PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Laboratorium Akuntansi Lanjut B Universitas Gunadarma

PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 A. PEGAWAI TETAP 1. DENGAN GAJI BULANAN 1.1. Wajib pajak dalam negeri mulai bekerja pada awal tahun pajak. Contoh 1 : Tn Andika adalah pegawai pada PT CIPTA, menikah dan mempunyai 1 orang anak. Setiap bulannya ia memperoleh gaji sebesar Rp.1.000.000, tunjangan keluarga dan tunjangan makan masing-masing Rp.200.000 dan Rp.150.000. PT. CIPTA ikut program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja sebesar Rp 30.000 dan Rp. 40.000. PT. CIPTA menanggung iuran THT setiap bulan sebesar Rp. 15.000 sedangkan Andika membayar Rp. 20.000 setiap bulannya. PT. CIPTA membayar iuran pensiun untuk Andika ke badan dana pensiun setiap bulannya Rp 40.000 sedangkan Andika sendiri membayar sebesar Rp. 25.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Andika tiap bulannya ? Perhitungan PPh Pasal 21 : Penghasilan gaji sebulan Tunjangan keluarga Tunjangan makan Premi asuransi kecelakaan kerja Premi asuransi kematian Penghasilan Bruto Pengurang : • Biaya Jabatan (5% x Rp. 1.420.0000) = Rp. 71.000 • Iuran Pensiun = Rp. 25.000 • Iuran THT = Rp. 20.000 + Jumlah potongan Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun P T K P (K/1) : • Wajib Pajak • Status kawin • Tanggungan (1) Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 1.000.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 + Rp. 1.420.000

Rp. 116.000 – Rp.1.304.000 Rp.15.648.000

= Rp.13.200.000 = Rp. 1.200.000 = Rp. 1.200.000 +

Workshop Income Taxes Application

Rp. 15.600.000 Rp. 48.000

hal

6


PPh Pasal 21 terutang selama setahun : 5% x Rp. 48.000 = Rp. 2.400 1.2

Pegawai Subyek Pajak Dalam Negeri yang baru bekerja dalam tahun berjalan. Untuk kasus seorang karyawan Indonesia yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilannya tidak perlu disetahunkan tetapi hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.

Contoh 2 : Desyadi bekerja pada PT. Dream Beach sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2006. Desyadi sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Gaji sebulan yang ia peroleh sebesar Rp.4.500.000 dan tunjangan transport dan makan sebesar Rp 800.000. Setiap bulan ia harus membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. Berapa PPh Pasal 21 yang harus dibayar untuk tahun 2006 ? Perhitungan PPh Pasal 21 : Penghasilan gaji sebulan Tunjangan transport dan makan Penghasilan Bruto Pengurang : • Biaya jabatan (5% x Rp 5.300.000) = Rp 108.000 • Iuran pensiun = Rp 25.000 + Jumlah potongan Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto 4 bln (Sept – Des) P T K P (K/0) : • Wajib Pajak = Rp. 13.200.000 • Status Kawin = Rp. 1.200.000 + Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 terutang setahun : Rp. 6.268.000 x 5% PPh Pasal 21 terutang sebulan : Rp. 313.400 / 4

Rp. 4.500.000 Rp. 800.000 + Rp. 5.300.000

Rp. 133.000 Rp. 5.167.000 Rp. 20.668.000

Rp. 14.400.000 Rp. 6.268.000 = Rp 313.400 = Rp. 78.750

1.3 Pegawai Asing Tetap yang mulai bekerja pada tahun berjalan atau berakhir dalam tahun berjalan sebagai subyek pajak dalam negeri. Sementara untuk karyawan asing yang kewajiban subjektifnya tidak dimulai sejak awal tahun dan mulai atau berhenti bekerja di Indonesia pada pertengahan atau dalam tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu.


