Edisi Desember II / 2010
www.suluhpajak.com Editorial
PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 SESUAI REGULASI TERBARU
Salam Jumpa Pembaca, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa Redaksi panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih bisa berjumpa dengan pembaca melalui SPTaxNewsletter ini. Mudah-mudahan karya sederhana kami bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam edisi kali ini, Redaksi SPTaxNewsletter akan mengetengahkan tema tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sesuai Regul asi Terbaru. Regulasi- regul asi baru ini m e ng g an ti k an b e rb ag ai regulasi sebelumnya yang mengatur tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Semua objek PPh Pasal 22 selain PPh Pasal 22 atas p e n j u al a n b a r a ng y a ng tergolong sangat mewah diatur dalam tiga regulasi tersebut. Tulisan ini akan mengupas pemungutan PPh Pasal 22 terutama terkai t deng an terbitnya tiga regulasi baru tersebut. Selamat membaca! Salam Target, Redaksi
Pada paruh kedua tahun 2010 berturut-turut terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 pada tanggal 31 Agustus 2010, disusul dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-92/PJ/2010 pada tanggal 6 September 2010 dan terakhir di penghujung tahun 2010 atau tepatnya tanggal 10 Desember 2010 terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-57/ PJ/2010. Regulasi-regulasi baru ini menggantikan berbagai regulasi sebelumnya yang mengatur tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Semua objek PPh Pasal 22 selain PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah diatur dalam tiga regulasi tersebut. Tulisan ini akan mengupas pemungutan PPh Pasal 22 terutama terkait dengan terbitnya tiga regulasi baru tersebut. Pemungut Pajak Penunjukan pemungut pajak terdapat dalam PMK Nomor 154/PMK.03/2010 dan PMK Nomor 253/PMK.03/2008. Dalam kedua PMK tersebut pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22, adalah: 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang, 2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan den-
Daftar Isi: Pemungutan PPh Pasal 22………..……………………………..…...……... hal. 1 Jadwal Training SPT Januari ...2011...………………………………….. hal. 7
Jakarta:
Surabaya:
Medan:
Batam:
PT Suluh Prima Target Tanjung Mas Raya Blok B1 No.4 Tanjung Barat, Jak-Sel Tel. (021)780 3254/7112 2992 Fax. (021) 781 8456
PT Prakarsa Target Maxima Graha Pena Lt. 17 R.1709 Jl. A. Yani 88, Surabaya Tel. (031) 829 3464 / 827 1099 Fax. (031) 829 1091
Jl. Imam Bonjol No. 16 D Gd. Mandiri Lt 4 Medan Tel. (061) 821 4127 Fax (061) 821 4219
PT Target Solusi Perkasa Kompleks Trinusa Jaya Blok A No. 4 Mary Mart, Batam Center Tel. (0778) 477 563 Fax (0778) 466 995
i Red ak s
Wildan Permana, Tugiman Binsarjono, Abdul Rohim, Harto Subekti, Sugeng Kurniawan, Tomy Ardiansyah, Titin Pawira, Dery Saiful Rahmansyah, Tri Wiartanto, Tiwi Ayu
SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 2
Edisi Desember II / 2010
gan pembayaran atas pembelian barang, 3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), 5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, 8. Wajib Pajak badan tertentu yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
SELAMAT
PPh Pasal 22 atas Impor Barang PPh Pasal 22 dipungut atas kegiatan impor barang. Tarif PPh Pasal 22 atas kegiatan impor adalah: 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor, 2. yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor, 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
TAHUN BARU
2011
Pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi impor ini bersifat tidak final. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran ke kas negara oleh importir yang bersangkutan atau oleh DJBC. Penyetoran ke kas negara dilakukan melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Jika pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak. PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara PPh Pasal 22 dipungut dari rekanan atas pembelian barang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam hal ini pemungutan dilakukan oleh: SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 3
Edisi Desember II / 2010
1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah/lembaga negara tersebut sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan bersifat tidak final. PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh Pasal 22 yang telah dipungut wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. SSP tersebut berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak. PPh Pasal 22 atas Penjualan oleh Badan Usaha Industri Tertentu Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 22. Bidang industri tertentu tersebut adalah sbb: 1. industri semen, 2. Industri kertas, 3. Industri baja, dan 4. Industri otomotif. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu. Jika badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja tersebut mengolah atau memproses lebih lanjut sebagian atau seluruh hasil produksinya menjadi produk antara dan/atau produk hilir sehingga badan usaha tersebut melakukan kegiatan produksi secara terintegrasi, maka PPh Pasal 22 dipungut atas penjualan produk hulu, produk antara dan produk hilir. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri otomotif adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri otomotif, termasuk ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek), dan importir umum kendaraan bermotor. Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22 dilakukan oleh Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan badan usaha yang melakukan penjualan hasil produksinya di dalam negeri, dengan surat keputusan. Surat Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika badan usaha tersebut tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22, Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Penunjukan Wajib Pajak sebagai Pemungut PPh Pasal 22. Tarif atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri tertentu tersebut adalah: 1. Atas penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 2. Atas penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% dari DPP PPN, 3. Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% dari DPP PPN, 4. Atas penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% dari DPP PPN.
SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 4
Edisi Desember II / 2010
PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. Pemungutan pajak ini bersifat tidak final. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dipungut wajib disetor ke kas negara melalui Kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 yang terdiri dari: 1. Lembar ke-1 untuk wajib pajak pedagang pengumpul, 2. Lembar ke-2 sebagai lampiran pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, 3. Lembar ke-3 sebagai arsip Pemungut Pajak ybs. Jika terjadi pengembalian barang hasil produksi yang dibeli dari Pemungut PPh Pasal 22 setelah Masa Pajak terjadinya penjualan, maka PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat dikurangkan dari PPh Pasal 22 terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian tersebut. Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada pemungut PPh Pasal 22. Nota retur harus dibuat dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang hasil produksi. Nota retur paling sedikit harus mencantumkan: 1. Nomor dan tanggal nota retur, 2. Nomor dan tanggal Faktur Pembelian barang yang dikembalikan, 3. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli, 4. Nama, alamat, dan NPWP Pemungut PPh Pasal 22, 5. Macam, jenis, jumlah, dan harga barang yang dikembalikan, 6. PPh Pasal 22 atas barang yang dikembalikan, 7. Nama dan tanda tangan pembeli. Nota dari: 1. 2. 3.
retur paling sedikit dibuat dalam rangkap 3, terdiri Lembar pertama untuk Pemungut Pajak Lembar kedua untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 22 Lembar ketiga untuk arsip Wajib Pajak (pembeli)
Pengembalian barang hasil produksi dianggap tidak terjadi dalam hal: 1. Dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian, atas pengembalian tersebut dilakukan penggantian dengan barang yang sama, baik dalam jumlah fisik maupun harganya; 2. Nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan yang seharusnya, 3. Nota retur tidak dibuat dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian barang hasil produksi. PPH Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas PPh pasal 22 juga wajib dipungut oleh produsen atau importir atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sbb: Bahan Bakar Minyak sebesar: 1. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina, 2. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU, 3. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN, 4. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order). Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap penyalur/agen bersifat final sedangkan pajak yang dilakukan kepada selain penyalur/agen bersifat tidak final. PPh Pasal 22 yang dipungut wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 5
Edisi Desember II / 2010
Pemungut Pajak membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, terdiri dari: 1. Lembar kesatu untuk wajib pajak pembeli, 2. Lembar kedua sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22, 3. Lembar ketiga sebagai arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
PPh Pasal 22 atas Pembelian oleh Badan Usaha Industri dan Eksportir Tertentu Pemungutan PPh Pasal 22 juga wajib dilakukan oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: 1. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, dan 2. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22 dilakukan oleh Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, dengan Surat Keputusan. Surat Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika badan usaha tersebut tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22, Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Penunjukan Wajib Pajak sebagai Pemungut PPh Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul adalah sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN, bersifat tidak final. PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. Pajak yang dipungut wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, terdiri dari: 1. Lembar kesatu untuk wajib pajak pembeli, 2. Lembar kedua sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22, 3. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak ybs. PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Pemungutan PPh Pasal 22 wajib dilakukan oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang yang tergolong sangat mewah terdiri dari: 1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 , 2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00, 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500m2, 4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2 , SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 6
Edisi Desember II / 2010
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, spart utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Besarnya PPh yang harus dipungut adalah sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan bersifat tidak final. Pemungut pajak wajib memungut PPh Pasal 22 pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut Pajak wajib menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Pemungut pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas transaksi-transaksi berikut: 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22), 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN, terdiri dari: a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia, c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana, d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, h. Barang pindahan, i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan, j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, m. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN), n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia, r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 7
3. 4.
