Konsep dan Aplikasi Pemotongan PPh Pasal 21
Cara Mudah Memahami PPh Pasal 21
Dasar Hukum • • • • • • • • • • • • • •
UU No. 28 Tahun 2007 UU KUP; UU No. 36 Tahun 2008 UU PPh; PMK No. 250/PMK.03/2008 By. Jabatan untuk Pegawai Tetap & By. Pensiun untuk Pensiunan. PMK No. 252/PMK.03/2008 Juklak Pasal 21 ayat (8) UU PPh. PMK No. 162/PMK.011/2012 PTKP per 1 Jan 2013 PMK No. 206/PMK.011/2012 Batasan PTKP Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan PPh; PER-31/PJ./2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi; PER-32/PJ./2009 Bentuk Formulir SPM PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26; SE-62/PJ/2009 Pengantar PER-32 PP No. 68 Tahun 2009 PPh Pasal 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, THT, JHT PMK No. 16/PMK.03/2010 Tatacara Pemotngan PPh Pasal 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, THT, JHT; PP No. 80 Tahun 2010 PPh 21 utk Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI yang dananya berasal dari APBN/APBD PMK No. 262/PMK.03/2010 Juklak PP No. 80 Tahun 2010 PER-14/PJ/2013 Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk tahun 2014
LM Formasi
KONSEP DASAR: RUANG LINGKUP PPh 21/26
1
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan imbalan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi.
SPDN
PPh Psl 21
SPLN
PPh Psl 26
KONSEP DASAR: KARAKTERISTIK
Kalau duduk diem dapet duit, berarti passive income. Hmmm… enaknya
PPh 21 = active income yang diterima OP sbg SPDN
1
KONSEP DASAR: SPDN VS SPLN
SPDN (Psl. 2 (3) UU PPh) OP yang bertempat tinggal di Indonesia; atau OP yang berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
1
SPLN (Psl. 2 (4) UU PPh) OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; atau OP yang berada di Indonesia <= 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
KONSEP DASAR: SIFAT PEMOTONGAN
PPh Pasal 21 tidak final, Kecuali:
Pembayaran pesangon sekaligus; dan Honorarium untuk PNS, ABRI.
PPh Pasal 26 Final;
Pasal 26 ayat (5) huruf a, pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali pemotongan atas penghasilan yang diterima orang pribadi yang statusnya berubah menjadi WPDN.
1
1 KONSEP DASAR: PEMOTONG PPh Psl 21/26
Pemberi Kerja Orang pribadi; Badan: pusat, cabang, perwakilan atau unit Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah; Dana pensiun, penyelenggara JAMSOSTEK, atau badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau JHT; Penyelenggara kegiatan
1
Kewajiban Pemotong PPh 21
• Mengidentifikasi dan menjustifikasi transaksi; • Menghitung PPh 21; • Memotong buat BP
Potong;
Setor; • Dgn SSP; • Paling lambat tgl 10 bln berikutnya;
• Dgn SPT 1721; • Nihil tetap hrs disampaikan; • Plg lambat tgl 20 bln berikutnya.
Lapor
Bila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan satu hari kerja berikutnya
KONSEP DASAR: 1 KEWAJIBAN MEMBUAT BUKTI POTONG
Subjek
Penghitungan PPh Pasal 21
Pembuatan Bukti Potong
Pegawai Tetap
- Penghitungan masa; (Jan-Nov) estimasi; - Penghitungan Masa Pajak Terakhir (Bulan kary. berhenti kerja, pindah cabang, atau Desember) Realisasi
Psl 23 (1) dan (2), PER31/PJ./2012Max. 1 bulan setelah: - Tahun kalender berakhir; - Berhenti bekerja;
Non Pegawai Tetap
Setiap masa sesuai dengan saat terutangnya penghasilan.
Setiap kali dilakukannya pemotongan PPh
1 Konsep Dasar: SETOR DAN LAPOR PAJAK (PMK184/PMK.03/2007)
Batas Akhir Penyetoran Pajak (Pasal 3 PMK-184/PMK.03/2007) Bila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Batas Akhir Pelaporan (Pasal 8 PMK-184/PMK.03/2007) Bila bertepatan pada hari libur (sabtu atau hari libur nasional), pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Termasuk hari libur: Hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
1 KONSEP DASAR:
HAK PEMOTONG PPh 21/26 Jika KELEBIHAN SETOR
Kompensasi lebih setor: Pasal 22 (7) PMK - 252/PMK.03/2008 jo. Pasal 22 (7) PER-31/PJ./2012:
Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa.
KONSEP DASAR: KEWAJIBAN DAN HAK 1 KARYAWAN
Kewajiban:
Daftar NPWP; Menyerahkan surat pernyataan jumlah tanggungan kepada pemberi kerja pada saat mulai kerja/pensiun, dan di awal tahun takwim; Menyerahkan BP PPh 21 kepada:
Pemotong kantor cabang baru (dipindahkan); Pemotong tempat kerja baru (Pindah kerja); Pemotong pajak DP (mulai pensiun tahun berjalan).
Hak:
Minta bukti potong PPh Pasal 21
KONSEP DASAR: 1 SAAT TERUTANG PPh PASAL 21/26
Pasal 21 PMK-252/PMK.03/2008:
Bagi penerima penghasilan Saat diterimanya pembayaran; atau Saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
Bagi pemotong PPh terutang setiap masa, yaitu akhir bulan: Dilakukannya pembayaran; atau Terutangnya penghasilan yang bersangkutan (Saat dibebankan sebagai biaya).