hal

7


Contoh 3: Mr. Moreno (K/2) adalah warga negara Itali mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Mei 2006 pada PT. Yamaha. Ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.500.000, tunjangan jabatan Rp 45.000 dan tunjangan keluarga Rp 100.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp 24.000 dan Rp 12.000. Sementara itu setiap bulan Mr. Moreno membayar iuran THT sebesar 1% dari gaji pokok dan iuran pensiun sebesar Rp 20.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Mr. Moreno untuk tahun 2006? Perhitungan PPh Pasal 21: Penghasilan gaji sebulan Tunjangan jabatan Tunjangan keluarga Premi asuransi kecelakaan Premi asuransi kematian Penghasilan Bruto Pengurang : • Biaya jabatan (5% x PB) (Max. diperkenankan) = Rp.108.000 • Iuran pensiun = Rp. 20.000 • Iuran THT (1% x Gapok) = Rp. 35.000 + Jumlah Potongan Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto disetahunkan (12 x Rp.3.518.000) P T K P (K/2) : • Wajib Pajak = Rp. 13.200.000 • Status Kawin = Rp. 1.200.000 • Tanggungan (2) = Rp. 2.400.000 + Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 3.500.000 Rp. 45.000 Rp. 100.000 Rp. 24.000 Rp. 12.000 + Rp. 3.681.000

Rp. 163.000 Rp. 3.518.000 Rp. 42.216.000

Rp. 16.800.000 Rp. 25.416.000

PPh Pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp 25.000.000 = Rp. 1.250.000 10% x Rp 416.000 = Rp. 41.600 + Rp. 1.291.600 PPh Pasal 21 terutang sebulan : Rp. 1.291.600 / 12 =Rp. 107.600 Catatan : Cara perhitungan diatas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yaitu untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.


hal

8


2. GAJI MINGGUAN Pegawai / karyawan yang berstatus sebagai pegawai tetap, bila menerima gaji secara mingguan maka gaji tersebut harus disebulankan terlebih dahulu dengan mengalikan 4 (empat) sebelum perhitungan pajaknya. Kemudian untuk menentukan pajak mingguan maka pajak sebulan dibagi 4 (empat). Contoh 4 : Darmanto , menikah dengan 1 anak bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Farmindo dan menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 500.000. PT Farmindo masuk program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. PT Farmindo membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Darmanto membayar iuran pensiun Rp. 2.000 dan iuran JHT 2% dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji sebulan (4 x Rp. 500.000) Premi asuransi kecelakaan kerja Premi asuransi kematian Penghasilan bruto Pengurang : • Biaya jabatan (5% x 2.026.000) Rp. 101.300 • Iuran pensiun Rp. 2.000 • Iuran JHT Rp. 40.000 + Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun (12 x 1.882.700) PTKP : • Wajib pajak Rp. 13.200.000 • Status kawin Rp. 1.200.000 • Tanggungan (1) Rp. 1.200.000 + Jumlah PTKP Penghasilan kena pajak

Rp. 2.000.000 Rp. 20.000 Rp. 6.000 + Rp. 2.026.000

Rp. 143.300 Rp. 1.882.700 Rp. 22.592.400

Rp. 15.600.000 Rp. 6.992.400

PPh Pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp. 6.992.400 = Rp. 349.620 PPh Pasal 21 terutang sebulan : Rp. 349.620 : 12 = Rp. 29.135 PPh pasal 21 mingguan : Rp. 29.135 : 4 = Rp. 7.283


hal

9


Catatan : Dalam hal wajib pajak menerima gaji harian, maka untuk menghitung PPh pasal 21nya dihitung terlebih dahulu gaji sebulan yaitu gaji sehari dikalikan 26. 3. TERHADAP PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda setempat (serendahrendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 1.200.000 setahun dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Contoh 5 : Dewi Anggraeni adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT. Duta dengan gaji sebulan sebesar Rp. 2.500.000. Dewi membayar iuran pensiun ke dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Dewi berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun karena sakit. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji sebulan Pengurang : ♦ Biaya jabatan : 5% x Rp. 2.500.000 Maks diperkenankan Rp. 108.000 ♦ Iuran pensiun Rp. 50.000 + Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun (12 x 2.342.000) PTKP : ♦ Wajib pajak Rp. 13.200.000 ♦ Status kawin Rp. 1.200.000 + Jumlah PTKp Penghasilan kena pajak setahun

