K
:
Put-73723/PP/M.XVIIA/19/2016
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2015
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah pembebanan atas importasi berupa Melamine Moulding Compound (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 028258 tanggal 25 Maret 2015 menetapkan pembebanan BM 0%-ACFTA yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan BM 5%-MFN yang tidak setejui oleh Pemohon Banding.
Menurut Terbanding
:
bahwa menurut Terbanding, atas barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan PIB nomor 028258 tanggal 25 Maret 2015 dan menunjuk SPTNP nomor SPTNP–002357/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tanggal 22 April 2015 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3909.20.1000 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5% (lima persen);
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa menurut Pemohon Banding barang yang diimpor dengan PIB nomor 028258 tanggal 25 Maret 2015 adalah barang yang sama seperti dengan barang yang ada di dalam Invoice, Packing List dan Form D. Walau nama barang di dalam Form D tidak dijelaskan tapi barang yang diimpor memiliki HS Code barang yang sama antara PIB, Invoice, Packing List, dan Form D yaitu 3909.20.1000. Pemohon Banding pun telah mendapatkan surat pernyataan dari negara pemilik barang yang diimpor yaitu AAA Industri Co. Ltd. yang menyatakan bahwa benar barang yang ada di Form D adalah sama dengan barang yang ada di invoice yaitu Melamine Moulding Compound dan dapat dibuktikan dengan contoh barangnya.
Menurut majelis
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-803/WBC.10/2015 tanggal 03 Agustus 2015 atas barang impor Melamine Moulding Compound (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 028258 tanggal 25 Maret 2015 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ATIGA dikarenakan tidak memenuhi ketentuan point 4 and 5 of Overleaf Notes dan Rule 6(e) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement;
TP EN
GA
DI
LA N
PA
JA
Putusan Nomor
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-803/WBC.10/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dengan alasan antara lain:
AR IA
bahwa barang yang Pemohon Banding impor dengan PIB No. 028258 tanggal 25 Maret 2015 adalah barang yang sama dengan barang yang ada di dalam Invoice, Packing List maupun Form D. Walau nama barang di dalam Form D tidak dijelaskan tapi barang yang Pemohon Banding impor memiliki HS Code barang yang sama antara di PIB, Invoice, Packing List, dan Form D yaitu 3909.20.1000. Pemohon Banding pun telah mendapatkan Surat Pernyataan dari negara pemilik barang yang Pemohon Banding impor yaitu AAA Indutri Co., Ltd. yang menyatakan bahwa benar barang yang ada di Form D adalah sama dengan barang yang ada di invoice yaitu Melamine Moulding Compound;
SE KR ET
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau b. ... dst. ... (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) : Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Huruf a
K
JA
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).
PA
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, antara lain disebutkan bahwa:
LA N
Pasal 1 ayat (1)
Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.
TP EN
GA
DI
Pasal 2 Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara urnum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan AsaI (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang; c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATlGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
SE KR ET
AR IA
bahwa berdasarkan Rule 6 Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, dinyatakan: “The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that: (a) The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the authorised signatory; (b) The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement; (c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted; (d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported; (e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be allowed provided that each item qualifies separately in its own right”; bahwa berdasarkan Point 4 Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, menyatakan: “EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right.This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent”.
bahwa berdasarkan Point 5 Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, menyatakan:
K
JA
“DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified”;
TP EN
GA
DI
LA N
PA
bahwa berdasarkan Article 17 ayat (1) Appendix D Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area menyatakan:” The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter’s cost statement based on the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation subject to the following conditions: (a) The request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate of Origin (Form D) concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form D) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis; (b) The issuing authorities receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply within ninety (90) days after the receipt of the request; (c) The customs authorities of the importing Member State may suspend the provisions on preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud; (d) The issuing authority shall promptly transmit the results of the verification process to the importing Member State which shall then determine whether or not the subject good is originating. The entire process of retroactive check including the process of notifying the issuing authority of the exporting Member State the result of determination whether or not the good is originating shall be completed within 180 days. While awaiting the results of the retroactive check, paragraph 1(c) shall be applied”. bahwa atas keraguan terhadap Form D Nomor ID2015-0056789 tanggal 12 Maret 2015 Terbanding tidak melakukan konfirmasi (retroactive check) kepada issuing authority Department of Foreign Trade Government of Thailand, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Article 17 ayat (1) Appendix D Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area;
AR IA
bahwa Terbanding telah mengirimkan Rejection on Certificate of Origin kepada issuing authority Department of Foreign Trade Government of Thailand dengan surat nomor: S6791/WBC.10/KPP.MP.01/2015 tanggal 17 Juni 2015, namun hingga persidangan dinyatakan cukup, Terbanding tidak menyerahkan surat jawaban atau respon dari issuing authority Department of Foreign Trade Government of Thailand; bahwa berdasarkan pemeriksan Majelis atas PIB Nomor 028258 tanggal 25 Maret 2015 dan Commercial Invoice nomor TKKM-074/15 tanggal 12 Februari 2015, terdapat 2 jenis barang Melamine Moulding Compound dengan tipe dan jumlah barang secara terperinci;
SE KR ET
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form D Nomor ID2015-0056789 tanggal 12 Maret 2015, kedapatan pada kolom 7 tercantum “One thousand four hundred forty (1,440) bags of Melamine Moulding Compound, H.S. Code 3909.20.10.00”, pada kolom 8 tercantum origin criteria 65%, dan pada kolom 10 tercantum Invoice Nomor TKKM-074/15 tanggal 12 Februari 2015;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa 2 item barang yang diberitahukan dalam PIB sesuai dengan invoice, adalah merupakan satu jenis barang yakni Melamine Moulding Compound dengan tipe yang berbeda, namun kandungan lokal (local content) atau origin criteria atas barang tersebut adalah sama (65%), sehingga pencantuman uraian barang pada kolom 7 Form D a quo memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 6(e) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement dan point 4 of Overleaf Notes; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ATIGA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang menjelaskan identitas
K
JA
barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Thailand, dan disahkan oleh Department of Foreign Trade Government of Thailand sebagai issuing authority, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form D tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ATIGA;
PA
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form D) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ATIGA;
LA N
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, nomor urut 3168, untuk pos tarif 3909.20.10.00 yang diimpor tahun 2015 dikenakan tarif bea masuk 0%; :
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Melamine Moulding Compound (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Thailand, dengan PIB Nomor: 028258 tanggal 25 Maret 2015, pos tarif 3909.20.10.00 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP803/WBC.10/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA);
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan
:
Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-803/WBC.10/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-002357/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tanggal 22 April 2015, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Melamine Moulding Compound (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Thailand, dengan PIB Nomor: 028258 tanggal 25 Maret 2015, pos tarif 3909.20.10.00, dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;
TP EN
GA
DI
menimbang
AR IA
Demikian diputus di Surabaya berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: sebagai
Hakim Ketua,
Usman Pasaribu S.Sos., M.H.
sebagai
Hakim Anggota,
Widhi Hartono, S.E., M.E.
sebagai
Hakim Anggota,
Rika Ayuni
sebagai
Panitera Pengganti.
SE KR ET
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIA pada hari Rabu, tanggal 31 Agutus 2016, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
LA N
DI
GA
TP EN
AR IA
SE KR ET
K
JA
PA
