Pajak Penghasilan
Pasal 24
PENGERTIAN PPh pasal 24 Pajak Terutang yang dibayarkan di Luar Negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh Penghasilan Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri UNSUR-UNSUR • WP Dalam Negeri (DN) • Penghasilan di Luar Negeri (LN) • Pajak dibayar di LN • Total Penghasilan (DN + LN) • Pajak Terutang total WP (Penghasilan DN + LN) • Pajak LN yang dapat dikreditkan
SUMBER PENGHASILAN Penghasilan dari saham dan sekuritas Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa
Penghasilan berupa sewa harta tak bergerak Penghasilan berupa imbalan atas jasa, kegiatan
Penghasilan bentuk usaha tetap
Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan Keuntungan karena pengalihan harta tetap Keuntungan karena pengalihan harta yg mnjd bagian dr suatu bentuk usaha tetap
PPh pasal 24 PENGGABUNGAN PENGHASILAN
PENGHASILAN USAHA TAHUN DIPEROLEHNYA
PENGHASILAN LAIN TAHUN DITERIMANYA
PENGHASILAN DIVIDEN ATAS PENYERTAAN INDIVIDU/BERSAMA WP DN >=50% TAHUN DIPEROLEH
•Penggabungan Penghasilan •
Penggabungan Penghasilan yang berasal dari LN dilakukan sbb:
Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis) Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis) Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut di tetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
JUMLAH KREDIT PAJAK •
•
Atas Pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan yang diterima WP dari LN Maksimal sama dengan Pajak yang dibayar di LN Atau tidak melebihi
Penghasilan LN X Pajak Terutang PKP NOTE : KERUGIAN YANG TERJADI DILUAR NEGERI TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN
Kredit pajak sebesar penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU.
Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut UU harus ditambahkan dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan.
CATATAN Pengurangan / Pengembalian PPh Luar Negeri ditambahkan pada Pajak Terutang WP pada tahun pengurangan / pengembalian
PENGHITUNGAN BATAS PPh YANG BOLEH DIKREDITKAN Pasal 24 ayat (3) dan (4)
DITENTUKAN BERDASARKAN SUMBER PENGHASILAN
1. PENGHASILAN DARI : ;
a. Saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan; b. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah ; negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; c. Sewa harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; d. Imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; e. Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan.
2. PENGHASILAN LAINNYA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA DENGAN NOMOR 1 DI ATAS.
Contoh 1: PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut:
Penghasilan dalam negeri Penghasilan luar negeri (dengan tarif pajak 20%)
Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000
Berapakah kredit pajak yang diperbolehkan dalam SPT?
•Jawab 1 Penghasilan luar negeri Penghasilan dalam negeri Jumlah penghasilan neto
Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 + Rp 2.000.000.000
Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan PKP, maka sesuai tarif pasal 17, PPh terutang adalah : 25% x Rp 2.000.000.000 = Rp 500.000.000 Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah: (Rp 1.000.000.000 : Rp 2.000.000.000) x Rp 500.000.000 = Rp 250.000.000
Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri lebih besar daripada jumlah pajak luar negeri : Rp 250.000.000 > (20% x Rp 1.000.000.000) Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp 200.000.000
Contoh 2 PT Tugu Indah di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2012 sbb: Penghasilan dari usaha di luar negeri Rp 1.000.000.000 Rugi usaha di dalam negeri (Rp 200.000.000) Pajak atas penghasilan diluar negeri 40% Berapakah maksimum kredit pajak luar negeri ?
Jawab 2 Penghasilan dari usaha LN Rugi usaha di DN Jumlah penghasilan neto
Rp 1.000.000.000 Rp 200.000.000 – Rp 800.000.000
Apabila jumlah penghasilan neto = PKP, maka sesuai tarif pasal 17, PPh yang terutang adalah 25% x Rp 800.000.000 = Rp 200.000.000 Batas maksimum kredit pajak adalah: (Rp 1.000.000.000 : Rp 800.000.000) x Rp 200.000.000 = Rp 250.000.000
Oleh karena pajak yang dibayar diluar negeri (Rp 400.000.000 = 40% x Rp 1.000.000.000), dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan Rp 250.000.000 masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang Rp 200.000.000, maka pajak luar negeri yang boleh dikreditkan adalah sebesar pajak yang terutang yaitu Rp 200.000.000
•Contoh 3 PT Agung di Yogyakarta, telah menyerahkan SPT badan tahun 2012, satu bulan kemudian ada perubahan penghasilan dari luar negeri sbb: - Penghasilan diluar negeri (SPT) Rp 1.000.000.000 - Penghasilan dalam negeri Rp 2.000.000.000 - Penghasilan di luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri Rp 2.000.000.000 - Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri 40% - PPh badan yang telah dibayar Rp 500.000.000 Dari data diatas buatlah koreksi/pembetulan dalam SPT!Pembetulan SPT.xlsx
•Jawab 3 sebelumnya
koreksi LN
koreksi DN
penghasilan DN
2.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
penghasilan LN
1.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
total
3.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
pajak terutang 25 %
750.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
batas maksimal
250.000.000
500.000.000
250.000.000
pajak LN 40%
400.000.000
800.000.000
400.000.000
kredit pajak
250.000.000
500.000.000
250.000.000
bayar di Indonesia
500.000.000
500.000.000
500.000.000
-
-
250.000.000
kurang bayar
THE END THANK YOU……