KONSEP DASAR: TEMPAT TERUTANG PPh PASAL 21
1
Butir 1 SE-23/PJ.43/2000: • •
•
Pemotong PPh 21/26: Pusat, cabang, BUT, perwakilan atau unit; Pemotongan Pajak tersebut juga dilakukan oleh kantor cabang, perwakilan atau unit tempat pembayaran imbalan jasa ketenagakerjaan dimaksud dilakukan yang pada umumnya menunjuk pada tempat pelaksanaan pekerjaan, jasa dan kegiatan. UU PPh tidak mengatur mekanisme pemusatan (sentralisasi) pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.
OBJEK PPH 21: MACAM-MACAM 2 PENGHASILAN a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c.
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis;
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian,
upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; e. Imbalan kepada bukan pegawai, seperti: honorarium, komisi, fee, dan imbalan
sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan; ……
OBJEK PPH 21: MACAM-MACAM 2 PENGHASILAN (Con’t)
f.
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang
diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain
yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau i.
Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2 OBJEK PPH 21: CIRI-CIRI OBJEK PPh PSL 21
Ph. yang terkait dengan pekerjaan atau jasa: Benefit in cash (tunai); Benefit in kinds (non tunai), yang diberikan oleh:
WP yang telah dikenai PPh Final; WP yang dikenai PPh berdasarkan NPK (deem profit);
Penggantian (reimbursement) yang dibayarkan langsung kepada karyawan—yang secara substansi merupakan benefit in cash; Premi asuransi dibayar pemberi kerja (KKJDB).
Ph. Terkait dengan kegiatan: Hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun; Selain hadiah/penghargaan: hanya benefit in cash
2
OBJEK PPH 21: REIMBURSEMENT DAN PERSYARATANNYA Penggantian (reimbursement) kepada orang pribadi, tidak dibayarkan kepada pihak ketiga
Syarat Reimbursement
Material: - Tidak ada mark up/mark down; - Bukti asli diserahkan kepada penanggung beban sebenarnya. Formal: - Bukti transaksi atas nama penanggung beban sebenarnya; - Diatur dalam kontrak.
2
ASPEK PAJAK ATAS REIMBURSEMENT
Taxable income (Objek PPh 21):
Non Taxable Income (Non Objek PPh 21):
• Tidak terpenuhi syaratnya; • Dianggap pembayaran tunai kepada karyawan (benefit in cash).
• Reimbursement terpenuhi syaratnya; • Kenikmatan untuk karyawan (Benefit in kind).
Reimbursement PT A Penggantian
Bukti an. Kary.
Sama aja gue minta duit sama perusahaan buat berobat….
Reimbursement Objek PPh 21, karena: - Di-mark up/down, atau bukti asli tidak a.n. penanggung beban sebenarnya; - Subtansi transaksi tidak sejalan dengan bukti formal; - Dianggap perusahaan memberikan uang tunai kepada pegawai, yang kemudian digunakan berobat ke RS.
Reimbursement
PT A Penggantian
Bukti an. Perusahaan
Kary.
Formalitas dan Subtansi terpenuhi, sehingga dianggap sebagai pemberian benefit in kinds
Reimbursement bukan Objek PPh 21, karena: - Bukti transaksi a.n perusahaan dan sesuai dgn jml yang dikeluarkan kary; - Substansi dan formal terpenuhi, sehingga perusahaan dianggap membayar kepada RS untuk memberikan pengobatan kepada karyawan. Sehingga dianggap kenikmatan
OBJEK PPH 21: PREMI ASURANSI YANG 2 DITANGGUNG PEMBERI KERJA
Asuransi: Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Bea Siswa (KKJDB)
PPh 21
PPh badan
Ditanggung oleh perusahaan
TI
DE
Dipotong dari penghasilan karyawan
TI
-
Pasal 9 (1) UU PPh: Premi Asuransi (KKJDB) yang dibayar oleh orang pribadi, tidak boleh jadi pengurang.
2
OBJEK PPH 21: DIKECUALIKAN SBG OBJEK PPh 21 ATAS IURAN PENSIUN YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA
Yaitu : Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menkeu dan Iuran JHT kepada JAMSOSTEK. Bagi pemberi kerja bersifat Deductible Expense (DE) PPh 21
PPh badan
Ditanggung oleh perusahaan
NTI
DE
Dipotong dari penghasilan karyawan
NTI
-
Aspek Pajak atas premi Jamsostek
No.
Keterangan
Besarnya
Sifat
TI-PPh 21
DE-PPh Bdn
1.
Tunjangan Hari Tua (THT)
3,70%
Pensiun
2.
THT – Dipotong dr. kary.
2,0%
Pensiun
Pengurang Ph. bruto
3.
Jaminan Kematian (JK)
0,30%
Asuransi
4.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
0,24% /variasi
Asuransi
5.
Jaminan Perawatan Kesehatan (JPK)
variasi
Asuransi
2 NON OBJEK PPH 21: MACAM-MACAM
PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh PSL. 21
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa;
Natura/kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau oleh pemerintah;
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT atau iuran JHT kepada badan penyelenggara THT atau badan penyelenggara JAMSOSTEK yang dibayar oleh pemberi kerja;
Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah;
Beasiswa sepanjang memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Menteri Keuangan;
Zakat yang diterima orang pribadi dari badan LAZ yang dibentuk & disahkan pemerintah. Sumbangan Wajib Keagamaan yang diterima oleh OP dari lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah.
