ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. HIKERTA PRATAMA

ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. HIKERTA PRATAMA

(Studi Kasus Pada PT. Hikerta Pratama)

Oleh :

Ahmad Najiyullah 106082002520

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2010 M

Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Ahmad Najiyullah NIM: 106082002520 dengan judul Skripsi “ANALISIS Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, Maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 Desember 2010

Tim Penguji Skripsi

Prof. Azzam Jasin., MBA Pembimbing I

Fitri Damayanti., SE., M.Si Pembimbing II

Drs. Abdul Hamid Cebba., AK., MBA Penguji Ahli I

iii

Afif Sulfa, SE., AK., M.Si Penguji Ahli II

ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. HIKERTA PRATAMA

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Ahmad Najiyullah NIM : 106082002520

Dibawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Azzam Jasin., MBA NIP.

Fitri Damayanti, SE., MSi NIP.19810731200604 2003

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2010 M

i

Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Ahmad Najiyullah NIM: 106082002520 dengan judul Skripsi “ANALISIS Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, Maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 Desember 2010

Tim Penguji Skripsi

Prof. Azzam Jasin., MBA Ketua

Fitri Damayanti., SE., M.Si Seketaris

Drs. Abdul Hamid Cebba., AK., MBA Penguji Ahli I

iii

Afif Sulfa., SE., AK., M.Si Penguji Ahli II

KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat 15412, Indonesia

Telp : (62-21) 7493318, 7496006, 74715705, Fax (62-21) 7496006, 74715705 Website : www.uinjkt.ac.id email : [email protected] / [email protected]

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Mahasiswa

: Ahmad Najiyullah

NIM

: 106082002520

Jurusan

: Akuntansi

Dengan ini menyatakan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan, dan analisis saya sendiri serta bukan merupakan plagiat maupun saduran dari hasil karya atau penelitian orang lain. Apabila terbukti skripsi ini merupakan plagiat maka skripsi ini dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan serta gelarnya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab saya,

Jakarta, 15 Desember 2010

( Ahmad Najiyullah )

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim… Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, dengan segala kerendahan hati, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menjadi jalan bagi umatnya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Penulis menyadari bahwa muatan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperolah adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1.

Ayahanda H. Yahya dan Ibunda Hj. Aisyah serta kakak dan adik yang penulis sangat cintai. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, doa, dorongan, semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan yang kalian berikan kepadaku. Semoga karyaku ini bisa membanggakan kalian.

2.

Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Bapak Afif Sulfa, SE.,Ak.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta.

4.

Ibu Yessi Fitri, SE.,Ak.,M.Si Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta.

viii

5.

Bapak Prof. Azzam Jasim MBA. selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6.

Ibu Fitri Damayanti, SE.,Ak., selaku dosen pembimbing II, yang begitu sabar dalam memberikan penjelasan, bimbingan, pengarahan dan dorongannya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7.

Bapak Afif Sulfa SE.,Ak.,M.Si, Ibu Erika Amelia.,SE.M.Si dan Ibu Rini SE.,Ak.,M.Si selaku penguji komprehensif. Terima kasih telah memberikan ilmu kepada penulis.

8.

Seluruh dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya dosen jurusan akuntansi yang memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan.

9.

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

10. Teman-teman akun A, B, C, D dan E terima kasih atas doa, dukungan, perhatian dan persahabatan kalian dari semester 1 sampai sekarang. 11. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah

SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada

pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini. Wassalam.

Jakarta, 15 Desember 2010 Penulis

Ahmad Najiyullah ix

ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. HIKERTA PRATAMA

(Studi Kasus Pada PT. Hikerta Pratama)

Oleh :

Ahmad Najiyullah 106082002520

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2010 M

Hari ini Jumat Dua Puluh Dua Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Ahmad Najiyullah NIM: 106082002520 dengan judul

Skripsi:

PEMOTONGAN, PENGHASILAN

“ANALISIS

PENERAPAN

PENYETORAN PASAL

21

PADA

DAN PT.

PENGHITUNGAN,

PELAPORAN HIKERTA

PAJAK

PRATAMA”.

Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 Oktober 2010

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Rini, SE., Ak., M.Si Penguji II

Erika Amelia, SE., M.Si Penguji III

Afif Sulfa, SE.,AK.,M.Si Penguji I

ii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ......................... i LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ........................ ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ........................................ iii SURAT PERNYATAAN ........................................................................ iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................ v ABSTRACT .............................................................................................. vi ABSTRAK .............................................................................................. vii KATA PENGANTAR ............................................................................. viii DAFTAR ISI .......................................................................................... x DAFTAR TABEL ................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ..................................................... 1 B. Perumusan Masalah .............................................................. 8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .............................................. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Gambaran Umum Perpajakan ................................................ 10 1. Definisi Pajak .................................................................. 10 2. Fungsi Pajak .................................................................... 11 3. Sistem Pemungutan Pajak ............................................... 12 B. Pajak Penghasilan Pasal 21 .................................................... 12

x

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 ............................ 12 2. Pemotong Pajak Penghasilan ........................................... 13 3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .................................. 15 4. Tidak Termasuk Objek Pajak .......................................... 16 5. Objek Penghasilan Pasal 21 ............................................ 16 6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 ..................................... 19 7. Pengurangan Yang Diperbolehkan .................................. 19 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ................................ 20 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ........................... 20 10. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ............... 21 11. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak ............................... 24 12. Hak dan Kewajiban Penerima PenghasilannyaYang Dipotong PPh Pasal 21 .......................................... 28 13. Hak Dari Wajib Pajak yang PenghasilannyaDipotong PPh Pasal 21 .................................................... 29 C. Surat Pemberitahuan ( SPT ) ................................................. 30 1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ............................ 30 2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .................................. 30 3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) .................................... 31 4. Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) ............................. 31 5. Batas Waktu Surat Pemberitahuan (SPT) ........................ 32 6. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) .......................... 32 7. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan-

xi

Dengan Surat Pemberitahuan (SPT) ................................ 33 D. Surat Setoran Pajak ............................................................. 34 1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) .............................. 34 2. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) .................................... 34 3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak ..................... 34 4. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak ............. 34 E. Tinjauan Penelitian Terdahulu ............................................. 35 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................. 37 B. Metode Penelitian ............................................................. 37 C. Metode Pengumpulan Data ............................................... 38 D. Metode Analisa ................................................................. 39 E. Operasi Variabel Penelitian ................................................ 40 BAB IV PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ........................ 42 1. Sejarah Singkat Perusahaan ........................................... 42 2. Visi, Misi Perusahaan ................................................... 43 3. Lini Produk ................................................................... 43 4. Struktur Organisasi ....................................................... 45 5. Pembagian Kerja ........................................................... 46 B. Hasil dan Pembahasan ...................................................... 50 1. Unsur-unsur Penghasilan dan Pengurangan .................... 50 2. Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan,

xii

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 .............................. 53 3. Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Antara PT. Hikerta Pratama Dengan Praturan Perpajakan .......... 60 4. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 ............ 66 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ..................................................................... 69 B. Saran ............................................................................... 71 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 72 LAMPIRAN

........................................................................................ 74

xiii

DAFTAR TABEL

No. Keterangan

Halaman

1.1

Tarif Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 ........................... 5

1.2

Tarif Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 ........................... 6

2.1

Tarif Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 ........................... 19

2.2

Penghitungan PPh PPh Pasal 21 atas Pengjhasilan yangDiterima Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas ................... 23

2.3

Tinjauan Terdahulu ........................................................................... 35

4.1

Penghasilan Tidak Kena Pajak .......................................................... 52

4.2

Penyetoran dan Penyampaian ............................................................ 67

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Keterangan

Halaman

1.

Surat Keterangan Riset ..................................................................... 75

2.

Daftar Gaji Karyawan Tetap ............................................................. 76

3.

Daftar Upah Tenaga Harian Lepas .................................................... 80

4.

Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menurut PT. Hikerta Pratama ........................................................... 82

5.

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Tenaga HarianLepas Menurut PT. Hikerta Pratama ................................................. 86

6.

Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menurut Penulis Dengan Mengacu Pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun2008................................................ 88

7.

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Tenaga Harian Lepas Menurut Penulis Dengan Mengacu Pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ............................................... 92

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita–cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan–perubahan yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan

perpajakan

selalu

disempurnakan

sejalan

dengan

perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan

perpajakan selalu

mengalami perubahan dari waktu ke waktu Salah satu adalah terhadap UU Pajak Penghasilan. Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang–undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008.

1

Perubahan Undang–undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan self assessment system. Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam self assessment system wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang–undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang – undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam self assessment system, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

2

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER31/PJ./2009. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang–undang Perpajakan

tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik. Terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri Damayanti (2004) pada PT.Unitra Adhiwijaya. Ia menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. Didalam penelitiannya ia menyebutkan terdapat penyesuaian terhadap Undang – undang Pajak

3

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) yang mana terdapat kenaikan jumlah PTKP yang diberlakukan Tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan No.564/KMK.3/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) yaitu : 1. Rp 2.880.000,00

untuk diri wajib pajak orang pribadi, disesuaikan

menjadi sebesar Rp 12.000.000,00 2. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin disesuaikan menjadi sebesar Rp 1.200.000,00 3. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami disesuaikan menjadi sebesar Rp 12.000.000,00 4. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga, disesuaikan menjadi sebesar Rp 1.200.000,00 Selanjutnya Mohamad Arif Hidayat (2006) pada Rumah Sakit Bhineka Bakti Husada. Ia menyimpulkan bahwa Perusahaan tersebut belum menerapkan penghitungan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000. Dimana dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Rumah Sakit dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21

4

terutang menurut Peneliti dengan mengacu kepada Undang – udang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penulis, Peneliti sebelumnya melakukan Riset terhadap Pajak Penghasilan mengacu kepada Undang – undang No. 17 Tahun 2000, Sedangkan Penulis melakukan Riset terhadap Pajak Penghasilan mengacu kepada Undang – undang yang terbaru yaitu Undang – undang No. 36 Tahun 2008 yang akan diberlakukan 1 Januari Tahun 2009.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Pajak Penghasilan yaitu dengan mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan kena Pajak (PKP). Sedangkan tarif PPh dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2005 s.d. 2008

Tabel 1.1 Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp 25.000.000,00 Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 Diatas Rp 200.000.000,00

Tarif Pajak 5% 10% 15% 25% 35%

5

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Mulai Tahun 2009

Tabel 1.2 Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Lapisan penghasilan kena pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,00 Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 Diatas Rp 500.000.000,00

Tarif pajak 5% 15% 25% 30%

Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi adalah jumlah penghasilan bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan PTKP sebagai berikut :

1. PTKP Tahun 2005 s.d. 2008

a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat : Istri sebagai karyawati yang memperoleh penghasilan yang telah dipotong PPh 21, dan pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha dan pekerjaan bebas suami d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

6

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

2. PTKP Mulai Tahun 2009

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib Pajak yang kawin. c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. 1. Biaya Jabatan Tahun 2006 s.d. 2008 Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh

7

enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan 2. Biaya Jabatan Mulai Tahun 2009 Besarnya Biaya Jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK250/PMK. 03/2008. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggitingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memutuskan mengajukan skripsi dengan konsentrasi perpajakan khususnya pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri pada suatu perusahaan. Adapun judul yang diajukan oleh penulis yaitu “Analisis Penerapan Penghitungan,

Pemotongan,

Penyetoran

dan

Pelaporan

Pajak

Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT. Hikerta Pratama. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah: apakah PT. Hikerta Pratama dalam menetapkan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang–undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. C. Tujuan dan Manfaat

8

1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT. Hikerta Pratama sesuai dengan Undang–undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008. 2. Manfaat Penelitian a.

