Putusan Nomor
:
Put-68238/PP/M.IVB/10/2016
Jenis Pajak
:
PPh Pasal 21
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp.43.845.134.337,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
Menurut Terbanding
:
bahwa menurut Terbanding, pengenaan PPh Pasal 21 atas gaji bulanan diklasifikasikan sebagai Pegawai Tetap sedangkan pengenaan PPh Pasal 21 atas upah harian dan upah borong diklasifikasikan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa tata cara penghitungan atas Pegawai Harian Tetap Pemohon Banding seharusnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/ PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi pada bagian Petunjuk Umum dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, Bagian Kedua: Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dan.atau PPh Pasal 26 angka Romawi I. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tehadap PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap; sub angka I.2. Contoh-contoh perhitungan bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian dimana dalam perhitungan tersebut juga memperhitungkan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan dan juga dihitung dengan akumulasi pendapatan setahunnya;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan para pihak serta dokumen pendukung, diketahui Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.43.845.134.337,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas cara penghitungan pokok PPh Pasal 21 yang dikoreksi tersebut, karena Terbanding melakukan perhitungan karyawan harian sebagaimana karyawan tidak tetap, sedangkan menurut Pemohon Banding, karyawan harian tersebut adalah karyawan tetap; bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Terbanding mengenai status pegawai harian Pemohon Banding, menurut Pemohon Banding statusnya adalah pegawai harian tetap, sedangkan menurut Terbanding adalah pegawai tidak tetap; bahwa perbedaan pendapat tersebut, menyebabkan perbedaan cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai harian tersebut; bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melaporkan upah pegawai/karyawan harian tersebut dalam SPT PPh Pasal 21 sebagai upah pegawai/karyawan tidak tetap, sehingga seharusnya PPh Pasal 21-nya dihitung sebagaimana menghitung PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:252/PMK.03/2008 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; bahwa Pemohon Banding, mengakui adanya kesalahan dalam pengisian di SPT tahun 2011 sehingga dikoreksi oleh Terbanding, namun menurut pemohon Banding karyawan tersebut adalah karyawanan harian tetap, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kontrak kerja karyawan tersebut dengan perusahaan dan juga semua hak karyawan harian sebagai karyawan tetap dengan status harian juga Pemohon Banding penuhi;
bahwa karena menurut Pemohon Banding karyawan harian tersebut adalah karyawan tetap, maka Pemohon Banding menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan harian tersebut sebagaimana menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap; bahwa menurut Pemohon Banding, tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Harian tetap Pemohon Banding seharusnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi; bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 a quo, pada bagian Petunjuk Umum dan Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, Bagian Kedua: Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 angka Romawi I. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap; sub angka I.2. Contoh-contoh perhitungan bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian dimana dalam perhitungan tersebut juga memperhitungkan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan dan juga dihitung dengan akumulasi pendapatan setahunnya; bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008, dinyatakan: “(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasiorganisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. (5a)Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8)Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”; bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, antara lain diatur sebagai berikut: pada angka 10 “pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut”; pada angka 11 “pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja”; pada angka 15 “Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur”; pada angka 16 “Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun”; bahwa dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, pada angka I.2, diberikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar mingguan atau harian;
bahwa dalam contoh perhitungan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar mingguan atau harian tersebut, biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dihitung sebagai pengurang penghasilan bruto; bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: “(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.” bahwa berdasarkan berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas sidang dan berdasarkan data serta keterangan yang ada, diperoleh fakta sebagai berikut; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahui Pemohon Banding dalam surat bandingnya, mengajukan banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 21 sebesar Rp.43.845.134.337,00; 1. bahwa jumlah koreksi sebesar Rp.43.845.134.337,00yang disengketakan tersebut, berdasarkan rincian (matrik) sengketa yang dibuat oleh Pemohon Banding adalah berasal dari SPT Masa PPh 21 tahun 2011 sebagai berikut: Uraian
Menurut SPT Pemohon Banding
Menurut Terbanding
Koreksi Terbanding
Jumlah yang diajukan banding
DPP/Objek Pajak - Pegawai Tetap -Tenaga Ahli -Pegawai tidak tetap Jumlah
29.417.057.830 1.050.000
29.418.107.830
0 0
0 0
43.845.134.337
43.845.134.337
43.845.134.337
43.845.134.337
29.417.057.830 1.050.000 43.845.134.337 73.263.242.167
2. bahwa upah Pegawai tidak tetap menurut SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp.0,00 3. bahwa berdasarkan perhitungan Terbanding terkait dengan jumlah pembayaran upah pegawai tidak tetap (Pegawai Harian dan Borong) selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: N o 1 1 2 3 4 5
Masa 2 Januari Februari Maret April Mei
Jumlah Pembayaran Harian 3 9.516.637.605 7.612.223.060 7.540.337.205 7.607.418.490 9.743.679.090
Borong 4 28.098.609.995 22.326.751.210 27.764.900.150 24.945.149.225 26.951.389.474
Jumlah 5 37.615.247.600 29.938.974.270 35.305.237.355 32.552.567.715 36.695.068.564
6 7 8 9 10 11 12
Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
7.561.503.935 7.530.221.330 15.788.122.275 6.808.705.585 9.110.218.945 7.289.016.370 10.114.028.885 106.222.112.775
28.635.410.197 36.314.913.007 69.310.282.172 19.194.140.775 25.709.621.929 29.829.094.733 51.270.573.213 390.350.836.080
36.196.914.132 43.845.134.337 85.098.404.447 26.002.846.360 34.819.840.874 37.118.111.103 61.384.602.098 496.572.948.855
4.