NON OBJEK PPH 21: BEASISWA
PMK No. 246/PMK.03/2008 stdd PMK No. 154/PMK.03/2009: Beasiswa bukan Objek PPh dengan syarat: 1. Diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan atau non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; 2. Penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
Ortu
Mertua
Ib
Ay
Adik Kakak
Anak Kandung
Ib
Ay
I
S
AK
AA
Ipar
Anak Angkat
Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat (Ps. 18 UU PPH).
4
PERHITUNGAN PPH PASAL 21: TARIF PAJAK Pasal 17 huruf a UU PPh No. 36/2008) Tarif Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak NPWP
Non NPWP
sd Rp50.000.000,00
5%
6%
> Rp50.000.000,00 sd Rp250.000.000,00
15%
18%
> Rp250.000.000,00 sd Rp500.000.000,00
25%
30%
> Rp500.000.000,00
30%
36%
Pasal 21 (5a) UU PPh 2008, WPOP yang tidak ber-NPWP dikenai tarif lebih tinggi 20%.
Contoh Penghitungan:
4
Ph. KP = Rp600 juta
50 juta x 5%
=
2.500.000,-
200 juta x 15%
=
30.000.000,-
250 juta x 25%
=
62.500.000,-
100 juta x 30%
=
30.000.000,- (+)
Jml: 600 juta
125.000.000,-
4
Penghitungan Efektif PPh 21 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Penghitungan Efektif
s/d Rp50.000.000,-
5%
5% x Ph KP
> Rp50.000.000,- s/d Rp250.000.000,-
15%
(15% x Ph KP) - 5 juta
> Rp250.000.000,- s/d Rp500.000.000,-
25%
(25% x Ph KP) - 30 juta
> Rp500.000.000,-
30%
(30% x Ph KP) - 55 juta
Contoh: Ph KP
= Rp600 juta
PPh terutang
= (30% x Rp600 juta) – Rp55 juta = Rp125 juta
4 PERHITUNGAN PPH PASAL 21: MENURUT PENERIMA PENGHASILAN
Pegawai: 4.1. PPh Psl 21 Pegawai Tetap. 4.2. PPh Psl 21 Pegawai Tidak Tetap. 4.3. PPh Psl 21 Mantan Pegawai/Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap/Penarikan Dapen oleh Pegawai yang masih aktif. Selain Pegawai: 4.4 PPh Psl 21 Peserta Kegiatan. 4.5 PPh Psl 21 Selain Pegawai Lainnya.
4.1 PEGAWAI TETAP:
Pegawai Tetap: Ph. KP Ph. Neto
= Ph. Neto – PTKP = Ph. Bruto – B. Jabatan – Iuran Pensiun/THT
Penerima Pensiun: Ph. KP Ph Neto
= Ph. Neto – PTKP = Ph. Bruto – B. Pensiun
4.1 PEGAWAI TETAP: PENGURANG PENGHASILAN
Biaya Jabatan: 5% x Ph. Bruto; max Rp500.000,- per bulan atau Rp6.000.000,- per tahun; Bdskn. Jml bulan kerja/perolehan yg sebenarnya. Biaya Pensiun: 5% x Pensiun; max. Rp200.000,- per bulan atau Rp2.400.000,- per tahun Bdskn. Jml bulan perolehan yg sebenarnya. Iuran pensiun dan JHT ditanggung karyawan; Dapen yang disahkan Menkeu; JHT kepada penyelenggara jamsostek. PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya PTKP Pegawai: Thn 2009 sd 2012 Diri WP sendiri
Tahun 2013
15.840.000,-
24.300.000,-
Status kawin
1.320.000,-
2.025.000,-
Tanggungan
1.320.000,-
2.025.000,-
Maks. Tanggungan
3
WNI
Ditentukan menurut kondisi di awal tahun
WNA
Bulan saat WNA menjadi SPDN
3
Contoh Penghasilan Tidak Kena Pajak Sesuai Status WPOP Status
UU PPh 2008
PMK162/PMK.011/2012
Selisih
TK/0
15.840.000,-
24.300.000,-
8.460.000,-
K/0 – TK/1
17.160.000,-
26.325.000,-
9.165.000,-
K/1 – TK/2
18.480.000,-
28.350.000,-
9.870.000,-
K/2 – TK/3
19.800.000,-
30.375.000,-
10.575.000,-
K/3
21.120.000,-
32.400.000,-
11.280.000,-
PTKP Pegawai Wanita STATUS KAWIN
STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS TDK KAWIN
HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU Rp24.300.000,SETAHUN
- UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS. 3 ORG
- UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
SYARAT
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
4.1 PEGAWAI TETAP : KONSEP PENGHITUNGAN
Penghitungan Masa (Atas Dasar Estimasi Penghasilan Yang Disetahunkan)
Penghitungan Masa pajak terakhir (Atas Dasar realisasi Penghasilan): Untuk Masa Pajak: 1. Masa Desember, atau 2. Masa pajak karyawan berhenti bekerja
4.1 PEGAWAI TETAP :
Contoh: Tommy, status TK/0. Gaji sebulan Rp4.000.000,Tommy ikut program pensiun dengan iuran sebulan Rp100.000,-
Ph. bruto sebulan / setahun Dikurangi: - Biaya jabatan (5% x Rp4.000.000,-) - Iuran THT Ph neto sebulan Perkiraan Ph. neto setahun / real setahun Dikurangi: PTKP PhKP PPh 21 setahun PPh 21 sebulan PPh 21 dipotong/ disetor Jan - Nov (11 bulan x Rp83.750,- ) PPh 21 terutang Des
Jan - Nov
Des
Masa
Masa Terakhir
4.000.000
48.000.000
200.000 100.000 3.700.000
2.400.000 1.200.000
44.400.000
44.400.000
24.300.000 20.100.000 1.005.000 83.750
24.300.000 20.100.000 1.005.000
921.250 83.750
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa
Ph. Bruto Sebulan
(-)
Pengurang Ph. Bruto
=
Ph. Neto Sebulan
Perk. Ph. neto setahun (x 12) *
(-)
Dikurangi PTKP
= Ph. yang menjadi Objek PPh Pasal 21.
