Pajak Penghasilan Pasal 21

4/23/2015

Pajak Penghasilan Pasal 21

Presented and Designed by M. Marthadiansyah

Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 ?

PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN

PEKERJAAN ATAU JABATAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN SP ORANG PRIBADI (Dalam Negeri) -

1

4/23/2015

Pemotong PPh Pasal 21

Pemberi kerja (OP/Badan, Cabang/Perwakilan/Unit) Bendahara/Pemegang Kas Pemerintah (Pusat/Daerah) Dana Pensiun,Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Tenaga Kerja, berkaitan dengan uang pensiun/JHT/THT Penyelenggara Kegiatan (Badan Pemerintah, Organisasi, Perkumpulan, OP serta lembaga lainnya)

Yang membayarkan gaji/tunjangan/honorarium/imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan yang dilakukan oleh WP OP DN

Dikecualikan sebagai Pemotong PPh Pasal 21

Kantor Perwakilan Negara Asing

Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak PPh

OP sebagai pemberi kerja yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

2

4/23/2015

Objek PPh Psl 21

Penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium, upah, komisi, atau imbalan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan yang dilakukan oleh OP sebagai SP DN

TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH, KECUALI YG DIBAYARKAN OLEH WP YANG PH-NYA DIKENAKAN PPh FINAL/YG MENGGUNAKAN DEEMED PROFIT IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM/LUAR NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA 6

3

4/23/2015

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Pegawai :Pegawai Tetap/Tidak Tetap Bukan Pegawai Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama Mantan pegawai Peserta kegiatan: perlombaan, rapat, sidang, konferensi, anggota kepanitian, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan lainnya

PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, SERTA PEGAWAI YG BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DALAM JUMLAH TERTENTU SECARA TERATUR.

PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS: PEGAWAI YG HANYA MENERIMA PENGHASILAN APABILA PEGAWAI YBS BEKERJA, BERDASARKAN JUMLAH HARI KERJA, JUMLAH UNIT HASIL PEKERJAAN YG DIHASILKAN ATAU PENYELESAIAN SUATU JENIS PEKERJAAN YANG DIMINTA OLEH PEMBERI KERJA

4

4/23/2015

Bukan Pegawai

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris Pemain musi, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film/sinetron/iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ti, penari, pemahat, pelukis, seniman lainnya Olahragawan Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator Pengarang, peneliti, dan penerjemah Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer, telekomunikasi, eletronika, fotografi, ekonomi, dan sosial Agen iklan Pengawas atau pengelola proyek Agen perantara Petugas penjaja barang dagangan Petugas dinas luar asuransi Distributor perusahaan MLM/direct selling/yang sejenisnya

Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-rang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatan/pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan menteri keuangan, yang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

5

4/23/2015

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang (yg bersifat non final) Pegawai: Pegawai Tetap/Tidak Tetap Penerima Pensiun Berkala Bukan Pegawai Peserta Kegiatan Penerima Penghasilan Lainnya

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (1 Tahun) Total Penghasilan bruto: Gaji, tunjangan, dan imbalan lain selama 1 tahun takwim (Januari s.d Desember)

Dikurangi: Biaya jabatan : 5% x ph bruto, maksimal Rp 6 jt/ th atau Rp 500 ribu/ bulan Iuran Pensiun/ JHT/ THT yg dibayar sendiri

Penghasilan Netto 1 Tahun

PPh Pasal 21 terutang 1 tahun

Dikalikan Tarif Pasal 17 UU PPh

Dikurangi PTKP

Penghasilan Kena Pajak

6

4/23/2015

Tarif Pasal 17 UU PPh untuk Pemotongan PPh Pasal 21 Lapisan PKP

Tarif Pajak

s.d Rp 50 juta

5%

> Rp 50 juta s.d Rp 250 juta

15%

> Rp 250 juta s.d Rp 500 juta

25%

> Rp 500 juta

30%

Penerima Ph yang belum memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh lebih tinggi sebesar 20% dari tarif berlaku

Kondisi awal th takwim

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Untuk diri WP OP

Rp 24.300.000

Tambahan untuk status kawin

Rp 2.025.000

Tambahan untuk tanggungan, per orang (Keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat)

Rp 2.025.000

Maksimal 3 orang Bagaimana PTKP Wanita Kawin ?