Bagi Peneliti Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung kelapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

b.

Bagi Perusahaan Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan penghitungan dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

c.

Bagi Pembaca Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek–aspek perpajakan, khususnya dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

9

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu Tabel 2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian

Judul

Arja Sadjiarto ( 2006 )

Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21

Amber Pengaruh Kebijakan Pajak Lumbantoruan Penghasilan Pasal 21 Terhadap ( 2002 ) Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas

35

Perbedaan

Persamaan

Alat Analisis

Hasil

Penghitungan dan Variasi dan KEP545/PJ/2000. Penyetoran pajak PER-15/PJ/2006. Penghasilan Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000. Biaya jabatan Tarif pajak PTKP

Metode kualitatif Dalam melakukan dengan pendekatan penghitungan dan penyetoran study kasus PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahuunan dengan cara menerapkan system kumulatif.

Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM. UU No.17 Tahun 2000, Biaya jabatan, Tarif pajak, PTKP,

Metode penelitian arsip dan Analisis statistic deskriptif, Statistic inferensial parametik

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi pajak.

Lanjutan Tabel 2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian

Judul

Perbedaan

Persamaan

Alat Analisis

Hasil

Yunita Christy Hubungan Keakuratan ( 2003 ) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel

Hubungan Keakuratan. Penghitungan PPh Fiskus dan Wajib Pajak Pasal 21 pada RS Immanuel. UU No. 17 Tahun 2000. Biaya jabatan, Tarif pajak, PTKP

Metode Deskriftif analitis

Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Yuwono (2007 )

Penerapan Pemotongan, Penyetoran. UU No.17 Tahun 2000, KEPNo.564/KMK.3/2004, Biaya jabatan, Tarif PTKP

Metode Deskriptif kualitatif

Dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terdapat ketidak kesesuaian antara peneliti dengan perusahaan dalam hal penghitungan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Analisis Pelaksanaan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ ( Produksi Biskuit)

36

Penghitungan dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21

37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Adapun yang menjadi objek pajak penelitian ini adalah PT. Hikerta Pratama penelitian ini dibatasi hanya pada masalah bagaimana cara pelaksanaan penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan tenaga lepas harian

yang berkerja pada

perusahaan tersebut. B. Metodologi Penelitian Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Untuk penghitungan penulis mengambil 108 sampel SPT form 1721 A Tahunan secara random dimana penghitungannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan terhadap pegawai tetap dan tenaga harian lepas yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP 2. Pegawai tetap yang berkerja mulai awal tahun hingga akhir tahun 3. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berhenti pada pertengahan tahun

37

4. Tenaga harian lepas yang dibayarkan secara bulanan C. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian deskriptif ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relavan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi sebagai dasar perbandingan antara teori yang relavan dengan peraktik yang terjadi dalam operasi perusahaan. 2. Penelitian Lapangan (field Research) Penelitian Lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan skunder berupa wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan. 3. Dokumentasi (Documentation) Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen -dokumen yang terkait dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama. Dokumen ini berupa Surat

38

Pemberitahunan (SPT) PT. Tahunan beserta Surat Setoran Pajak (SSP) nya, profil Perusahaan, daftar gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait. D. Metode Analisa Dalam skripsi ini metode analisa data yang penulis terapkan adalah metode deskriftif kuantitatif dan metode deskriftif kualitatif. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian lansung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah: 1. Analisis Kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang - undang Perpajakan yang berlaku. 2. Analisis kuantitatif, yaitu analisis atas penelitian dengan cara penghitungan angka- angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 diperusahaan dengan cara memperoleh data – data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku diperusahaan kemudian mengujinya dengan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang berlaku.

39

E. Operasi Variabel Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengindentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam membahas masalah tersebut: 1. Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto yaitu penghasilan yang diterima oleh karyawan berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan lain-lain. 2. Biaya Jabatan Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto sebesar- besarnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah ) setahun atau Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) sebulan. 3. Penghasilan Neto Penghasilan Neto yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan. 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu: jumlah pengurangan terhadap penghasilan neto yang besarnya ditentukan oleh Undang – undang Perpajakan dan Peraturan Dirjen Pajak. 5. Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak yaitu dasar penghitungan pajak terutang yang diperoleh dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP.

40

6. Pajak Terutang Pajak Terutang yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu masa pajak, besarnya pajak terutang dihitung dari jumlah PKP yang diperoleh lalu dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar – Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantara pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rocmat Soemitro, dan Mardiasmo (2009:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang lansung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani,Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam, yang telah di terjemahkan oleh R.Santoso Brotidihatjo, dalam bukunya, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2009:4) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan–peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cara–cara yang melekat dalam pengertian pajak adalah:

10

a.

Iuran rakyat, dalam perundang–undangan pajak negara kita ditugaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga negara dalam pembangunan nasional.

b.

Kepada Kas Negara, UU KUP menegaskan bahwa pajak harus dibayar ke kas negara atau badan keuangan yang ditujukan secara resmi oleh pemerintah (UU KUP Pasal 10).

c.

Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.

d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya Kontraprestasi individual oleh pemerintah. e. Digunakan

untuk

pengeluaran–pengeluaran

negara

yang

bila

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. 2. Fungsi Pajak Ada 2 Fungsi Pajak : a. Fungsi Budgeter (Penerimaan) Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya. b. Fungsi Regulerent (Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

11

3. Sistem Pemungutan Pajak a.

Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam official assessment system wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam Self Assessment System wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. c.

With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

12

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undangundang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang–undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. 2. Pemotongan pajak PPh Pasal 21 Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah : a.

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan perkerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. c. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tenaga kerja, dan badan–badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

13

d.

Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tanaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.

e. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri. f. Yayasan ( termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan kesenian, olah raga , kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan perkerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. g. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada perserta didik, pelatihan, dan pemanggangan. h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada

14

wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009:14) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yaitu: a.

Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

b. Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua. c. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan. d. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

15

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu: a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. b. Penerima dalam betuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. c. Iuran

pensiun

yang

dibayarkan kepada dana

pensiun

yang

pendiriannya telah disahkan Mentri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. e. Zakat yang diterima oleh Pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. f. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-undang Pajak Penghasilan. 5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Pasal 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER31/PJ/2009, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: a.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan,

upah, honorarium (termasuk honorarium

anggota dewan komisariat atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, 16

tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. b.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

c.

Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

d.

Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.

e.

Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari : 1) Tenaga ahli 2) Pemain musik, pembawa acara, pelawak,bintang film,bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3) Olahragawan 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.

17

5) Pengarang, peneliti, dan penerjamaah. 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elekronika, fotografi, ekonomi dan sosial. 7) Agen iklan. 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 10) Peserta perlombaan. 11) Petugas penjaga barang dagangan. 12) Petugas dinas luar asuransi. 13) Peserta pendidikan dan pelatihan 14) Distributor perusahaan multilevel marketing atau dierect selling dan kegiatan sejenis lainnya. f.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangan–tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.

g.

Uang pensiun dan tunjangan–tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak–anaknya.

h.

Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

18

6. Tarif Pajak Penghasilan Tabel 2.1. Tarif Pasal 17, Undang–undang Nomor 36 Tahun 2008 Lapisan Penghasilan kena Pajak Sampai dengan RP 50.000.000,00 Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 Diatas Rp 500.000.000,00

Tarif Pajak 5% 15 % 25 % 30 %

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

7. Pengurangan yang diperbolehkan: Dalam Pasal 1 Keputusan Jendral Pajak No. KEP – 250/PJ/2009, yang menjadi pengurangan pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: a.

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

b.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi

19

pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UndangUndang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan

20

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atas besarnya PTKP dalam Undang – undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2009 sebagai berikut: a.

Rp. 15.840.000,00. (Lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib orang pribadi.

b.

Rp. 1.320.000,00. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah.

c.

Rp. 15.840.000,00. (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.

d.

Rp. 1.320.000,00. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

10. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 a.

Contoh Penghitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Hasan bekerja pada Perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan mempunyai 1 anak

21

Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji sebulan Pengurangan Biaya Jabatan : 5% X Rp. 2.000.000,00. Rp. 100.000,00. Iuran Pensiun : Rp. 50.000,00. Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun 12 X Rp. 1.850.000,00. PTKP setahun Untuk WP sendiri Rp.15.840.000,00. Tambahan WP kawin Rp. 1.320.000,00. Tambahan 1 anak Rp. 1.320.000,00. Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang : 5% X Rp. 3.720.000,00 = Rp. 186.000,00 PPh Pasal 21 Sebulan : Rp. 102.000.000,00. : 12 = Rp. 15.500,00 b.

Rp. 2.000.000,00.

Rp. 150.000,00 Rp. 1.850.000,00 Rp. 22.200.000,00

Rp. 18.480.000,00 Rp. 3.720.000,00.

Penghitungan Pemotongan PPh 21 Atas Penghasilan yang Diterima Peserta Kegiatan Taufiq adalah seorang pemain bulu tangkis professional yang bertempat tinggal di Indonesia, ia menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000,00. PPh terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah: 5% Rp 50.000,000,00.

= Rp. 2.500,000,00.

15% Rp.150.000,000,00. = Rp. 22,500.000,00. Rp. 25.000,000,00. c.

Ir. Garda Suganda, adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2009 menerima fee sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT. Selaras Propertindo sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli 2009 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp 50.000.000,00 22

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan Ir. Garda Suganda adalah sbb :

Table 2.2 Penghitungan Pemotong PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Bulan

Penghasilan bruto (Rupiah)

Dasar Pemotongan PPH Pasal 21 (Rupiah)

(1) (2) (3)=50%x(2) Maret 100.000.000 50.000.000 Juli 50.000.000 25.000.000 Jumlah 150.000.000 75.000.000 Sumber : Perpajakan edisi revisi 2009

Dasar Tariff Pemotongan Pasal 17 PPH Pasal ayat 1 21 kumulatif huru a (Rupiah) UUD PPh (4) (5) 50.000.000 5% 75.000.000 15%

PPH Pasal 21 Terutang (6)=(3)x(5) 2.500.000 3.750.000 6.250.000

Penjelasan Penghitungan: Pada bulan Maret 2009, jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto yang dibayarkan kepada Ir. Garda Suganda sebesar Rp 50.000.000,00 (belum lebih dari 50 juta), sehingga atas penghasilan yang dibayarkan kepada Ir. Garda Suganda harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dari 50% Jumlah penghasilan bruto yang diterima. Sementara itu, Pada bulan Juli 2009, jumlah kumulatif 50% dari penghasilan bruto yang dibayarkan kepada Ir. Garda Suganda telah melebihi Rp 50.000.000,00 sehingga tarif yang berlaku adalah 15% dari 50% Jumlah penghasilan bruto.