B. Jabatan, Iuran Pensiun, dan THT.
Ph KP x trf Psl 17
PPh 21 Sebulan = PPh 21 setahun /12
PPh 21 Setahun
Penghitungan PPh 21 Masa: Menentukan Perkiraan (Estimasi) Penghasilan Neto setahun
Bekerja sejak Januari Ph. Neto sebulan × 12 PPh 21 sebulan = PPh 21 setahun /12
Bekerja mulai tengah tahun Ph. Neto sebulan × ∑ bln sejak masuk kerja sampai dengan Desember (n bulan) PPh 21 sebulan = PPh 21 setahun/n bulan
WNA – Di Indonesia tdk setahun penuh Ph. Neto × 12 PPh 21 sebulan = PPh 21 setahun /12
Variasi Penghitungan PPh Pasal 21 Masa
- Bekerja sejak awal tahun - Bekerja di pertengahan tahun: - Kewajiban pajak subjektif dimulai dari awal tahun; - Pegawai baru; - Pegawai pindahan yang membawa 1721 A1 dari tempat kerja sebelumnya; - Kewajiban pajak subjektif dimulai setelah awal tahun (tengah tahun); - Pegawai menerima rapel; - Pegawai menerima bonus.
Bekerja sejak awal tahun – Modul hal. 23 Gaji JKK 0,1% x gaji JPK 0,3% x gaji Jumlah Ph. Bruto teratur sebulan Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 500.000 (maksimum Rp500.000,- sebulan) 2. Iuran terkait dengan gaji – THT 200.000 (+) Jumlah pengurang Jumlah Ph neto sebulan Jumlah perkiraan Ph. neto teratur setahun (12 bulan x Rp9.340.000,- ) Dikurangi: PTKP: K/0 Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp50.000.000,- = 2.500.000,15% x Rp35.775.000,- = 5.363.250,- (+) PPh Pasal 21 sebulan (Rp7.863.250,-/12 bln)
10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000
700.000 (-) 9.340.000 112.080.000
26.325.000 (-) 85.755.000 85.755.000
7.863.250 655.271
Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar: 120% x Rp655.271,- = Rp786.325,-
Masuk Kerja di Tengah Tahun Tidak membawa 1721 A1
Contoh – Hal 24: Budiyanta (K/0), bekerja pada PT ISL sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2013. Budiyanta menerima gaji sebulan sebesar Rp10.000.000,- dan ikut program Jamsostek sesuai ketentuan.
Penghasilan teratur Gaji JKK 0,10% JPK 0,30% Jumlah Ph. Bruto sebulan Pengurangan: 1. Biaya Jabatan (maksimum Rp500.000,- sebulan) 500.000 2. Iuran pensiun 200.000 (+) Jumlah Jml Ph. neto sebulan Jml Perk. Ph. neto setahun (6 bln x Rp9.340.000,-) Dikurangi: PTKP: K/0 Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp29.715.000,PPh Pasal 21 sebulan (Rp1.485.750,- : 6)
10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000
700.000 (-) 9.340.000 56.040.000
26.325.000 (-) 29.715.000 29.715.000 1.485.750 247.625
Masuk Kerja di Tengah Tahun teratur Membawa 1721 A1 Penghasilan Gaji JKK
Contoh hal 24: Tn. Badu pada PT ISL sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2013 dgn gaji Rp10.000.000,- dan diikutsertakan dalam program jamsostek oleh PT ISL sesuai ketentuan yang berlaku-. Sblmnya kerja di PT ACI dgn data Ph dalam 1721 A1:
Ph. Neto Rp 56.040.000,PPh 21 terutang Rp1.485.750 ,-
0,10%
JPK 0,30% Jumlah Ph. Bruto sebulan Pengurangan: 1. BiayaJabatan (maksimumRp500.000,-sebulan) 500.000 2. Iuran pensiun 200.000 (+) Jumlah Jml Ph. neto sebulan Jml Perkiraan Ph. Neto setahun (6 bln x Rp9.340.000,-) Jml Ph neto masa sebelumnya Jml seluruh Ph neto Dikurangi: PTKP: K/0 Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 terutang Trf Psl 17xRp85.755.000,PPh Pasal 21 yang terutang di masa sebelumnya PPh Pasal 21 terutang di tempat sekarang PPh Pasal 21 sebulan (Rp6.337.500,- : 6)
10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000
700.000 (-) 9.340.000 56.040.000 56.040.000 (+) 112.080.000 26.325.000 (-) 85.755.000 85.755.000 7.863.250 1.485.750 (-) 6.377.500 1.062.917
Masuk Kerja di Tengah Tahun (Kewajiban pajak subjektif dimulai setelah bulan Januari)
Contoh – Hal. 25: David Raisita (K/0) mulai bekerja 1 Juli 2013 dengan gaji per bulan Rp20.000.000,-
Penghasilan bruto sebulan Gaji Jumlah Ph. Bruto sebulan Pengurangan: Biaya Jabatan (maksimum Rp500.000,- sebulan) 500.000 Jumlah Jml Ph. neto sebulan Jml Perkiraan Ph. Neto setahun (12 x Rp19.500.000,-) Dikurangi: PTKP: K/0 Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp50.000.000,= 2.500.000 15% x Rp157.675.000,- = 23.651.250 (+) PPh Pasal 21 sebulan (Rp26.151.250,- : 12)
20.000.000 20.000.000
500.000 (-) 19.500.000 234.000.000
26.325.000 (-) 207.675.000 207.675.000
26.151.250 2.179.271
Bila kewajiban pajak subjektif David Raisita telah ada sejak bulan Januari, maka jumlah Ph. Neto setahun = 6 x Ph neto sebulan.
