Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT PLN (Persero) Tbk Area Ciputat Iin Rosini Universitas Pamulang Indah Permata Sari Universitas Pamulang Abstract The purpose of this study is to evaluate or assess the implementation mechanisms counting, depositing and reporting of income tax section 21 which is run by PT PLN Ciputat Area. And to investigate the issue of income tax article 21 based on data SPT Masa and SSP are made and reported by the company. The research method used is descriptive qualitative research which means that this study was limited to expressing a problem and try to find a solution or solutions to problems that ada.Selain describe and explain through descriptive qualitative methods , researchers are also present in the form of tables and add formulas and how the following calculation examples to support and strengthen an explanation and elaboration of the results obtained The results showed that the evaluation or assessment of the application of counting , depositing and reporting income tax by PT PLN 21 Chester area has been carried out properly according to the rules of taxation that applies the Law # 36 of 2008 on Income Tax . However, for precision filling of SPT Masa 21 is still not up to the completeness of the documents or attachments SPT 1721 period as well as an archive of the taxpayer is still not well equipped with appropriate tax laws . Where the taxpayer is obliged to make and save a document or attachment of the tax paid and reported in the ten year period . Keywords : Evaluation, PPh Pasal 21 employees, counting, depositing ,reporting Pendahuluan Pajak merupakan salah satu kontributor bagi Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN). Kurang lebih 70 persen penerimaan Negara berasal dari pajak. Ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang cukup besar dalam membiayai pembangunan. Sehingga besar atau kecilnya penerimaan Negara tergantung dari besar atau kecilnya penerimaan pajak itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah berusaha menggali potensi pajak dalam negeri secara optimal demi meningkatkan penerimaan Negara dan tentunya demi kelancaran pembiayaan pembangunan Nasional. Badan atau perusahaan sebagai subjek pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri dan juga memiliki kewajiban memotong dan atau memungut pajak atas penghasilan orang lain. Contohnya pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai atau karyawannya. Cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang cukup panjang dan peraturan pajak yang relatif sering berubah-ubah membuat perusahaan harus lebih teliti lagi dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawainya. Dan hal-hal lain terkait data pribadi pegawai yang berubah-ubah juga menjadi masalah dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Seperti status pegawai, banyaknya tanggungan pegawai dan lain sebagainya.
Metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 juga perlu diperhatikan agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun pegawai. Jadi, untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pegawai, sudah dilakukan sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku yaitu UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan apakah metode PPh 21 ditanggung perusahaan merupakan metode yang tepat dan menguntungkan perusahaan. Maka dari itu, menurut hemat saya perlu dilakukan evaluasi terhadap permasalahan PPh 21 tersebut. Dan penulis memilih judul Penelitian ini yaitu “Evaluasi Penerapan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 PT PLN Area Ciputat”. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahuipenerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 pegawai yang dilakukan perusahaan sesuai peraturan pajak yang berlaku. 2. Untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang disetor atau dibayar perusahaan. 3. Untuk mengetahui keuntungan dari metode penghitungan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2011: 201). Dalam hal ini peneliti membatasi penelitian atau menggunakan data penelitian pada tahun pajak 2011 dan hanya meneliti PPh 21 pegawai tetap saja. b. Pegawai Pegawai adalah orang pribadiatau individu yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha miliki daerah (Thomas Sumarsan, 2010: 216). Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung (Thomas Sumarsan, 2010 : 216). c. Surat Pemberitahuan (SPT) Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 11, menyebutkan definisi dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Jadi data yang digunakan berdasarkan SPT Masa dan SSP. d. Penghitungan PPh 21 Tata cara penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur pegawai tetap yaitu sebagai berikut : 1. Terlebih dahulu dicari jumlah penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, dimana penghasilan bruto ini terdiri dari, gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur serta uang premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 2. Selanjutnya dihitung penghasilan neto sebulan.