23

11. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Berdasarkan

Peraturan

Direktorat

Jendral

Pajak

No.Kep-

31/PJ/2009. Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut : a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. b. Pemotong pajak mengambil sendii formulir–formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat. c. Pemotongan pajak wajib mengundang, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. d. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) kekantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau bank–bank lain yang ditunjuk oleh dirjen Anggaran, selambat- lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. e. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan

pajak

atau

kantor

penyuluhan

pajak

setempat,

selambat–lambatnya pada Tanggal 20 takwim. f. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. 24

g. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. h. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 Tahun kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. i. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat–lambatnya

1

(satu)

bulan

setelah

pegawai

yang

bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. j. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008. k. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 di dasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak sebjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak

25

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang–undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008 penghitungannya sebagai berikut : 1) Dalam hal pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan 2) Dalam tahun pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan l. Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali m. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya dipenghitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

26

n. Setiap

pemotong

pajak wajib

mengisi,

menandatangani dan

menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat. o. Surat Pemberitahuan Tahun PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat–lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. p. Pemotong

pajak

dapat

mengajukan

permohonan

untuk

memperpanjang jangka waktu. q. Permohonan diajukan secara tertulis selambat- lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk takwim yang bersangkutan. r. Surat Pemberitahunan Tahun PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan. s. Apabila terdapat pegawai berkembang asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri foto copy surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Dapartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Instansi yang berwenang. t. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim

lebih

besar

dari

Penghasilan

yang

telah

disetor,

27

kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya. u. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kelebihan tersebut dipenghitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. v. Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus di tandatangani oleh pengurus atau direksi. w. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan di isi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. 12. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah: a. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan

surat

peryataan

kepada

pemotong

pajak

yang

menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 28

b. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada: 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan. 2) Pemotong pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. 13. Hak Dari Wajib Pajak Yang Penghasilannya Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: a. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jendral pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima. b. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala suatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang

29

ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain: Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. C. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 1, angka 10 Undang – undang No.16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang – undangan perpajakan 2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) a. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu: 1) Sarana melaporkan dan mempertanggukan jawaban penghitungan pajak yang sebenarnya terutang. 2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 3) Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

30

b. Fungsi SPT bagi pengusaha Kena Pajak yaitu: 1) Sarana

melaporkan

dan

mempertanggungkan

jawaban

penghitungkan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. 2) Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. c. Fungsi SPT bagi pemungutan atau pemotongan pajak yaitu: 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungkan jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Jenis-jenis Surat Pemberitahuan ada dua macam yaitu: a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. 4. Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) a. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan

31

keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi laba serta keteranganketerangan lain yang diperlukan untuk menghitungkan besarnya penghasilan kena pajak. b. Bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya

harus

dilampiri

atau

dilengkapi

penghitungan

dan

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. 5. Batas Waktu Surat Pemberitahuan (SPT) a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-selambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak. b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat -lambatnya Tiga bulan setelah akhir tahun pajak. 6. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun saat terutang pajak atau saat berakhirnya masa pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

32

7. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dana dan sanksi pidana yaitu: a. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa untuk SPT Masa Rp. 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 ( Pasal 7 UU KUP ). b. Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam melampiri keterangan karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi -tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. c. Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi- tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

33

D. Surat Setoran Pajak (SSP) 1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Fungsi Setoran Pajak (SSP) adalah: a.

Sebagai sarana untuk membayar pajak

b.

Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah : a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak b.

Kantor Pos dan Giro

4. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak a. Pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar sembat-lambatnya 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, berakhir sebelum SPT itu disampaikan kekantor pelayanan pajak, SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.

34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Hikerta Pratama didirikan pada Tahun 1992 atas pembiayaannya melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan kegiatanya sebagai perusahaan manufacturing dengan memproduksi barang – barang penyaring. Pada Tahun 1995 PT. Hikerta Pratama berkerja sama dengan PT. Duta Nichirindo, kini statusnya menjadi perusahaan joint venture atau perusahaan gabungan. Kegiatan dagang dimulai pada Tahun 1993, saat ini PT. Hikerta Pratama hanya memproduksi komponen bahan penyaring selanjutnya, sejumlah mesin dan peralatan tambahan dipasang dalam pabrik, dan hasilnya pada Tahun 1995 PT. Hikerta Pratama telah meluaskan lini produknya dengan memproduksi jenis penyaring spin-on ( Spin-on Filter ) dan merakit suku cadang yang kemudian dimanufactur menjadi barang jadi. Didukung dengan teknologi dan keahlian dari PT. Duta Nichirindo yang maju dan telah berpengalaman selama 60 Tahun dalam membuat bahan

42

penyaring di Jepang, maka PT. Hikerta Pratama sanggup memberikan kepada para pelanggannya produk – produk dengan mutu standar yang tinggi. 2. Visi PT. Hikerta Pratama Visi dari PT. Hikerta Pratama adalah menjadi salah satu perusahaan terdepan penghasilan suku cadang manufacturing yang berfokus pada produk filtrasi yang besar dalam kapasitas. Misi PT. Hikerta Pratama untuk dapat memberikan Produk dengan kualitas prima sehingga dapat memfasilitasi para konsumsi dalam menjalankan bisnisnya dengan lebih efektif & efisien. 3. Lini Produk PT. Hikerta Pratama membagi produknya manjadi 2 (dua) bagian yaitu : a. Produk Filtrasi : Filter oksigen, filter pelumas, filter bahan baker, dan hidrolik. b. Komponen pengepresan logam Produk PT. Hikerta Pratama banyak digunakan untuk keperluan kendaraan ( Mobil dan Motor), peralatan berat, peralatan tangan, mesin pembangkit dan mesin – mesin untuk keperluan industry. Produk PT. Hikerta Pratama merupakan original equitment manufaqcturing ( OEM ) atau

43

peralatan orisinil dan original, equipment for service (OES) atau peralatan untuk reparasi yang dipasarkan kedalam pasar – pasar domestic dan luar negeri, sebagian kecil dijual untuk pesanan khusus. Untuk penjualan dipasar dalam negeri diajukan pada pasar otomotif dan peralatan berat juga untuk counter penjual suku cadang resmi. Sedangkan untuk pasar luar negeri PT. Hiketa Pratama melakukan ekspor produk filter ke Jepang dan Negara-negara bagian Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Taiwan, Cina. PT. Hikerta Pratama juga membuat produk atas dasar spesifikasi teknis orientasi pelanggan yang meliputi pengembangan pada divisi branding ( Merek ) dan Packaging ( Pembukusan ). Atas dasar produk besar – besaran tersebut pelanggan dijamin mendapatkan kepuasan dengan memakai produk – produk PT. Hikerta Pratama.

44

45

4. Pembagian kerja Pembagian kerja pada PT. Hikerta Pratama adalah sebagai berikut : a.

Presiden Direktur Presiden direktur mengarahkan dan memberikan saran kepada perusahaan atas masalah yang penting serta bersama wakil direktur dan direktur bertanggung jawab terhadap para pemegang saham 1) Membuat strategi dan kebijakan perusahaan 2) Pengembangan bisnis dan financial perusahaan 3) Konsisten dalam komitmen untuk memajukan system manajemen 4) Memberikan sumber daya yang baik sebagai hasil produk yang ditawarkan kepada pelanggan 5) Melaksanakan evaluasi secara komprehensif

b. Wakil Presiden Direktur Mendukung dan bertanggung jawab terhadap presiden direktur untuk melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan dengan penekanan terhadap pemasaran perusahaan dengan tanggung jawab fungsional 1) Menjaga dan mengembangkan hubungan bisnis dengan seluruh pelanggan

46

2) Membuat perancangan dan strategi pemasaran termasuk prediksi penjualan analisa pelanggan dan pasar c. Direktur Membantu dan bertanggung jawab terhadap presiden untuk melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan dengan penekanan pada control pabrik dengan tanggung jawab fungsional 1) Pengendalian

produksi

untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

pendayagunaan peralatan kerja, bahan baku, dan kekuatan perusahaan 2) Memelihara dan memajukan system kualitas untuk meminisasi produk non korfomitas 3) Menetapkan

kebijakan

jangka

menengah

untuk

kualitas,

manufacturing, ppic, peralatan, sumber daya manusia dan keamanan d. Perwakilan Manajemen 1) System manajemen dikembangkan, diterapkan, diperbaiki sesuai dengan strategi manajemen, kebijakan, tujuan, dan ISO 9001 : 2000 2) Melaporkan kinerja QMS kepada manajemen puncak 3) Mempromosikan kesadaran dan penerapan system manajemen kualitas disemua level departemen 4) Menganalisa kinerja QMS secara berkala dan mengembangkan analisa system kinerja

47

5) Bertindak sebagai penengah terhadap semua masalah berhubungan dengan kualitas e. Manajer Manajer

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

QMS

dan

menjalankannya sesuai proses manajer bertanggung jawab atas direktur dengan kegiatan 1) Mangatur aktivitas rutin serta menentukan target dan rencana f. Proses Kepemilikan Peran pemilik dalam “Model Proses Kunci” adalah 1) Memberikan batasan proses 2) Mengatur proses 3) Memperbaiki proses melalui penataan tujuan mengukur kinerja kerja g. Pengawas Dokumentasi Secara lansung bertanggung jawab terhadap perwakilan manajemen dalam hal pendokumentasian serta menjaga : 1) Semua dokumentasi QMS berada dalam revisi dan control 2) Semua catatan kinerja dijunjung tinggi sebagai hasil dari mekanisme perbaikan kinerja h. Personalia Seluruh karyawan dan staf memiliki tanggung jawab untuk : 1) Menjalankan strategi, kebijakan dan tujuan perusahaan

48

2) Memastikan seluruh pekerjaan dimulai dan diakhiri sesuai dengan prosedur kerja 3) Melaporkan penurunan kerja dan memberikan ide untuk kemajuan QMS i.

Waktu Kerja Waktu kerja adalah waktu yang ditentukan perusahaan untuk jam operasional kerja tidak jauh berbeda dengan perusahaan – perusahaan lainnya. Adapun ketentuan ketentuan jam kerja dari PT. Hikerta Pratama : Senin S/d Sabtu dibagi dengan 3 SIF 1) Sif 1 dari jam 07.00 – 15.00 Jam istirahat 12.00 – 01.00 2) Sif 2 dari jam 15.00 – 23.00 Jam istirahat 18.00 – 19.00 3) Sif 3 dari jam 23.00 – 07.00 Jam istirahat 03.00 – 04.00 Sedangkan untuk waktu lembur

jam kerjanya diatur tersendiri sesuai

dengan sifat kerjanya. j.