Rapel = Kenaikan gaji yang berlaku surut
Contoh Hal 26: Gaji Jan sd Mei : Rp10.000.000,-. Bulan Jun: Rp15.000.000,- berlaku surut sejak Jan. (Rapel: 5bln x Rp5.000.000,-= Rp25.000.000,-) Sebelum Kenaikan 10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000
Gaji JKK JPK Jumlah Teratur sebulan Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 500.000 (maksimum Rp500.000,- sebulan) 2. Iuran terkait dengan gaji – THT 200.000 (+) Jumlah Ph. neto sebulan Perkiraan Ph neto setahun 12 bulan x Ph neto sebulan Dikurangi: PTKP: K/0 Ph. Kena Pajak (PhKP) Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 Setahun Trf Psl 17 x PhKP PPh Pasal 21 sebulan PPh 21 (Jan - Mei) seharusnya: (5 x Rp1.393.271,-) PPh 21 yang telah dipotong (Jan - Mei) 2013 (5 x Rp655.271,-) PPh 21 Rapel
Setelah Kenaikan 15.000.000 15.000 45.000 (+) 15.060.000 500.000 300.000 (+)
700.000 (-) 9.340.000 112.080.000
800.000 (-) 14.260.000 171.120.000
26.325.000 (-) 85.755.000 85.755.000 7.863.250
26.325.000 (-) 144.795.000 144.795.000 16.719.250
655.271
1.393.271 6.966.354 3.276.354 (-)
3.690.000
PPh 21 Bonus/Ph Tdk teratur
PPh Pasal 21 atas Bonus /Ph. Tidak Teratur: Selisih PPh Pasal 21 atas seluruh Ph (Ph teratur + tidak teratur) dengan PPh Pasal 21 atas Ph teratur Gaji + Bonus Penghasilan teratur Gaji JKK 0,10% JKM 0,30% Jml Ph. Bruto teratur sebulan Jml. Perkiraan Ph Bruto teratur setahun (12 bln x Ph. Bruto Sebulan) Bonus Jml Ph teratur + tdk teratur Pengurangan: 1. Biaya Jabatan (maksimum Rp6.000.000,- setahun) 3. Iuran – THT (2% x gaji sebulan x 12 bln) Jumlah Jml Ph. Neto setahun Dikurangi: PTKP: TK/0 Ph. Kena Pajak Ph. KP dibulatkan PPh 21 setahun PPh atas penghasilan teratur setahun PPh 21 atas Bonus saja (Rp9.525.250,- -- Rp8.025.250,-) PPh 21 sebulan atas penghasilan teratur PPh 21 terutang bulan ini (Rp1.500.000,- + Rp668.771,-)
PPh 21 Gaji
10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000 120.480.000
10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000 120.480.000
10.000.000 130.480.000
120.480.000
6.000.000 2.400.000 (+)
6.000.000 2.400.000 (+) 8.400.000 (-) 122.080.000 26.325.000 (-) 95.755.000 95.755.000 9.363.250
8.400.000 (-) 112.080.000 26.325.000 85.755.000 85.755.000 7.863.250
1.500.000 655.271 2.155.271
(+)
Contoh hal 27
(-)
Skema Penghitungan PPh 21 Masa Pajak Terakhir
Ph. Bruto real
(-)
Pengurang Ph. Bruto real 1 thn
=
Ph. Neto real setahun
(-)
Dikurangi PTKP =
Ph. yang menjadi Objek PPh Pasal 21.
B. Jabatan, Iuran Pensiun, dan THT.
Ph KP
x Trf. Psl 17
PPh 21 terutang = PPh 21 setahun – PPh 21 disetor di masa pajak sebelumnya
PPh 21 Setahun (real)
Penghitungan PPh 21 di masa pajak terakhir didasarkan pada penghasilan sebenarnya karyawan yang bersangkutan;
Ph. Neto Real yang Disetahunkan
WPOP kewajiban pajak subjektifnya tidak setahun penuh: WNA (datang/pergi) meninggalkan Indonesia ditengah tahun ;atau WNI meninggal dunia tengah tahun. Ph neto disetahunkan PPh 21 terutang
= Ph. Neto Real x 12/n = PPh 21 setahun x n/12
Pegawai pindah cabang. Ph Neto disetahun = Ph neto real x MK/n PPh 21 terutang
= PPh 21 atas Ph neto disetahunkan x n/MK
Variasi Penghitungan PPh 21 Masa Terakhir - Penghitungan PPh 21 untuk pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya setahun penuh:
- Masa terakhir Desember; - Masa terakhir – Berhenti kerja di tengah tahun; - Masa terakhir – Pindah cabang di tengah tahun.
- Penghitungan PPh 21 untuk pegawai yang kehilangan/berakhir kewajiban pajak subjektifnya di pertengahan tahun: - Masa Desember WNA yg mulai kerja di pertengahan tahun; - Masa terakhir – WNA pergi meninggalkan Indonesia selamanya.
