Evaluasi Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Pada PPPTMGB LEMIGAS

Evaluasi Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Pada PPPTMGB “LEMIGAS” Hezron Ioanes Budiarto Jl. Aries Nomor 18 RT 06 RW 11, Cipulir, Jakarta Selatan, 12230 [email protected] Gen Norman T., SE., Ak., MM

ABSTRAK

LEMIGAS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan barang melalui dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mempunyai kewajiban perpajakan dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal penyetoran dan pelaporan tersebut, masih terdapat beberapa kesalahan dan keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan berdasarkan referensi dan literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Sedangkan untuk penelitian lapangan, dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas dari sumbernya. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa LEMIGAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Hanya saja berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis masih menemukan beberapa permasalahan pada penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selain melakukan evaluasi, penulis juga memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak LEMIGAS sebagai masukan dan perbaikan untuk pihak LEMIGAS dalam aspek perpajakan yang lebih baik lagi. (HIB)

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah, Penyetoran dan Pelaporan

ABSTRACT

LEMIGAS as Budget User Authority to procure goods through funds from the State Budget, has a tax liability in collecting, depositing, and reporting Income Tax under Article 22 Government Treasurers to the Tax Office. In terms of the deposit and reporting, there are still some errors and delays. Research methods used by the author, namely library research and field research. Literature study done by reference and literature related to the topic discussed by the author. As for the field research, carried out by observing the direct object of research to get clear information from the source. From the research that has been done, it can be concluded that LEMIGAS already implementing their tax obligations in accordance with The Tax Law in force. It's just based on research conducted by the author, the author still find some problems in depositing and reporting of Income Tax Article 22 The Government Treasurers are not in accordance with The Regulation of The Minister of Finance. In addition to the evaluation, the author also provide suggestions that can be considered by the LEMIGAS as input and improvements to the taxation aspects LEMIGAS for better. (HIB)

Keywords: Income Tax Article 22 Government Treasurers, Deposits and Reporting

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. LEMIGAS dipilih sebagai objek penelitian karena LEMIGAS merupakan pusat penelitian teknologi minyak dan gas bumi milik pemerintah dan LEMIGAS telah ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS. 2. Mengetahui bagaimana evaluasi yang dapat dilakukan oleh LEMIGAS berkaitan dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah tahun 2010, 2011, dan 2012 yang sesuai dengan Undang-Undang PPh.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang akurat, dalam proses pengumpulan sampel penulis menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut: 1. Studi kepustakaan Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan data skripsi dari beberapa sumber buku, literatur, artikel, dan peraturan perpajakan yang digunakan sebagai data acuan dalam penulisan skripsi. Data informasi yang dikumpulkan terutama berhubungan dengan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah. 2.

Penelitian lapangan Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung objek penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi secara jelas dari sumbernya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara: a) Wawancara: merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data (pimpinan dan karyawan LEMIGAS). Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya-jawab) secara lisan, yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. b) Dokumentasi: mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari transaksi yang di teliti. c) Observasi: pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati perkembangan objek yang diteliti dalam periode waktu yang telah ditentukan, sehingga bisa memperoleh data yang relevan dari objek yang diteliti, serta mengetahui lebih rinci mengenai mekanisme PPh Pasal 22 pada LEMIGAS dan permasalahan yang ada. d) Perhitungan kembali: penulis melakukan penghitungan ulang atas data-data yang diperoleh dan mencocokkan hasilnya dengan data-data yang ada.

HASIL DAN BAHASAN III.1.

Evaluasi Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

Dalam evaluasi perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b), yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN/PPnBM. Adapun jurnal yang dilakukan oleh LEMIGAS sebagai berikut:

Pembelian PPN Masukan Uang Muka PPh Pasal 22 Kas / Hutang

III.2.

xxx xxx xxx xxx

Evaluasi Penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

Untuk evaluasi penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2011 dan 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK No. 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (10). Hal ini disebabkan karena adanya batas jam transaksi pajak pada bank persepsi. Dan dalam hal keterlambatan penyetoran SSP PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS harus menyetorkan PPh Pasal 22 yang terutang secepatnya karena 70% sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah. Diharapkan kedepannya untuk penyetoran PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS lebih memperhatikan batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah agar dana penerimaan negara berupa pajak dapat masuk ke kas negara secara rutin, meskipun belum mendapatkan Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak. Kesalahan Kode Jenis Setoran dan Uraian Pembayaran disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS. Diharapkan kedepannya dalam pengisian Kode Jenis Setoran dan Uraian Pembayaran pada SSP PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS lebih teliti.

III.3.

Evaluasi Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

Dalam evaluasi pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS, terdapat Masa Pajak yang kosong pada tahun 2010 sampai tahun 2012, dikarenakan belum adanya pihak yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dan belum adanya transaksi atas pengadaan barang yang dilakukan oleh LEMIGAS dengan rekanan. Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2010 sampai 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Jika dilihat dari pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2010 sampai tahun 2012, semakin berkurangnya ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3). Artinya, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS semakin patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, Bendahara Pengeluaran seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak, tidak ada sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1). LEMIGAS belum menerima Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak karena Direktur Jenderal Pajak masih menganggap LEMIGAS belum menyimpang jauh dari peraturan perpajakan yang berlaku. Diharapkan kedepannya untuk pelaporan PPh Pasal 22, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS lebih memperhatikan batas waktu pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah agar administrasi perpajakan bisa berjalan sesuai dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3), meskipun belum mendapatkan Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak.