Penggolongan Karyawan Karyawan yang berkerja di PT. Hikerta Pratama dibedakan statusnya menjadi sebagai berikut :

49

1) Pekerja Tetap yaitu pekerja yang diangkat oleh perusahaan sebagai karyawan tetap dan menerima gaji serta tunjangan – tunjangan sesuai dengan besarnya gaji yang harus diterima berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. 2) Pekerja Tidak Tetap adalah karyawan yang direkrut oleh perusahaan apabila perusahaan memperoleh tender atau proyek – proyek besar yang

membutuhkan tenaga pembantu yang tidak bisa dihendel

sepenuhnya oleh karyawan tetap. B. Hasil dan Pembahasan 1. Unsur – unsur Penghasilan dan Pengurangan Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diambil hanya sebagian dari SPT Tahunan Formulir 1721-A Terhadap status karyawan di PT. Hikerta Pratama terhadap pegawai tetap sebanyak 80 orang pada Tahun 2009, dan 28 tenaga harian lepas. Dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap perusahaan dan tenaga harian lepas, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP dan jenis – jenis penghasilan yang diterima karyawan PT. Hikerta Pratama diantaranya yaitu : a. Data Mengenai Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas

50

1) Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP berjumlah 37 orang. 2) Pegawai tetap yang berkerja mulai awal tahun dan berakhir dipertengahan tahun berjumlah 10 orang karena berhenti bekerja, namun perusahaan melaporkan dengan masa kerja setahun penuh. 3) Pegawai tetap yang berkerja mulai awal tahun hingga akhir tahun 33 orang 4) Upah harian yang diterima tenaga harian lepas dibayarkan secara bulanan berjumlah 28 orang b. Jenis Penghasilan : 1) Gaji Pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh PT. Hikerta Pratama. 2) Tunjangan, berupa Tunjangan makan, Tunjangan transportasi, Tunjangan kehadiran, dan Tunjangan jabatan. 3) Uang Lembur . c. Jenis Pengurangan : Jenis – jenis Pengurangan yang ditetapkan oleh PT. Hikerta Pratama dalam penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Jendral Pajak No. KEP – 250/PJ/2009 dan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

51

1) Biaya Jabatan, yaitu 5 % dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi – tingginya Rp.6.000.000,00 setahun dan Rp.500.000,00 sebulan 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa / Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah : Table 4.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP TK/0

Per 1 Januari 2009 Rp.15.840.000,00

TK/1

RP.17.160.000,00

TK/2

RP.18.480.000,00

TK/3

Rp.19.800.000,00

K/0

Rp.17.160.000,00

K/1

Rp.18.480.000,00

K/2

Rp.19.800.000,00

K/3

Rp.21.120.000,00

K/1/0

Rp.33.000.000,00

K/1/1

Rp.34.320.000,00

K/1/2

Rp.35.640.000,00

K/1/3

Rp.36.960.000,00

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

52

Keterangan : TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan TK/1 : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan TK/2 : Tidak Kawin dan Dua Tanggungan TK/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan K/1/0 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tanpa Tanggungan K/1/1 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Satu Tanggungan K/1/2 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Dua Tanggungan K/1/3 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tiga Tanggungan 2. Analisis

Penerapan

Penghitungan,

Pemotongan,

Penyetoran

dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

53

Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dan tenaga harian lepas menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2008 adalah : a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan : 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. c. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

54

1) Rp. 15.840.000,00. (Lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Atau Rp 1.320.000,00 untuk diri wajib orang pribadi. 2) Rp. 1.320.000,00. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp 110.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah. 3) Rp. 15.840.000,00. (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau Rp 110.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. 4) Rp. 1.320.000,00. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. d. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat

serendah-rendahnya kecamatan yang

menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. e. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besarnya PTKP tersebut dihitung

55

berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. f. Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pegawai, dan pegawai tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak melebihi dari Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 2) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. g. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehari tetapi dalam satu bulan kalender jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000.00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

56

h. Dalam hal penghasilan dalam satu bulan kalender jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000,00 ( satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360. i.

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP.

j.

Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP.

k. Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. l.

Perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

m. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

57

1) Pegawai tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai Negri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat Negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 2) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 3) Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan. n. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah : 1) Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan, termasuk Iuran Tabungan Hari Tua atau jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan. 2) Diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan 3) Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP yang

58

diterima atau yang diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah disetahunkan. o. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. p. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. q. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kekantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank – bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, selambat – lambatnya Tanggal 10 bulan takwin berikutnya r. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa kekantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat, selambat – lambatnya pada Tanggal 20 bulan takwim.

59

s. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat dipenghitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam bulan takwim yang bersangkutan. t. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotong PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan Formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. u. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing – masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) Tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. 3. Analisis

Penerapan

Penghitungan,

Pemotongan,

Penyetoran

dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara PT. Hikerta Pratama dengan Peraturan Perpajakan. Penghitungan PPh yang terutang selama setahun, diambil dari SPT Tahunan Formulir 1721-A, Bukti Pemotong PPh yang penghitungannya secara lengkap dan terinci disajikan dalam bentuk tabel yang terdapat dalam lampiran 3 dan 4 ( menurut penghitungan PT. Hikerta Pratama ) sedangkan lampiran 5 dan 6 adalah penghitungan PPh menurut penulis dengan mengacu

60

pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KEP-31/PJ/2009. Dibawah ini akan diambil beberapa contoh penghitungan yang diterapkan oleh PT. Hikerta Pratama. a. Penghitungan Pegawai Tetap yang Penghasilan Neto-nya melebihi PTKP Hendro Kusbianto karyawan tetap dengan status K/3 bekerja di PT. Hikerta dengan memperoleh Penghasilan Gaji setahun Rp 48.000.000, Lembur Rp 143.000, Tunjangan transport Rp 3.120.000, Tunjangan makan Rp 3.120.000, Tunjangan jabatan Rp 6.000.000, dan Tunjangan kehadiran 10% dari Gaji Pokok. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :  Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Hikerta Penghasilan Bruto setahun Pengurangan : Biaya Jabatan (5% x Rp 65.040.000,) = Penghasilan neto setahun PTKP (K/3) PKP setahun PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 40.668.000, = Rp 2.033.400,

Rp 65.040.000

Rp 3.252.000, Rp 61.788.000, Rp 21.120.000, Rp 40.668.000,

 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis dengan mengacu pada Undang -undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Penghasilan Bruto setahun Pengurangan : Biaya Jabatan (5% x Rp 65.183.000,) =

Rp 65.183.000,

Rp 3.259.150, 61

Penghasilan neto setahun PTKP (K/3) PKP setahun PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 40.803.850, = Rp 2.040.192,

Rp 61.923.850, Rp 21.120.000, Rp 40.803.850,

Dari penghitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan Penghitungan menurut Penulis, yaitu sebesar Rp 2.033.400, dan Rp 2.040.192, selisihnya sebesar Rp 6.792, merupakan kurang bayar bagi PT. Hikerta Pratama. Hal tersebut disebabkan karena Perusahaan tidak memasukan uang lembur sebesar Rp 143.000, b. Penghitungan Pegawai Tetap yang Bekerja Mulai Awal Tahun Hingga Akhir Tahun. Firman ardiansyah karyawan tetap dengan status K/3 bekerja di PT. Hikerta dengan memperoleh Gaji setahun Rp 30.000.000, Lembur Rp 117.000, dan Tunjangan transport Rp 3.120.000, Tunjangan makan Rp 3.120.000, Tunjangan jabatan Rp 6.000.000, serta Tunjangan kehadiran 10% dari gaji pokok. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah : 

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Hikerta

Penghasilan Bruto setahun Pengurangan : Biaya Jabatan (5% x Rp 45.240.000,) = Penghasilan Neto setahun PTKP (K/3) PKP setahun PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 21.858.000, = Rp 1.092.900,

Rp 45.240.000,

Rp Rp Rp Rp

2.262.000, 42.978.000, 21.120.000, 21.858.000,

62

 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Penghasilan bruto setahun Pengurangan : Biaya Jabatan (5% x Rp 45.357.000,) = Penghasilan Neto setahun PTKP (K/3) PKP setahun PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 21.969.150, = Rp 1.098.457,

Rp 45.357.000,

Rp Rp Rp Rp

2.267.850, 43.089.150, 21.120.000, 21.969.150,

Dari penghitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan Penghitungan menurut Penulis, yaitu sebesar Rp 1.092.900, dan Rp 1.098.457, selisihnya sebesar Rp 5.557, merupakan kurang bayar bagi PT. Hikerta Pratama. Hal tersebut disebabkan karena Perusahaan tidak memasukan uang lembur sebesar Rp 117.000, c. Penghitungan Pegawai Tetap yang Bekerja Mulai Awal Tahun dan Berhenti Pada Pertengahan Tahun. Edward Halim karyawan tetap dengan status k/1 berhenti bekerja pada PT. Hikerta bulan Agustus dengan masa kerja 8 bulan. Edward memperoleh Gaji setahun Rp 19.200.000, Lembur Rp 130.000, dan Tunjangan transport Rp 3.120.000, Tunjangan makan Rp. 3.120.000, Tunjangan Jabatan Rp 3.000.000, serta Tunjangan kehadiran 10% dari Gaji pokok, besarnya pajak yang harus dibayar adalah :

63



Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Hikerta Penghasilan bruto setahun Pengurangan Biaya Jabatan (5% x Rp 30.360.000,)= Penghasilan neto setahun PTKP (K/1) PKP setahun PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 10.362.000, = Rp 518.100,



Rp 30.360.000,

Rp 1.518.000, Rp 28.842.000, Rp 18.480.000, Rp 10.362.000,

Penghitungan PPh Pasal 21 menurutPenulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Penghasilan bruto setahun Pengurangan Biaya Jabatan (5% x Rp 30.490.000,) = Penghasilan neto setahun PTKP (K/1) PKP setahun PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 10.485.500, = Rp 524.275,

Rp 30.490.000,

Rp 1.524.500, Rp 28.965.500, Rp 18.480.000, Rp 10.485.500,

Dari penghitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan Penghitungan menurut Penulis, yaitu sebesar Rp 518.100, dan Rp 524.275, selisihnya sebesar Rp 6.175, merupakan kurang bayar bagi PT. Hikerta Pratama. Hal tersebut disebabkan karena Perusahaan tidak memasukan uang lembur sebesar Rp 130.000, d. Penghitungan Upah Harian yang diterima Tenaga Harian Lepas Dibayarkan Secara Bulanan.

64

Aan Kurniawan bekerja pada PT. Hikerta dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan dalam bulan Mei 2009. Aan dengan status Tk/0 hanya bekerja 26 hari kerja dengan upah harian Rp 60.000, besarnya pajak yang harus dibayar adalah : 

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Hikerta

Upah Maret 2009 ( 26 x Rp 60.000,) Tunjangan makan (26 x Rp 5.000,) Penghasilan bruto sebulan Penghasilan neto setahun (12 x Rp 1.690.000,) = PTKP (Tk/0) PKP setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 4.440.000, = Rp 222.000, PPh pasal 21 sebulan Rp 240.000, : 12 = Rp 18.500,

Rp 1.560.000, Rp 130.000, Rp 1.690.000, Rp 20.280.000, Rp 15.480.000, Rp 4.440.000,

 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Upah Maret 2009 ( 26 x Rp 60.000,) Tunjangan makan (26 x Rp 5.000,) Penghasilan bruto sebuln Penghasilan neto setahun (12 x Rp 1.690.000,) = PTKP (Tk/0) PKP setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x Rp 4.440.000, = Rp 222.000, PPh pasal 21 sebulan Rp 240.000 : 12 = Rp 18.500,

Rp 1.560.000, Rp 130.000, Rp 1.690.000, Rp 20.280.000, Rp 15.480.000, Rp 4.440.000,

65

Bila dilihat perbedaan penghitungan satu persatu, maka jumlah perbedaannya tidak teralu besar. Tetapi bila diakumulasikan dari data yang ada, maka perbedaannya menjadi besar untuk perusahaan tersebut. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan

karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah

penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009. Untuk prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Tenaga Kerja Harian lepas telah sesuai antara PT. Hikerta Pratama dengan Penulis, mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009. Untuk penghitungan lengkapnya dapat dilihat dilampiran 3 dan 4 ( menurut PT. Hikerta Pratama) dan lampiran 5 dan 6 ( menurut Penulis ). 4. Analisa Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Hikerta Pratama melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang. a. Berdasarkan SPT Tahunan dan SSP

66

Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan aturan perpajakan maka penulis mengambil data dari laporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahunan berserta SSP-nya untuk Tahun 2009. b. Berdasarkan SPT Tahunan dan SSP Untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat – lambatnya untuk penyampaian SPT Tahunan, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir pajak tahun pajak. Berarti untuk penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2009, paling lambat bulan Maret Tahun 2010. Untuk menggambarkan apakah PT. Hikerta Pratama telah melakukan pembayaran / penyetoran pajaknya yang terutang untuk tahun 2009 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat, berikut penulis sajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut : Table 4.2 Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2009

Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak 23-03-2010

Tanggal Penyampaian SPT 23-03-2010

Sumber: Internal Perusahaan

67

Dari tabel diatas terlihat bahwa PT. Hikerta Pratama telah melakukan pembayaran atau penyetoran atas pajak yang terutang berserta penyampaian SPT untuk Tahun 2009 yang akan dijelaskan sebagai berikut: Untuk Tahun 2009 pembayaran atau penyetoran atas pajak yang terutang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Begitu pula halnya dengan penyampaian SPT Tahun 2009 telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan

pembahasan

dan

analisis

mengenai

penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak

penerapan Penghasilan

Pasal 21 di PT. Hikerta Pratama, maka pada bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan

karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah

penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009. Hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto, karena

menurut

perusahaan

yang

dimasukan sebagai penambah

penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama ( dalam hal ini setiap bulan ), juga dalam jumlah yang sama ( dalam hal ini gaji pokok dan uang kehadiran ).

