26 & espt PPh Pasal 21

PRISMA UTAMA CONSULTANT

MODUL PPh PASAL 21/26 & eSPT PPh Pasal 21 SERI PERPAJAKAN Ivan Christian K, S.E., M.M.

2010

JL.

JUPITER UTAMA NO

. 10

BANDUNG

40286

MODUL

PPH PASAL 21/26 & ESPT PPH PASAL 21

November 23, 2010

PENGERTIAN PPh PASAL 21 PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengann nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21)

PPh PASAL 21/26 PENGERTIAN

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN [OLEH PEMBERI KERJA] ATAS

 GAJI/ UPAH/ TUNJANGAN/ HONORARIUM ATAU  PEMBAYARAN LAINN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG

BERSUMBER DARI INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN: PEKERJAAN/ JABATAN, ATAS KEGIATAN YANG

DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STATUS

WP OP DALAM NEGERI TERMASUK BUT

PPh PASAL 21

STATUS

WP OP LUAR NEGERI SELAIN BUT

PPh PASAL 26

2

MODUL


November 23, 2010

DASAR HUKUM NO. JENIS PERATURAN I. UNDANG-UNDANG UU. No. 36 Tahun 2008 II.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 1. PMK No. 252 / PMK. 03/2008

2. PMK No. 250/ PMK. 03/2008

PMK No. 254/ PMK. 03/2008

PMK No. 154/ PMK. 03/2009

TENTANG UNDANGUNDANG PENGHASILAN

PAJAK

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNCAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

PMK No. III 1.

PERATURAN DIRJEN. PAJAK PER – 57/PJ/2009

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

PEMOTONG PPh PASAL 21 Berdasarkan PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 2 yang dikategorikan pemotong PPh Pasal 21 yaitu: a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

3

MODUL

b.

c. d.

e.


November 23, 2010

nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar : 1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; 3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

DIKECUALIKAN DARI PEMOTONG PPh PASAL 21 Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak: a. kantor perwakilan Negara asing; b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sematamata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK 1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

4

MODUL


November 23, 2010

3. Perubahan tanggungan keluarga pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. 4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. 5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. 7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. 8. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. 9. Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21 a. pegawai; b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. olahragawan 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek;

5

MODUL


November 23, 2010

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 10. petugas penjaja barang dagangan; 11. petugas dinas luar asuransi; 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, 2. ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 3. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 4. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 5. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 6. peserta kegiatan lainnya.

TIDAK TERMASUK SUBJEK PPh PASAL 21 a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

OBJEK PAJAK PPh PASAL 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

6

MODUL


November 23, 2010

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. bukan Wajib pajak; b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana ……………..didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Dalam hal penghasilan sebagaimana diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

TIDAK TERMASUK OBJEK PPh PASAL 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; 5. Beasiswa. a) Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendididikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. b) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. c) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. d) tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan :  Pemilik;

7

MODUL


November 23, 2010

 Komisaris;  Direksi; atau  Pengurus, 6. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

8

MODUL


November 23, 2010

BAGAN PRINSIP DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 21

9

MODUL


November 23, 2010

SIFAT PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26

CARA

MENGHITUNG PPh PASAL 21/26

Cara perhitungan PPh pasal 21 pada dasarnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung PajakPenghasilanPasal 21 bagi penerima penerima penghasilan tertentu WP dalam negeri ada pengurang seperti PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) juga diberikan 10

MODUL


November 23, 2010

pengurang penghasilan lainnya berupa biaya pensiun, dan iuran pensiun.Selain itu tariff yang diterapkan tariff yang diterapkan juga bervariasi yaitu tariff sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam perauran Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status Wajib Pajak Untuk diri Wajib Pajak Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimal 3 orang)

Besarnya PTKP Sebulan 1.320.000,110.000,110.000,-

Setahun 15.840.000,1.320.000,1.320.000,-

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala Pengurang Penghasilan Bruto dalam menghitung PPh pasal 21 Jenis Pengurang Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) Biaya Pensiun (5% x Penghasilan Bruto)

Maksimal Sebulan 500.000,200.000,-

Setahun 6.000.000,2.400.000,-

Iuran yang terkait pada gaji kepada dana pension yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran THT kepada badan penyelenggara Jamsostek kecuali penyelenggara Taspen yang dibayar oleh pegawai.

PPh PASAL 21 PEGAWAI Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Dihitung penghasilan netto sebulan, dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pension, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan. 2. Untuk menghitung penghasilan neto setahun adalah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. 3. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember atau sampai berhenti kerja. 4. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena pajak tersebut, kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun 5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

11

MODUL


November 23, 2010

6. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan kurang dari 12 bulan, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

BAGAN PENGURANG PENGHASILAN YANG DIPERBOLEHKAN

PENERIMA PENGHASILAN

PEGAWAI TETAP

PENERIMA PENSIUN

   

PENGURANG

 BIAYA JABATAN 5% X PENGHASILAN BRUTO MAKS. Rp. 6 JUTA/TH ATAU Rp. 500 RB/BLN  IURAN TERKAIT DENGAN GAJI [IURAN PENSIUN/ JHT YANG DITANGGUNG PEGAWAI]  PTKP  BIAYA PENSIUN 5% X PENGHASILAN BRUTO MAKS. Rp. 2,4 JUTA/TH ATAU Rp. 200 RB/BLN  PTKP

