Perbedaan Antara Pemungutan dan Pemotongan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
1. Pemotongan: (yang dipotong merupakan penghasilan bagi penerima) Menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan Mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan
2. Pemungutan: (yang dipungut bukan merupakan penghasilan bagi penerima) Menunjuk pada potensi yang terkandung dalam transaksi tersebut Dapat menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi
Pemungut PPh Pasal 22 1. 2.
3. 4.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
Pemungut PPh Pasal 22 5.
BUMN (PT Pertamina, PT PLN, PT PGAS, PT Telkom, PT Garuda, PT Pembangunan Perum, PT WIKA, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel; dan bank-bank BUMN 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas 9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 10. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
No.
Nama Pemungut
1.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2.
Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya
3.
Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
9.
Transaksi Impor Barang
Pembelian dengan dana APBN/APBD
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
10.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
11.
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor
Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
12.
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
13.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
5. BUMN (PT Pertamina, PT PLN, PT PGAS, PT Telkom, PT Garuda, PT Pembangunan Perum, PT WIKA, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel) dan bank-bank BUMN
Pembelian barang/bahanbahan untuk keperluan usahanya
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
8. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
14.
Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
DPP PPh Pasal 22 Impor adalah Nilai Impor
Tarif PPh 22 Atas Impor Jenis Impor
Tarif
Importir dengan API
2,5%
Nilai impor terdiri dari:
Importir tanpa API
7,5%
Cost
XX
Impor yang tidak dikuasai/lelang
7,5%
Insurance
XX
Freight
XX
Impor terigu, kedelai, gandum
0,5%
Bea Masuk
XX
Bea Masuk tambahan
XX
PPH 22 IMPOR = TARIF X NILAI IMPOR
Tarif PPh 22 atas Pembelian dengan Dana APBN/APBD Atas pembelian barang dipungut pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran. Misal: Pemkot Surabaya membeli alat elektronik dari Toko Sinar Jaya
Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi
Keterangan
Tarif
penjualan kertas di dalam negeri
0,1%
penjualan semua jenis semen di dalam negeri
0,25%
penjualan baja di dalam negeri penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri penjualan semua jenis obat di dalam negeri
0,3% 0,45%
0,3%
Tarif PPh 22 untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor
Tarif PPh 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas
Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor, dikenai 0,45% dari dasar pengenaan PPN
Keterangan Bahan bakar minyak yang dijual kepada SPBU bukan Pertamina dan non SPBU Bahan bakar minyak yang dijual kepada SPBU Pertamina Bahan bakar gas Pelumas
Tarif PPh 22 Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian (exclude PPN)
Tarif 0.30% 0.25% 0.30% 0.30%
Tarif PPh 22 Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, wajib memungut PPh 22 dengan tarif 5% dari harga jual (exclude PPN dan PPnBM)
Barang yang tergolong sangat mewah pesawat udara pribadi dengan harga jual > Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau
apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya > Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility
harga pengalihannya > Rp10.000.000.000,00
vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan
(sepuluh milyar rupiah) DAN luas bangunan > 500
sejenisnya dengan harga jual > Rp5.000.000.000,00 (lima
m2 (empat ratus meter persegi);
milyar rupiah) DAN dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Barang yang tergolong sangat mewah
barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; barang pindahan; barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan; barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Pemungutan PPh Pasal 22 Untuk Barang Mewah
Pemungut Pajak wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM
Pajak Penghasilan Pasal 22 di atas dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tcrgolong sangat mewah.
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan: Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan bendabenda pos. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);g.Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;h.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kendaraan Bermotor Roda Empat Harga Jual > Rp 5 M; Silinder > 3.000 cc Pengangkutan orang kurang dari 10 orang Berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus
SAAT TERHUTANG DAN PELUNASAN PPh PASAL 22 Atas import pada saat pembayaran Bea Masuk Atas pembelian barang oleh Bendaharawan pada saat pembayaran barang Atas penjualan semen, kertas, dll pada saat penjualan Atas penjualan Pertamina sebelum DO ditebus oleh penyalur/agen Atas penjualan barang mewah, pada saat penjualan
Sifat Pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: penyalur/agen bersifat final; selain penyalur/agen bersifat tidak final.