Penghasilan bruto – (biaya jabatan + iuran pensiun + iuran THT + iuran JHT ) Iuran tersebut dibayarkan oleh pegawai sendiri dan biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000,- sebulan dan Rp 6.000.000,- setahun. 3. Penghasilan neto disetahunkan = penghasilan neto sebulan dikali dengan 12. 4. Penghasilan Kena Pajak Penghasilan kena pajak= Penghasilan neto setahun - PTKP. PTKP sesuai dengan keadaan anggota keluarga pada awal tahun. 5. Besarnya PPh pasal 21 setahun Tarif PPh pasal 17 dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. 6. PPh pasal 21 sebulan Jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. e. Penyetoran PPh 21 Untuk batas waktu penyetoran atau pembayaran atau pelunasan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah harus disetor paling lama tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. f. Pelaporan PPh 21 Masa pajak terakhir adalah masa desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja. Jatuh tempo pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 yang wajib disampaikan oleh pihak pemotong PPh pasal 21 adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Metodologi Riset Penelitian dilakukan pada PT PLN Area Ciputat, didaerah Tangerang selatan. Periode penelitian dilakukan mulai tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 07 September 2012. Teknik Analisis Data Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala didalam masyarakat, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta dan lain-lain. Penelitian deskriprif kualitatif bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif ini juga merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variabel dilapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi sifatnya hanya menjabarkan temuan dilapangan. Selain menggunakan penelitian deskriptif kualitatif,peneliti menambahkan metode penghitungan dengan memberikan contoh berupa angka dan rumus-rumus yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk memperkuat penjelasan dan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh tersebut. Dimana variabel independen atau X yaitu Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan sedangkan variabel Y atau dependen adalah Pajak Penghasilan pasal 21. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis akan menghitung kembali PPh 21 sesuai undang-undang pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku dan mencoba menilai penghitungan yang telah dilakukan perusahaan atau sesuai data yang didapat dari penelitian atau perusahaan.
Hasil dan Analisis Penelitian a. Evaluasi Penghitungan PPh pasal 21 Data yang diperoleh dari SSP, SPT Masa 1721 dan dokumen rekapitulasi PPh 21 milik perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan penghitungan PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak No- 31/PJ/2009. Tabel 1 Daftar Rekapitulasi PPh 21 Pegawai Periode Maret 2011
Nipeg
Nama Pegawai
NPWP Pegawai
6584221P
Saidih Salim Nurini Siti F. Dennis Adnan Rohayani Syarief H. Azizah H Rahmat S. Hariyani Novy Ekasari Jumiaty O. Chaeruddin Wardoyo AG Heri Susanto Zuraidah Bebeng Hendy Setiani Pratiwi Siti Mardiah ABD Karim Soedjarwo Sunardi
481261022412000 498704048016000 498674886013000 021980198412000 480626852407000 475643936803000 480626753411000 480627561411000 579659541411000 884636390301000 477801922411000 576523799412000 493547574016000 498703982411000 477801997411000 481260693412000 576523856411000 498703750412000 481260503411000 498703875402000
5887007M 6585241M 6083042M 5883320P 6989001J 5584224Z 6585017M 7191162M 8609543Z 5881084Z 6685221Z 6691014T 5783312P 5782011T 6183314P 6285298M 6583351P 5783178Z 5682110M
Penghasila n Bruto 4.238.000 6.563.000 10.156.000 14.412.000 6.741.000 6.390.000 7.427.000
6.590.000 6.760.000 3.982.000 8.219.000 4.238.000 6.760.000 6.222.000 7.026.000 5.727.000 4.972.000 6.563.000 6.283.000 7.418.000
PPh 21 Terutang Peneliti Perusaha an 119.408 119.409 297.408 297.413 751.996 752.004 1.446.571 1.446.583 256.771 256.778 275.346 275.352 354.708 354.716 303.846 303.852 303.146 303.156 120.333 120.334 297.358 297.360 114.050 114.053 277.946 277.956 252.596 252.600 274.371 274.383 199.988 199.991 165.013 165.013 222.808 222.811 203.213 203.213 374.521 374.523
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah PPh 21 terutang yang dibuat atau dihitung oleh perusahaan relatif sama dengan penghitungan peneliti, namun ada perbedaan sedikit yaitu terletak pada angka desimal dibelakangnya. Jadi, terdapat selisih satu sampai dua angka desimal antara penghitungan perusahaan dengan peneliti. Hal ini dapat disebabkan karena pembulatan kebawah menjadi ribuan penuh untuk penghasilan kena pajak pada penghitungan PPh 21 terutang.Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No- 31/PJ/2009 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No-22/PJ.24/1990 bahwa Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.