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (per Bulan) Total Penghasilan bruto: Gaji, tunjangan, dan imbalan lain yang teratur selama 1 bulan

Dikurangi: Biaya jabatan : 5% x ph bruto, maksimal Rp 500 ribu Iuran Pensiun/ JHT/ THT yg dibayar sendiri per bulan

Penghasilan Netto 1 bulan Dikurangi PTKP

x 12 PPh Pasal 21 terutang 1 tahun Dibagi 12



7

4/23/2015

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap (Jasa Produksi/Bonus/THR) Total Penghasilan bruto: Gaji, tunjangan, dan imbalan lain selama 1 tahun takwim (Januari s.d Desember), termasuk Bonus/THR/Jasprod

Dikurangi: Biaya jabatan : 5% x ph bruto, maksimal Rp 6 jt/ th atau Rp 500 ribu/ bulan Iuran Pensiun/ JHT/ THT yg dibayar sendiri

Penghasilan Netto 1 Tahun PPh Psl 21 terutang atas gaji/tunj dan Bonus/THR


Dikurangi PPh Psl 21 atas Gaji dan tunjangan lain tanpa bonus/THR

Dikurangi PTKP


PPh Psl 21 atas bonus/THR/Jasprod

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Penerima Pensiun Berkala Total Penghasilan bruto: Uang Pensiun selama 1 bulan

Dikurangi: Iuran Pensiun: 5% x ph bruto, maksimal Rp 200 ribu per bulan/ Rp 2,4 juta per tahun

Penghasilan Netto 1 bulan x 12

PPh Pasal 21 terutang 1 tahun Dibagi 12

Dikurangi PTKP



8

4/23/2015

PPh Pasal 21: Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan

Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 6.000.000 Dikali 12

Upah/Uang Saku Harian ≤ 200.000

>200.000, maks.2,025jt Dikurangi 200.000

Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak

Tidak Dipotong Dipotong 5% Upah kumulatif sebulan > Rp2,025 jt 5% X ( upah – (harikerja X PTKP/360))

Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan

Penghitungan PPh Pasal 21: Bukan Pegawai Atas Imbalan Berkesinambungan Memiliki NPWP dan Hanya Menerima Penghasilan Dari Pemotong Pajak Yang Bersangkutan Tarif Pasal 17 atas Jumlah Kumulatif Penghasilan Kena Pajak PKP adalah 50% x Penghasilan Bruto Dikurangi PTKP per bulan

Tidak Punya NPWP Atau Menerima Penghasilan Dari Selain Pemotong Pajak Yang Bersangkutan Tarif Pasal 17 (20% lebih tinggi) x 50% x Jumlah Kumulatif Penghasilan Bruto

9

4/23/2015

PPh Pasal 21 : Bukan Pegawai

Atas Imbalan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

TARIF PS. 17 x 50% x PENGHASILAN BRUTO

PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

10

4/23/2015

PPh Pasal 21: Mantan Pegawai, Dewan Komisaris/Pengawas, Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta yg masih berstatus pegawai TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS :

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang (yg bersifat final) • Uang Pesangon yang dibayarkan sekaligus

• Manfaat pensiun, JHT/THT yang dibayarkan sekaligus • Imbalan kepada Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri yang dananya berasal dari APBN/D

11

4/23/2015

PPh Pasal 21 : Pesangon yang dibayarkan sekaligus Penghasilan Bruto Sampai dengan Rp 50 juta

Tarif PPh Tidak dipotong PPh 21

Di atas 50 juta s.d 100 juta

5%

Di atas 100 juta s.d 500 juta

15%

Di atas 500 juta

25%

Pembayaran sekaligus: Pembayaran sebagian atau seluruhnya yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender

PPh Pasal 21 : Manfaat Pensiun, JHT/THT yang dibayarkan sekaligus Penghasilan Bruto Sampai dengan Rp 50 juta Di atas 50 juta

Tarif PPh Tidak dipotong PPh 21 5%

12

4/23/2015

Manfaat Pensiun : Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus pada saat pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus Pengalihan uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan lainnya berupa honorarium atau imbalan lain selain penghasilan yang tetap dan teratur Diterima oleh Pejabat Negara/ PNS/ anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

Penghasilan Bruto yg dibayarkan x tarif

Tarif 0%

Yg menerima PNS gol. I/II Anggota TNI/POLRI pangkat Tamtama dan Bintara

Tarif 5%

Yg menerima PNS gol. III Anggota TNI/POLRI pangkat perwira pertama

Tarif 15%

Yg menerima PNS gol. IV Anggota TNI/POLRI pangkat perwira menengah/ tinggi

13

4/23/2015


Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang Badan-Badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah

Pasal 22 UU PPh 1984, PMK-154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-146/PMK.011/2013, PMK-253/PMK.03/2008

14

4/23/2015

Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Atas kegiatan impor barang Atas transaksi pembelian barang oleh Badan Pemerintah atau Badan/Instansi tertentu yang ditunjuk Atas penjualan BBM, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importir Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha industri tertentu (semen, kertas, baja, otomotif, farmasi) Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau ekportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Pasal 22 UU PPh 1984, PMK-154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-146/PMK.011/2013, PMK-253/PMK.03/2008

PPh Pasal 22 : Impor Barang

Dengan API

2,5% x Nilai Impor

Impor kedelai, gandum, tepung terigu

0,5% x Nilai Impor

Tanpa API

7,5% x Nilai Impor

Tidak dikuasai

7,5% x Nilai Impor

Nilai Impor =( CIF + Bea Masuk + Pungutan lainnya cfm UU Kepabeanan )

15

4/23/2015

PPh Pasal 22 atas impor barang, dipungut dengan cara penyetoran langsung ke kas negara oleh : Importir yang bersangkutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dibayar bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk

PPh Pasal 22 : Pembelian Barang Bendahara pemerintah/lembaga negara, dan BUMN

1,5% x Harga Pembelian (tanpa PPN)

BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang untuk keperluan keg. usahanya, meliputi: PT Pertamina, PT PLN, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, dan Bank BUMN

Dipungut pada saat pembayaran, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi WP yang dipungut

16

4/23/2015

PPh Pasal 22 : Penjualan BBM, BBG, Pelumas

Dipungut oleh Produsen atau importir BBM, BBG, Pelumas Jenis Produk

Tarif PPh

BBM (Penjualan kepada SPBU umum Pertamina)

0,25% x Penjualan (tanpa PPN)

BBM (Penjualan kepada SPBU umum nonPertamina)


BBM (Penjualan kpd pihak lainnya selain SPBU)


BBG


Pelumas


Dipungut bersamaan dengan penerbitan surat perintah pengeluaran barang

PPh Pasal 22 : Penjualan BBM, BBG, Pelumas

Penjualan kepada penyalur/agen, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat final Penjualan kepada selain penyalur/agen, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final

17

4/23/2015

PPh Pasal 22 : Penjualan Hasil Produksi Sektor Industri Tertentu

Dipungut oleh Produsen, atas penjualan kepada distributor di dalam negeri Jenis Produk

Tarif PPh

Semua jenis semen

0,25% x DPP PPN

Kertas

0,1% x DPP PPN

Baja

0,3% x DPP PPN

Semua jenis kendaraan roda dua atau lebih

0,45% x DPP PPN

Semua jenis obat

0,3% x DPP PPN

Dipungut pada saat penjualan, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi WP yang dipungut

PPh Pasal 22 : Penjualan kendaraan bermotor di DN oleh ATPM, APM, dan Importir Umum Kendaraan Bermotor

Dipungut oleh ATPM, APM, Importir

0,45% x DPP PPN Dipungut pada saat penjualan, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi WP yang dipungut

