PEMOTONGAN PPh PASAL 21
1
Dasar Hukum 1. Pasal 21, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan 2
PASAL 21 UU PPh (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak
atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 3
Apakah PPh Pasal 21 ? ¾ Pembayaran PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan penghasilan ¾ atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
4
Pemotong PPh Pasal 21 ¾ ¾ ¾
¾ ¾
Pemberi Kerja (orang pribadi maupun badan) Bendahara atau pemegang kas Pemerintah Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan Penvelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnva yang menyelenggarakan kegiatan 5
Bukan Pemotong PPh Pasal 21
Kantor perwakilan negara asing; Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Kuangan; Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 6
Siapa Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 ? Orang
Pribadi sebagai:
¾ Subjek
Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. 7
Siapa Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (2) ? 1. 2.
3.
4.
Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan 8
Pegawai Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
9
Pegawai (2)
Pegawai Tetap ¾ pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas ¾ pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penvelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 10
Objek Pemotongan PPh Pasal 21 1.
penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2.
penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3.
penghasilan sehubungan dengan PHK dan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT atau JHT, dan pembayaran lain sejenis
4.
penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5.
imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
6.
imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah a tau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun 11
Non-Objek Pemotongan PPh Pasal 21
Klaim asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT alau iuran JHT kepada badan penyelenggara THT atau badan penvelenggara JAMSOSTEK yang dibayar oleh pemberi kerja; zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnva wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 12 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.
DPP PPh Pasal 21 Ph NETO - PTKP
TETAP PEGAWAI
BULANAN TIDAK TETAP
Ph BRUTO – 150 RIBU HARIAN
SEKALIGUS PENSIUNAN
BUKAN PEGAWAI
Ph BRUTO - PTKP
Ph BRUTO* – PTKP Harian Tunggu PP&PMK
BERKALA
Ph NETO - PTKP
• • • •
Ph Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*)
DISTRIBUTOR MLM AGEN ASURANSI PENJAJA BRG DAGANGAN YG MENERIMA Ph KONTINYU DLM 1 TH KALENDER*)
YG MENERIMA Ph KONTINYU, KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto (kumulatif)
LAINNYA
Ph Bruto
13
Pengurang Penghasilan (1) 1. BIAYA JABATAN diberikan kepada pegawai tetap 2. BIAYA PENSIUN diberikan kepada penerima pensiun BIAYA JABATAN
5%x PENGHASILAN BRUTO (GAJI)
(MAKSIMAL) SETAHUN
(MAKSIMAL) SEBULAN
6.000.000
500.000
2.400.000
200.000
BIAYA PENSIUN
5%x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)
14
Pengurang Penghasilan (2) 3. Iuran/Premi Pensiun/THT/JHT Diberikan kepada pegawai yang ikut dalam program pensiun seperti Jamsostek, Taspen atau Dana Pensiun lain yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu. Hanya apabila dibayar sendiri oleh pegawai tersebut.
PTKP Diberikan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap
PTKP bulanan*) BTKP (Rp150 ribu perhari) Diberikan kepada buruh harian sepanjang jumlah bruto sebulan tidak melebihi Rp 1.320.000
PTKP harian Diberikan kepada buruh harian yang jumlah bruto sebulan melebihi Rp 1.320.000 15
SYARAT MENDAPAT PTKP BULANAN 1.
Penerima penghasilan adalah bukan pegawai selaku:
2. 3.
Distributor MLM; Agen asuransi Penjaja barang dagangan; dan Lainnya yang menerima penghasilan berkesinambungan dalam 1 tahun kalender
Memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong Pajak serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. 16
Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap
Masa Januari s.d. November
Penghasilan teratur: Penghasilan
suatu Masa x 12 (atau sesuai jumlah bulan bekerja apabila bekerja setelah Januari dan kewajiban subjektif telah ada sejak 1 Januari)
Masa Desember
Perhitungan sesungguhnya (Jan s.d. Des) dikurangi PPh yang telah dipotong Jan-Nov
17
Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai
PTKP Bulanan (Misal TK/0)
No
Bulan Imbalan PTKP Bulanan Imbalan neto Jumlah Kumulatif PPh Pasal 21 terutang Perhitungan PPh 1 Januari 09 30,000,000 1,320,000 28,680,000 28,680,000 5% x 28.680.000 1,434,000 1,434,000 5% x 21.320.000 1,066,000 2 Februari 09 40,000,000 1,320,000 38,680,000 67,360,000 3,670,000 15% x 17.360.000 2,604,000
Tanpa PTKP bulanan
Perhitungan PPh No Bulan Imbalan Jumlah Kumulatif PPh Pasal 21 terutang 1 Maret 09 30,000,000 30,000,000 5% x 30.000.000 1,500,000 1,500,000 5% x 20.000.000 1,000,000 2 Mei 09 40,000,000 70,000,000 4,000,000 15% x 20.000.000 3,000,000 18
Tarif PPh Pasal 21
Tarif Pasal 17 UU PPh bagi yang punya NPWP 120% x tarif Pasal 17 UU PPh bagi yang belum punya NPWP
19
Kewajiban Pemotong
wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. wajib melaporkan (sekalipun nihil) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masingmasing penerima penghasilan, yaitu menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 20
Terima Kasih
21