69

Seharusnya yang benar menurut Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan – pertimbangan tersendiri yang dilakukan oleh inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dengan Penulis. 2. Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara bulanan telah sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009. 3. PT. Hikerta Pratama melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Tahun 2009 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. 4. Dari data – data Penghitungan mengenai penerapan Jumlah PTKP, Biaya jabatan dan Tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh PT.

70

Hikerta Pratama Kepada Karyawannya telah sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. B. Saran Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan adapun saran – saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut : 1. PT. Hikerta Pratama untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Mentri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak. 2. PT. Hikerta Pratama khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya. 3. Bagi para pembaca dapat jadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan,

71

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono, Muhammad Fachri H,Edisi Sembilan, “Perpajakan” UPP STIM YKPN, Jakarta, 2009. Anastasia Diana Lilis Setiawati, “Perpajakan Indonesia”, CV.Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Didik Budi Waluyo, “Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26”, PT.Gramedia, Jakarta, 2009. Gunadi, “Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”. Salemba Empat, Jakarta, 2010. Mardiasmo, “Perpajakan”. Edisi 9, Andi Yogyakarta, 2009. Purno

Murtopo,“Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan”, Mitra Wacana Media, Jakarta 2002.

Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Setu Setyawan, “Perpajakan Indonesia”, Umum Press, Jakarta, 2009. Siti Kurnia Rahayu,”Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal”, Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta, 2010 Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

72

Peraturan Mentri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Waluyo, “Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2009 Waluyo, “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2010. www.Pajak.go.id www.Depkeu.go.id http/www.pajakpribadi.com. http/www.infopajak.com/pereturan.htm. http/www.pajak.net/info/pph21.htm. http/id.wikipedia.org/wiki/pajak_Penghasilan.

73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi Nama : Jenis Kelamin : Tempat Tanggal Lahir : Agama : Orang Tua: 1. Ayah : 2. Ibu : Anak ke dari : Alamat :

Telepon e-mail

Ahamad Najiyullah Laki-laki Tangerang, 21 November 1987 Islam H. Yahya Hj. Aisyah 5 dari 8 bersaudara Jl. Gatot Subroto Km.7 Rt.05 / 02 Jatake Jatiuwung Tangerang

: (021) 5907917 / 08568242828 : [email protected] [email protected]

Pendidikan Formal 1994 – 2000 2000 – 2003 2003 – 2006 2006 – 2010

: : : :

SDN Asmaul Husna Tigaraksa Tsanawiyah Tarbiyatul Mubtadi’in Tigaraksa Aliyah Miftahul Huda Tigaraksa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Akuntansi

Pengalaman Organisasi 2002 – 2003 2007 – 2008 2007 – 2008 2007 - 2008 2008 – 2009

: Ketua Orah raga Osis Tarbiyatul Mubtadi’in : Panitia PROPESA BEM Jurusan Akuntansi : Panitia Mapaba PMII : Bagian Humas PMII : Anggota Divisi Olahraga BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis

v

Lampiran 1 PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN GAJI KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan)

No

Nama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Didi Daus Sidik Amel Adelia Hendro Madsani Herdy Mami Arifin Rohman Windy Lukas Katto Faisal Cecep Iwan Aif Rifki Zaesudi Dede Basuki Tatang 76

Status K/2 Tk/0 K/0 K/0 K/1 K/3 K/2 K/1 K/0 K/0 K/1 K/0 K/2 K/2 K/2 K/2 K/2 K/0 K/0 K/1 K/1 K/1 K/1

Gaji Sebulan 2.666.666 4.500.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 4.000.000 5.000.000 2.750.000 1.500.000 1.208.333 2.157.500 1.750.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 2.500.000 1.833.333 3.000.000 1.166.666 1.666.666 2.083.333 1.583.333

Gaji Setahun 31.999.992 54.000.000 30.000.000 24.000.000 18.000.000 48.000.000 60.000.000 33.000.000 18.000.000 14.499.996 25.890.000 21.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 30.000.000 21.999.996 36.000.000 13.999.992 19.999.992 24.999.996 18.999.996

Lembur 195.000 195.000 182.000 130.000 123.500 143.000 149.500 97.500 97.500 97.500 97.500 110.500 130.000 156.000 143.000 136.500 123.500 123.500 97.500 117.000 104.000 156.000 162.500

Tunjangan Hadir 3.200.000 5.400.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 4.800.000 6.000.000 3.300.000 1.800.000 1.450.000 2.589.000 2.100.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000 3.000.000 2.200.000 3.600.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000 1.900.000

Tunjangan Makan 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

Tunjangan Transport 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

Tunjangan Jabatan 2.400.000 3.600.000 3.000.000 4.800.000 1.800.000 6.000.000 4.200.000 2.400.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 4.800.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 3.600.000 3.000.000 3.000.000 1.800.000 1.800.000

Total Penghasilan 44.034.992 69.435.000 42.422.000 37.570.000 27.963.500 65.183.000 76.589.500 45.037.500 27.937.500 24.087.496 37.216.500 31.850.500 44.170.000 24.696.000 25.283.000 28.576.500 42.363.500 34.163.496 49.537.500 24.756.992 31.343.992 35.695.996 29.102.496

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN GAJI KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan) No 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama Doni Slamet Jeki w Aji Firman Umam Sandi Fery Toto m Sunarja Sodik Deden Iman Karma Rival Yanto Iwan Ricky Wawan Dian Rina Titin 77

Status K/0 K/3 K/0 K/2 K/3 K/2 K/0 K/2 K/0 K/0 K/0 K/0 K/1 K/2 K/0 K/0 K/3 K/2 K/1 K/1 K/3 K/3

Gaji Sebulan 4.000.000 3.600.000 2.800.000 1.297.083 2.500.000 1.719.323 903.236 1.586.599 1.426.528 2.083.333 1.470.833 1.130.133 1.719.323 903.236 1.839.402 1.111.041 2.463.333 1.881.666 1.472.203 1.323.333 1.329.166 2.600.000

Gaji Setahun 48.000.000 43.200.000 33.600.000 15.564.996 30.000.000 20.631.876 10.838.832 19.039.188 17.118.336 24.999.996 17.649.996 13.561.596 20.631.876 10.838.832 22.072.824 13.332.492 29.559.996 22.579.992 17.666.436 15.879.996 15.949.992 31.200.000

Lembur 169.000 149.500 130.000 117.000 117.000 97.500 97.500 123.500 130.000 104.000 117.000 130.000 130.000 130.000 130.000 97.500 104.000 136.500 143.000 162.500 182.000 162.500

Tunjangan Hadir 4.800.000 4.320.000 3.360.000 1.556.500 3.000.000 1.346.100 1.945.690 2.063.188 1.083.883 1.903.918 1.711.834 2.500.000 1.765.000 1.356.160 2.207.282 1.333.250 2.956.000 2.258.000 1.766.644 1.588.000 1.595.000 3.120.000

Tunjangan Makan 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

Tunjangan Transport 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

Tunjangan Jabatan 4.800.000 4.800.000 3.600.000 1.800.000 6.000.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 1.800.000 3.600.000

Total Penghasilan 64.009.000 58.709.500 46.930.000 25.278.496 45.357.000 30.115.476 21.522.022 29.865.876 26.372.219 35.647.914 28.118.830 24.831.596 31.166.876 20.364.992 33.050.106 22.803.242 41.259.996 34.214.492 28.216.080 25.670.496 25.766.992 44.322.500

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN GAJI KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan)

No

Nama

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Yayah Yuli Edward Leni Ayu Nani Mimi Fery Suhendi Rian Oman Saiful Bakrie Soleh Pendi Maman Rizki Budi Deni.k Devi Iman

78

Status K/1 K/2 K/1 K/2 K/3 K/2 K/1 K/1 K/3 K/3 K/3 K/1 K/1 K/3 K/2 K/1 K/1 K/1 K/2 K/0 K/0

Gaji Sebulan 2.916.666 1.519.973 1.600.000 1.908.906 1.291.462 1.666.666 1.496.711 2.916.666 2.483.333 2.000.000 1.250.000 1.878.408 1.575.000 2.500.000 2.671.666 1.398.333 1.124.166 2.583.333 1.945.491 1.706.462 1.583.333

Gaji Setahun 34.999.992 18.239.676 19.200.000 22.906.872 15.497.544 19.999.992 17.960.532 34.999.992 29.799.996 24.000.000 15.000.000 22.540.896 18.900.000 30.000.000 32.059.992 16.779.996 13.489.992 30.999.996 23.345.892 20.477.544 18.999.996

Lembur 136.500 130.000 130.000 123.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 130.000 110.500 156.000 162.500 149.500 136.500 136.500 104.000 143.000 143.000 156.000 97.500

Tunjangan Hadir 3.500.000 1.823.968 1.920.000 2.290.688 1.549.754 2.000.000 1.796.054 3.500.000 2.980.000 2.400.000 1.500.000 2.254.090 1.890.000 3.000.000 3.206.000 1.678.000 1.349.020 3.100.000 2.334.589 2.047.755 1.900.000

Tunjangan Makan 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

Tunjangan Transport 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

Tunjangan Jabatan 3.600.000 2.400.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000 3.000.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 2.400.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000 2.400.000 1.800.000

Total Penghasilan 48.476.492 28.833.644 30.490.000 33.961.060 25.184.798 31.337.492 28.494.086 48.437.492 42.717.496 35.770.000 24.650.500 33.590.986 29.592.500 42.389.500 45.242.492 27.234.496 22.983.012 43.482.996 34.463.481 31.321.299 29.037.496

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN GAJI KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan)

No 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

79

Nama Zami Lukman Ade Pandi Danu Jaelani Maya Usman Lucki Salim Asep Aris Azis Parto

