BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap PT. ANK PT. ANK merupakan Wajib Pajak Badan yang berkedudukan sebagai pemberi kerja wajib memberikan imbalan atas jasa/pekerjaan yang dilakukan karyawannya. Serta harus memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 1. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. ANK dengan gaji bulanan berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 : a. Harjadi Djuunaedi merupakan Direktur Utama di PT.ANK menerima gaji sebesar Rp 31.000.000 dan memiliki NPWP. Harjadi sudah berstatus menikah memiliki 3 orang anak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Harjadi adalah : Gaji

Rp 31.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 31.000.000 = Rp 1.550.000 (Maksimum diperkenankan Rp 500.000)

(Rp 500.000)

Penghasilan neto sebulan

Rp 30.500.000

Penghasilan neto setahun

Rp 366.000.000

81 http://digilib.mercubuana.ac.id/

82

PTKP (K/3) : Untuk WP sendiri

Rp 24.300.000

Tambahan kawin

Rp 2.025.000

Tambahan 3 anak

Rp 6.075.000 (Rp 32.400.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 333.600.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setahun : 5% x Rp 50.000.000

=

Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 =

Rp 30.000.000

25% x Rp 83.600.000 =

Rp 20.900.000

Jumlah

Rp 53.400.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 53.400.000 / 12 = Rp 4.450.000 b. Noviera Banyuwati ialah Wakil Direktur Utama di PT. ANK menerima gaji sebesar Rp 18.500.000 dan memiliki NPWP. Noviera berstatus belum menikah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21Noviera adalah : Gaji

Rp 18.500.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 18.500.000 = 925.000 (Maksimum diperkenankan Rp 500.000) Penghasilan neto sebulan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

(Rp

500.000)

Rp 18.000.000

83


Rp 216.000.000

PTKP (TK) : Untuk WP sendiri

Rp 24.300.000 (Rp 24.300.000)


Rp 191.700.000


=

Rp 2.500.000

15% x Rp 141.700.000 =

Rp 21.255.000

Jumlah

Rp 23.755.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 23.755.000 / 12 = Rp 1.979.583,33 Pembulatan menjadi Rp 1.979.583,30 c. Sigit Cahyono merupakan Manager finance di PT. ANK menerima gaji Rp 18.000.000 dan memiliki NPWP. Sigit berstatus sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sigit adalah : Gaji

Rp 18.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 18.000.000 = Rp 900.000 (Maksimum diperkenankan Rp 500.000)

(Rp

500.000)


Rp 17.500.000


Rp 210.000.000


84


Rp 24.300.000

Tambahan kawin

Rp 2.025.000

Tambahan 2 anak

Rp 4.050.000 (Rp 30.375.000)


Rp 179.625.000


=

Rp 2.500.000

15% x Rp 129.625.000 =

Rp 19.443.750

Jumlah

Rp 21.943.750

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 21.943.750 / 12 = Rp 1.828.645.83 Pembulatan menjadi Rp 1.828.645,80 d. Herry Tristanto merupakan Manager Marketing di PT. ANK menerima gaji sebesar Rp 15.000.000 dan memiliki NPWP. Herry sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Herry adalah : Gaji

Rp 15.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 15.000.000 = Rp 750.000 (Maksimum diperkenankan Rp 500.000) Penghasilan neto sebulan


(Rp

500.000)

Rp 14.500.000

85


Rp 174.000.000


Rp 24.300.000

Tambahan kawin

Rp 2.025.000

Tambahan 3 anak

Rp 6.075.000 (Rp 32.400.000)


Rp 141.600.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 91.600.000 = Rp 13.740.000 Jumlah

Rp 16.240.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 16.240.000 / 12 = Rp 1.353.333,33 Pembulatan menjadi Rp 1.353.333,30 e. Denny Djunaedi merupakan Manager Operasionaldi PT. ANK menerima gaji Rp 12.100.000 dan memiliki NPWP. Sigit berstatus sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Denny adalah : Gaji

Rp 12.100.000



(Rp

500.000)

86


Rp 11.600.000


Rp 139.200.000


Rp 24.300.000

Tambahan kawin

Rp 2.025.000

Tambahan 1 anak

Rp 2.025.000 (Rp 28.350.000)


Rp 110.850.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 60.850.000 = Rp 9.127.500 Jumlah

Rp 11.627.500

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 11.627.500 / 12 = Rp 968.958,33 Pembulatan menjadi Rp 968.958,30 f. Tuty Anisah merupakan seorang staff di PT. ANK menerima gaji sebesar Rp 6.000.000 dan tidak memiliki NPWP. Tuty karyawati yang belum menikah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tuty adalah : Gaji

Rp 6.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 6.000.000 =


(Rp

300.000)