Rp. 2.500.000

Rp. 158.000 – Rp. 2.342.000 Rp. 28.104.000

Rp. 14.400.000 – Rp. 13.704.000

PPh pasal 21 setahun : 5% x Rp. 13.704.000 = Rp. 685.200 PPh pasal 21 sebulan : Rp. 685.200 : 12 = Rp. 57.100


hal

10


4. TERHADAP PENGHASILAN BERUPA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA/TAHUNBARU, BONUS DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SETAHUN Contoh 6 : Bapak Sogi (K/1) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp.1.500.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp.250.000 dan Rp.150.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian yang dibayarkan perusahaan masing-masing sebesar Rp 15.000 dan Rp 20.000. Setiap bulan Bapak Sogi membayar iuran pensiun Rp. 10.000 dan iuran THT Rp.15.000. Pada bulan Juni ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Sogi? a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus Penghasilan Gaji sebulan Rp.1.500.000 Tunjangan jabatan Rp. 250.000 Tunjangan keluarga Rp. 150.000 Premi asuransi kecelakaan Rp. 15.000 Premi asuransi kematian Rp. 20.000 + Penghasilan Bruto gaji sebulan Rp.1.935.000 Penghasilan Bruto gaji setahun Rp.23.220.000 Bonus Rp.10.000.000 + Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus Rp.33.220.000 Pengurang : • Biaya jabatan (5% x Rp.33.220.000) Maximum diperkenankan = Rp.1.296.000 • Iuran pensiun (12 x Rp.10.000) = Rp. 120.000 • Iuran THT (12 x Rp.15.000) = Rp. 180.000 + Jumlah potongan Rp. 1.596.000 – Penghasilan Neto Rp.31.624.000 P T K P (K/1) : • Wajib Pajak = Rp.13.200.000 • Status Kawin = Rp. 1.200.000 • Tanggungan (1) = Rp. 1.200.000 + Jumlah PTKP Rp. 15.600.000Penghasilan Kena pajak Rp. 16.024.000 PPh Pasal 21 terutang atas Gaji dan Bonus : 5% x Rp 16.024.000 = Rp. 801.200


hal

11


b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Penghasilan Gaji sebulan Tunjangan jabatan Tunjangan keluarga Premi asuransi kecelakaan Premi asuransi kematian Penghasilan Bruto gaji sebulan Penghasilan Bruto gaji setahun Pengurang : • Biaya jabatan (5% x Rp.23.220.000) • Iuran pensiun • Iuran THT Jumlah potongan Penghasilan Neto PTKP (K/1) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp.1.500.000 Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 + Rp.1.935.000 Rp.23.220.000

= Rp.1.161.000 = Rp. 120.000 = Rp. 180.000+ Rp. 1.461.000Rp.21.759.000 Rp.15.600.000Rp. 6.159.000

PPh Pasal 21 terutang atas Gaji : 5% x Rp.6.159.000 = Rp.307.950 c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus PPh Pasal 21 atas Gaji PPh 21 atas Bonus

= Rp. 801.200 = Rp. 307.950 = Rp. 493.250

Contoh 7 : Thomas Radzinski (K/3) mulai bekerja di Indonesia sejak Mei 2004 dan berhenti bekerja 1 Mei 2006. Selama tahun 2006 dia menerima gaji sebesar Rp. 6.000.000 perbulan dan pada bulan April 2006 menerima bonus sebesar Rp. 10.000.000 a. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji : Gaji sebulan Rp. 6.000.000 Pengurang : Biaya jabatan Maks diperkenankan Rp. 108.000 Penghasilan neto gaji sebulan Rp. 5.892.000 Penghasilan neto disetahunkan 12 x 5.892.000 PTKP : • Wajib pajak Rp. 13.200.000 • Status kawin Rp. 1.200.000 • Tanggungan Rp. 3.600.000 + Penghasilan kena pajak Workshop Income Taxes Application

