DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
UU
PP
PER MENKEU
PER DIRJEN
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -KMK No.254/KMK.03/2001 STTD PMK No.210/PMK.03/2008 (PPh Ps.22) -PMK No. 181/PMK.03/2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184/PMK.03/2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/PMK.03/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) - PMK No.253/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
-KEPDIRJEN -KEPDIRJEN -KEPDIRJEN -KEPDIRJEN -KEPDIRJEN -PERDIRJEN -PERDIRJEN -PERDIRJEN -PERDIRJEN
No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif) No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas) No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja) No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen) No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22) No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul) No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul) No.38/PJ/2009 (Formulir SSP) Dit.P2Humas 1 No.52/PJ/2008 (Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok)
PEMUNGUT PPh PASAL 22 PEMUNGUT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
- BEND. PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
- INSTANSI PEMERINTAH - LEMBAGA PEMERINTAH/NEGARA
BADAN-BADAN TERTENTU
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU
-BUMN/BUMD TERMASUK BI, PPA, BULOG, PT. TELKOM, PT PLN, PT.GARUDA IND, PT INDOSAT, PT KRAKATAU STEEL, PERTAMINA, BANK-BANK BUMN
WAJIB PAJAK BADAN YG MELAKUKAN PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
-BADAN SWASTA
PEMUNGUT PPh PASAL 22 PEMUNGUT - DITJEN ANGGARAN - BEND. PEMERINTAH PUSAT/ DAERAH BUMN/BUMD BI, PPA, BULOG, PT TELKOM, PT PLN, PT GARUDA IND, PT INDOSAT, KRAKATAU STEEL, PERTAMINA, BANK-BANK BUMN - BANK DEVISA - DITJEN BEA DAN CUKAI PERTAMINA DAN PRODUSEN LAINNYA (IMPORTIR) BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN PELUMAS ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK, GAS DAN PELUMAS BADAN USAHA DI BIDANG: - INDUSTRI SEMEN*) - INDUSTRI KERTAS - INDUSTRI BAJA - INDUSTRI OTOMOTIF
WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU
OBJEK PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG DARI NON BELANJA NEGARA/DAERAH
IMPOR PENJUALAN HASIL PRODUKSI DAN PENJUALAN DARI IMPOR PENJUALAN HASIL PRODUKSI DI DALAM NEGERI PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
IMPOR
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/ PEMBELIAN BARANG DI DALAM NEGERI
IMPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16.
17. 18.
BARANG PERWKl.NEG. ASING BESER. PARA PEJABATNYA YG BERTUGAS DI IND. BERDSR ASAS TIMBAL BALIK; BRG UTK KEPERL.BDN INT. YG DIAKUI DAN TERDAF. PD PEM. IND BESER PEJABT-NYA YG BERTUGAS DI IND. DAN TDK MEMEG PASPOR IND.; BRG KIRIMAN HADIAH UTK KEPERL. IBADAH UMUM,AMAL,SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN; BRG UTK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YG TERBUKA UNTUK UMUM; BRG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ; BRG UTK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYAND CACAT LAINNYA; BARANG PINDAHAN; PETI ATAU KEMASAN LAIN YG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH; BRG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN SAMPAI BATAS NILAI PABEAN ATAU JUMLAH TERTENTU; BARANG YG DIIMPORT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH YG DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN UMUM; PERSENJATAAN, AMUNISI, DAN PERLENGKAPAN MILITER, TERMSK SUK.CAD YG DIPERUNTUKAN BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA; BRG DAN BAHAN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BRG BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA; VAKSIN POLIO DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PIN; BUKU PELAJ. UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA; KPL LAUT, KPL ANGK. SUNGAI., DANAU DAN UTK PENYEBRANGAN., KPL PANDU, KPL PENANGKAP IKAN, KPL TONGKANG DAN SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU KESELAMATAN MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN PERUS. PEL.NIAGA NAS. ATAU PERUS.PENAGKAPAN IKAN NASIONAL; PES.UDARA DAN SUK.CAD.SERTA ALAT KESELAMATAN PENERB. ATAU ALAT KESALAMATAN MANUSIA, PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUS.ANGK.UDARA NIAGA NAS. KERETA API DAN SUK.CAD. SERTA PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA PERALATAN YG DIGUNAKAN UTK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WIL.NEG.RI 5 YG Dit.P2Humas DILAKUKAN OLEH TNI
IMPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 IMPOR BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh IMPOR ADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN SEMENTARA JIKA UNTUK DI EKSPOR KEMBALI
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN GABAH DAN/ATAU BERAS OLEH BULOG
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH) PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM/PDAM DAN BENDA POS, PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
EMAS BATANGAN YG AKAN DIPROSES UTK MENGHASILKAN BRG HIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR PEMBAYARAN / PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL OLEH KPPN IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI
TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN OBJEK PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG
IMPOR
PENJUALAN HASIL PRODUKSINYA DI DALAM NEGERI
PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
*Nilai impor = Cost Insurance and Freight (CIF) + Bea Masuk + Pungutan Lainnya (menurut UU pabean)
TARIF 1.5 % X HARGA PEMBELIAN • DENGAN API • DENGAN API (IMPOR KEDELAI, GANDUM, & TEPUNG TERIGU •TANPA API •TIDAK DIKUASAI
: 2,5 % X NILAI IMPOR* : 0,5% X NILAI IMPOR : 7,5 % X NILAI IMPOR : 7,5 % X HARGA JUAL LELANG
- SEMEN : 0,25% X DPP PPN - KERTAS : 0,1% X DPP PPN - BAJA : 0,3% X DPP PPN - OTOMOTIF : 0,45% X DPP PPN 5% DARI HARGA JUAL : 1. PESAWAT UDARA PRIBADI DGN HARGA JUAL LEBIH DARI Rp 20 MILIAR; 2. KAPAL PESIAR & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL LEBIH DARI Rp 10 MILIAR; 3. RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL/HARGA PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN LUAS BANGUNAN LEBIH DARI 500 M2 4. APARTEMEN/KONDOMINIUM & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL/ PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN/ATAU LUAS BANGUNAN LEBIH 400 M2; 5. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORG KURANG DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SPORT 8 UTILITY (SUV), MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), MINIBUS & SEJENIS DGN HARGA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DGN KAPASITAS SILINDER LEBIH DARI 3.OOO CC
TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX DAN GAS JENIS PRODUKSI - PREMIUM - PREMIX - SOLAR - SUPER TT
MINYAK TANAH
PERTAMINA
SWASTANISASI
0,25% X PENJUALAN
0,3% X PENJUALAN
0,3% X PENJUALAN
GAS LPG
0,3% X PENJUALAN
PELUMAS
0,3% X PENJUALAN
SIFAT PEMUNGUTAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN DI BIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF DI DALAM NEGERI PUNGUTAN OLEH BANK DEVISA , DJBC, DJA, BEND. PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
PENYALUR/AGEN
FINAL
PEMBELI LAINNYA
TDK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
SAAT PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 IMPOR
SAAT PEMBAYARAN BEA MASUK/ PENYELESAIAN DOKUMEN
PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/ BELANJA DAERAH
SAAT PEMBAYARAN
PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) DI BIDANG BBM JENIS PREMIX DAN GAS KEPADA PENYALUR/AGEN
SAAT PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG (DELIVERY ORDER)
PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, ROKOK, KERTAS, BAJA, DAN OTOMOTIF PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
SAAT PENJUALAN
SAAT PENJUALAN
TATA CARA PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR
TANPA LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan)
DENGAN LKP
DIPUNGUT OLEH BEA DAN CUKAI
DILUNASI SENDIRI KE BANK DEVISA
BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22 1. IMPORTIR/ WAJIB PAJAK 2. KPP 3. PEMUNGUT
SSP (SEBAGAI BUKTI SSP SSP SSP PEMUNGUTAN) SSP
2 3
1. IMPORTIR 2. KPP MELALUI KPPN 3. KPP MELALUI BANK DEVISA 4. BANK DEVISA 5. DITJEN BEA DAN CUKAI
TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR DENGAN SSP PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
1. WAJIB PAJAK 2. KPP MELALUI KPKN 3. LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN 4. BANK PERSEPSI/ KANTOR POS 5. PEMUNGUT
TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF DIPUNGUT PADA SAAT PENJUALAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22
1. PEMBELI/ WAJIB PAJAK 2. KPP (LAMPIRAN LAPORAN BULANAN) 3. PEMUNGUT
2
3
TATA CARA PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS
DILUNASI SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (PEMBELI) SEBELUM DELIVERY ORDER (DO) DITEBUS BANK PERSEPSI/ KANTOR POS PENYALUR/ AGEN
PEMBELI LAINNYA
FINAL
SSP (SEBAGAI BUKTI SSP PEMUNGUTAN) SSP SSP SSP
SSP(SEBAGAI BUKTI SSP PEMUNGUTAN) SSP SSP SSP Dit.P2Humas
15
TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH DIPUNGUT PADA SAAT PENJUALAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22
2
3
1. PEMBELI/ WAJIB PAJAK 2. KPP (LAMPIRAN LAPORAN BULANAN) 3. PEMUNGUT
Dit.P2Humas
16
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR TANPA LKP DJBC MENYETOR DENGAN SSP 1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN (SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR SECARA MINGGUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SETELAH BATAS WAKTU PENYETORAN DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22 KE KPP TEMPAT BENDAHARA DJBC TERDAFTAR
17
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH DISETOR PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA OLEH BENDAHARA REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN SSPBUKTI DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI (SEBAGAI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
MELAPOR PALING LAMA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR Dit.P2Humas
18
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI APBN MAUPUN NON APBN DISETOR PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS
MELAPOR PALIN LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22 KE KPP TEMPAT BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR 19
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF MENYETOR DENGAN SSP PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR (SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPh PASAL 22 SPALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR 20
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX SUPER TT DAN GAS
MELAPORKAN PPh PASAL 22 PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR 21
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
MENYETOR DENGAN SSP PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPh PASAL 22 PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR 22
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN PPh PASAL 22 PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN SETELAH MASA PAJAK TERJADINYA PENJUALAN
DAPAT DIKURANGKAN DARI PPh PASAL 22 TERUTANG PADA MASA PAJAK TERJADINYA PENGEMBALIAN SYARAT TIDAK DIGANTI DGN BARANG YG SAMA BAIK FISIK MAUPUN HARGA
PEMBELI MEMBUAT NOTA RETUR
23
NOTA RETUR ATAS PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN NOTA RETUR
DIBUAT OLEH PEMBELI DIBUAT OLEH PEMBELI DIBUAT OLEH PEMBELI DALAM RANGKAP 3 DALAM RANGKAP 3 DALAM RANGKAP 3
MENCANTUMKAN: • Nomor dan tanggal nota retur • Nama, alamat, dan NPWP pembeli • Nama, alamat, dan NPWP penjual • Nomor dan tanggal faktur pembelian barang yang dikembalikan • Macam, jenis, kuantum, dan harga barang yang dikembalikan • Tanda tangan pembeli
1
2
3
1. PEMUNGUT PAJAK 2. DILAMPIRKAN PADA SPT MASA PPh Ps, 22 PEMUNGUT 3. ARSIP PEMBELI
24
Contoh 1 PT Rubber Jaya adalah eksportir karet yang telah ditunjuk oleh KPP sebagai pemungut PPh pasal 22, melakukan transaksi sbb: 1. Tanggal 9 Februari 2013 membeli bahan olah karet dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olahan karet hasil perkebunan sendiri senilai Rp 600.000.000 2. Tanggal 17 Februari 2013 membeli bahan olah karet dari Tn Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani karet di sekitar daerahnya senilai Rp 100.000.000 Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan terkait transkasi tersebut?