PEGAWAI TIDAK TETAP PEG. HARIAN, MINGGUAN, SATUAN BORONGAN PEMAGANG, CALON PEGAWAI DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MLM

PTKP

 PENGURANG TERSEBUT DIATAS TIDAK BERLAKU TERHADAP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI WP LUAR NEGERI  BIAYA JABATAN ADALAH BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN, TANPA MEMANDANG APAKAH PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI JABATAN ATAU TIDAK

12

MODUL


November 23, 2010

Bagan Format Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pengawai Tetap Penghasilan Brudo: 1. Gaji Sebulan ............................................................................................ 2. Tunjangan-tunjangan, termasuk tunjangan PPh ...................................... 3. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayar pemberi kerja ............... 4. Premi Jaminan Kematian yang dibayar pemberi kerja ............................ 5. Penghasilan lainnya yang boleh diakui, misalnya uang pengganti natura, dan natura yang diberikan oleh Bukan Pemotong Pajak ............. Jumlah penghasilan bruto sebulan ................................................................. Pengurangan: 1. Biaya jabatan: 5% (lima persen) dan Penghasilan Bruto, maksimum Rp 500.000,00 sebulan.......................................................... 2. Iuran pensiun kepada dana pensiun ......................................................... 3. Iurang THT/JHT : x % (x persen) dati Gaji ............................................. Jumlah pengurangan terhadap penghasilan bruto .......................................... Jumlah penghasilan neto sebulan ................................................................... Penghasilan neto setahun : PN sebulan x 12 .................................................. Dikurangi PTKP setahun ............................................................................... Penghasilan Kena Pajak (PKP) ...................................................................... PPh Terutang Setahun: Tarif umum PPh Pasal 17 x PKP setahun................................................ PPh Pasal 21 Sebulan: PPh terutang setahun: 12 .........................................................................

xxx xxx xxx

xxx (+) xxx

xxx xxx xxx (+) xxx (-) xxx xxx xxx (-) xxx xxx xxx

13

MODUL


November 23, 2010

Contoh Soal Pegawai Tetap : Bapak Andi bekerja di PT. Gumuruh menerima gaji pokok sebulan Rp. 4.000.000,- , Tunjangan Jabatan Rp. 1.500.000,- Tunjangan Premi JKK Rp. 60.000,- dan Tunjangan Premi Jaminan Kematian Rp.40.000,- . Andi membayar iuran pension di dana pension yang telah disyahkan oleh Menkeu tiap bualannya sebesar 150.000,-. Juga mendapatkan potongan dari tempat bekerjanya iuran JHT sebesar 1% dari gaji pokok \ Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Tahun 2010 PPh Pasal 21 terutang sebulan: Gaji Sebulan ......................................................................................... Tunjangan jabatan ................................................................................ Premi jaminan Kecelakaan Kerja ......................................................... Premi jaminan Kematian ...................................................................... Penghasilan Bruto ................................................................................. PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp5.600.000,00 ................................ = Rp 280.000,00 2. Iuran pensiun ............................................. = Rp 150.000,00 3. Iuran JHT: 1%x Rp4.000.000,00 ............... = Rp 40.000,00

= Rp. 4.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00 = Rp. 60.000,00 = Rp. 40.000,00 + = Rp. 5.600.000,00

+ = Rp 470.00000 + Penghasilan Neto Sebulan .................................................................... = Rp 5.130.000,00 Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp5.130.000,00 ................................ = Rp 61.560.000,00 4. PTKP Setahun (K/3): Untuk Wajib Pajak .................................... = Rp 15.840.000,00 Tambahan WP Kawin ............................... = Rp 1.320.000,00 Tanggungan 3 orang .................................. = Rp 3.960.000,00

+

= Rp 21.120.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun ......................................................... = Rp. 40.440.000.00 PPh Pasal 21 Terutang: 5% x Rp40.440.000,00 .................................. = Rp. 2.022.000,00 PPh Pasal 21 Sebulan: Rp. 2.022.000,00: 12 ...................................... = Rp. 168.500,00

14

MODUL


November 23, 2010

PPh PASAL 21 KARYAWATI KAWIN DAN TIDAK KAWIN Apabila karyawati kawin dan mempunyai tanggungan dan suaminya bekerja atau mempunyai penghasilan, maka PTKP yang diakui hanya Rp. 15.840.000,- atau sama dengan status tidak kawin. Apabila karyawati kawin dan suaminya tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan maka istri mendapatkan PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah status kawin, dan tanggungan maksimal 3 orang. Tetapi harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah tempat tinggal (minimal Kantor Kecamatan) Perhitungan PPh 21 Bagi Karyawati yang suaminya bekerja Contoh: Anita karyawati PT. Gumuruh menerima gaji pokok Rp. 5.000.000,-, Tunjangan berupa premi JKK Rp. 60.000,dan Jaminan Kematian Rp. 40.000,- . Potongan setiap bulan Iuran Pensiun Rp. 150.000,- dan Premi THT yang di bayar oleh karyawan sebesar 1,5% dari Penghasilan Bruto

Gambar Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Karyawati Kawin dan Suami Bekerja

Gaji Sebulan ............................................................................... Premi Jaminan Kecelakaan Kerja ............................................... Premi Jaminan Kematian ............................................................ Jumlah Penghasilan Bruto........................................................... PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5%x Rp5.100.000,00 = Rp 255.000,00 2. luran pensiun ...................................... = Rp 150.000,00 3. THT: 1,5% x Rp5.100.000,00 ............ = Rp 76.500,00 Penghasilan Neto Sebulan........................................................... Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp5. 618.500,00 ...................... 4. PTKP Setahun (TK) ................................................................ Penghasilan Kena Pajak Setahun ................................................ PPh Pasal 21 Terutang: 5%x 39.582.000,00 ............................... PPh Pasal 21 Sebulan: Rp1.979.100,00: 12 ................................