Rp. 70.704.000

Rp. 18.000.000 – Rp. 52.704.000 hal

12


PPh pasal 21 setahun atas gaji : 5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000 10% x Rp. 25.000.000 Rp. 2.500.000 15% x Rp. 2.704.000 Rp. 405.600 + Rp. 4.155.600 PPh pasal 21 atas gaji sebulan : Rp. 4.155.600 : 12 = Rp. 346.300 b. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus : Gaji disetahunkan (12 x 6.000.000) Rp. 72.000.000 Bonus Rp. 10.000.000 + Penghs bruto gaji + bonus setahun Rp. 82.000.000 Pengurang : Biaya jabatan maks diperkenankan Rp. 1.296.000 – Penghs neto gaji + bonus setahun PTKP : • Wajib pajak Rp. 13.200.000 • Status kawin Rp. 1.200.000 • Tanggungan Rp. 3.600.000 + Penghasilan kena pajak

Rp. 80.704.000

Rp. 18.000.000 – Rp. 62.704.000

PPh pasal 21 gaji setahun dan bonus : 5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000 10% x Rp. 25.000.000 Rp. 2.500.000 15% x Rp. 12.704.000 Rp. 1.906.600 + Rp. 5.655.600 c. Perhitungan PPh pasal 21 atas bonus : Rp. 5.655.600 – Rp. 4.155.600 = Rp. 1.500.000

5. ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING. Contoh 8 : Pegawai Van Raad status menikah dengan 1 anak, memperoleh gaji bulan Maret 2006 dalam mata uang asung sebesar US$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp. 10.000 per US$ 1.00. Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji sebulan : US$ 2,000 x Rp. 10.000 Pengurang : Biaya jabatan 5% x Rp. 20.000.000 Maksimum diperkenankan Penghasilan neto sebulan Workshop Income Taxes Application

Rp. 20.000.000

Rp. 108.000 – Rp. 19.892.000 hal

13


Penghasilan neto setahun PTKP • Wajib pajak Rp. 13.200.000 • Status kawin Rp. 1.200.000 • Tanggungan Rp. 1.200.000 + Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 terutang setahun 5% x Rp. 25.000.000 10% x Rp. 25.000.000 15% x Rp. 50.000.000 25% x Rp. 100.000.000 35% x Rp. 23.104.000

Rp. 238.704.000

Rp. 15.600.000 – Rp. 223.104.000

Rp. 1.250.000 Rp. 2.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 25.000.000 Rp. 8.086.400+ Rp. 44.336.400

PPh pasal 21 sebulan : Rp. 44.336.400 : 12 = Rp. 3.694.700 6. PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA Contoh 9 : Budiman pegawai pada PT. Sinar dengan status menikah dan mempunyai 3 anak menerima gaji sebulan Rp. 4.000.000 dan PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan dia membayar iuran pensiun sebesar Rp. 150.000 Perhitungan PPh pasal 21 : Gaji sebulan Rp. 4.000.000 Pengurang : • Biaya jabatan 5% x Rp.23.220.000 Maksimum diperkenankan Rp. 108.000 Rp. 150.000+ • Iuran pensiun Rp. 258.000 – Penghasilan neto sebulan Rp. 3.742.000 Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 3.742.000 Rp. 44.904.000 PTKP • Wajib pajak Rp. 13.200.000 • Status kawin Rp. 1.200.000 • Tanggungan Rp. 3.600.000 + Rp. 18.000.000 – Penghasilan kena pajak Rp. 26.904.000 PPh pasal 21 terutang setahun 5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000 10% x Rp. 1.904.000 Rp. 190.400+ Rp. 1.440.400


hal

14


PPh pasal 21 sebulan : Rp. 1.440.400 : 12 = Rp. 120.033 Pph pasal 21 sebesar Rp. 120.033 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp. 120.033 tidak boleh mengurangi penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Budiman sebagai wajib pajak PPh pasal 21. 7. ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN. Contoh 10 : Tommy yang berstatus belum menikah adalah pegawai tetap pada PT. UTAMA di Jakarta. Sejak 1 Juni 2006 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung. Gaji Tommy sebesar Rp. 3.500.000 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sebesar Rp. 100.000 Perhitungan PPh pasal 21 : 1. Kantor Pusat Jakarta Gaji (Jan – Mei 2006) 5 x Rp. 3.500.000 Rp. 17.500.000 Pengurang : • Biaya jabatan 5%x17.500.000=Rp. 875.000 Maks diperkenankan 5 x 108.000 Rp. 540.000 • Iuran pensiun 5 x 100.000 Rp. 500.000+ Rp. 1.040.000Penghasilan neto 5 bulan Rp. 16.460.000 Penghasilan neto setahun 12/5 x 16.460.000 PTKP Wajib pajak Penghasilan kena pajak