Wajib Pajak tanpa NPWP Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
C0NTOH - CONTOH PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPh Psl 22
1. PT. TANAH MERDEKA MENGIMPOR 10 PARTY BARANG, DENGAN NILAI CIF US$ 500.000. BEA MASUK 40%, BMT 10%. PT TANAH MERDEKA TERDAFTAR DAN MEMILIKI API. MISALKAN KURS MENURUT KEP MENKEU PADA WAKTU PELUNASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Rp 9.300. PER 1 US $. PERHITUNGAN : - NILAI DASAR UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK ADALAH US $ 500.000. x Rp 9.300. = Rp 4.650.000.000. - BEA MASUK 40% x Rp 4.650.000.000. = Rp 1.860.000.000. - B M T 10% x Rp 4.650.000.000. = Rp 465.000.000. DASAR PERHITUNGAN PAJAK (NILAI IMPOR) Rp 6.975.000.000. PPh Psl 22 DISETOR SENDIRI OLEH IMPORTIR ADALAH : 2,5% x Rp 6.975.000.000.= Rp 174.375.000. (KREDIT PAJAK)
DEPARTEMEN DN MEMBELI 100 UNIT KOMPUTER KEPADA PT TEKNOLOGI TINGGI DENGAN HARGA Rp 6.000.000. /UNIT. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. PERHITUNGAN : Harga 100 UNIT KOMPUTER, 100 x Rp 6.000.000. = Rp 600.000.000. PPh Psl 22 DIPUNGUT Oleh BENDAHARAWAN: 1,5% x Rp 600.000.000. = Rp 9.000.000.
PT. SEMEN TIGA RODA MENJUAL 10.000. ZAK SEMEN CV PENYALUR DENGAN HARGA Rp 25.000./ZAK. PPh Psl 22 DIPUNGUT OLEH PT SEMEN TIGA RODA : 10.000. x 0,25% x Rp 25.000. = Rp 625.000.
KEPADA
PT PERTAMINA BULAN MEI 2009 MENGIRIM 10.000.KILO LITER. BBM PREMIUM KE SPBU CV.TUNAS HARAPAN, DENGAN HARGA PENEBUSAN Rp 3.600./LITER.PPh Psl 22 YG DIPUNGUT PT PERTAMINA ADALAH 10.000. x 1.000. x Rp 3.600. x 0,30% = Rp 108.000.000
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
BADAN PUSAT STATISTIK MEMBELI ATK (MAP, KERTAS, BOLLPOINT) PADA TOKO RAJIN, SEHARGA Rp 1.700.000. DAN TIDAK ADA PEMBELIAN LAGI UNTUK YANG BERIKUTNYA. TRANSAKSI INI TIDAK DIPUNGUT PPh Psl 22. (KARENA DIBAWAH Rp 2.000.000.)
PT. KOPI TUBRUK (INDUSTRI/PENGOLAHAN ) BIJI KOPI UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN PENJUALAN DALAM NEGERI, MEMBELI 5 TON BIJI KOPI MENTAH DARI TJIK MAHMUD (PEDAGANG PENGUMPUL) DENGAN HARGA Rp 200.000.000. PERHITUNGAN PPh Psl 22 YANG DIPUNGUT OLEH PT. KOPI TUBRUK KEPADA TUAN TJIK MAHMUD = 0,25% x Rp 200.000.000. = Rp 500.000. (KREDIT PAJAK) BAGI TUAN TJIK MAHMUD.
DEFINISI Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal,
penyerahan
jasa,
atau
hadiah
dan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
PEMOTONG PPh DAN PENERIMA PENGHASILAN 1.
OBJEK PPh PASAL 23/26
PEMOTONG PPh Pasal 23: badan pemerintah; Wajib Pajak badan dalam negeri; penyelenggaraan kegiatan; bentuk usaha tetap (BUT); perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.
