PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Perbedaan Antara Pemungutan dan Pemotongan 1.
Pemotongan: { {
2.
Menunjuk pada objek yang dikenakan pemotongan Mengurangi kas yang diterima oleh penerima penghasilan
Pemungutan: {
{
Menunjuk pada potensi yang terkandung dalam transaksi tersebut Dapat menambah pembayaran bagi pihak yang bertransaksi
Definisi PPh Pasal 22
pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
Pemungut PPh Pasal 22 1. 2.
3.
4.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
Pemungut PPh Pasal 22 5.
6.
7.
No.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Nama Pemungut
1.
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2.
Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya
3.
Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
Transaksi Impor Barang
Pembelian dengan dana APBN/D
5.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas yang ditunjuk penjualan hasil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam produksinya di negeri; dalam negeri;
7.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk penjualan hasil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam produksinya di negeri; dalam negeri;
8.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk penjualan hasil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam produksinya di negeri; dalam negeri;
99.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
10.
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
11.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 1.
Atas impor: yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor; { yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau { yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. {
2.
3.
Atas pembelian barang dipungut pajak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: {
{
{
{
4.
Bahan Bakar Minyak sebesar: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina; 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU; Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif: {
penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
{
penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
{
penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;
{
penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
5.
Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
DPP PPh Pasal 22 Impor adalah Nilai Impor Nilai impor sebagaimana dimaksud pada adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
Tarif Atas Impor
Keterangan Impor dengan API Impor tanpa API Impor barang yang tidak dikuasai Impor Gandum, Kedelai dan Terigu
Tarif 2,50% 1,50% 7,50% 0,50%
Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif
Keterangan
Tarif
penjualan kertas di dalam negeri
0,1%
penjualan semua jenis semen di dalam negeri
0,25%
penjualan baja di dalam negeri
0.3%
penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri
0,45%
Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas
Keterangan Bahan bakar minyak yang dijual kepada SPBU bukan Pertamina dan non SPBU Bahan bakar minyak yang dijual kepada SPBU Pertamina Bahan bakar gas Pelumas
Tarif 0,25% 0,30% 0,30% 0,30%
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; barang pindahan; barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang‐undangan kepabeanan; barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
buku‐buku pelajaran umum, kitab suci dan buku‐buku pelajaran agama; kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan: { Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah‐ pecah; { Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda‐benda pos. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);g.Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;h.Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Barang yang tergolong sangat mewah pesawat udara pribadi dengan harga jual lebii dari Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (empat ratus meter persegi);
Barang yang tergolong sangat mewah
apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau
luas bangunan lebih dari 400 m2
(empat ratus meter persegi);
kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Pemungutan PPh Pasal 22 Untuk Barang Mewah
Pemungut Pajak
wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat
melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM
Pajak Penghasilan Pasal 22 di atas dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tcrgolong sangat mewah.
SAAT TERHUTANG DAN PELUNASAN PPh PASAL 22
Atas import pada saat pembayaran Bea Masuk Atas pembelian barang oleh Bendaharawan pada saat pembayaran barang Atas penjualan semen, kertas, dll pada saat penjualan Atas penjualan Pertamina sebelum DO ditebus oleh penyalur/agen Atas penjualan barang mewah, pada saat penjualan
Wajib Pajak tanpa NPWP
Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Sifat Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan‐bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada: { {
penyalur/agen bersifat final; selain penyalur/agen bersifat tidak final.
C0NTOH - CONTOH PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPh Psl 22 1. PT. ABC MENGIMPOR 10 PARTY BARANG, DENGAN NILAI CIF US$ 500.000. BEA MASUK 40%, BMT 10%. PT ABC TERDAFTAR DAN MEMILIKI API. MISALKAN KURS MENURUT KEP MENKEU PADA WAKTU PELUNASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Rp 9.300. PER 1 US $. PERHITUNGAN : - NILAI DASAR UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK ADALAH US $ 500.000. x Rp 9.300. = Rp 4.650.000.000. - BEA MASUK 40% x Rp 4.650.000.000. = Rp 1.860.000.000. - B M T 10% x Rp 4.650.000.000. = Rp 465.000.000. DASAR PERHITUNGAN PAJAK (NILAI IMPOR) Rp 6.975.000.000. PPh Psl 22 DISETOR SENDIRI OLEH IMPORTIR ADALAH : 2,5% x Rp 6.975.000.000.= Rp 174.375.000. (KREDIT PAJAK)
Departemen Keuangan MEMBELI 100 UNIT KOMPUTER KEPADA PT TEKNOLOGI TINGGI DENGAN HARGA Rp 6.000.000. /UNIT. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEHBENDAHARAWAN Departemen Keuangan. PERHITUNGAN : Harga 100 UNIT KOMPUTER, 100 x Rp 6.000.000. = Rp 600.000.000. PPh Psl 22 DIPUNGUT Oleh BENDAHARAWAN: 1,5% x Rp 600.000.000. = Rp 9.000.000. PT. SEMEN TIGA RODA MENJUAL 10.000. ZAK SEMEN KEPADA CV PENYALUR DENGAN HARGA Rp 25.000./ZAK. PPh Psl 22 DIPUNGUT OLEH PT SEMEN TIGA RODA : 10.000. x 0,25% x Rp 25.000. = Rp 625.000. PT PERTAMINA BULAN MEI 2009 MENDROP 10.000.KILO LITER. BBM PREMIUM KE SPBU CV.TUNAS HARAPAN, DENGAN HARGA PENEBUSAN Rp 3.600./LITER.PPh Psl 22 YG DIPUNGUT PT PERTAMINA ADALAH 10.000. x 1.000. x Rp 3.600. x 0,30% = Rp 108.000.000
BADAN PUSAT STATISTIK MEMBELI ATK (MAP, KERTAS, BOLLPOINT) PADA TOKO RAJIN, SEHARGA Rp 1.700.000. DAN TIDAK ADA PEMBELIAN LAGI UNTUK YANG BERIKUTNYA. TRANSAKSI INI TIDAK DIPUNGUT PPh Psl 22. (KARENA DIBAWAH Rp 2.000.000.)
PT. KOPI TUBRUK (INDUSTRI/PENGOLAHAN ) BIJI KOPI UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN PENJUALAN DALAM NEGERI, MEMBELI 5 TON BIJI KOPI MENTAH DARI JOKO (PEDAGANG PENGUMPUL) DENGAN HARGA Rp 200.000.000. PERHITUNGAN PPh Psl 22 YANG DIPUNGUT OLEH PT. KOPI TUBRUK KEPADA JOKO = 0,25% x Rp 200.000.000. = Rp 500.000. (KREDIT PAJAK) BAGI JOKO.