Rp. 39.504.000 Rp. 13.200.000Rp. 26.304.000

PPh pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000 10% x Rp. 1.304.000 Rp. 130.400+ Rp. 1.380.400 PPh pasal 21 sebulan : Rp. 1.380.400 : 12 = Rp. 115.033 PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d Mei 2006 adalah : 5/12 x Rp. 1.380.400 Rp. 575.166 PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d Mei 2006 adalah : 5 x Rp. 115.033 Rp. 575.166PPh pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL


hal

15


2. Kantor Cabang Bandung Gaji Juni s.d Desember 2006 7 x Rp. 3.500.000 Rp. 24.500.000 Pengurang : • Biaya jabatan 5%x 24.500.000=Rp. 1.225.000 Maks diperkenankan 7 x 108.000 Rp. 756.000 • Iuran pensiun 7 x 100.000 Rp. 700.000+ Rp. 1.456.000Penghasilan neto di Bandung Rp. 23.044.000 Penghasilan neto di Jakarta Rp. 16.460.000+ Jumlah penghasilan neto setahun Rp. 39.504.000 PTKP : Wajib pajak Rp. 13.200.000Penghasilan kena pajak Rp. 26.304.000 PPh pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000 10% x Rp. 1.304.000 Rp. 130.400+ PPh pasal 21 terutang tahun 2006 PPh pasal 21 terutang di Jakarta Sesuai form 1721 – A1 PPh pasal 21 terutang di Bandung

Rp. 1.380.400 Rp. 575.166Rp. 805.234

PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Bandung Rp. 805.234 : 7 = Rp. 115.033 PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PS 21 (FORM 1721-A1) DI KANTOR BANDUNG Penghasilan Juni s.d Desember Rp. 24.500.000 Pengurang : • Biaya jabatan 5%x 24.500.000=Rp. 1.225.000 Maks diperkenankan 7 x 108.000 Rp. 756.000 Rp. 700.000+ • Iuran pensiun 7 x 100.000 Rp. 1.456.000Penghasilan neto di Bandung Rp. 23.044.000 Penghasilan neto di Jakarta Rp. 16.460.000+ Jumlah penghasilan neto setahun Rp. 39.504.000 PTKP : Wajib pajak Rp. 13.200.000Penghasilan kena pajak Rp. 26.304.000 PPh pasal 21 terutang setahun : 5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000 10% x Rp. 1.304.000 Rp. 130.400+


hal

16


PPh pasal 21 terutang tahun 2006 PPh pasal 21 terutang di Jakarta Sesuai form 1721 – A1 PPh pasal 21 terutang di Bandung PPh ps 21 yang telah dipotong (7xRp. 115.033) PPh pasal 21 kurang dipotong

Rp. 1.380.400 Rp. 575.166Rp. 805.234 Rp. 805.234NIHIL

B. ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN) Wajib pajak yang menerima penghasilan dari pensiun tetap dikenakan pajak penghasilan atas uang pensiun yang diterimanya. Untuk menentukan penghasilan kena pajak maka penghasilan kotor hanya boleh dikurangi dengan biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan (biaya pensiun) sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setingi-tingginya Rp.36.000 sebulan atau Rp.432.000 setahun serta dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Contoh 11 : Lukman (K/2) bekerja pada salah satu perusahaan selular di Jakarta dengan gaji sebulan sebesar Rp.3.000.000, tunjangan keluarga Rp. 30.000 dan tunjangan jabatan sebesar Rp.100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi kecelakaan dan kematian masing-masing Rp.20.000 dan Rp.25.000. Lukman sendiri setiap bulan membayar iuran pensiun Rp15.000 dan iuran THT Rp.10.000. Pada tanggal 1 September 2006 ia pensiun dan menerima uang pensiun Rp.1.800.000 setiap bulannya. Berdasarkan data teresebut berapakah PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan pensiun yang diterima Lukman ? Perhitungan PPh Pasal 21: a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji 8 bulan (tahun 2006) Penghasilan gaji sebulan Tunjangan keluarga Tunjangan jabatan Premi asuransi kecelakaan Premi asuransi kematian Penghasilan Bruto sebulan Pengurang : • Biaya jabatan (5% x Rp.3.175.000) • Iuran pensiun • Iuran THT Jumlah potongan Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto 8 bulan P T K P (K/2) : • Wajib Pajak • Status Kawin • Tanggungan (2)