CAPITAL INCOME
SERVICE INCOME
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23
EMPLOYMENT & ACTIVITY INCOME (OTHER THAN OBJECTS OF PPh 21)
WP dalam negeri; BUT
OBJEK PPh PASAL 23/26
CAPITAL INCOME
INTEREST REVENUE DIVIDEND REVENUE ROYALTY REVENUE RENT REVENUE
OBJEK PPh PASAL 23/26 Æ
SERVICE INCOME
TECHNICAL MANAGEMENT CONSULTING OTHER SERVICES 12 CATEGORIES
OBJEK PPh PASAL 23/26
EMPLOYMENT
& ACTIVITY INCOME
OBJEK DAN TARIF
PRIZE BONUS AWARD
1. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti; hadiah
(OTHER THAN OBJECTS OF PPH 21)
2. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: sewa
dan
penghasilan
lain
sehubungan
dengan
penggunaan harta, kecuali sewa danpenghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2); dan
imbalan
sehubungan
bonus,
dan
PMK 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain yang dimaksud dalam PPh Pasal 23
OBJEK DAN TARIF
penghargaan,
sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
dengan
jasa
teknik,
jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang (design); Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); Jasa penunjang di bidang penambangan migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) Jasa perantara dan/atau keagenan;
BUKAN OBJEK PPh PASAL 23 Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: 1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf i 5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
ORANG PRIBADI SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak
TARIF PPh UNTUK WAJIB PAJAK TANPA NPWP
Dalam hal penerima imbalan tidak memliliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal.
PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; Orang pribadi yang menjalankan menyelenggarakan pembukuan.
usaha
yang
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu atas pembayaran berupa sewa.
SAAT TERUTANG 1.
2.
3.
PPh PASAL 26
PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan
pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan
dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk
yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
terlebih dahulu.
badan
PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat
penyelenggara
tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib
saat terutang pajak.
Pajak
SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak
Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen)
setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak
pemerintah,
luar
subjek
kegiatan, negeri
pajak
bentuk
selain
dalam
usaha
bentuk
negeri,
tetap,
usaha
atau
tetap
di
dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
berakhir
OBJEK PPh PASAL 26 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.
OBJEK PPh PASAL 26 9.
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
10. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BUT Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
PENGHASILAN KENA PAJAK UNTUK BENTUK USAHA TETAP PKP
Rp. 17.500.000.000.
PPh tarif 25%
Rp.
Penghasilan setelah pajak
Rp. 13.125.000.000
4.375.000.000
Jika tidak ditanamkan kembali di Indonesia, dikenakan PPh
Pasal
26
=
20%
x
Rp.
13.125.000
=
Rp.
2.625.000.000 Apabila
penghasilan
13.125.000.000
setelah
tersebut
pajak
ditanamkan
sebesar kembali
Rp. di
Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
PT ABC adalah perusahaan jasa desain interior. Pada bulan Mei 2011 mendapatkan order mendisain ruang PT Selaras dengan imbalan atas jasa tersebut sebesar Rp. 110 juta termasuk PPN. PPh Pasal 23 yang terutang adalah:
Nilai order termasuk PPN Rp Nilai order tanpa PPN Tarif PPh Pasal 23 atas jasa PPh Pasal 23 terhutang Jumlah uang diterima PT ABC
110.000.000 100.000.000 2% 2.000.000 98.000.000
PPh pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan yaitu PT Selaras. PPh Pasal 23 terhutang menjadi kredit pajak dan dapat menjadi pengurang PPh terhutang PT ABC pada akhir tahun.
PT Ceria mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Anda. Pada tahun 2011, PT Anda membagi dividen kepada PT Ceria sebesar Rp. 50 juta. PPh terhutang atas penghasilan dividen tersebut adalah:
Penghasilan dividen Rp Tarif PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 terhutang Jumlah uang diterima PT Ceria
50.000.000 15% 7.500.000 42.500.000
PPh Pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan yaitu PT Anda. PPh Pasal 23 terhutang menjadi kredit pajak dan dapat menjadi pengurang PPh terhutang PT ABC pada akhir tahun.
PT Maharani dalam Agustus 2011 memberikan pembayaran kepada KAP Purnama dan Rekan sebesar Rp. 35 juta untuk jasa audit Jasa audit Rp Tarif PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 terhutang Jumlah diterima KAP Purnama
35.000.000 2% 700.000 34.300.000
Membayar sewa mesin kepada PT Machine Jaya sebesar Rp. 210 juta termasuk PPN Pembayaran sew a termasuk PPN
210.000.000
Sew a tanpa PPN
190.909.091
Tarif PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 terhutang Jumlah diterima PT Machine Jaya
Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maharani adalah Rp. 700.000. Pemotongan PPh Pasal 23 ini bersifat tidak final dan menjadi kredit pajak atau pengurang PPh terhutang bagi KAP Purnama pada akhir tahun. PT Maharani akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan melaporkan pemotongan ini pada SPT Masa bulan Agustus.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
2% 3.818.182 187.090.909
Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maharani adalah Rp. 3.818.182. Pemotongan PPh Pasal 23 ini bersifat tidak final dan menjadi kredit pajak atau pengurang PPh terhutang bagi PT Machine Jaya pada akhir tahun. PT Maharani akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan melaporkan pemotongan ini pada SPT Masa bulan Agustus.