5.
6. 7.
8.
Edisi Desember II / 2010
s. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pembayaran atas pembelian oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara, berkenaan dengan: a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan bendabenda pos. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor (dengan Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22), Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%(nol persen). Wajib Pajak Tanpa NPWP Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ketentuan ini hanya diberlakukan pada pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final. Penutup Di penghujung tahun 2010 ini terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Pemungutan PPh Pasal 22. Sebelumnya telah terbit PMK dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur hal yang sama. Ketiga regulasi ini meliputi sebagian besar dari objek pemungutan pemungutan PPh Pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan atas transaksi-transaksi berikut: 1. Impor barang, 2. Pembelian barang oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara, 3. Penjualan barang oleh badan usaha industri baja, kertas, semen dan otomotif, 4. Penjualan bahan bakar, gas dan pelumas oleh produsen/importir, 5. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, 6. Wajib pajak badan tertentu yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebagian besar pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final. Hanya satu pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat final yaitu Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar, gas dan pelumas kepada penyalur/ agen. Dan khusus untuk PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final, besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif normal. **** SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
Halaman 7
Edisi Desember II / 2010
Doorpri ze
Jadwal Pelatihan Januari 2011
Me narik..
.!
1
10 - 11 Januari
WHT 2010: Strategi Penanganan dan Administrasi Withholding Tax dan E-SPT
Jakarta
2
12 - 13 Januari
PPh Badan: Optimalisasi Penghitungan SPT PPh Badan & OP Serta Mnjmen Resiko Pajak
Jakarta
3
12 Januari
Transfer Pricing: Dokumentasi Transfer Pricing
BATAM
4
13 Januari
Tema Menyusul
BATAM
5
17 - 18 Januari
IFRS Best Practice
Jakarta
6
17 Januari
PPN 2010 : Penyusunan Form SPT Masa PPN Baru (1111 & 1111DM)
Jakarta
7
18 Januari
Update PPh 21: Cara Penghitungan SPT Masa
Jakarta
8
20 Januari
Transfer Pricing: Dokumentasi Transfer Pricing
Jakarta
9
19 - 20 Januari
Tema Menyusul
MEDAN
10
19 - 20 Januari
All About Tax: Overview Perubahan Peraturan Perpajakan Implikasinya Bagi Dunia Usaha
Jakarta
11
24 - 25 Januari
Analisa Laporan Keuangan
Jakarta
12
25 - 26 Januari
Tema Menyusul
13
31 Januari
Surabaya
Aplikasi Akuntansi Perpajakan Dalam Laporan Keuangan Fiskal
Jakarta
Informasi Hubungi: Divisi Marketing SPT Jakarta 021 - 780 3254 Fax: 021 - 781 8456
!! O …! F N I HOT
Kunjungi website kami di “www.suluhpajak.com”. Daftarkan diri anda dan segera rasakan manfaatnya…!!!
Kurs Pajak Mingguan Periode
Sampai Dengan
USD
SGD
EUR
JPY (100)
CNY
27 Des 10
2 Jan 11
9.044,00
6.886,99
11.883,59
10.790,75
1.357,38
3 Jan 11
9 Jan 11
9.008,00
6.960,61
11.892,18
10.980,81
1.360,95
Sumber: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1145KM.1/2010 dan KMK Nomor 1/KM.1/2011
SPTaxNews adalah produk publikasi berkala yang diterbitkan oleh Target Cosulting Group (TCG) untuk para Member yang berisikan pembahasan mengenai seputar berita dan peraturan pajak terbaru (beserta implikasinya) dalam bentuk artikel. Materi yang disajikan semata -mata untuk kepentingan pemberian informasi dan bukan merupakan opini resmi kami dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis **** SPTaxNews is a product of Target Consulting Group