b. Evaluasi Penyetoran PPh 21 Evaluasi penyetoran PPh 21 dapat dilihat pada SSP yang sudah disetor. Tabel 2 Daftar Penyetoran PPh 21 Berdasarkan SSP No.
Masa Pajak
PPh 21 Disetor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September * September ** Oktober November Desember
Rp 127.126.381,Rp 104.244.010,Rp 98.909.539,Rp 227.099.837,Rp 48.272.799,Rp 222.880.959,Rp 55.568.083,Rp 240.061.826,Rp 110.228.694,Rp 176.481.115,Rp 381.478.476,Rp 45.139.609,Rp 91.090.243,-
Tanggal Penyetoran 25-01-2011 25-02-2011 24-03-2011 19-04-2011 06-06-2011 14-06-2011 25-07-2011 05-09-2011 05-10-2011 06-10-2011 08-11-2011 07-12-2011 09-01-2011
Keterangan Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar Tepat bayar
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa PT PLN Area Ciputat melakukan penyetoran PPh pasal 21 sesuai aturan pajak yang berlaku yaitu PMK No.184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.80/PMK.03/2010dan tidak ada yang terlambat setor. Pajak disetor sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Jadi semua masa pajak yaitu dari Januari sampai dengan Desember pada tahun pajak 2011 adalah tepat bayar atau tepat setor. Tetapi untuk masa pajak September terjadi dua kali penyetoran karena terjadi kesalahan penghitungan atau pengisian dari SPT masa sehingga terjadi Pembetulan. Untuk SPT Normal masa September PPh 21 disetor sebesar Rp 110.228.694,- dan ternyata terjadi salah penghitungan, seharusnya perusahaan menyetor PPh 21 sebesar Rp 286.709.809,- maka perusahaan melakukan pembetulan dan membayar atau menyetor kekurangan PPh 21 yaitu sebesar Rp 176.481.115,-. c. Evaluasi Pelaporan PPh 21 Pelaporan PPh 21 dapat dilihat pada SPT Masa 1721. Tabel 3 Daftar Pelaporan PPh 21 Berdasarkan SPT Masa 1721 No. 1 2 3 4 5 6 7
Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
PPh 21 Disetor Rp 127.462.381,Rp 41.516.297,Rp 47.537.408,Rp 231.851.987,Rp 48.666.249,Rp 276.569.680,Rp 55.855.708,-
Tanggal Penyetoran 02-02-2011 06-03-2011 31-03-2011 03-05-2011 13-06-2011 05-07-2011 04-08-2011
Keterangan Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor
8 9 10 11 12 13
Agustus September * September ** Oktober November Desember
Rp 240.766.076,Rp 110.734.344,Rp 287.215.459,Rp 386.006.676,Rp 45.775.764,Rp 91.256.218,-
09-09-2011 10-10-2011 17-10-2011 14-11-2011 14-12-2011 16-01-2011
Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor Tepat lapor
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pelaporan SPT masa 1721 oleh PT PLN Area Ciputat sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat 3 UU KUP. Dimana batas lapor SPT masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dan semua SPT masa dilaporkan oleh perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo. Namun untuk masa pajak September terjadi dua kali pelaporan karena terdapat satu SPT Normal dan satu SPT Pembetulan, dimana SPT Pembetulan dibuat karena terjadi kesalahan penghitungan atau pengisian dari SPT masa normal tersebut. d. Jumlah PPh 21 Disetor Perusahaan dan PPh 21 Terutang Jumlah PPh 21 disetor dapat dilihat pada SSP sedangkan PPh 21 terutang dapat dilihat pada SPT Masa. Tabel 4 PPh 21 per Masa Pajak pada SSP dan SPT Masa 1721 No.