= Rp. = Rp. = Rp = Rp.

5.000.000,00 60.000,00 40.000,00 + 5.100.000,00

+ = Rp. 481.500,00 + = Rp. 4.618.500,00 = Rp. 55.422.000,00 = Rp. 15.840.000,00 + = Rp. 39.582.000,00 = Rp. 1.979.100,00 = Rp. 164.925,00

15

MODUL


November 23, 2010

Perhitungan PPh 21 Bagi Karyawati yang suaminya tidak bekerja bekerja

Contoh: Rina karyawati PT. Angin Gumuruh sudah kawin dan mempunyai anak 1, tetapi suaminya tidak bekerja dan mempunyai penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan dari camat rancasawo tempat dia berdomisili. Rina menerima gaji pokok dari PT. Angin Gumuruh setiap bulannya Rp. 5.600.000,Tunjangan berupa premi JKK Rp. 60.000,- dan jaminan Kematian Rp. 40.000,- , Sedangkan, potongan gaji oleh pemberi kerja Rp. 150.000,- iuran pension dan iuran THT 1,5 % dari penghasilan bruto. Bagan Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Karyawati Kawin dan Suami Tidak Bekerja ada Surat Keterangan dari Pemerintah Gaji Sebulan ............................................................................... Premi Jaminan Kecelakaan Kerja ............................................... Premi Jaminan Kematian ............................................................ Jumlah Penghasilan Bruto .......................................................... PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5%x Rp5.700.000,00 = Rp 285.000,00 2. Iuran pensiun ..................................... = Rp 150.000,00 3. THT: 1,5% x Rp5.600.000,00 ............ = Rp 84.000,00 Penghasilan Neto Sebulan .......................................................... Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp5.181.000,00 ....................... 4. PTKP Setahun (K/1) ............................................................... Penghasilan Kena Pajak Setahun ................................................ PPh Pasal 21 Terutang: 5%x Rp 43.692.000,00 ......................... PPh Pasal 21 Sebulan: Rp2.186600,00: 12 .................................

= Rp. = Rp. = Rp = Rp.

5.600.000,00 60.000,00 40.000,00 + 5.700.000,00

+ = Rp. 519.000,00 + = Rp. 5.181.000,00 = Rp. 62.172.000,00 = Rp. 18.480.000,00 + = Rp. 43.692.000,00 = Rp. 2.184.600,00 = Rp. 182.050,00

16

MODUL


November 23, 2010

PPh PASAL 21 GAJI MINGGUAN, RAPEL, LEMBUR, DAN HONORARIUM PEGAWAI TETAP PENGHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI

TETAP DENGAN GAJI MINGGUAN

Contoh : Bapak Riyadi bekerja pada perusahaan textile PT. Angin Ribut menerima penghasilan perminggu Rp.1.375.000,- Di minggu keempat perusahaan membayarkan Tunjangan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Rp. 60.000,- dan Asuransi Kematian Rp.40.000,- dan memototong Iuran pension sebesar Rp.150.000,- dan iuran JHT yang dibayar Bapak Riyadi sebesar 1% dari total Penghasilan Bruto Gaji Sebulan: 4 x Rp l .375.000,00 . .............................................. Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja ................................................. Iuran Asuransi Kematian .............................................................. Penghasilan Bruto .........................................................................

= Rp = Rp = Rp = Rp

PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp5.600.000,00 ............................. = Rp 280.000,00 2. Iuran pensiun .......................................... = Rp 150.000,00 3. Iuran JHT: 1%x Rp 5.500.000,00 .......... = Rp 55.000,00 + = Rp Penghasilan Neto Sebulan ............................................................ = Rp Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp5.1 15.000,00 ........................ = Rp 4. PTKP Setahun (K/3): Untuk Waib Pajak .........................................= Rp 15.840.000,00 Tambahan WP Kawin ...................................= Rp 1.320.000,00 Tanggungan 3 orang .....................................= Rp 3.960.00000 + = Rp Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp PPh Pasal 21 Terutang: 5% x Rp 40.260.000,00 ........................ = Rp PPh Pasal 21 Sebulan: Rp2.013.000,00: 12 .................................. = Rp PPh Pasal 21 Seminggu: Rp167.750,00: 4 ................................... = Rp

5.500.000,00 60.000,00 40.000,00 5.600.000,00

485.000,00 5.115.000,00 61.380.000,00

21.120.000,00 40.260.000,00 2.0l3.000,00 167.750,00

+

-

-

41.937,50

17

MODUL


November 23, 2010

MENGHTUNG PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI HARIAN Contoh: Bapak Suryadi bekerja di PT. Macan Tutul, dengan gaji harian sebesar Rp.186.000,00

Gaji Sebulan: 26 x Rp 186.000,00. ................................................ = Rp