Penghitungan PPh 21 Masa Terakhir (Masa Desember) (Jan-Jun)
(Jul-Nov)
Gaji JKK
10.000.000 10.000
15.000.000 15.000
JKM
30.000
45.000
Jumlah Ph bruto teratur sebulan
Des-13 150.000.000 150.000
450.000
15.060.000
150.600.000
500.000
500.000
6.000.000
Iuran terkait dengan gaji – THT
200.000
300.000
3.000.000
Jumlah
700.000
800.000
9.000.000
14.260.000
141.600.000
10.040.000
Pengurangan:
1.
Biaya Jabatan (maksimum Rp500.000,- sebulan)
Contoh– Hal 28: Jaka Lelana, TK/0, kerja di PT ISL dengan memeroleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp10.000.000,-, dan oleh PT ISL diikutsertakan dalam program pensiun,-. Mulai bulan Juli 2013, Jaka Lelana memeroleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi Rp15.000.000,-.
2.
Jumlah teratur sebulan Jumlah Teratur setahun 12 bulan x Ph neto sebulan Dikurangi: PTKP – TK/0: Diri sendiri
Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 Setahun Trf Psl 17 x Ph Kena Pajak PPh Pasal 21 sebulan PPh 21 dipotong s.d November 2013 (6 x 680.583,-) + (5 x Rp1.418.583,-) PPh 21 dipotong bulan Desember 2013
9.340.000 112.080.000
171.120.000
24.300.000
24.300.000
24.300.000
87.780.000 87.780.000
146.820.000 146.820.000
117.300.000 117.300.000
8.167.000
17.023.000
12.595.000
680.583
1.418.583
4.083.500
7.092.917
11.176.417 1.418.583
Contoh – Hal 28: Arip Marwanto yang berstatus K/0 adalah pegawai pada PT ISL. Sejak 1 Juli 2013, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT ISL. Gaji Arip Marwanto setiap bulan sebesar Rp10.000.000,- dan juga diikutsertakan dalam program asuransi Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku.
Berhenti Tengah Tahun
Jan sd Mei
Penghasilan teratur Gaji JKK = 0,1% x gaji JPK = 0,3% x gaji Jumlah Ph. Bruto sebulan Pengurangan: 1. BiayaJabatan (max. Rp500.000,-sebulan) 2.
Juni
10.000.000 10.000 30.000 (+) 10.040.000
500.000
Iuran THT 200.000 (+) Jumlah 700.000 (-) Jml Ph. neto sebulan 9.340.000 Jml Perkiraan Ph. Neto setahun /real 112.080.000 Dikurangi: PTKP: K/0 26.325.000 (-) Ph. Kena Pajak 85.755.000 Ph. Kena Pajak Dibulatkan 85.755.000 PPh Pasal 21 terutang Trf Pasal 17 x Ph Kena Pajak 7.863.250 PPh Pasal 21 sebulan 655.271 (Rp7.863.250,- : 12) PPh Pasal 21 yang telah disetor di masa sebelumnya (Jan-mei) (5 bln x Rp655.271,-) PPh Pasal 21 kurang (lebih) bayar di masa pajak terakhir
60.000.000 60.000 180.000 (+) 60.240.000
3.000.000 1.200.000 (+) 4.200.000
(-)
56.040.000 26.325.000 29.715.000 29.715.000
(-)
1.485.750
3.276.354 (-) (1.790.604)
Contoh – Hal 29:
Pindah Cabang di Tengah Tahun
Agus Saparudin, K/0 adalah pegawai PT ISL di Jakarta. Sejak 1 Juli 2013 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung Gaji Agus Saparudin sebesar Rp10.000.000,- dan perusahaan juga mengikutsertakan Agus Saparudin dalam program asuransi Jamsostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gaji JKK JPK Jumlah Ph. neto sebulan /realisasi Pengurangan: 1. Biaya Jabatan max. Rp500.000,-/bulan; atau Rp6 juta /tahun 2. Iuran – THT Jumlah Jumlah Ph neto sebulan Jumlah Perkiraan Ph neto setahun /real setahun 12 bulan x Ph neto sebulan Ph neto disetahunkan Dikurangi: PTKP: TK/0 Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 Setahun Trf Psl 17 x Ph Kena Pajak dibulatkan PPh 21 terutang setahun/disetahunkan (6/12 x PPh Pasal 21 setahun) PPh 21 sebulan (5 x Rp655.271,-) PPh 21 kurang (lebih) bayar
Januari 10.000.000 10.000 30.000 10.040.000
Juni 10.000.000 60.000.000 60.000 180.000 60.240.000
500.000
3.000.000
200.000 700.000 9.340.000 112.080.000
200.000
1.200.000 4.200.000 56.040.000 112.080.000
26.325.000 85.755.000 85.755.000
26.325.000 85.755.000 85.755.000
7.863.250
7.863.250 3.931.625
655.271 3.276.354 655.271
Konsep Penghitungan Masa Pajak Terakhir PPh 21 atas penghasilan real selama setahun (12 bulan) dikurangi PPh 21 yang telah dipotong selama 11 bulan (Jan – Nov). 12 – 11 = 1
PPh 21 Kurang Bayar Sebulan (Desember)
Akankah Lebih Bayar???
Fluktuasi penghasilan Perbedaan lapisan tarif pengenaan pajak saat menghitung PPh 21 Masa dan PPh 21 Masa Pajak Terakhir. Banyak pegawai keluar di pertengahan tahun Perbedaan estimasi penghasilan yang disetahunkan dengan penghasilan sebenarnya.