Jawab 1 Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan ditunjuk sebagai pemungut PPh ps 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dan menjual hasilhasil tersbeut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan pertanian dan perikanan
PT Rubber jaya melakukan pemungutan PPh ps 22 hanya atas transkasi dengan Tn Eko karena PT Perkebunan Nusantara tidak termasuk dalam pengertian pedagang pengumpul. PPh ps 22 yang harus dipungut oleh PT Rubber Jaya adalah: 0,25% x Rp 100.000.000 = Rp 250.000 PT Rubber jaya memungut PPh ps 22 pda saat pembelian yaitu tanggal 17 Februari 2013 dan membuat bukti pemungutan PPh ps 22. Menyetor paling lambat tanggal 11 Maret 2013 Melaporkan paling lambat tanggal 20 Maret 2013
Contoh 2 PT Aviasi Tetuko yang merupakan perusahaan angkutan udara niaga nasional pada bulan Juni 2012 melakukan impor peralatan simulasi penerbangan terbarunya untuk keperluan para pilotnya. Nilai impor (termasuk Bea Masuk dan pungutan pabean lainnya) peralatan simulasi tersebut sebesar Rp 1.200.000.000. PT Aviasi Tetuko telah memiliki Angka Pengenal Impor (API). Bagaimana kewajiban pemotongan pemungutan Ph terkait transaksi tersebut?
atau
Jawab 2 Setiap impor dikenai pemungutan PPh ps 22, namun terdapat 19 kelompok barang yang atas impornya dikecualikan dari pemungutan PPh ps 22 karena dibebaskan atas pengenaan Bea Masuk dan/atau PPN. Pengecualiaan pemungutan PPh ps 22 untuk 19 kelompok branag tersebut tidak memerlukan Surat Ketrangan Bebas dari dirjen Pajak. Peralatan simulasi penerbangan yang diimpor oleh PT Aviasi Tetuko tidak termasuk dalam 19 kelompok barang yang atas impornya dibebaskan dari pungutan PPh ps 22 impor sehingga PT Aviasi Tetuko dikenai pemungutan PPh ps 22 impor. PPh ps 22 impor disetor sendiri oleh PT Aviasi Tetuko sebesar 2,5% dari nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah Bea Masuk dan pungutan pabean lain.
PPh ps 22 2,5 % x Rp 1.200.000.000 = Rp 30.000.000 PT Aviasi menyetor PPh ps 22 sebesar Rp 30.000.000 bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk SSP penyetoran PPh ps 22 impor tersebut berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh ps 22 impor bagi PT Aviasi Tetuko
Soal Latihan PT Petro Industri, bergerak dalam bidang perdagangan umum berupa penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, sejak tahun 2009 resmi menjadi penyalur BBM non SPBU Pertamina. Selama bulan Juli 2012 melakukan transaksi sbb: 1. Tanggal 4 Juli 2012 membeli BBM Pertamina senilai Rp 300.000.000 (Surat Perintah Pengeluaran Barang atau delivery order tanggal 4 Juli 2012) 2. Tanggal 6 Juli 2012 mengimpor BBM senilai Rp 200.000.000 3. Tanggal 11 Juli 2012 menjual BBM yang dibeli dari Pertamina kepada PT Fosil Fuel senilai Rp 60.000.000 (delivery order tanggal 11 Juli 2012) 4. Tanggal 13 Juli 2012 menjual BBM yang berasal dari impor sendiri kepada PT Daya Motor, perusahaan otomotif, senilai Rp 25.000.000 (delivery order tanggal 13 Juli 2012) Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?
Aturan e-learning • Jawablah soal latihan pada slide sebelumnya. • Jawaban diberi nama file sebagai berikut : nama saudara_PPh 22. • Jawaban dikirim lewat email ke alamat :
[email protected] • Jawaban diterima paling lambat hari Selasa tanggal 7 April 2015 • Keterlambatan pengumpulan jawaban ada pengurangan nilai