4.836.000,00

Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja ................................................. = Rp Iuran Asuransi Kematian .............................................................. = Rp Penghasilan Bruto ......................................................................... = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 4.896.000,00 ........................... = Rp 244.800,00 2. Iuran pensiun .......................................... = Rp 48.000,00 3. JHT: 1%x Rp 5.500.000,00 .................... = Rp 48.360,00 (+) = Rp Penghasilan Neto Sebulan ............................................................ = Rp Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp 4.836.000,00 ....................... = Rp 4. PTKP Setahun (K/1): Untuk Waib Pajak .........................................= Rp 15.840.000,00 Tambahan WP Kawin ...................................= Rp 1.320.000,00 Tanggungan 3 orang .....................................= Rp 3.960.00000 (+) = Rp Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp PPh Pasal 21 Terutang: 5% x Rp 40.260.000,00 ........................ = Rp PPh Pasal 21 Sebulan: Rp2.013.000,00: 12 .................................. = Rp

40.000,00 20.000,00 (+) 4.896.000,00

PPh Pasal 21 Seminggu: Rp167.750,00: 4 ................................... = Rp

341.160,00 (+) 4.554.840,00 54.658.080,00

18.480.000,00 (-) 36.178.080,00 1.808.900,00 150.742,00 5.798,00

18

MODUL


November 23, 2010

PENGHITUNG PPH PASAL 21 ATAS GAJI RAPEL Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Sebelum Kenaikan Gaji Sebulan: 26 x Rp 186.000,00. ................................................ Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja ................................................. Iuran Asuransi Kematian .............................................................. Penghasilan Bruto ......................................................................... PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 4.896.000,00 ........................... = Rp 244.800,00 2. Iuran pensiun .......................................... = Rp 48.000,00 3. JHT: 1%x Rp 5.500.000,00 .................... = Rp 48.360,00

= Rp = Rp = Rp = Rp

(+) = Rp Penghasilan Neto Sebulan ............................................................ = Rp Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp 4.836.000,00 ....................... = Rp 4. PTKP Setahun (K/1): Untuk Waib Pajak .........................................= Rp 15.840.000,00 Tambahan WP Kawin ...................................= Rp 1.320.000,00 Tanggungan 3 orang .....................................= Rp 3.960.00000 (+) = Rp Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp PPh Pasal 21 Terutang: 5% x Rp 40.260.000,00 ........................ = Rp PPh Pasal 21 Sebulan: Rp2.013.000,00: 12 .................................. = Rp PPh Pasal 21 Seminggu: Rp167.750,00: 4 ................................... = Rp

4.836.000,00 40.000,00 20.000,00 (+) 4.896.000,00

341.160,00 (+) 4.554.840,00 54.658.080,00

18.480.000,00 (-) 36.178.080,00 1.808.900,00 150.742,00 5.798,00

19

MODUL

November 23, 2010


Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai atas GajiSebelum Kenaikan Gaji Sebulan .................................................................................. = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 3.500.000,00 ........................... = Rp 175.000,00 2. Iuran pensiun .......................................... = Rp 100.000,00 3. JHT: 2%x Rp 3.500.000,00 .................... = Rp 70.000,00

4.836.000,00

(+)

= Rp. Penghasilan Neto Sebulan ............................................................ = Rp Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp 4.836.000,00 ................................................................... = Rp 4. PTKP Setahun (K/2): ................................................................. = Rp. Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp PPh Pasal 21 Terutang: 5% x Rp 18. 060.000,00 ....................... = Rp PPh Pasal 21 Sebulan: Rp 903.000,00 : 12 ................................... = Rp

345.000,00 (-) 3.155.000,00 37.860.000,00 19.800.000,00 (-) 18.060.000,00 903.000,00 75.250,00

Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Atas Gaji Setelah Gaji Sebulan .................................................................................. = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 3.500.000,00 ........................... = Rp 275.000,00 2. Iuran pensiun .......................................... = Rp 100.000,00 3. JHT: 2%x Rp 3.500.000,00 .................... = Rp 110.000,00 (+)

5.500.000,00

= Rp. Penghasilan Neto Sebulan ............................................................ = Rp Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp 5.015.000,00 ................................................................... = Rp 4. PTKP Setahun (K/2): ................................................................. = Rp. Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp PPh Pasal 21 Terutang: 5% x Rp 40. 380.000,00 ....................... = Rp PPh Pasal 21 Sebulan: Rp 2.019.000,00 : 12 ................................ = Rp

485.000,00 (-) 5.015.000,00 60.180.000,00 19.800.000,00 40.380.000,00 2.019.000,00 168.250,00

( )

20

MODUL

November 23, 2010

PPH PASAL 21/26 & ESPT PPH PASAL 21 Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Atas Gaji Setelah Kenaikan

PPh Pasal 21 atas Gaji setelah kenaikan Januari s/d Mei 2009 (Dari Gambar 6-9B) 5 x Rp. 168.250,00 . ............................................................ = Rp PPh Pasal 21 atas Gaji setelah kenaikan Januari s/d Mei 2005 (Dari Gambar 6-9A) 5 x Rp. 75.250,00 . .............................................................. = Rp PPh atas Uang Rapel ..................................................................... = Rp.