18

4/23/2015

PPh Pasal 22 : Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri/ekspor bagi badan usaha sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan

Dipungut oleh badan usaha yang melakukan pembelian

0,25% x Harga Beli (tanpa PPN) Dipungut pada saat pembelian, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi WP yang dipungut

PPh Pasal 22 : Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

WP Badan yang melakukan penjualan

5% x Harga Jual (tanpa PPN)

Dipungut pada saat penjualan, PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi WP pembeli

19

4/23/2015

Barang yang tergolong sangat mewah:

Pesawat udara pribadi, harga jual > Rp 20 Milyar Kapal pesiar/sejenisnya, harga jual > Rp 10 Milyar Rumah dan isinya, harga jual > 10 Milyar dan LB > 500m2 Apartemen, kondominium dan sejenisnya, harga jual > Rp 10 Milyar dan/atau LB > 400m2 Kendaraan jenis sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya, harga jual > Rp 5 Milyar dan kapasitas mesin 3000cc

Untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final, apabila pihak yang dipungut tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif PPh Pasal 22 yang lebih tinggi 100% dari tarif yang berlaku

20

4/23/2015

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor/penyerahan barang yang tidak terutang PPh berdasarkan UU Impor barang yang dibebaskan dari pungutan BM/PPN: Barang perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bertugas di Indonesia Barang keperluan badan internasional & pejabatnya (WNA) yg bertugas di Indonesia Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana Barang keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam atau yang sejenis yang terbuka untuk umum Barang untuk keperluan peneiitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Barang keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya Peti/kemasan lain yang berisi jenazah/abu jenazah Barang pindahan Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengna UU Kepabeanan Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kepentingan umum Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang Barang/bahan untuk menghasilkan produk yang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara Vaksin polio dalam rangka PIN Buku-buku ilmu pengetahuan/teknologi, pelajaran umum, kitab suci, dan bukubuku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor barang yang dibebaskan dari pungutan BM/PPN: Kapal dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional/ Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional/Jasa Angkutan Sungai/Danau/Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan/keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional Kereta apai dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diimpor oleh PT KAI (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh PT KAI (Persero) Peralatan dan suku cadang untuk kepentingan pertahanan keamanan oleh kementerian pertahanan/TNI atau pihak yang ditunjuk Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor KKS

21

4/23/2015

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sementara, yang dimaksudkan untuk diekspor kembali Re-impor, barang-barang yang telah diekspor yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama/ barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian Pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak (Bendahara Pemerintah/Lembaga Negara, BUMN), berkaitan dengan: Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah/lembaga negara yang jumlahnya paling banyak Rp 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Pembayaran yang dilakukan oleh BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos dan pemakaian air/listrik Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dari kegiatan hulu di bidang migas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor KKS Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari WP yang menjalankan usaha dibidang panas bumi berdasarkan KKS Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan untuk tujuan ekspor Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS


22

4/23/2015


Badan Pemerintah, pusat maupun daerah Subjek Pajak Badan DN Penyelenggara Kegiatan Bentuk Usaha Tetap (BUT) OP yang sebagai akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT(bkn camat), pengacara, konsultan yg melakukan pekerjaan bebas OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran sewa dan/atau pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta

Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Dividen, kecuali yang telah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang Royalti Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dikenai PPh Pasal 21

Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2

15% x Nilai Bruto

Jika pihak yang dipotong PPh Psl 23 belum memiliki NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi 100% dr tarif yg berlaku

2% x Nilai Bruto

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang telah dikenai PPh Pasal 21

23

4/23/2015

Jasa penilai (appraisal) Jasa aktuaris Jasa akuntansi, pembukuan, & atestasi laporan keuangan Jasa perancang (design) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penambangan & jasa penunjang di bidang penambangan selain migas Jasa penunjang di bidang penerbangan & bandar udara Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) Jasa perantara & /atau keagenan Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh KSEI Jasa custodian/ penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI Jasa pengisian suara (dubbing) & /atau sulih suara Jasa mixing film