87


Rp 5.700.000


Rp 68.400.000


Rp 24.300.000 (Rp 24.300.000)


Rp 44.100.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setahun : 5% x Rp 44.100.000 = 2.205.000 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 2.205.000 / 12 = Rp 183.750 PPh 21 terutang karena tidak memiliki NPWP : Rp 183.750 x 120% = Rp 220.500 g. Lena Diana merupakan staff di PT. ANK menerima gaji sebesar Rp 3.000.000 dan memiliki NPWP. Tuty seorang karyawati yang belum menikah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Lena adalah : Gaji

Rp 3.000.000


(Rp

150.000)


Rp 2.850.000


Rp 34.200.000


88


Rp 24.300.000 (Rp 24.300.000)


Rp 9.900.000


= Rp 495.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 495.000 / 12 = Rp 41.250 2. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. ANK dengan gaji bulanan berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 : a. Gaji

Rp 31.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 31.000.000 = Rp 1.550.000 (Maksimum diperkenankan Rp 500.000)

(Rp

500.000)


Rp 30.500.000


Rp 366.000.000


Rp 36.000.000

Tambahan kawin

Rp 3.000.000

Tambahan 3 anak

Rp 9.000.000 (Rp 48.000.000)


89


Rp 318.000.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000 25% x Rp 68.000.000 = Rp 17.000.000 Jumlah

Rp 49.500.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 49.500.000 / 12 = Rp 4.125.000 b. Gaji

Rp 18.500.000

Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp 18.500.000 = 925.000 (Maksimum diperkenankan Rp 500.000)

(Rp

500.000)


Rp 18.000.000


Rp 216.000.000


Rp 36.000.000 (Rp 36.000.000)


Rp 180.000.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 130.000.000 = Rp 19.500.000 Jumlah

Rp 22.000.000


90

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 22.000.000 / 12 = Rp 1.833.333,33 Pembulatan menjadi Rp 1.833.333,30 c. Gaji

Rp 18.000.000


(Rp

500.000)


Rp 17.500.000


Rp 210.000.000


Rp 36.000.000

Tambahan kawin

Rp 3.000.000

Tambahan 2 anak

Rp 6.000.000 (Rp 45.000.000)


Rp 165.000.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 115.000.000 = Rp 17.250.000 Jumlah

Rp 19.750.000


91

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 19.750.000 / 12 = Rp 1.645.833,33 Pembulatan menjadi Rp 1.645.833,30 d. Gaji

Rp 15.000.000


(Rp

500.000)


Rp 14.500.000


Rp 174.000.000


Rp 36.000.000

Tambahan kawin

Rp 3.000.000

Tambahan 3 anak

Rp 9.000.000 (Rp 48.000.000)


Rp 126.000.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 76.000.000 = Rp 11.400.000 Jumlah

Rp 13.900.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 13.900.000 / 12 = Rp 1.158.333,33 Pembulatan menjadi Rp 1.158.333,30


92

e. Gaji

Rp 12.100.000


(Rp

500.000)


Rp 11.600.000


Rp 139.200.000


Rp 36.000.000

Tambahan kawin

Rp 3.000.000

Tambahan 1 anak

Rp 3.000.000 (Rp 42.000.000)


Rp 97.200.000


= Rp 2.500.000

15% x Rp 47.200.000 = Rp 7.080.000 Jumlah

Rp 9.580.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 9.580.000 / 12 = Rp 798.333,33 Pembulatan menjadi 798.333,30 f. Gaji

Rp 6.000.000

Pengurang : Biaya Jabatan


93

5% x Rp 6.000.000 =

(Rp

300.000)


Rp 5.700.000


Rp 68.400.000


Rp 36.000.000 (Rp 36.000.000)


Rp 32.400.000

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setahun : 5% x Rp 32.400.000 = Rp 1.620.000 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebulan : Rp 1.620.000 / 12 = Rp 135.000 PPh 21 terutang karena tidak memiliki NPWP : Rp 135.000 x 120% = Rp 162.000 g. Gaji

Rp 3.000.000


(Rp

150.000)


Rp 2.850.000


Rp 34.200.000


Rp 36.000.000 (Rp 36.000.000)



Rp -1.800.000

94

Karena Penghasilan neto setahun kurang dari besaran PTKP yaitu Rp 36.000.000. Jadi PPh Pasal 21 Lena adalah Nihil. B. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Setelah melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan, kemudian PT.ANK menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan cara internet banking di bank CIMB NIAGA yang merupakan salah satu bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari bank yang digunakan sebagai bukti penyetoran pajak dari bank. Dalam hal batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masa/bulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari masa/bulan pajak yang terutang. Tanggal penyetoran PT. ANK periode April, Mei, dan Juni di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1 Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21 Masa tahun 2015 No