5.500.000,00

376.250,00 (-) 465.000,00

( )

Gambar Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Bonus Setahun Gaji Setahun 12 x Rp. 3.8000.000,00 ................................................... Premi jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp. 60.000,00 .......................... Premi jaminan Kematian : 12 x Rp. 40.000,00 ..................................... Penghasilan Gaji Setahun .................................................................... Bonus ................................................................................................... PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp 96.800.000,00 ............................ = Rp 4.4840.000,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 150.000,00 ................................... = Rp. 1.800.000,00

= Rp. 45.600.000,00 = Rp. 720.000,00 = Rp. 480.000,00 (+) = Rp. 46.800.000,00 = Rp. 50.000.000,00

(+) = Rp 6.640.000,00 (-) Penghasilan Neto Setahun ................................................................... = Rp 90.160.000,00 3. PTKP Setahun (TK/-):: Untuk WP Sendiri ......................................................................... = Rp. 15.840.000,00 (+) Penghasilan Kena Pajak Setahun ......................................................... = Rp. 74.320.000,00 PPh Pasal 21 Terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 .......................... = Rp. 2.500.000,00 15% x Rp 24.320.000,00 ........................ = Rp. 3.648.000,00 (+) PPh atas Gaji dan Bonus ...................................................................... = Rp. 6.148.000,00

21

MODUL


November 23, 2010

Gambar PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun (Penghasilan Teratur) Gaji Setahun 12 x Rp. 3.8000.000,00 ................................................... Premi jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp. 60.000,00 .......................... Premi jaminan Kematian : 12 x Rp. 40.000,00 ..................................... Penghasilan Gaji Setahun .................................................................... PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp 46.800.000,00 ............................ = Rp 2.340.000,00 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 150.000,00 ................................... = Rp. 1.800.000,00

= Rp. 45.600.000,00 = Rp. 720.000,00 = Rp. 480.000,00 (+) = Rp. 46.800.000,00

(+) = Rp 4.140.000,00 (-) Penghasilan Neto Setahun ................................................................... = Rp 42.660.000,00 3. PTKP Setahun (TK/-):: Untuk WP Sendiri ......................................................................... = Rp. 15.840.000,00 (+) Penghasilan Kena Pajak Setahun ......................................................... = Rp. 26.820.000,00 PPh Pasal 21 Terutang : 5% x Rp 26.820.000.000,00 ............................................................. = Rp. 1.341.000,00

Gambar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus PPh atas Gaji Bonus (Perhitungan Langkah Pertama) ........................ = Rp. 6.148.000,00 PPh atas Gaji (Perhitungan Langkah Kedua) ...................................... = Rp. 1.341.000,00 (-) PPh atas Bonus ..................................................................................... = Rp. 4.807.000,00

22

MODUL


November 23, 2010

MEKANISME PENGHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21 TERUTANG ATAS PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BULANAN  SEBAGAI DASAR PENGISIAN FORM 1721 A1 [PEGAWAI SWASTA] ATAU FORM 1721 A2 [PEJABAT NEGARA / PNS / TNI/ POLRI] UNTUK DILAMPIRKAN DALAM SPT MASA DESEMBER  SEKALIGUS MERUPAKAN KOREKSI ATAS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 MASA SEBELUMNYA

SAAT PERHITUNGAN KEMBALI PADA TAHUN BERJALAN DALAM HAL :  



PEGAWAI TETAP BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN PENERIMA PENSIUN YANG BERHENTI MENERIMA PENSIUN DALAM TAHUN BERJALAN PENGHITUNGAN KEMBALI DILAKUKAN PADA BULAN DIMANA PEGAWAI BERHENTI BEKERJA ATAU MENERIMA UANG PENSIUN

PADA AKHIR TAHUN DALAM HAL :   

PEGAWAI TETAP YANG BEKERJA S/D AKHIR TAHUN TAKWIM PENERIMA PENSIUN S.D. AKHIR TAHUN TAKWIM PERHITUNGAN KEMBALI DILAKUKAN PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN PAJAK

HASIL PERHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21 TERUTANG DIKURANGI PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG / DISETOR

KURANG DIPOTONG / DISETOR DIPOTONGKAN DARI PEMBAYARAN GAJI ATAU UANG PENSIUN PADA BULAN DILAKUKAN PERHITUNGAN KEMBALI LEBIH POTONG/DISETOR DIKEMBALIKAN KPD PEG. / PENERIMA PENSIUN PD BULAN DILAKUKAN PENGHIT. KEMBALI

LEBIH DIPOTONG / DISETOR 



DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG ATAS GAJI/ UANG PENSIUN PADA BULAN DILAKUKAN PERHITUNGAN KEMBALI APABILA MASIH ADA SISA DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 PADA BULAN BERIKUTNYA DIKEMBALIKAN KPD PEGAWAI / PENERIMA PENSIUN APABILA BERHENTI BEKERJA / BERHENTI MENERIMA UANG PESANGON

23

MODUL


November 23, 2010

PERHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP YANG BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN JUMLAH PENGHASILAN [TERATUR ATAU TIDAK TERATUR] YANG SEBENARNYA DITERIMA / DIPEROLEH PEGAWAI S/D SAAT BERHENTI BEKERJA DIKURANGI  BIAYA JABATAN  IURAN PENSIUN / THT / JHT YANG DIBAYAR PEGAWAI

DIKURANGI PENGHASILAN NETO YANG DITERIMA PEGAWAI DALAM TAHUN BERJALAN

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PENUH SETAHUN

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF TIDAK PENUH SETAHUN

TIDAK DISETAHUNKAN

DISETAHUNKAN DIKURANGI PTKP

DIHITUNG PPh PASAL 21 TERUTANG DIKURANGI PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG / DISETOR

PPh PASAL 21 YANG KURANG / LEBIH SETOR

24

MODUL


November 23, 2010

PERHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP YANG PINDAH BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN PEMBERI KERJA SEBELUMNYA

