Pajak Penghasilan Pasal 21

22/06/2013

Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 • Pasal 21 Undang-undang PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

1

22/06/2013

Wajib Pajak PPh pasal 21 • Orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dikenakan pajak

Pemotong PPh pasal 21 • pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun; • bendaharawan pemerintah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun; • Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua; • yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan;

Pemotong PPh pasal 21 • perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya ; • perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; • penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2

22/06/2013

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 • Pegawai tetap; • Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta lomba, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis; • Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua; • Penerima honorarium; • Penerima upah; • Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).

Objek PPh pasal 21 • penghasilan yang teratur , misal: gaji, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun; • penghasilan yang tidak teratur misal: jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap ; • upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan borongan; • uang tebusan pensiun, pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;

Objek PPh pasal 21 • honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri; • Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lainnya yang terkait gaji, uang pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait dengan uang pensiun; • penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

3

22/06/2013

Pengecualian Objek PPh 21 • pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi; • penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan WP, kecuali penerimaan dalam bentuk natura yang termasuk objek PPh; • iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; • pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. • Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 • Pasal 22 Undang-undang PPh mengatur mengenai pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan adanya kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya.

4

22/06/2013

Pemungut PPh pasal 22 • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; • Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; • BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD; • Bank Indonesia (BI), BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;

Pemungut PPh pasal 22 • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; • Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya; • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Objek PPh pasal 22 • Penghasilan dari kegiatan impor; • Penghasilan dari penjualan barang kepada Pemerintah; • Penghasilan dari penjualan barang yang bersumber dari APBN/APBD; • Penghasilan dari penjualan barang kepada BI, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN; • Penghasilan dari penjualan bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas; • Penghasilan dari penjualan hasil produksi industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif; • Penghasilan dari penjualan hasil industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, perikanan dan pertanian.

5

22/06/2013

Pengecualian Objek PPh 22 1. Impor yang dibebaskan PPh pasal 22: – Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. – Barang untuk keperluan badan internasional dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subyek pajak. – Barang untuk musium, kebun binatang, dan tempat sejenis untuk kepentingan umum – Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, agama, sosial, dan kebudayaan. – Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan – Barang untuk keperluan tuna netra dan penyandang cacat lainnya

Pengecualian Objek PPh 22 1. Impor yang dibebaskan PPh pasal 22 (lanjutan): – Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara – Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum – Peti mati atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; – Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. – Barang pindahan – Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, barang kiriman (sampai nilai pabean tertentu);

Pengecualian Objek PPh 22 1. Impor yang dibebaskan PPh pasal 22 (lanjutan): – Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan dan keamanan negara; – Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); – Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

6

22/06/2013

Pengecualian Objek PPh 22 1. Impor yang dibebaskan PPh pasal 22 (lanjutan): – Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; – Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; – Peralatan yang digunakan untuk Penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pengecualian Objek PPh 22 2. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali 3. Pembayaran yang menjadi beban APBN/APBD atas pembelian barang/jasa yang nilainya paling banyak Rp 1.000.000; 4. Pembayaran yang menjadi beban APBN/APBD atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, telepon, gas, air PAM, benda-benda pos; 5. Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor; 6. Pembayaran/pencairan dana JPS oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; 7. Impor kembali (re-impor) atas barang yang telah diekspor atau barang yang diimpor kembali untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian; 8. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG

Pajak Penghasilan Pasal 23

7

22/06/2013

PPh pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Wajib Pajak PPh pasal 23 Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Pemotong PPh pasal 23 • • • • • •

badan pemerintah; subjek pajak badan dalam negeri; penyelenggara kegiatan; Bentuk Usaha Tetap; perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala KPP sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu : a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

8

22/06/2013

Objek PPh pasal 23 • Dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21; • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2); dan • imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pengecualian Objek PPh 23 • penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; • sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; • dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) • bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i • sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya • penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pajak Penghasilan Pasal 24

9

22/06/2013

PPh pasal 24 • PPh pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri

Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan (dikurangkan)

Ketentuan Kredit Pajak • Besarnya pajak yang boleh dikurangkan adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi kredit pajak maksimum. Besarnya Kredit Pajak Maksimum:

Pajak Penghasilan Pasal 25

10

22/06/2013

PPh pasal 25 • PPh pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan. • Asumsi: Penghasilan periode berjalan sama dengan penghasilan periode sebelumnya.

Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasal 26 • PPh pasal 26 mengatur tentang besarnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri

11

22/06/2013

Wajib Pajak PPh 26 • Wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik menjalankan usaha melalui BUT maupun yang tidak melalui BUT

Pemotong PPh pasal 26 • • • •

Badan Pemerintah Subjek Pajak Dalam Negeri Penyelenggara Kegiatan Bentuk Usaha Tetap

Objek PPh 26 1. 20% dari jumlah bruto berupa: -

Dividen Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

12

22/06/2013

Objek PPh 26 2. 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto berupa : – Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia – Penghasilan berupa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, yaitu: • 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri. • 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia. • 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan reasuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia.

Objek PPh 26 3. 20% dari Laba Neto setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia. 4. Apabila telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda maka penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada Tax Treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).

13