PMK-244/PMK.03/2008

• •

•

• • • • • • • •

Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, & /atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi & mempunyai izin & /atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/ kendaraan &/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi & mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi Jasa maklon Jasa penyelidikan & keamanan Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer Jasa pengepakan Jasa penyediaan tempat & /atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi Jasa pembasmian hama Jasa kebersihan atau cleaning service Jasa catering atau tata boga PMK-244/PMK.03/2008

24

4/23/2015

Pemotongan PPh Pasal 23 selambat-lambatnya dilakukan pada akhir bulan: Dibayarkannya penghasilan, atau Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atau Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu (PP Nomor 94 Tahun 2010)

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank Pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi Dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I UU PPh SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan, yang merupakan badan usaha bukan bank yang telah memperoleh izin Menkeu

25

4/23/2015



Badan Pemerintah, pusat maupun daerah Subjek Pajak DN Penyelenggara Kegiatan

Yang melakukan pembayaran kepada WP LN selain BUT di Indonesia

Bentuk Usaha Tetap (BUT) Perwakilan WP LN lainnya

26

4/23/2015

Dividen Bunga, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang Royalti , sewa dan imbalan lain dari penggunaan harta Imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan Hadiah dan penghargaan Pensiun dan pembayaran berkala lainnya Premi Swap dan transaksi lindung nilai lainnya Keuntungan karena pembebasan utang

PPh Pasal 26 = 20% x Nilai Bruto Penghasilan

Penjualan harta di Indonesia oleh WP LN selain BUT, selain yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat 2, berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar dan/atau pesawat terbang ringan, yang harga jualnya lebih dari Rp 10 juta

PPh Pasal 26 = 20% x 25% x Harga Jual

PMK-82/PMK.03/2009 jo PER-52/PJ/2009

27

4/23/2015

Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri

dibayarkan oleh selain perusahaan asuransi, baik langsung maupun melalui pialang

20% x 50% x Nilai Premi

dibayarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia, baik langsung maupun melalui pialang


dibayarkan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia, baik langsung maupun melalui pialang


KMK-624/PMK.03/2009

Penjualan saham Perusahaan “Antara” (conduit company atau special purpose company ) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan atau BUT di Indonesia tersebut

PPh Pasal 26 = 20% x 25% x Harga Jual

PMK-258/PMK.03/2008

28

4/23/2015

Branch Profit Tax, kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia

PPh Pasal 26 = 20% x (PKP – PPh)

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26: Penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir tahun pajak setelah tahun pajak perolehan penghasilan BUT ybs menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat BUT terdaftar mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman modal kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi komersial perusahaan yang baru didirikan

Bentuk penanaman kembali Branch Profit Tax yang tidak dikenakan PPh Pasal 26: Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dengan syarat: Perusahaan baru tersebut secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta, paling lama 1 tahun sejak pendirian BUT yang bersangkutan tidak boleh mengalihkan penyertaan modalnya minimal untuk jangka waktu 2 tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial Penyertaan modal saham pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat: Perusahaan dimaksud mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia BUT yang bersangkutan tidak boleh mengalihkan sahamnya minimal untu jangka waktu 3 tahun sejak penyertaan modalnya Pembelian aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud, yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia, sepanjang aktiva tersebut tidak dialihkan untuk jangka waktu minimal 3 tahun sejak perolehan aktiva/investasi

PMK-14/PMK.03/2011

29

4/23/2015

Dalam hal terdapat perjanjian P3B antara Indonesia dengan negara lain (treaty partner), maka pengenaan PPh Pasal 26 mengacu perjanjian P3B, dengan syarat harus menunjukkan Certificate of Demicile (COD), dan penerima adalah Beneficial Owner (peneriman manfaat yang sebenarnya) dari penghasilan

Yang dimaksud dengan Beneficial Owner: Bertindak tidak sebagai agen; Bertindah tidak sebagai nominee; dan Bukan Perusahaan Conduit (PER-25/PJ/2010)

30

Pajak Penghasilan Pasal 21

Recommend Documents