PEMBERI KERJA BARU

PERHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21 DALAM TH BERJALAN

PERHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 21 AKHIR TAHUN

PEG. PINDAH KARENA DIPINDAHTUGASKAN

PEG. PINDAH KARENA DIPINDAHTUGASKAN PENGH. NETO SELAMA MASA KERJA DITAMBAH PENGHASILAN NETO DARI PEMBERI KERJA SEBELUMNYA[FORM 1721 – A1}

PENGHASILAN NETO YG DITERIMA PEGAWAI DALAM TAHUN TAKWIM

DISETAHUNKAN

TIDAK DISETAHUNKAN

DIKURANGI PTKP

DIKURANGI PTKP

DIHITUNG PPh PASAL 21 TERUTANG

DIHITUNG PPh PASAL 21 TERUTANG

DIKURANGI PPh PASAL 21 YANG KURANG POTONG / DISETOR

PPh PASAL 21 YANG KURANG / LEBIH DISETOR

PENGHASILAN NETO SETAHUN

DIKURANGI PPh PASAL 21 DIPOTONG / DISETOR OLEH: -

PEMBERI KERJA SEBELUMNYA PEMBERI KERJA BARU

PPh PASAL 21 YANG KURANG / LEBIH DISETOR

25

MODUL


November 23, 2010

Gambar Perhitungan PPh Pasal 21 Kantor Pusat Sebelum Dipindahtugaskan Gaji Sebulan: ................................................................................ = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 3.500.000,00 ........................... = Rp 175.000,00 2. Iuran pensiun .......................................... = Rp 100.000,00 (+) = Rp Penghasilan Neto Sebulan ............................................................ = Rp Penghasilan Neto Setahun: 12 x Rp 3.225.000,00 ............................................................ = Rp PTKP Setahun (K/-): - Untuk diri WP ........................................................................... = Rp. Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp. PPh Pasal 21 Terutang Setahun : 5% x Rp. 22.860.000,00 .......................................................... = Rp. PPh Pasal 21 Sebulan : Rp. 1.143.000,00 : 12 .............................................................. = Rp. PPh Pasal 21 Terutang Januari s/d Mei 2009: 5/12 x Rp. 1.143.000,00 .......................................................... = Rp. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Januari s/d Mei 2009 : 5 Rp. 95.250,00..................................................... = Rp. PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong ........................................... = Rp.

3.500.000,00

275.000,00 (-) 3.225.000,00 38.700.000,00 15.840.000,00 (-) 22.860.000,00 1.143.000,00 95.250,00 476.250,00 476.250,00 (-) NIHIL

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Di Kantor Pusat Gaji (Januari s/d Mei 2009) : 5 x 3.500.000,00 ........................... = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 17.500.000,00 .......................... = Rp 875.000,00 2. Iuran pensiun 5 x Rp. Rp. 100.000,00 .....= Rp 100.000,00 (+) = Rp Penghasilan Neto 5 bulan ............................................................. = Rp Penghasilan Neto disetahunkan: 12/5 x Rp 16.125.000,00 ........................................................ = Rp PTKP Setahun (K/-): - Untuk diri WP ........................................................................... = Rp. Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp. PPh Pasal 21 Terutang Setahun : 5% x Rp. 22.860.000,00 .......................................................... = Rp. PPh Pasal 21 Terutang Januari s/d Mei 2009: 5/12 x Rp. 1.143.000,00 .......................................................... = Rp. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Januari s/d Mei 2009 : 5 Rp. 95.250,00..................................................... = Rp. PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong ........................................... = Rp.

17.500.000,00

1.375.000,00 (-) 16.125.000,00 38.700.000,00 15.840.000,00 (-) 22.860.000,00 1.143.000,00 476.250,00 476.250,00 (-) NIHIL

26

MODUL


November 23, 2010

Gambar Perhitungan PPh Pasal 21 Di Kantor Cabang Yogyakarta

a. Penghasilan neto di Yogyakarta: Gaji 4 bulan (Juni s/d September): 4 x Rp3.500.000,00 ........ = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp14.000.000,00 .................... = Rp 700.000,00 2. Iuran Pensiun: 4 x Rpl 00.000,00 .... = Rp 400.000,00 (+) = Rp Penghasilan neto di Yogyakarta ............................................. = Rp b. Penghasilan neto di Jakarta .................................................... Jumlah Penghasilan Neto 9 bulan .......................................... Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00 ......................................................... PTKP Setahun: (TK/-) - Untuk diri WP .................................................................. Penghasilan Kena Pajak disetahunkan ................................... PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp22.860.000,00 ...................................................... PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp. l.143.000,00:12 .......................................................... PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong Januari s/d September 2009: 9/l2 x Rp l.143.000,00 .......................... PPh Pasal 21 terutang di Jakarta sesuai dengan Form 172l-A1 ....................................................... PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di Yogyakarta masa juni s.d September 2009 adalah: 4 x Rp95.250,00 .. PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong .....................................

14.000.000,00

1.100.000,00 (-) 12.900.000,00

= Rp = Rp.

16.125.000,00 29.025.000,00

= Rp.

38.700.000,00

= Rp. = Rp.

15.840.000,00 (-) 22.860.000,00

= Rp.

1.143.000,00

= Rp.

95.250,00

= Rp.

857.250,00

= Rp.