bahwa terdapat selisih jumlah upah pegawai harian yang dilaporkan Pemohon Banding dengan perhitungan Terbanding sebesar Rp24.898.934.271,00, hal tersebut karena ada objek PPh Pasal 21 atas pegawai harian dan Borongan yang berbeda dengan data pembayaran upah pegawai harian yang menjadi sengketa;
5.
bahwa koreksi sebesar Rp.43.845.134.337,00 yang diajukan banding dalam surat banding Pemohon Banding tersebut, adalah merupakan koreksi objek PPh Pasal 21 yang disengketakan meliputi upah pegawai harian dan upah borong ;
6.
bahwa dengan demikian dari jumlah koreksi sebesar Rp.43.845.134.337,00, yang menjadi koreksi Terbanding adalah terdiri atas upah harian sebesar Rp7.530.221.330,00 dan upah borong sebesar Rp36.314.913.007,00;
7.
bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan, bahwa yang diajukan banding adalah hanya atas upah pegawai harian, sedangkan atas upah pegawai borong, Pemohon Banding tidak diajukan banding, namun karena belum dapat memisahkan berapa jumlah masing-masing maka Pemohon Banding mencantumkan angka seluruhnya;
8.
bahwa dalam Surat Penjelasan Pemohon Banding Nomor: D/P.Pajak/27/10/15 tanggal 19 Oktober 2015 pada angka 2.5., Pemohon Banding menyatakan bahwa yang menjadi sengketa banding adalah Upah Harian sebesar Rp7.530.221.330,00, sedangkan atas upah borong bukan menjadi objek dalam sengketa banding;
9.
bahwa menurut Pemohon Banding, secara kumulatif yang menjadi dasar sengketa Pegawai Harian Tetap untuk masa Januari sampai Desember 2011 adalah sebesar Rp106.222.112.775,00;
10. bahwa perjanjian kerja antara pegawai/karyawan harian tersebut adalah merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 56 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga perjanjian tersebut tidak mencantumkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan; 11. bahwa pegawai harian tersebut menerima upah secara terus menerus dan bukan pada saat yang bersangkutan bekerja saja, namun juga menerima premi libur, cuti hamil, uang tunggu, THR dan jasa produksi, serta hak cuti; bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat, bahwa karyawan harian Pemohon Banding tersebut, menerima penghasilan secara terus menerus yang bersifat teratur dan tidak teratur dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 15 dan angka 16 Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 a quo;
bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa status pegawai harian Pemohon Banding adalah Pegawai Tetap, sehingga tata cara perhitungan PPh Pasal 21-nya seharusnya dihitung dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sehingga perhitungan Pemohon banding sudah benar; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.43.845.134.337,00, sebesar Rp7.530.221.330,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp36.314.913.007,00 tetap dipertahankan; bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa atas upah borong tidak ada PPh Pasal 21 terutang; bahwa karena koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Terbanding adalah dari reklasifikasi Pegawai Tetap menjadi Pegawai Tidak Tetap, maka tidak dapat dipertahankannya DPP Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.7.530.221.330,00 menjadi Pegawai Tetap, tidak mengubah jumlah besarnya DPP Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga menjadi sebagai berikut :
No
DPP PPh Pasal 21
1 Pegawai Tetap 2 Pegawai Tidak Tetap Jumlah DPP PPh Pasal 21
Menurut Terbanding 29.418.107.830,00 43.845.134.337,00 73.263.242.167,00
Menurut Majelis 36.948.329.160,00 36.314.913.007,00 73.263.242.167,00
menimbang
:
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1965/WPJ.10/2014 tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00024/201/11/506/13 tanggal 27 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak ........................... Rp. 73.263.242.167 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp. 5.800.811.882 Kredit Pajak: Rp. 0 - PPh Ditanggung Pemerintah ......... Rp. 5.800.811.882 - Setoran Masa ............................... Pajak Yang dapat dikreditkan ................ Rp. 5.800.811.882 Pajak yang kurang bayar ....................... Rp. 0 Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan Musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Naseri, SE. M.Si ------------------------------ sebagai Hakim Ketua, Drs. Seno S.B. Hendra, MM ------------------ sebagai Hakim Anggota, Hadi Rudjito, SH ------------------------------- sebagai Hakim Anggota, Muhammad Akhsanul Fata ------------------- sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta dihadiri oleh Terbanding;