Masa Pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September * September ** Oktober November Desember Jumlah
11 12 13
Besarnya Penghasilan PPh 21 SSP SPT Masa 1721 Rp 127.126.381,- Rp 127.462.381,Rp 104.244.010,- Rp 41.516.297,Rp 98.909.539,Rp 47.537.408,Rp 227.099.837,- Rp 231.851.987,Rp 48.272.799,Rp 48.666.249,Rp 222.880.959,- Rp 276.569.680,Rp 55.568.083,Rp 55.855.708,Rp 240.061.826,- Rp 240.766.076,Rp 110.228.694,- Rp 110.734.344,Rp 176.481.115,- Rp 176.481.115,-
(Rp 336.000,-) Rp 62.727.713,Rp 51.372.131,(Rp 4.752.150,-) (Rp 393.450,-) (Rp 53.688.721) (Rp 287.625,-) (Rp 704.250,-) (Rp 505.650,-) Rp 0,-
Rp 381.478.476,Rp 45.139.609,Rp 91.090.243,Rp1.928.581.571
(Rp 4.528.200,-) (Rp 636.155,-) (Rp 165.975,-) Rp 48.101.668,-
Rp 386.006.676,Rp 45.775.764,Rp 91.256.218,Rp1.880.479.903
Keterangan/ Selisih
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah PPh 21 yang terdapat pada SSP dengan SPT masa 1721 kurang sesuai. Dan terdapat selisih pada setiap masa pajak dengan SSP sebagai standar atau acuannya. Jumlah berdasar SSP adalah Rp 1.928.581.571,- sedangkan SPT masa Rp 1.880.479.903,-. Selisihnya sebesar Rp 48.101.668,-. Seharusnya jumlah PPh 21 yang setor sama dengan jumlah PPh 21 yang dilaporkan. Hal ini dapat diakibatkan dari salah pencatatan atau penghitungan. Seperti pada masa September, terjadi salah penghitungan dan terjadi pembetulan.
d. Metode PPh 21 Ditanggung PPh 21 ditanggung perusahaan Jadi PPh 21 Novy Ekasari (7191162M) yang ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 303.146,- sebulan, dan ini lah yang harus dibayar atau disetor oleh perusahaan tanpa harus memotong pajak dari penghasilan pegawai karena pegawai membawa penghasilannya utuh yaitu Rp 6.760.000,- sebulan. PPh 21 menggunakan metode gross up Novy Ekasari (7191162M) Penghasilan bruto setahun Rp 6.760.000,-x 12 Rp 81.120.000,Biaya jabatan setahun 5% x Rp 81.120.000,- (Rp 4.056.000,-) Iuran pensiun setahun Rp 303.182,-x12 (Rp 3.638.184,-) Penghasilan neto setahun Rp 73.425.816,PTKP (WP OP) (Rp 15.840.000,-) Penghasilan kena pajak Rp57.585.816,(lapisan pertama*) Tunjangan PPh 21/PPh terutang : = (Rp 57.585.816 – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000 = Rp 4.279.849,88 PPh terutang sebulan = Rp 4.279.849,88 / 12 = Rp 356.654,16 PPh 21 terutang milik Novy Ekasari adalah Rp 356.654,16 sebulan, ini juga dipotong dari penghasilan pegawai tetapi karena diberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21. Sehingga penghasilan yang dibawa pulang oleh pegawai Novy Ekasari sebulan adalah tetap sebesar Rp 6.760.000,-.Intinya, menggunakan metode mana saja, maka pegawai membawa pulang penghasilannya tetap Rp 6.760.000,-. Namun bagi perusahaan, memotong PPh 21 sebesar Rp 303.146,- sebulan (metode ditanggung perusahaan) adalah menguntungkan daripada menjadikan tunjangan pajak (gross up) sebesar Rp 356.654,16 sebagai biaya bagi perusahaan. Biasanya metode gros up menjadi menguntungkan jika perusahaan menghitung PPh badan. Terdapat pengecualian pada perusahaan atau PT PLN Area Ciputat, karena perusahaan merupakan cabang atau unit perusahaan. Sehingga PLN Area Ciputat tidak berkepentingan untuk menghitung PPh Badan. PPh Badan dihitung oleh kantor pusat PLN. Kesimpulan dan Saran a. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam menerapkan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21, perusahaan sudah melaksanakannya dengan baik sesuai undang-undang perpajakan. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah benar, penyetoran dan pelaporannya juga sudah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Tetapi untuk masalah 2. pencatatan dan ketelitian pada Surat Pemberitahuan atau SPT relatif kurang diperhatikan. Isi yang ada pada SSP kerap kali tidak sama dengan isi yang ada pada SPT Masa 1721. Kurangnya ketelitian ini juga terlihat pada SPT pembetulan yang dibuat oleh perusahaan pada masa pajak September. 3. Sebagai pemotong Pajak Penghasilan 21, perusahaan telah menyetorkan pajak terutang para pegawainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, untuk jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar berdasarkan SSP tidak sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dilaporkan pada SPT Masa 1721. Maka terdapat selisih yaitu sebesar Rp 48.101.668,-.
50 4.
5.
Metode Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan, sebenarnya kurang menguntungkan bagi pihak perusahaan. Dan metode gross up biasanya menjadi alternatif. Namun, karena ada pengeculian yaitu PT PLN Area Ciputat tidak menghitung PPh badan karena kantor pusatlah yang menghitung PPh badan. Maka tidak ada biaya yang perlu dikurangi dari laba fiskal untuk menghitung PPh bada. Sehingga metode PPh 21 ditanggung perusahaan menjadi menguntungkan bagi PT PLN Area Ciputat.
b. Saran Dari beberapa kesimpulan yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran perbaikan atau rekomendasi terkait kesimpulan hasil penelitian, diantaranya yaitu : 1. Ketepatan dan ketelitian dari staf bagian perpajakan lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam menghitung dan mencatat besarnya penghasilan bruto serta PPh 21 terutang dari semua pegawai tetap perusahaan. 2. Kesesuaian pengisian antara SSP dan SPT Masa 1721 oleh staf bagian perpajakan harus lebih diperhatikan serta pembulatan kebawah atau ribuan rupiah pada penghasilan kena pajak juga harus diperhatikan. Referensi Basuki, Sulistyo, Metode Penelitian, Jakarta, Penaku, 2010. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta , 2010. Kuncoro, Mudrajad, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3, Erlangga, Jakarta, 2009. Lubis, Irwansyah, Gustian Djuanda dan Ardiansyah Lubis, Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing, Salemba Empat, Jakarta, 2010. Mardiasmo,Perpajakan Edisi Revisi 2009, Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono, Akuntansi Pajak Lanjutan, ANDI Offset, Yogyakarta, 2009. Prasetyono, Dwi Sunar, Panduan Lengkap Tata Cara & Perhitungan Pajak Penghasilan + Petunjuk Pengisian SPT, Laksana, Yogyakarta, 2011. Prastowo, Yustinus, Agus Priyatna dan Yosep E. Nugraha, Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok, 2011. Resmi, Siti, Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 5 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 2009. Suandy, Erly, Perencanaan Pajak Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010. Sumarsan, Thomas, S.E, M.M, Perpajakan Indonesia, Indeks, Jakarta, 2010. Suprianto, Edy, Akuntansi Perpajakan, Graha Ilmu, Yogyakarta , 2011. Team Tax Centre - Bina Fiscal Indonesia, Modul 1 Pajak Terapan Brevet A-B Edisi 2011, PT Bina Fiscal Indonesia, Tangerang, 2011. Tim Penyusun, UU Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Waluyo, Didik Budi, Memahami Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Buku 5, DBW Tax Center / PT Warta Mitra Mandiri, Jakarta, 2010. Yolina, Meilani S., Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, Taboramedia,