Rp.3.000.000 Rp. 30.000 Rp. 100.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 + Rp.3.175.000

= Rp. 108.000 = Rp. 15.000 = Rp. 10.000 + Rp. 133.000 – Rp. 3.042.000 Rp.24.336.000 = Rp.13.200.000 = Rp. 1.200.000 = Rp. 2.400.000 +


hal

17


Jumlah PTKP Penghasilan Kena pajak (PKP)

Rp.16.800.000Rp .7.536.000

PPh Pasal 21 terutang atas gaji 8 bulan : 5% x Rp. 7.536.000 = Rp.376.800 b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan dan Pensiun 4 bulan Penghasilan pensiun sebulan Pengurang : • Biaya Pensiun (5% x Rp1.800.000) Maximum diperkenankan Penghasilan neto pensiun sebulan Penghasilan neto pensiun 4 bulan Penghasilan neto gaji 8 bulan Penghasilan Neto Gaji & Pensiun P T K P (K/2) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 1.800.000

Rp. 36.000 – Rp. 1.764.000 Rp. 7..056.000 Rp. 24.336.000 + Rp. 31.392.000 Rp. 16.800.000 – Rp. 14.592.000

PPh Pasal 21 terutang atas Gaji & Pensiun 5% x 14.592.000 = Rp. 729.600 c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiun Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji & Pensiun = Rp. 729.600 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji = Rp. 376.800 – Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiun = Rp. 352.800 d. Perhitungan PPh 21 atas Pembayaran Pensiun Bulanan Mulai Januari 2007. Pensiun sebulan Pengurang : • Biaya pensiun (5% x Rp 1.800.000) Maximum diperkenankan Penghasilan neto pensiun sebulan Penghasilan neto pensiun setahun P T K P (K/2) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp.1.800.000

Rp. 36.000 – Rp. 1.764.000 Rp. 21.168.000 Rp. 16.800.000 – Rp. 4.368.000

PPh Pasal 21 terutang selama setahun : 5% x Rp. 4.368.000 = Rp. 218.400 PPh Pasal 21 terutang sebulan = Rp. 18.200


hal

18


C. ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DITERIMA SEKALIGUS Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sbb : Penghasilan Bruto Tarif 1. Sampai dengan Rp. 25.000.000 Dikecualikan dari pemotongan 2. Diatas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000 5% 3. Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp.100.000.000 10% 4. Diatas Rp.100.000.000 s/d Rp.200.000.000 15% 5. Diatas Rp.200.000.000 25% Contoh 12 : Ferdinand bekerja pada PT. Kondang In selama 15 tahun. Pada bulan Maret 2006, ia berhenti bekerja dan mendapat uang pesangon Rp. 100.000.000. Hitunglah berapa pajak yang dipotong atas pesangon tersebut ! Perhitungan PPh Pasal 21: Penghasilan Bruto Dikecualikan dari pemotongan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 25.000.000 10% x Rp. 50.000.000

Rp. 100.000.000 Rp. 25.000.000 – Rp. 75.000.000

= Rp. 1.250.000 = Rp. 5.000.000 + Rp. 6.250.000

catatan : Cara perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan Tunjangan Hari Tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh diatas.