Status K/3 K/1 K/2 K/3 K/1 K/1 K/2 K/0 Tk/0 K/1 K/1 Tk/0 K/0 Tk/0

Gaji Sebulan 2.352.162 575.590 1.861.180 2.500.000 1.250.000 1.066.391 1.142.058 1.000.000 1.250.000 1.250.000 948.750 1.300.000 1.100.000 950.000

Gaji Setahun 28.225.944 6.907.080 22.334.160 30.000.000 15.000.000 12.796.692 13.704.696 12.000.000 15.000.000 15.000.000 11.385.000 15.600.000 13.200.000 11.400.000

Lembur 97.500 97.500 175.500 188.500 175.500 136.500 97.500 97.500 117.000 130.000 149.500 136.500 156.000 97.500

Tunjangan Hadir

Tunjangan Makan

Tunjangan Transport

Tunjangan Jabatan

Total Penghasilan

2.822.594 1.690.708 2.233.416 3.000.000 1.500.000 1.279.670 1.370.470 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.138.500 1.560.000 1.320.000 1.140.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

2.400.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 2.400.000

39.786.038 16.735.288 33.383.076 42.428.500 24.715.500 22.252.862 23.212.666 21.337.500 24.657.000 25.270.000 20.713.000 26.536.500 23.916.000 21.277.500

Lampiran 2

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan )

1

Bintang

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

Total Penghasilan Setahun 20,280,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kamelia Cika Yuyun Eli Indah Indar Padilah Tuti.t Erna Putra Fitri Hesti Lisna

K/1 K/2 K/1 K/1 K/1 TK/0 K/2 K/0 Tk/0 K/1 K/2 K/2 K/0

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000

No

80

Nama

Status

Upah Sebulan

Upah Setahun

Tunjangan Makan

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan ) No 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

81

Nama Linda Weny Zahro Fuji Lala Egi.m Himelda Taufan Enda Hakim Reza Aan k imam

Status

Upah Sebulan

K/0 K/0 K/1 K/1 K/1 K/2 TK/0 TK/0 K/2 K/1 K/2 TK/0 K/2

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

Upah Setahun 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000

Tunjangan Makan 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

Total Penghasilan Setahun 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000

Lampiran 3 PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN PPh KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan ) No

Nama

Status

Gaji

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Bruto

Biaya

Neto

Setahun

Hadir

Makan

Transport

Jabatan

Setahun

Jabatan

Setahun

PTKP

PKP

PPh 21 Setahun

1

Didi

K/2

32,000,000

3,200,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

43,840,000

2,192,000

41,648,000

19,800,000

21,848,000

1,092,400

2

Daus

Tk/0

54,000,000

5,400,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

69,240,000

3,462,000

65,778,000

15,840,000

49,938,000

2,496,900

3

Sidik

K/0

30,000,000

3,000,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

42,240,000

2,112,000

40,128,000

17,160,000

22,968,000

1,148,400

4

Amel

K/0

24,000,000

2,400,000

3,120,000

3,120,000

4,800,000

37,440,000

1,872,000

35,568,000

17,160,000

18,408,000

920,400

5 6

Adelia Hendro

K/1 K/3

18,000,000 48,000,000

1,800,000 4,800,000

3,120,000 3,120,000

3,120,000 3,120,000

1,800,000 6,000,000

27,840,000 65,040,000

1,392,000 3,252,000

26,448,000 61,788,000

18,480,000 21,120,000

7,968,000 40,668,000

398,400 2,033,400

7

Madsani

K/2

50,000,000

6,000,000

3,120,000

3,120,000

4,200,000

66,440,000

3,322,000

63,118,000

19,800,000

43,318,000

2,165,900

8

Herdy

K/1

33,000,000

3,300,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

44,940,000

2,247,000

42,693,000

18,480,000

24,213,000

1,210,650

9

Mami

K/0

18,000,000

1,800,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

27,840,000

1,392,000

26,448,000

17,160,000

9,288,000

464,400

10

Arifin

K/0

14,500,000

1,450,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

23,990,000

1,199,500

22,790,500

17,160,000

5,630,500

281,525

11

Rohman

K/1

25,890,000

2,589,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

37,119,000

1,855,950

35,263,050

18,480,000

16,783,050

839,153

12

Windy

K/0

21,000,000

2,100,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

31,740,000

1,587,000

30,153,000

17,160,000

12,993,000

649,650

13

Lukas

K/2

30,000,000

3,000,000

3,120,000

3,120,000

4,800,000

44,040,000

2,202,000

41,838,000

19,800,000

22,038,000

1,101,900

14

Katto

K/2

15,000,000

1,500,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

24,540,000

1,227,000

23,313,000

19,800,000

3,513,000

175,650

15

Faisal

K/2

15,000,000

1,500,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

25,140,000

1,257,000

23,883,000

19,800,000

4,083,000

204,150

16

Cecep

K/2

18,000,000

1,800,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

28,440,000

1,422,000

27,018,000

19,800,000

7,218,000

360,900

17

Iwan

K/2

30,000,000

3,000,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

42,240,000

2,112,000

40,128,000

18,480,000

21,648,000

1,082,400

18

Aif

K/0

22,000,000

2,200,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

34,040,000

1,702,000

32,338,000

17,160,000

15,178,000

758,900

19

Rifki

K/0

36,000,000

3,600,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

49,440,000

2,472,000

46,968,000

17,160,000

29,808,000

1,490,400

20

Zaesudi

K/1

14,000,000

1,400,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

24,640,000

1,232,000

23,408,000

18,480,000

4,928,000

246,400

82

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN PPh KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan ) No

Nama

Status

Gaji

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Bruto

Biaya

Neto

Setahun

Hadir

Makan

Transport

Jabatan

Setahun

Jabatan

Setahun

PTKP

PKP

PPh 21 Setahun

21

Dede

K/1

20,000,000

2,000,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

31,240,000

1,562,000

29,678,000

18,480,000

11,198,000

559,900

22

Basuki

K/1

25,000,000

2,500,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

35,540,000

1,777,000

33,763,000

18,480,000

15,283,000

764,150

23

Tatang

K/1

19,000,000

1,900,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

28,940,000

1,447,000

27,493,000

18,480,000

9,013,000

450,650

24

Doni

K/0

48,000,000

4,800,000

3,120,000

3,120,000

4,800,000

63,840,000

3,192,000

60,648,000

17,160,000

43,488,000

2,174,400

25

Slamet

K/3

43,200,000

4,320,000

3,120,000

3,120,000

4,800,000

58,560,000

2,928,000

55,632,000

21,120,000

34,512,000

1,725,600

26

Jeki w

K/0

33,600,000

3,360,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

46,800,000

2,340,000

44,460,000

17,160,000

27,300,000

1,365,000

27

Aji

K/2

15,565,000

1,556,500

3,120,000

3,120,000

1,800,000

25,161,500

1,258,075

23,903,425

19,800,000

4,103,425

205,171

28

Firman

K/3

30,000,000

3,000,000

3,120,000

3,120,000

6,000,000

45,240,000

2,262,000

42,978,000

21,120,000

21,858,000

1,092,900

29

Umam

K/2

13,461,000

1,346,100

3,120,000

3,120,000

1,800,000

22,847,100

1,142,355

21,704,745

19,800,000

1,904,745

95,237

30

Sandi

K/0

19,456,902

1,945,690

3,120,000

3,120,000

2,400,000

30,042,592

1,502,130

28,540,462

17,160,000

11,380,462

569,023

31

Fery

K/2

20,631,880

2,063,188

3,120,000

3,120,000

2,400,000

31,335,068

1,566,753

29,768,315

19,800,000

9,968,315

498,416

32

Toto m

K/0

10,838,839

1,083,883

3,120,000

3,120,000

1,800,000

19,962,722

998,136

18,964,586

17,160,000

1,804,586

90,229

33

Sunarja

K/0

19,039,189

1,903,918

3,120,000

3,120,000

2,400,000

29,583,107

1,479,155

28,103,952

17,160,000

10,943,952

547,198

34

Sodik

K/0

17,118,343

1,711,834

3,120,000

3,120,000

2,400,000

27,470,177

1,373,509

26,096,668

17,160,000

8,936,668

446,833

35

Deden

K/0

25,000,000

2,500,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

36,140,000

1,807,000

34,333,000

17,160,000

17,173,000

858,650

36

Iman

K/1

17,650,000

1,765,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

28,055,000

1,402,750

26,652,250

18,480,000

8,172,250

408,613

37

Karma

K/2

13,561,603

1,356,160

3,120,000

3,120,000

1,800,000

22,957,763

1,147,888

21,809,875

19,800,000

2,009,875

100,494

38

Rival

K/0

22,072,827

2,207,282

3,120,000

3,120,000

2,400,000

32,920,109

1,646,005

31,274,104

17,160,000

14,114,104

705,705

39

Yanto

K/0

13,332,500

1,333,250

3,120,000

3,120,000

1,800,000

22,705,750

1,135,288

21,570,463

17,160,000

4,410,463

220,523

83

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN PPh KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan )

No 40

Nama Iwan

Status K/3

Gaji

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Bruto

Biaya

Neto

Setahun

Hadir

Makan

Transport

Jabatan

Setahun

Jabatan

Setahun

2,956,000

3,120,000

2,400,000

41,156,000

2,057,800

39,098,200

21,120,000

17,978,200

898,910

1,703,900

32,374,100

19,800,000

12,574,100

628,705

29,560,000

3,120,000

PTKP

PKP

PPh 21 Setahun

41

Ricky

K/2

22,580,000

2,258,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

34,078,000

42

Wawan

K/1

17,666,440

1,766,644

3,120,000

3,120,000

2,400,000

28,073,084

1,403,654

26,669,430

18,480,000

8,189,430

409,471

43

Dian

K/1

15,880,000

1,588,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

25,508,000

1,275,400

24,232,600

18,480,000

5,752,600

287,630

44

Rina

K/3

15,950,000

1,595,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

25,585,000

1,279,250

24,305,750

21,120,000

3,185,750

159,288

45

Titin

K/3

31,200,000

3,120,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

44,160,000

2,208,000

41,952,000

21,120,000

20,832,000

1,041,600

46

Yayah

K/1

35,000,000

3,500,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

48,340,000

2,417,000

45,923,000

18,480,000

27,443,000

1,372,150

47

Yuli

K/2

18,239,682

1,823,968

3,120,000

3,120,000

2,400,000

28,703,650

1,435,183

27,268,468

19,800,000

7,468,468

373,423

48

Edward

K/1

19,200,000

1,920,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

30,360,000

1,518,000

28,842,000

18,480,000

10,362,000

518,100

49

Leni

K/2

22,906,881

2,290,688

3,120,000

3,120,000

2,400,000

33,837,569

1,691,878

32,145,691

19,800,000

12,345,691

617,285

50

Ayu

K/3

15,497,545

1,549,754

3,120,000

3,120,000

1,800,000

25,087,299

1,254,365

23,832,934

21,120,000

2,712,934

135,647

51

Nani

K/2

20,000,000

2,000,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

31,240,000

1,562,000

29,678,000

19,800,000

9,878,000

493,900

52

Mimi

K/1

17,960,540

1,796,054

3,120,000

3,120,000

2,400,000

28,396,594

1,419,830

26,976,764

18,480,000

8,496,764

424,838

53

Fery

K/1

35,000,000

3,500,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

48,340,000

2,417,000

45,923,000

18,480,000

27,443,000

1,372,150

54

Suhendi

K/3

29,800,000

2,980,000

3,120,000

3,120,000

3,600,000

42,620,000

2,131,000

40,489,000

21,120,000

19,369,000

968,450

55

Rian

K/3

24,000,000

2,400,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

35,640,000

1,782,000

33,858,000

21,120,000

12,738,000

636,900

56

Oman

K/3

15,000,000

1,500,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

24,540,000

1,227,000

23,313,000

21,120,000

2,193,000

109,650

57

Saiful

K/1

22,540,900

2,254,090

3,120,000

3,120,000

2,400,000

33,434,990

1,671,750

31,763,241

18,480,000

13,283,241

664,162

84

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN PPh KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan ) Tunjangan Hadir