DEFINISI PPh Pasal 24 1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undangundang ini dalam tahun pajak yang sama. 2. Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
PENGGABUNGAN PENGHASILAN
ATURAN PENGKREDITAN PAJAK
Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut : untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut; untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut; untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
1. Jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi tertentu. 2. Jumlah tertentu dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. 3. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.
PERHITUNGAN KREDIT PAJAK Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) adalah perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap
Penghasilan
Kena
Pajak
(PKP)
dikalikan
dengan PPh Terutang (Penghasilan Luar Negeri/PKP) x PPh Terutang menurut peraturan perpajakan Indonesia
Atau PPh Terutang, dalam hal PKP lebih kecil dari pada
penghasilan luar negeri
PT Aneka Tambang Jaya pada tahun 2010 mempunyai penghasilan dari Singapura sebesar Rp. 45.000.000 pajak yang dipotong di Singapura dengan tarif 20%. Penghasilan dari dalam negeri Rp. 50.000.000. Perhitungan kredit pajak luar negeri untuk PT Aneka Tambang Jaya adalah
Penghasilan dari Singapura
Rp
45,000,000
Penghasilan dari Indonesia
Rp
50,000,000
Jumlah Penghasilan Kena Pajak
Rp
95,000,000
Rp
11,875,000
20% x Rp. 45.000.000
Rp
9,000,000
2. PPh yang dihitung menurut perbandingan
Rp
5,625,000
3. PPh yang terhutang untuk seluruh penghasilan
Rp
11,875,000
PPh terhutang 25% x 50% x PKP 1. PPh yang terhutang di Singapura
Penghasilan dari Malaysia
Rp
Penghasilan dari Australia
Rp
75,000,000
Penghasilan dari Indonesia
Rp
100,000,000
Rp
225,000,000
Rp
28,125,000
Rp
7,500,000
Jumlah Penghasilan Kena Pajak
50,000,000
PPh terhutang 25% x 50% x PKP Perhitungan kredit pajak di Malaysia 1. PPh yang terhutang di Malaysia 15% x Rp. 50.000.000 2. PPh yang terhutang menurut perbandingan
Rp
6,250,000
3. PPh yang terhutang atas seluruh penghasilan
Rp
28,125,000
Rp
7,500,000
Rp Rp
9,375,000 28,125,000
Perhitungan kredit pajak di Australia 1. PPh yang terhutang di Australia 10% x Rp. 75.000.000 2. PPh yang terhutang menurut perbandingan 3. PPh yang terhutang atas seluruh penghasilan
PT Benua Citra Asri mempunyai penghasilan neto dari Malaysia Rp. 50.000.000 dengan tarif pajak 15%, penghasilan neto dari Australia Rp. 75.000.000 dengan tarif pajak 10%, rugi dari cabang di Thailand Rp. 15.000.000. Penghasilan neto dari dalam negeri Rp. 100.000.000. Perhitungan kredit pajak luar negeri untuk PT Benua Citra Asri dihitung untuk tiap negara, yaitu:
PASAL 31 E (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
LATIHAN PPH 24 1.PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000. Rugi usaha dalam negeri Rp. 200.000. Jika Pajak Penghasilan di luar negeri misalnya 40%, hitunglah kredit pajak PPh pasal 24 (Diketahui peredaran bruto Rp 3 Milyar) 2.PT C di Jakarta dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: Penghasilan neto dari dalam negeri Rp. 5.000.000.000 Penghasilan neto dari negara X dengan tarif pajak 40% Rp. 1.000.000.000 Penghasilan neto dari negara Y dengan tarif pajak 30% Rp. 2.000.000.000 Hitunglah Kredit Pajak PPh Pasal 24 PT C tahun 2010 (Diketahui peredaran bruto 10 milyar)