III.4.

Evaluasi Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada koordinator pengadministrasi pajak, adanya pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2010 sampai 2012 dikarenakan data pendukung berupa SSP PPh Pasal 22 datang terlambat dari KPPN. Sehingga Bendahara Pengeluaran LEMIGAS tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2a). Dalam hal penyampaian pembetulan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilakukan LEMIGAS selama tahun 2010 – 2012, telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (1a).

SIMPULAN DAN SARAN

IV.1.

Simpulan LEMIGAS merupakan instansi pemerintah dan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukannya penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah, LEMIGAS telah menerapkannya dengan baik, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah. LEMIGAS belum optimal dalam mengikuti aturan perpajakan yang berlaku, sehingga timbul beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

A. Dalam hal penerapan pemungutan: Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2011 dan 2012, telah sesuai dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (1b), yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN/PPnBM. B. Dalam hal penerapan penyetoran: Penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2011 dan 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK No. 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (10), yaitu PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dalam menyetorkan pajaknya. C. Dalam hal penerapan pelaporan: Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan oleh LEMIGAS selama tahun 2010 sampai 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan PMK No. 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (3), yaitu bendahara wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dalam melaporkan pajaknya.

2.

Terdapat kesalahan dalam pengisian Kode Jenis Setoran dan Uraian Pembayaran pada SSP PPh Pasal 22 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS. Walaupun tidak berdampak pada penyetoran SSP PPh Pasal 22, tetapi akan membuat peruntukkannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PER-23/PJ./2010.

3.

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS selama tahun 2010 – 2012 masih terdapat keterlambatan, sehingga seharusnya memperoleh Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak, tidak ada sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang dan denda sebesar Rp100.000 seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 7 ayat (1).

4.

Terdapat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah selama tahun 2010 – 2012 yang dilakukan beberapa kali oleh Bendahara Pengeluaran LEMIGAS. Pembetulan terjadi karena keterlambatan penerimaan data pendukung dari KPPN. Sehingga Bendahara Pengeluaran LEMIGAS tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2a).

IV.2.

Saran Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap LEMIGAS, maka penulis ingin memberikan saran – saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi LEMIGAS, antara lain: 1.

Bendahara Pengeluaran LEMIGAS harus lebih teliti dan harus mengikuti aturan yang sudah diatur dalam pengisian SSP PPh Pasal 22 (khususnya Kode Jenis Setoran dan Uraian Pembayaran) dikarenakan membuat peruntukkannya tidak sesuai dengan pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut.

2.

Dalam hal penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah, Bendahara Pengeluaran LEMIGAS diharapkan dapat menyetorkan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah secepatnya, meskipun belum diberikan Surat Teguran dari Direktur Jenderal Pajak. Atas kelalaian Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dalam melaksanakan kewajibannya, mengakibatkan tertundanya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada prinsip triple track strategy plus one, yaitu pro-growth, pro-job, propoor, dan pro-environment.

3.

Kepada Direktur Jenderal Pajak, dimohon bantuannya untuk mengingatkan Bendahara Pengeluaran LEMIGAS dengan memberikan Surat Teguran, apabila Bendahara Pengeluaran LEMIGAS telat dalam menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 22, walaupun LEMIGAS belum menyimpang jauh dari peraturan perpajakan yang berlaku.

4.

Dikarenakan transaksi LEMIGAS dengan rekanan sangat banyak, untuk lebih mempermudah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22, LEMIGAS sebaiknya menggunakan aplikasi e – Filling. Kelebihan aplikasi e – Filling diantaranya sebagai berikut: •

Memperkecil kesalahan dalam pengisian dan penghitungan SPT.

•

Meminimalkan kesalahan yang terjadi pada saat perekaman data, sehingga data Wajib Pajak yang tertuang dalam SPT bisa sesuai dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

•

Terdapat back up data yang disimpan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

•

Menghemat tempat untuk penyimpanan dokumen SPT.

Meskipun e – Filling hanya boleh digunakan oleh perusahaan swasta, sebaiknya e – Filling dapat diterapkan di LEMIGAS, sehingga mempermudah dalam pelaporan SPT karena penyampaian pelaporan SPT tidak perlu diantar ke Kantor Pelayanan Pajak.

REFERENSI

Barata, AA. (2011). Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Visi Media. Casavera. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Diana, A., L. Setiawati. (2009). Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Andi Offset. Fauzan, Ahmad. (2009). Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, PPN, Dan PPh Pasal 22 Dalam Rangka Impor Obat Hewan Oleh PT Tekad Mandiri Citra. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Program Sarjana LPKIA. Fidel. (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi. Jakarta: Murai Kencana. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset. Ngadiman. (2008). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan di FKIP Universitas Sebelas Maret. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. 6 (2): 108 – 116. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor / Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Suandy, E. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Suhartono, R., WB. Ilyas. (2010). Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Tansuria, BI. (2010). Pajak Penghasilan: Pemotongan dan Pemungutan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

RIWAYAT PENULIS

Hezron Ioanes Budiarto lahir di kota Jakarta pada tanggal 4 Juni 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara jurusan Akuntansi pada tahun 2013.