Periode

Tanggal Penyetoran

1

April

07 Mei 2015

2

Mei

09 Juni 2015

3

Juni

08 Juli 2015

Sumber : intern PT. ANK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggal penyetoran bulan April, Mei, dan Juni tahun 2015 tidak melewati batas waktu penyetoran Pajak


95

Penghasilan (PPh) Pasal 21 yakni tanggal 10 bulan berikutnya dari masa/bulan pajak yang terutang. Sedangkan batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masa adalah paling lama dua puluh (20) hari setelah akhir masa pajak dan pembetulan e-SPT karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 hingga akhir agustus. Tanggal pelaporanSurat Pemberitahuan (e-SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan pembetulan e-SPT pada PT. ANK periode April, Mei, dan Juni tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 Masa tahun 2015 Tanggal No

Periode

Pelaporan

1

April

08 Mei 2015

2

April Pembetulan

10 Agustus 2015

3

Mei

12 Juni 2015

4

Mei Pembetulan

10 Agustus 2015

5

Juni

13 Juli 2015

6

Juni Pembetulan

10 Agustus 2015

Sumber : intern PT. ANK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaporan pajak normal (sebelum pembetulan) tidak melewati batas waktu dua puluh hari setelah akhir masa pajak dan pelaporan pembetulan dilakukan sebelum akhir Agustus


96

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada PT. ANK atas pegawai tetap mengalami hambatannya dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebulannya. D. Pencatatan Akuntansi Pada Saat Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT. ANK adalah metode cash basis. Dalam pencatatan akuntansi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. ANK yaitu sebagai berikut: PT. ANK memiliki pegawai tetap sebanyak 57 orang dengan total gaji seluruh karyawan setiap bulan sebesar Rp 291.625.000 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong perusahaan sesuai Peratuan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 sebesar Rp 12.159.081, terdapat dua kali pencatatan.

1. Saat Pemotongan : Beban Gaji

Rp 291.625.000 Utang PPh Pasal 21

Rp 12.159.081

Kas

Rp 279.465.919

2. Saat Penyetoran dan Pelaporan : Utang PPh Pasal 21

Rp 12.159.081

Kas

Rp 12.159.081


97

E. Pembahasan Selesai

PT.

ANK

melakukan

perhitungan

dan

pemotongan

menggunakan aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maka PT. ANK membuat Surat Setoran Pajak (SSP) pada e-billing (Surat Pembayaran Elektronik) untuk menetapkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus disetorkan ke kas negara.Selanjutnya PT. ANK menyetorkan PPh Pasal 21 dengan cara internet banking pada Bank CIMB NIAGA yang merupakan salah satu bank persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu PT.ANK mem-print out formulir 1721-1, SSP, dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti telah menyetorkan PPh Pasal 21 kepada kas negara. Kemudian PT. ANK melaporkan SPT PPh Pasal 21 ke Kantor Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. Dengan melampirkan print out formulir 1721-1, SSP, BPN dan hasil perhitungannya dalam bentuk CSV di flashdisk. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan berkas oleh fiskus maka PT. ANK akan diberikan BPS (Bukti Penerimaan Surat) sebagai bukti bahwa PT. ANK telah melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak – PER – 32/PJ/2015 pada saat melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. ANK tidak melakukannya melewati batas waktu yang ditetapkan, dimana pada saat penyetoran paling lambat tanggal 10 dan tanggal 20 saat pelaporan. Akan tetapi pada perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan terjadi perbedaan antara PT. ANK dengan penulis.


98

Hambatan yang terjadi pada PT. ANK dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap ialah pada saat perhitungan PPh Pasal 21 terutang sebulannya yang terdapat angka koma. PT. ANK melakukan pembulatan menjadi satuan dari angka koma yang seharusnya pembulatannya menjadi koma sen. Sedangkan pada penyetoran dan pelaporan tidak terjadi hambatan. Bila pada tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan terjadi hari libur maka dapat dilakukan pada hari esok dan tidak dikenakan sanksi denda. Jika tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan terjadi di hari libur dan tidak melakukan pada hari esoknya serta menunda hingga masa depannya dengan assumsi tetap terkena sanksi denda karena keterambatan meskipun berapa pun harinya maka hal tersebut dapat dikatakan menjadi hambatan. PT. ANK melakukan pencatatan akuntansi pemotongan PPh Pasal 21 pada saat pemotongan tersebut terjadi tanpa menambah akun penyetoran dan pelaporan. Akun penyetoran dan pelaporan baru akan dicatatakan ketika telah dilakukannya penyetoran dan pelaporan.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Recommend Documents