Tunjangan Makan

Tunjangan Transport

Tunjangan Jabatan

18,900,000

1,890,000

3,120,000

3,120,000

30,000,000

3,000,000

3,120,000

3,120,000

K/2

32,060,000

3,206,000

3,120,000

K/1

16,780,000

1,678,000

3,120,000

Rizki

K/1

13,490,200

1,349,020

63

Budi

K/1

31,000,000

64

Deni.k

K/2

23,345,895

65

Devi

K/0

66

Iman

67

Zami

68

No

Nama

Status

Gaji

58 59

Bakrie

K/1

Soleh

K/3

60

Pendi

61

Maman

62

Bruto

Biaya

Neto

PTKP

2,400,000

29,430,000

1,471,500

27,958,500

18,480,000

9,478,500

473,925

3,000,000

42,240,000

2,112,000

40,128,000

21,120,000

19,008,000

950,400

3,120,000

3,600,000

45,106,000

2,255,300

42,850,700

19,800,000

23,050,700

1,152,535

3,120,000

2,400,000

27,098,000

1,354,900

25,743,100

18,480,000

7,263,100

363,155

3,120,000

3,120,000

1,800,000

22,879,220

1,143,961

21,735,259

18,480,000

3,255,259

162,763

3,100,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

43,340,000

2,167,000

41,173,000

18,480,000

22,693,000

1,134,650

2,334,589

3,120,000

3,120,000

2,400,000

34,320,484

1,716,024

32,604,460

19,800,000

12,804,460

640,223

20,477,551

2,047,755

3,120,000

3,120,000

2,400,000

31,165,306

1,558,265

29,607,041

17,160,000

12,447,041

622,352

K/0

19,000,000

1,900,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

28,940,000

1,447,000

27,493,000

17,160,000

10,333,000

516,650

K/3

28,225,945

2,822,594

3,120,000

3,120,000

2,400,000

39,688,539

1,984,427

37,704,112

21,120,000

16,584,112

829,206

Lukman

K/1

16,907,089

1,690,708

3,120,000

3,120,000

1,800,000

26,637,797

1,331,890

25,305,907

18,480,000

6,825,907

341,295

69 70

Ade Pandi

K/2 K/3

22,334,166 30,000,000

2,233,416 3,000,000

3,120,000 3,120,000

3,120,000 3,120,000

2,400,000 3,000,000

33,207,582 42,240,000

1,660,379 2,112,000

31,547,203 40,128,000

19,800,000 21,120,000

11,747,203 19,008,000

587,360 950,400

71

Danu

K/1

15,000,000

1,500,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

24,540,000

1,227,000

23,313,000

17,160,000

6,153,000

307,650

72

Jaelani

K/1

12,796,700

1,279,670

3,120,000

3,120,000

1,800,000

22,116,370

1,105,819

21,010,552

18,480,000

2,530,552

126,528

73

Maya

K/2

13,704,705

1,370,470

3,120,000

3,120,000

1,800,000

23,115,175

1,155,759

21,959,416

19,800,000

2,159,416

107,971

74

Usman

K/0

12,000,000

1,200,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

21,240,000

1,062,000

20,178,000

17,160,000

3,018,000

150,900

75

Lucki

Tk/0

15,000,000

1,500,000

3,120,000

3,120,000

1,800,000

24,540,000

1,227,000

23,313,000

15,840,000

7,473,000

373,650

76

Salim

K/1

15,000,000

1,500,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

25,140,000

1,257,000

23,883,000

18,480,000

5,403,000

270,150

77

Asep

K/1

11,385,000

1,138,500

3,120,000

3,120,000

1,800,000

20,563,500

1,028,175

19,535,325

18,480,000

1,055,325

52,766

78

Aris

Tk/0

15,600,000

1,560,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

26,400,000

1,320,000

25,080,000

15,840,000

9,240,000

462,000

79

Azis

K/0

13,200,000

1,320,000

3,120,000

3,120,000

3,000,000

23,760,000

1,188,000

22,572,000

17,160,000

5,412,000

270,600

80

Parto

Tk/0

11,400,000

1,140,000

3,120,000

3,120,000

2,400,000

21,180,000

1,059,000

20,121,000

15,840,000

4,281,000

214,050

85

PKP

PPh 21

86

Lampiran 4

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan ) No

Nama

Status

Upah

Upah

Tunjangan

Neto

Sebulan

Setahun

Makan

Setahun

PTKP

PKP

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21

Setahun

Sebulan

1

Bintang

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

17,160,000

3,120,000

156,000

13,000

2

Kamelia

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

3

Cika

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

4

Yuyun

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

5

Eli

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

6

Indah

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

7

Indar

TK/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

15,840,000

4,440,000

222,000

18,500

8

Padilah

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

9

Tuti.t

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

17,160,000

3,120,000

156,000

13,000

10

Erna

Tk/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

15,840,000

4,440,000

222,000

18,500

11

Putra

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

12

Fitri

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

13

Hesti

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

14

Lisna

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

17,160,000

3,120,000

156,000

13,000

86

PT. HIKERTA PRATAMA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan Penghitungan Perusahaan ) No

Nama

Status

Upah

Upah

Tunjangan

Neto

Sebulan

Setahun

Makan

Setahun

PTKP

PKP

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21

Setahun

Sebulan

15

Linda

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

17,160,000

3,120,000

156,000

13,000

16

Weny

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

17,160,000

3,120,000

156,000

13,000

17

Zahro

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

18

Fuji

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

19

Lala

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

18,480,000

1,800,000

90,000

7,500

20

Karmila

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

21

Egi.m

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

22

Himelda

TK/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

15,840,000

4,440,000

222,000

18,500

23

Taufan

TK/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

15,840,000

4,440,000

222,000

18,500

24

Enda

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

25

Hakim

K/1

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

15,840,000

4,440,000

222,000

18,500

26

Reza

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

27

Aan k

TK/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

15,840,000

4,440,000

222,000

18,500

28

Imam

K/2

1,560,000

18,720,000

1,560,000

20,280,000

19,800,000

480,000

24,000

2,000

87

Lampiran 5 PENULIS PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 ) No

Nama

Status

1

Didi

K/2

2

Daus

Tk/0

3

Sidik

K/0

4

Amel

K/0

5

Adelia

K/1

6

Hendro

K/3

7

Madsani

K/2

8

Herdy

K/1

9

Mami

K/0

10

Arifin

K/0

11

Rohman

K/1

12

Windy

K/0

13

Lukas

K/2

14

Katto

K/2

15

Faisal

K/2

16

Cecep

K/2

17

Iwan

K/2

18

Aif

K/0

19 20

Rifki Zaesudi

K/0 K/1

88

Gaji Setahun

32.000.000 54.000.000 30.000.000 24.000.000 18.000.000 48.000.000 50.000.000 33.000.000 18.000.000 14.500.000 25.890.000 21.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 30.000.000 22.000.000 36.000.000 14.000.000

Lembur

195.000 195.000 182.000 130.000 123.500 143.000 149.500 97.500 97.500 97.500 97.500 110.500 130.000 156.000 143.000 136.500 123.500 123.500 97.500 117.000

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Bruto

Biaya

Neto

Hadir

Makan

Transport

Jabatan

Setahun

Jabatan

Setahun

3.200.000 5.400.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 4.800.000 6.000.000 3.300.000 1.800.000 1.450.000 2.589.000 2.100.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000 3.000.000 2.200.000 3.600.000 1.400.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

2.400.000 3.600.000 3.000.000 4.800.000 1.800.000 6.000.000 4.200.000 2.400.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 4.800.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 3.600.000 3.000.000

44.035.000 69.435.000 42.422.000 37.570.000 27.963.500 65.183.000 66.589.500 45.037.500 27.937.500 24.087.500 37.216.500 31.850.500 44.170.000 24.696.000 25.283.000 28.576.500 42.363.500 34.163.500 49.537.500 24.757.000

2.201.750 3.471.750 2.121.100 1.878.500 1.398.175 3.259.150 3.329.475 2.251.875 1.396.875 1.204.375 1.860.825 1.592.525 2.208.500 1.234.800 1.264.150 1.428.825 2.118.175 1.708.175 2.476.875 1.237.850

41.833.250 65.963.250 40.300.900 35.691.500 26.565.325 61.923.850 63.260.025 42.785.625 26.540.625 22.883.125 35.355.675 30.257.975 41.961.500 23.461.200 24.018.850 27.147.675 40.245.325 32.455.325 47.060.625 23.519.150

PTKP

PKP

19.800.000 15.840.000 17.160.000 17.160.000 18.480.000 21.120.000 19.800.000 18.480.000 17.160.000 17.160.000 18.480.000 17.160.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 18.480.000 17.160.000 17.160.000 18.480.000

22.033.250 50.123.250 23.140.900 18.531.500 8.085.325 40.803.850 43.460.025 24.305.625 9.380.625 5.723.125 16.875.675 13.097.975 22.161.500 3.661.200 4.218.850 7.347.675 21.765.325 15.295.325 29.900.625 5.039.150

PPh 21 Setahun

1.101.663 2.506.163 1.157.045 926.575 404.266 2.040.192 2.173.001 1.215.281 469.031 286.156 843.784 654.899 1.108.075 183.060 210.943 367.384 1.088.266 764.766 1.495.031 251.958

PENULIS PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 ) No

Nama

Status

21

Dede

K/1

22

Basuki

K/1

23

Tatang

K/1

24

Doni

K/0

25

Slamet

K/3

26

Jeki w

K/0

27

Aji

K/2

28

Firman

K/3

29

Umam

K/2

30

Sandi

K/0

31

Fery

K/2

32

Toto m

K/0

33

Sunarja

K/0

34

Sodik

K/0

35

Deden

K/0

36

Iman

K/1

37

Karma

K/2

38

Rival

K/0

39

Yanto

K/0

40

Iwan

K/3

89

Gaji Setahun

20.000.000 25.000.000 19.000.000 48.000.000 43.200.000 33.600.000 15.565.000 30.000.000 13.461.000 19.456.902 20.631.880 10.838.839 19.039.189 17.118.343 25.000.000 17.650.000 13.561.603 22.072.827 13.332.500 29.560.000

Lembur

104.000 156.000 162.500 169.000 149.500 130.000 117.000 117.000 97.500 97.500 123.500 130.000 104.000 117.000 130.000 130.000 130.000 130.000 97.500 104.000

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Bruto

Biaya

Neto

Hadir

Makan

Transport

Jabatan

Setahun

Jabatan

Setahun

2.000.000 2.500.000 1.900.000 4.800.000 4.320.000 3.360.000 1.556.500 3.000.000 1.346.100 1.945.690 2.063.188 1.083.883 1.903.918 1.711.834 2.500.000 1.765.000 1.356.160 2.207.282 1.333.250 2.956.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.000.000 1.800.000 1.800.000 4.800.000 4.800.000 3.600.000 1.800.000 6.000.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000