D. ATAS PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN DAN PENERIMA UPAH BORONGAN. Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah boronganyang jumlahnya tidak melebihi Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh pasal 21 . sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan. Untuk penghasilan yang jumlahnya melebihi Rp. 110.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.100.000, maka PPh pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 110.000. Workshop Income Taxes Application

hal

19


Dalam hal penghasilan dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp. 1.100.000 maka terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP harian (PTKP sebenarnya dibagi dengan 360). 1. PENGHASILAN BRUTO DALAM SATU BULAN TAKWIM KURANG DARI Rp. 1.100.000 Contoh 13 : Upah Harian Ardi dengan status belum menikah pada bulan Januari 2006 bekerja sebagai buruh harian pada PT. Sejahtera. Dia bekerja selama 6 hari dan menerima upah sebesar Rp. 150.000 perhari. Perhitungan PPh pasal 21 : Upah sehari Upah sehari diatas Rp. 110.000 Rp. 150.000 – Rp. 110.000

Rp. 150.000 Rp. 40.000

PPh pasal 21 : 5% x Rp. 40.000 = Rp. 2.000 (harian) PPh pasal 21 selama 6 hari = Rp. 12.000 Upah Satuan Heris, status menikah bekerja sebagai perakit televisi pada PT. Sonia. Upah dibayar berdasarkan atas jumlah satuan yang dihasilkan yaitu Rp. 25.000 per unit tv dan dibayar tiap minggu. Dalam 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 unit tv dengan upah Rp. 750.000 Perhitungan PPh pasal 21 : Upah sehari Rp. 750.000 : 6 Upah sehari diatas Rp. 110.000 Rp. 125.000 – Rp. 110.000 Upah seminggu terutang pajak : Rp. 15.000 x 6 PPh pasal 21 : 5% x Rp. 90.000

Rp. 125.000 Rp. 15.000 Rp. 90.000 Rp.

4.500 (mingguan)

Upah Borongan Andi mengerjakan dekorasi rumah dengan upah borongan sebesar Rp. 300.000, pekerjaan diselesaikan dalam waktu 2 hari. Perhitungan PPh pasal 21 : Upah borongan sehari Rp. 300.000 : 2 Upah sehari diatas Rp. 110.000 Rp. 150.000 – Rp. 110.000 Upah borongan terutang pajak : Rp. 40.000 x 2 PPh pasal 21 : 5% x Rp. 80.000 Workshop Income Taxes Application

Rp. 150.000 Rp. 40.000 Rp. 80.000 Rp.

4.000 hal

20


2. PENGHASILAN BRUTO DALAM SATU BULAN TAKWIM MELEBIHI Rp. 1.100.000 YANG DIBAYARKAN SECARA HARIAN.

JUMLAHNYA

Contoh 14 : Candra dengan status belum menikah pada bulan Januari 2006 bekerja sebagai buruh harian pada PT. Nusantara. Dia bekerja selama 8 hari dan menerima upah sebesar Rp. 150.000 perhari. Perhitungan PPh pasal 21 : Upah sehari PTKP harian : Rp. 13.200.000 : 360 Upah harian terutang pajak PPh pasal 21 perhari : 5% x Rp. 113.000

Rp. 150.000 Rp. 36.667Rp. 113.333 pembulatan Rp. 113.000 Rp.

5.650

E. ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, yaitu antara lain : ♦ Pengacara ♦ Notaris ♦ Akuntan ♦ Penilai ♦ Arsitek ♦ Aktuaris ♦ Dokter ♦ Konsultan Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contoh 15 : PT. Laksamana Idol memberikan imbalan sebesar Rp. 15.000.000 kepada seorang akuntan publik atas jasanya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Berapakah besarnya pajak penghasilan yang harus dipotong perusahaan atas imbalan yang diberikan ? Perhitungan PPh Pasal 21 : Jenis Tenaga Ahli : Akuntan Penghasilan yang diterima Pajak yang dikenakan atas akuntan tersebut : 15% x 50% x Rp. 15.000.000

Rp. 15.000.000 Rp. 1.125.000

catatan : Tarif dan norma tersebut sama untuk semua tenaga ahli menurut peraturan UU Perpajakan No. 17 tahun 2000. Workshop Income Taxes Application

hal

21


F. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING. Contoh 16 : Michael Filareal adalh pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2006 sebesar US$ 2,500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 10.000 untuk US$ 1,00. Perhitungan PPh pasal 26 : Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalh : US$ 2,500 x Rp. 10.000 Rp. 25.000.000 PPh pasal 26 terutang : 20% x Rp. 25.000.000

Rp. 5.000.000


hal

22



hal

23

PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Recommend Documents