pemohon Banding hanya berupa fotokopi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013, Surat Keterangan Asal (Fom AANZ) dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) yang wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang adalah lembar aslinya; bahwa maka Majelis berpendapat terdapat ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding sehingga Form AANZ nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 tidak dapat dapat dijadikan sebagai dasar pemberian preferensi Bea Masuk dalam rangka ASEAN-AustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA); menimbang
: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa impor barang berupa Large Mung Bean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 259148 tanggal 25 Juni 2014 tidak mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sehingga pembebanan tarif
bea masuk menjadi 5% (MFN), oleh karenanya Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding; Mengingat
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX B, Sudirman S.,S.H., M.H., menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut: bahwa Terbanding menolak pemberian fasilitas preferensi tarif bea masuk karena meragukan keabsahan Form AANZ Nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014, namun Terbanding tidak melakukan konfirmasi kepada Pejabat Australia yang menerbitkan Form AANZ dan sampai dengan persidangan berakhir Terbanding tidak dapat menunjukkan surat penegasan dari Pejabat Australia bahwa Form AANZ tersebut tidak berlaku; bahwa Pasal 63 ayat (2) huruf b dengan penjelasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Pejabat TUN yang bersangkutan”; Penjelasan: Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu (Banding); Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat (Pemohon Banding) dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat (Pemohon Banding) dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari); bahwa Pasal 67 dengan Penjelasan menyebutkan “Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, maka dalam Hukum Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat (Pemohon Banding) bahwa keputusan yang digugat (diajukan Banding) itu melawan hukum”; bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang, dalam sengketa a quo Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP5160/KPU.01/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan Form AANZ Nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 diragukan keabsahannya; bahwa berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 67 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan mengingat bahwa Pemohon Banding dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari) dan Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Pemohon Banding bahwa keputusan yang diajukan Banding itu melawan hukum; bahwa pada saat mengajukan PIB, Pemohon Banding telah melampirkan Form AANZ Nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang di Australia; bahwa berdasarkan bukti e-mail dari Manager International Trade Australian Business Chamber, disebutkan bahwa Form AANZ yang diterbitkan secara on-line, dengan tanda tangan dan stempel resmi yang dibuat secara elektronik, adalah sah; bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Dissenting berpendapat SKA (Form AANZ) yang telah menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Australia dan telah dikeluarkan dari Negara Australia dan Terbanding tidak dapat membuktikan surat konfirmasi dari pejabat berwenang Australia yang menyatakan bahwa SKA-Form AANZ tidak sah atau tidak dikeluarkan atau tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang Australia, dan bukti e-mail dari Manager International Trade Australian Business Chamber, yang menyatakan bahwa Form AANZ yang diterbitkan secara on-line dengan tanda tangan dan stempel resmi yang dibuat secara elektronik adalah sah, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat Form AANZ Nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensial Tarif Bea Masuk AANZ-FTA dengan Bea Masuk 0%; bahwa AANZ-FTA (Form AANZ) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah, sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah Australia untuk mencari bukti tidak sahnya Form AANZ yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Australia. Oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form AANZ berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang Australia;
bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan surat jawaban konfirmasi atau konsultasi dari Pejabat Australia yang menyatakan Form AANZ Nomor: EWU00243463 tanggal 23 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Australia adalah tidak sah, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat Keputusan Terbanding Nomor KEP5160/KPU.01/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-012015/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 27 Juni 2014 dibatalkan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form AANZ) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AANZ-FTA; menimbang
: bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Dissenting berkesimpulan bahwa atas impor dengan PIB Nomor: 259148 tanggal 25 Juni 2014 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) sehingga pembebanan tarif bea masuk menjadi 0%, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya dan penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP5160/KPU.01/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dibatalkan, sehingga tagihannya menjadi nihil;
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
Memutuskan
: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5160/KPU.01/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-012015/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 27 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding dan menetapkan atas impor Large Mung Bean sesuai PIB Nomor: 259148 tanggal 25 Juni 2014, dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp36.757.000,00 Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan suara terbanyak Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sunarto, M.M., M.H. Sudirman S., S.H., M.H. Drs. Surendro Suprijadi, M.M. Asep Komara, S.E.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