31.344.000 35.696.000 29.102.500 64.009.000 58.709.500 46.930.000 25.278.500 45.357.000 22.944.600 30.140.092 31.458.568 20.092.722 29.687.107 27.587.177 36.270.000 28.185.000 23.087.763 33.050.109 22.803.250 41.260.000

1.567.200 1.784.800 1.455.125 3.200.450 2.935.475 2.346.500 1.263.925 2.267.850 1.147.230 1.507.005 1.572.928 1.004.636 1.484.355 1.379.359 1.813.500 1.409.250 1.154.388 1.652.505 1.140.163 2.063.000

29.776.800 33.911.200 27.647.375 60.808.550 55.774.025 44.583.500 24.014.575 43.089.150 21.797.370 28.633.087 29.885.640 19.088.086 28.202.752 26.207.818 34.456.500 26.775.750 21.933.375 31.397.604 21.663.088 39.197.000

PTKP

PKP

18.480.000 18.480.000 18.480.000 17.160.000 21.120.000 17.160.000 19.800.000 21.120.000 19.800.000 17.160.000 19.800.000 17.160.000 17.160.000 17.160.000 17.160.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 17.160.000 21.120.000

11.296.800 15.431.200 9.167.375 43.648.550 34.654.025 27.423.500 4.214.575 21.969.150 1.997.370 11.473.087 10.085.640 1.928.086 11.042.752 9.047.818 17.296.500 8.295.750 2.133.375 14.237.604 4.503.088 18.077.000

PPh 21 Setahun

564.840 771.560 458.369 2.182.428 1.732.701 1.371.175 210.729 1.098.458 99.869 573.654 504.282 96.404 552.138 452.391 864.825 414.788 106.669 711.880 225.154 903.850

PENULIS PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 ) No

Nama

Status

41

Ricky

K/2

42

Wawan

K/1

43

Dian

K/1

44

Rina

K/3

45

Titin

K/3

46

Yayah

K/1

47

Yuli

K/2

48

Edward

K/1

49

Leni

K/2

50

Ayu

K/3

51

Nani

K/2

52

Mimi

K/1

53

Fery

K/1

54

Suhendi

K/3

55

Rian

K/3

56

Oman

K/3

57

Saiful

K/1

58

Bakrie

K/1

59

Soleh

K/3

60

Pendi

K/2

90

Gaji Setahun

22.580.000 17.666.440 15.880.000 15.950.000 31.200.000 35.000.000 18.239.682 19.200.000 22.906.881 15.497.545 20.000.000 17.960.540 35.000.000 29.800.000 24.000.000 15.000.000 22.540.900 18.900.000 30.000.000 32.060.000

Lembur

136.500 143.000 162.500 182.000 162.500 136.500 130.000 130.000 123.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 130.000 110.500 156.000 162.500 149.500 136.500

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Tunjangan

Bruto

Biaya

Neto

Hadir

Makan

Transport

Jabatan

Setahun

Jabatan

Setahun

2.258.000 1.766.644 1.588.000 1.595.000 3.120.000 3.500.000 1.823.968 1.920.000 2.290.688 1.549.754 2.000.000 1.796.054 3.500.000 2.980.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.000.000 2.400.000 1.800.000 1.800.000 3.600.000 3.600.000 2.400.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000

34.214.500 28.216.084 25.670.500 25.767.000 44.322.500 48.476.500 28.833.650 30.490.000 33.961.069 25.184.799 31.337.500 28.494.094 48.437.500 42.717.500

1.710.725 1.410.804 1.283.525 1.288.350 2.216.125 2.423.825 1.441.683 1.524.500 1.698.053 1.259.240 1.566.875 1.424.705 2.421.875 2.135.875

2.400.000 1.500.000 2.254.090 1.890.000 3.000.000 3.206.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.000.000 1.800.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000

35.770.000 24.650.500 33.590.990 29.592.500 42.389.500 45.242.500

1.788.500 1.232.525 1.679.550 1.479.625 2.119.475 2.262.125

PPh 21

PTKP

PKP

32.503.775 26.805.280 24.386.975 24.478.650 42.106.375 46.052.675 27.391.968 28.965.500 32.263.016 23.925.559 29.770.625 27.069.389 46.015.625 40.581.625

19.800.000 18.480.000 18.480.000 21.120.000 21.120.000 18.480.000 19.800.000 18.480.000 19.800.000 21.120.000 19.800.000 18.480.000 18.480.000 21.120.000

12.703.775 8.325.280 5.906.975 3.358.650 20.986.375 27.572.675 7.591.968 10.485.500 12.463.016 2.805.559 9.970.625 8.589.389 27.535.625 19.461.625

635.189 416.264 295.349 167.933 1.049.319 1.378.634 379.598 524.275 623.151 140.278 498.531 429.469 1.376.781 973.081

33.981.500 23.417.975 31.911.441 28.112.875 40.270.025 42.980.375

21.120.000 21.120.000 18.480.000 18.480.000 21.120.000 19.800.000

14.220.000 3.452.700 15.061.641 11.331.000 20.712.300 24.606.800

711.000 172.635 753.082 566.550 1.035.615 1.230.340

Setahun

PENULIS PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP TAHUN 2009 (Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 ) No

Nama

Status

61

Maman

K/1

62

Rizki

K/1

63

Budi

K/1

64

Deni.k

K/2

65

Devi

K/0

66

Iman

K/0

67

Zami

K/3

68

Lukman

K/1

69

Ade

K/2

70

Pandi

K/3

71

Danu

K/1

72

Jaelani

K/1

73

Maya

K/2

74

Usman

K/0

75

Lucki

Tk/0

76

Salim

K/1

77

Asep

K/1

78

Aris

Tk/0

79

Azis

K/0

80

Parto

Tk/0

91

Gaji Setahun

Lembur

Tunjangan Hadir

Tunjangan Makan

Tunjangan Transport

Tujnjangan Jabatan

16.780.000 13.490.200 31.000.000 23.345.895 20.477.551 19.000.000 28.225.945 16.907.089 22.334.166 30.000.000 15.000.000 12.796.700 13.704.705 12.000.000 15.000.000 15.000.000 11.385.000 15.600.000 13.200.000 11.400.000

136.500 104.000 143.000 143.000 156.000 97.500 97.500 97.500 175.500 188.500 175.500 136.500 97.500 97.500 117.000 130.000 149.500 136.500 156.000 97.500

1.678.000 1.349.020 3.100.000 2.334.589 2.047.755 1.900.000 2.822.594 1.690.708 2.233.416 3.000.000 1.500.000 1.279.670 1.370.470 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.138.500 1.560.000 1.320.000 1.140.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000

2.400.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 2.400.000

Bruto Setahun

Biaya Jabatan

Neto Setahun

PTKP

PKP

PPh 21 Terutang

27.234.500 22.983.220 43.483.000 34.463.484 31.321.306 29.037.500 39.786.039 26.735.297 33.383.082 42.428.500 24.715.500 22.252.870 23.212.675 21.337.500 24.657.000 25.270.000 20.713.000 26.536.500 23.916.000 21.277.500

1.361.725 1.149.161 2.174.150 1.723.174 1.566.065 1.451.875 1.989.302 1.336.765 1.669.154 2.121.425 1.235.775 1.112.644 1.160.634 1.066.875 1.232.850 1.263.500 1.035.650 1.326.825 1.195.800 1.063.875

25.872.775 21.834.059 41.308.850 32.740.310 29.755.241 27.585.625 37.796.737 25.398.532 31.713.928 40.307.075 23.479.725 21.140.227 22.052.041 20.270.625 23.424.150 24.006.500 19.677.350 25.209.675 22.720.200 20.213.625

18.480.000 18.480.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 17.160.000 21.120.000 18.480.000 19.800.000 21.120.000 17.160.000 18.480.000 19.800.000 17.160.000 15.840.000 18.480.000 18.480.000 15.840.000 17.160.000 15.840.000

8.819.200 4.440.859 24.323.200 14.434.660 14.225.441 11.444.500 17.695.612 7.937.407 13.747.903 21.156.900 8.153.700 4.086.652 3.270.916 4.129.500 8.806.800 6.885.000 2.759.625 10.796.100 7.190.400 5.392.500

440.960 222.043 1.216.160 721.733 711.272 572.225 884.781 396.870 687.395 1.057.845 407.685 204.333 163.546 206.475 440.340 344.250 137.981 539.805 359.520 269.625

Lampiran 6

PENULIS PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 )

No

92

Nama

Status

Upah Sebulan

Upah Setahun

Tunjangan Makan

Neto Setahun

PTKP

PKP

PPh Pasal 21 Setahun

PPh Pasal 21 Sebulan

1

Bintang

K/0

1,560,000

18,720,000

1,560,000 20,280,000

17,160,000

3,120,000

156,000

13,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kamelia Cika Yuyun Eli Indah Indar Padilah Tuti.t Erna Putra Fitri Hesti Lisna

K/1 K/2 K/1 K/1 K/1 TK/0 K/2 K/0 Tk/0 K/1 K/2 K/2 K/0

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

18,480,000 19,800,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 15,840,000 19,800,000 17,160,000 15,840,000 18,480,000 19,800,000 19,800,000 17,160,000

1,800,000 480,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 4,440,000 480,000 3,120,000 4,440,000 1,800,000 480,000 480,000 3,120,000

90,000 24,000 90,000 90,000 90,000 222,000 24,000 156,000 222,000 90,000 24,000 24,000 156,000

7,500 2,000 7,500 7,500 7,500 18,500 2,000 13,000 18,500 7,500 2,000 2,000 13,000

20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000

PENULIS PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2009 ( Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008 )

No 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

93

Nama Linda Weny Zahro Fuji Lala Karmila Egi.m Himelda Taufan Enda Hakim Reza Aan k Imam

Status K/0 K/0 K/1 K/1 K/1 K/2 K/2 TK/0 TK/0 K/2 K/1 K/2 TK/0 K/2

Upah Sebulan 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

Upah Setahun 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000 18,720,000

Tunjangan Makan 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

Neto Setahun

PTKP

20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000 20,280,000

17,160,000 17,160,000 18,480,000 18,480,000 18,480,000 19,800,000 19,800,000 15,840,000 15,840,000 19,800,000 15,840,000 19,800,000 15,840,000 19,800,000

PKP 3,120,000 3,120,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 480,000 480,000 4,440,000 4,440,000 480,000 4,440,000 480,000 4,440,000 480,000

PPh Pasal 21 Setahun

PPh Pasal 21 Sebulan

156,000 156,000 90,000 90,000 90,000 24,000 24,000 222,000 222,000 24,000 222,000 24,000 222,000 24,000

13,000 13,000 7,500 7,500 7,500 2,000 2,000 18,500 18,500 2,000 18,500 2,000 18,500 2,000

5. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PT. HIKERTA PRATAMA Board of director President Director Vice President Director Director

General Manager

advisor

Ppc Chief

Press Part chief

Production Manager

EDP Chief

Filter Chief

Procerement Mgr

Technical Manager

Maintenance Chief

Prod.Eng Chief

QA/QC Chief

Purchasing Chief

Engineering Chief

Gambar 4.1 45

Warehouse chief

Finance dan Adm.Mgr

Finance/CC Chief

Marketing Mgr

Pga chief

Accounting chief