4.2 KONSEP PENGHITUNGAN: PEGAWAI TIDAK TETAP Dibayarkan Bulanan: PPh Psl. 21
= Trf Psl 17 x Ph KP disetahunkan
Ph KP disetahunkan
= Ph. Bruto disetahunkan – PTKP Setahun
PPh Psl 21 bulan ini
= PPh Psl 21 Setahun/12
Dibayarkan Harian/Mingguan, satuan: Jumlah Sebulan
PPh Pasal 21 Terutang
Keterangan
<=Rp 2.025.000,-
5% x Upah – PTKP Harian
PTKP Harian = Rp200.000,-
> Rp 2.025.000,-
5% x Upah – PTKP sebenarnya
PTKP/360 x hari kerja
> Rp 7.000.000,-
Tarif Psl 17 x Ph. KP yg disetahunkan
Ph KP = Ph Neto – PTKP
4.3 MANTAN PEGAWAI, KOMISARIS NON PEGAWAI TETAP, PENARIKAN DANA PENSIUN
Honorarium yg bersifat tidak teratur yg diterima atau diperoleh Komisaris/dewan pengawas yg bukan pegawai tetap pada perusahaan yg sama;
Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yg diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai;
Penarikan Dapen o/ peserta program pensiun yg berstatus sbg pegawai dari Dapen yang pendiriannya telah disahkan oleh MenKeu.
4.4 PESERTA KEGIATAN
PESERA KEGIATAN: Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; Peserta kegiatan lainnya.
4.5 Bukan PEGAWAI Yang termasuk Bukan Pegawai: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; agen iklan; Pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4.5 BUKAN PEGAWAI: PERHITUNGAN
Bukan pegawai tidak berkesinambungan
Ph. Bruto
Bukan pegawai
Bukan pegawai berkesinambungan:
Ph. Bruto
Ph KP
4.5 BUKAN PEGAWAI: PERHITUNGAN
Tdk Berkesinambungan
PPh 21 = Trf Psl 17 x 50% x Ph. Bruto
Pasal 1 angka 22 PER-31/PJ./2012: Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
4.5 BUKAN PEGAWAI: PENGHASILAN BERKESINAMBUNGAN
Tdk Berhak PTKP
Trf Psl 17 x Kumulatif (50% x Ph. Bruto)
Berhak PTKP
Trf Psl 17 x Kumulatif Ph. KP
Ph. KP = (50% x Ph Bruto) – PTKP Sebulan
4.5 BUKAN PEGAWAI: YANG BERHAK MENDAPAT PTKP Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2012 Non Pegawai yg menerima Ph berkesinambungan berhak PTKP, sepanjang: 1. 2.
Telah mempunyai NPWP; dan Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
Pasal 13 ayat (2) PER-31/PJ/2012: “Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.”
4.5 BUKAN PEGAWAI: PENGHASILAN BRUTO
Pasal 10 ayat (5) huruf a PER-31/PJ./2012: Ph Bruto tidak termasuk bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan.
•
Pasal 10 ayat (5) huruf b PER-31/PJ./2012: Ph Bruto tidak termasuk penyerahan barangnya. Hanya atas pemberian jasa.
•
Pasal 10 ayat (6) PER-31/PJ./2012: Khusus dokter yang melakukan praktik di RS dan/atau klinik: Sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
Non Pegawai
Ph. Berkesinambungan
Skema Pemajakan Bukan Pegawai
Tdk
Ya
Ya
Memiliki NPWP?
Tdk
Ya
Ph. Dari 1 pemotong pjk Ya
Memiliki NPWP?
Tdk
Trf Psl 17 x 120% x 50% x Jml Ph Bruto
Trf Psl 17 x 50% x Jml Ph Bruto
Trf Psl 17 x 120% x Kumulatif Ph Bruto (50% x Ph Bruto)
Trf Psl 17 x Kumulatif Ph Bruto (50% x Ph Bruto) Tdk
Trf Psl 17 x Kumulatif Ph KP ((50% x Ph Bruto) - PTKP 1 bln))
5
PPh Pasal 21 atas Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT dan JHT yang Dibayarkan Sekaligus
PP Nomor 68 Tahun 2009: Uang pesangon; Uang manfaat pensiun; THT; JHT Berlaku mulai 16 November 2009
Pembayaran uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT dan JHT yang dibayarkan sekaligus sebelum 16 November 2009, ikut PP Nomor 149 Tahun 2000.
5 Tarif PPh Pasal 21--PP No. 68 Tahun 2009 (Pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT)
Pesangon Penghasilan
Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT Tarif
Penghasilan
Tarif
s.d. Rp50.000.000,-
0%
s.d. Rp50.000.000,-
0%
> Rp50.000.000,- s.d Rp100.000.000,-
5%
> Rp50.000.000,-
5%
> Rp100.000.000,- s.d Rp500.000.000,-
15%
> Rp500.000.000,-
25%
Dianggap dibayarkan sekaligus: Uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender.
5 Sifat Pemotongan Pajak
Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT dan JHT
Final (Dibayar sekaligus / 2 (dua) tahun kalender)
Tidak Final (Tahun ke-3 dan seterusnya)
Tarif Psl 17 x Ph Bruto (20% lebih tinggi untuk non NPWP)
5 PPh Pasal 21 Honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota ABRI Dasar Hukum: PP Nomor 80 Tahun 2010 PMK No. 262/PMK.03/2010
Penerima Penghasilan
Tarif
PNS gol I dan II, Anggota TNI dan Anggota Polri golongan 0% x Jml bruto/ imbalan lain pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya; PNS gol III, Anggota TNI dan POLRI berpangkat Perwira Pertama, 5% x Jml bruto/ imbalan lain dan pensiunannya; PNS gol IV, Anggota TNI dan POLRI golongan pangkat Perwira 15% x Jml bruto/ imbalan lain Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.