476.250,00

(-)

= Rp. 381.000,00 (-) = NIHIL

27

MODUL


November 23, 2010

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Cabang Yogyakarta Penghasilan neto di Yogyakarta: Gaji 4 bulan (Juni s/d September): 4 x Rp3.500.000,00 ........ = Rp 14.000.000,00 PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp14.000.000,00 .................... = Rp 700.000,00 2. Iuran Pensiun: 4 x Rpl 00.000,00 .... = Rp 400.000,00 (+) = Rp 1.100.000,00 (-) Penghasilan neto di Yogyakarta ............................................. = Rp 12.900.000,00 Penghasilan neto di Jakarta .................................................... = Rp 16.125.000,00 (-) Jumlah Penghasilan Neto 9 bulan .......................................... = Rp. 29.025.000,00 Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00 ..................................................... = Rp. 38.700.000,00 PTKP Setahun: (TK/-) - Untuk diri WP .................................................................. = Rp. 15.840.000,00 (-) Penghasilan Kena Pajak disetahunkan ................................... = Rp. 22.860.000,00 PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp22.860.000,00 ...................................................... = Rp. 1.143.000,00 PPh Pasal 21 terutang: 9/12 x Rp. l.143.000,00 .................................................. = Rp. 857.250,00 PPh Pasal 21 telah dipotong dan dilunasi : Di Jakarta sesuai dengan Form 1721-A1 .......................... = Rp. 476.250,00 (-) Di Yogyakarta (4x Rp. 92.250,00) ................................... = Rp. 381.000,00 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong ..................................... = NIHIL

28

MODUL


November 23, 2010

Penghitungan PPh Pasal 21 Di Kantor Cabang Semarang

a. Penghasilan neto di Semarang: Gaji 3 bulan (Oktober s/d Desember): 3 x Rp 3.500.000,00 .. = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp. 10.500.000,00 .................. = Rp 525.000,00 2. Iuran Pensiun: 3 x Rp. l00.000,00 .... = Rp 300.000,00 (+) = Rp Penghasilan neto di Semarang ............................................... = Rp b. Penghasilan neto di Jakarta .................................................... = Rp c. Penghasilan neto di Yogjakarta .............................................. = Rp. Jumlah Penghasilan Neto Setahun ......................................... PTKP Setahun: (TK/-) - Untuk diri WP .................................................................. Penghasilan Kena Pajak disetahunkan ................................... PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp 22.860.000,00 ..................................................... PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Yogyakarta sesuai Form 1721 – A1 ................................................................. PPh Pasal 21 terutang Semarang ............................................ PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong .................................... PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Semarang Rp. 285.750,00 : 3 .................................................................

10.500.000,00

= Rp.

825.000,00 (-) 9.675.000,00 16.125.000,00 12.900.000,00 (-) 38.700.000,00

= Rp. = Rp.

15.840.000,00 (-) 22.860.000,00

= Rp.

1.143.000,00

= Rp. = Rp. = Rp.

857.250,00 285.750,00 NIHIL

= Rp.

95.250,00

(-)

29

MODUL


November 23, 2010

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Di Kantor Cabang Semarang a. Penghasilan neto di Semarang: Gaji 3 bulan (Oktober s/d Desember): 3 x Rp 3.500.000,00 .. = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp. 10.500.000,00 .................. = Rp 525.000,00 2. Iuran Pensiun: 3 x Rp. l00.000,00 .... = Rp 300.000,00 (+) = Rp Penghasilan neto di Semarang ................................................ = Rp b. Penghasilan neto di Jakarta ..................................................... = Rp c. Penghasilan neto di Yogjakarta .............................................. = Rp. Jumlah Penghasilan Neto Setahun .......................................... PTKP Setahun: (TK/-) - Untuk diri WP .................................................................. Penghasilan Kena Pajak disetahunkan .................................... PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% x Rp 22.860.000,00 ..................................................... PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Yogyakarta sesuai Form 1721 – A1 .................................................................. PPh Pasal 21 terutang Semarang ............................................ PPh Pasal 21 yang harus dipotong (3 x Rp 95.250,00)............ PPh Pasal 21 Kurang (lebih) dipotong ...................................

10.500.000,00

= Rp.

825.000,00 (-) 9.675.000,00 16.125.000,00 12.900.000,00 (-) 38.700.000,00

= Rp. = Rp.

15.840.000,00 (-) 22.860.000,00

= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. =

1.143.000,00 857.250,00 (-) 285.750,00 285.750,00 NIHIL

30

MODUL


November 23, 2010

Penghitung PPh Pasal 21 yang Kewajiban Pajak Subjektifnya ada pada awal tahun tapi mulai Bekerja pada pertengahan tahun Gaji Sebulan .............................................................................. = Rp. PENGURANGAN: 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp 6.000.000,00 .................... = Rp 300.000,00 2. Iuran pensiun ................................... = Rp 150.000,00 (+)

= Rp. = Rp.

6.000.000,00

450.000,00 (-) 5.550.000,00

Penghasilan neto sebulan .......................................................... Penghasilan neto setahun : 4 x Rp. 5.040.000,00............................................................ = Rp. 22.200.000,00 PTKP Setahun (K/-) : - Untuk WP sendiri ................................ = Rp. 15.840.000,00 - Tambahan WP kawin .......................... = Rp. 1.320.000,00 (-) = Rp. 17.160.000,00 (-) Penghasilan Kena Pajak Setahun .............................................. = Rp. 5.040.000,00 PPh Pasal 21 Terutang : 5% x Rp. 5.040.000,00 ........................................................ = Rp. 252.000,00 PPh Pasal 21 Sebulan : Rp. 252.000,00 : 4................................................................ = Rp. 63.000,00

31

MODUL

November 23, 2010


Penghitung PPh Pasal 21 yang Kewajiban Pajak Subjektifnya seelah permulaan tahun Pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan Gaji Sebulan ......................................................................................... = Rp.

20.000.000,00

PENGURANGAN:

1. Biaya Jabatan 5% x Rp 20.000.000,00 ................................. = Rp

1.000.000,00

maksimum diperkenalkan ....................................................... = Rp.

500.000,00

Penghasilan neto bulan ............................................................... = Rp.

19.500.000,00

Penghasilan neto 4 bulan 4 x Rp.19.500.000,00 ......................... = Rp.

78.000.000,00

(-)

Penghasilan neto disetahunkan : 12/4 x Rp. 78.000.000,00 ...................................................... = Rp. 234.000.000,00 2. PTKP Setahun (K/3) : Untuk Wajib Pajak ...................... = Rp. 15.840.000,00 Tambahan WP Kawin ................ = Rp. 1.320.000,00 Tanggungan 3 orang ................... = Rp. 3.960.000,00

(+)

= Rp.

21.120.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan ....................................... = Rp. 212.880.000,00 PPh Pasal 21 Terutang : 5% Rp. 50.000.000,00 ................. = Rp. 2.500.000,00 15% Rp. 162.880.000,00 ............. = Rp. 24.432.000,00

(+)

= Rp.

26.932.000,00

Rp. 26.932.00,00 : 12 ........................................................... = Rp.

2.244.333,00

(-)

PPh Pasal 21 Sebulan

32

MODUL


Gaji (Januari s/d Mei 2009) : 5 x 3.500.000,00 ............................ = Rp PENGURANGAN: 1. Biaya jabatan: 5% x Rp 17.500.000,00 ......................... = Rp 875.000,00 2. Iuran pensiun 5 x Rp. Rp. 100.000,00 .... = Rp 100.000,00 (+) = Rp Penghasilan Neto 5 bulan .............................................................. = Rp Penghasilan Neto disetahunkan: 12/5 x Rp 16.125.000,00......................................................... = Rp PTKP Setahun (K/-): - Untuk diri WP ............................................................................ = Rp. Penghasilan Kena Pajak Setahun .................................................. = Rp. PPh Pasal 21 Terutang Setahun : 5% x Rp. 22.860.000,00 .......................................................... = Rp. PPh Pasal 21 Terutang Januari s/d Mei 2009: 5/12 x Rp. 1.143.000,00........................................................... = Rp. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Januari s/d Mei 2009 : 5 Rp. 95.250,00 ..................................................... = Rp. PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong ........................................... = Rp.

November 23, 2010

17.500.000,00

1.375.000,00 (-) 16.125.000,00 38.700.000,00 15.840.000,00 (-) 22.860.000,00 1.143.000,00 476.250,00 476.250,00 (-) NIHIL

33

MODUL


November 23, 2010

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN SEJENISNYA (UPAH DIBAYARKAN SECARA HARIAN / MINGGUAN) JUMLAH UPAH SEHARI ≤ Rp.150.000,- [BPTKP]

JUMLAH UPAH SEHARI > Rp.150.000,- [BPTKP]

JUMLAH KUMULATIF UPAH DALAM 1 BLN TAKWIM TIDAK LEBIH DARI Rp.1.500.000,TIDAK DIPOTONG PPh PSL 21

DIPOTONG PPh PSL 21 MENGURANGKAN BPTKP DIPOTONG PPh PSL 21 MENGURANGKAN BPTKP

JIKA JUMLAH KUMULATIF UPAH DALAM SATU BULAN TAKWIM TELAH MELEBIHI Rp.1.500.000,-

PPh PSL 21 DIHITUNG KEMBALI [DARI JUMLAH KUMULATIF UPAH], DENGAN MENGURANGKAN PTKP HARIAN PPh PSL 21 TERUTANG

TARIF 5% X [JUMLAH KUMULATIF UPAH DALAM BULAN TAKWIM – PTKP HARIAN] DIKURANGI

PPh PSL 21 YANG TELAH DIPOTONG/DISETOR

PPh PASAL 21 YANG KURANG DIPOTONG

34

MODUL


November 23, 2010

UPAH SEHARI TIDAK MELEBIHI 150.000, Sukarna (TK/0) adalah pekerja harian di PT. Subur Makmur Bandung dengan upah Rp. 150.000,- /hari. Pada bulan Juli 2009 Sukarna bekerja selama 15 Hari. A. PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TERUTANG SEHARI DARI HARI KE-1 S/D 10 Upah Sehari Dikurangi BPTKP Penghasilan Kena Pajak Sehari

Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp. 0,-

Perhitungan ini diterapkan sampai dengan jumlah kumulatif upah yang diterima Sukarna dalam bulan takwim mencapai Rp. 1.500.000,B. PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG SAMPAI DENGAN HARI KE-11 DAN SETERUSNYA JUMLAH KUMULATIF UPAH DALAM SEBULAN TELAH MELEBIHI RP. 1.500.000,Upah 12 hari kerja (12 x Rp. 150.000,-) PTKP 12 Hari : 12 x (Rp. 15.840.000,- : 360)

= Rp. 1.300.000,00

35

26 & espt PPh Pasal 21

Recommend Documents