PPH PSL 26
6
PPh Psl. 26 = 20% x imbalan bruto Dikenakan untuk WPOP yang berstatus SPLN.
PPH PSL 21 BAGI NON NPWP
7
(Psl. 20 PMK-252/PMK.03/2008)
Penerima Ph. Non NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi daripada tarif yang ber-NPWP; PPh 21 Non NPWP= 120% x PPh terutang; Hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 tidak final; Bagi Pegawai Tetap/pensiunan: PPh 21 yang dipotong dengan tarif 20% lebih tinggi dapat diperhitungkan dengan PPh 21 terutang untuk bulan selanjutnya setelah ber-NPWP. Selain pegawai Tetap: Dalam hal WP yang dikenai pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPh 21 yang dikenakan dengan tarif lebih tinggi tsb dapat dikreditkan di SPT PPh WPOPnya.
8
TAX PLANNING PPH PASAL 21
Tax Planning: Upaya mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal melalui: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan (POAC)
8 TAX PLANNING PPH PASAL 21: TUJUAN 1. Kuantitatif
Tujuan akhirnya adalah adanya tax saving (beban pajak paling minimum), dengan cara memilih jenis transaksi dan kebijakan yang akan diambil perusahaan.
2. Kualitatif Pelaksanaan administrasi yang baik dan terencana, sehingga menghindarkan adanya konflik yang mengakibatkan adanya kerugian bagi perusahaan, dengan adanya sanksi dan beban pajak. Misal: melengkapi dokumen, diatur jelas klausul pemotongan pajak.
8
TAX PLANNING PPH PASAL 21 : TUJUAN KUANTITATIF
1. Hubungan Biaya di PPh Badan dan Beban PPh Pasal 21 2. Aspek Pajak atas Kebijakan Pilihan Biaya Pegawai
TAX PLANNING PPH PASAL 21 : TUJUAN 8 KUANTITATIF HUBUNGAN BIAYA DI PPH BADAN DAN PPH PASAL 21 PPh Pasal 21
PPh Badan
Contoh
TI
DE
Biaya Gaji
NTI
NDE
Pemberian kenikmatan/natura
NTI
DE
Makan bersama
TI
NDE
Hadiah uang atas perlombaan Family day
Pilihlah…
Hindari…
1.
NTI vs DE
TI vs NDE
2.
TI vs DE, bila tarif PPh 21 < PPh Badan
3.
NTI vs NDE, bila tarif PPh 21 > PPh Badan
Pilihan Transaksi & Dampak Pajaknya 1. Makan Bersama Antar jemput Karyawan NTI Vs DE
Vs. Vs.
Tunj. Makan Tunj. Transport TI Vs DE
2. Kendaraan, Hand Phone NTI Vs. DE (50%)
Vs.
Tunj. Kendaraan, HP TI Vs DE
3. Akomodasi, Uang Saku Vs. TI u/ uang saku Vs DE
Lump-sump TI Vs DE
4. Bonus dari R/E TI Vs NDE
Vs
Bonus sbg biaya TI Vs DE
5. Tunj. PPh 21 TI Vs DE Tunj. Kesehatan TI Vs DE
Vs.
PPh 21 Ditanggung Persh. NTI Vs. NDE Fasilitas Pengobatan NTI Vs NDE
Vs.
Kebijakan Pemotongan PPh 21 10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Tunj. PPh 21 Gross Up 10.000.000 799.133 10.799.133
500.000
500.000
500.000
9.500.000 114.000.000
9.500.000 114.000.000
10.299.133 123.589.600
PTKP: K/0
26.325.000
26.325.000
26.325.000
Ph. Kena Pajak Ph. Kena Pajak Dibulatkan PPh Pasal 21 Setahun PPh Pasal 21 sebulan Take Home Pay
87.675.000 87.675.000 8.151.250 679.271 9.320.729
87.675.000 87.675.000 8.151.250 679.271 10.000.000
97.264.600 97.264.000 9.589.600 799.133 10.000.000
Dipotong Gaji Tunj. pajak Jumlah Ph. Bruto sebulan Pengurangan: BiayaJabatan (max.Rp500.000,-sebulan) Jumlah Ph neto sebulan Jumlah Perkiraan Ph. Neto setahun 12bulanxPhnetosebulan Dikurangi:
Ditanggung
Jurnal Akuntasi – Kebijakan Pemotongan PPh 21 Jurnal:
PPh 21
PPh Bdn
TI
DE
TI
DE
NTI
NDE
10.000.000
TI
DE
799.133
TI
DE
Dipotong (D) Biaya Gaji
10.000.000
(K) Utang Gaji
9.320.729
(K) Utang PPh Pasal 21
679.271
Ditanggung (D) Biaya Gaji
(D) Biaya PPh 21
10.000.000
679.271
(K) Utang Gaji (K) Utang PPh Pasal 21
10.000.000 679.271
PPh 21 Ditunjang Gross Up (D) Biaya Gaji (D) Tunj. PPh 21 (K) Utang Gaji (K) Utang PPh 21
10.000.000 799.133
TAX PLANNING PPH PASAL 21: TUJUAN 8 KUALITATIF
1. ASPEK LEGAL (DOKUMENTASI) 2. PENAMAAN AKUN 3. REKONSILIASI
